Minggu, 31 Januari 2010

Minggu Pagi, SBY akan Bersilaturahmi dengan Prajurit Kostrad

The Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono
Sabtu, 30 Januari 2010 22:20 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (31/1/2010) pagi pukul 07.00, dijadwalkan akan bersilaturahmi dengan keluarga perwira dan prajurit Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Markas Divisi I Infanteri Kostrad Cilodong, Bogor, Jawa Barat.

Dari informasi yang diterima Kompas malam ini, Presiden Yudhoyono direncanakan akan berolahraga bersama, meninjau Rumpin, menebar benih ikan, dan menanam pohon di kompleks Kostrad Cilodong. Dijadwalkan, Presiden Yudhoyono akan disambut oleh Panglima Kostrad yang baru dilantik pada 13 Januari lalu, Mayjen TNI Burhanudin Amin, dan para perwira tinggi/menengah serta keluarga prajurit Kostrad lainnya. Burhanudin menggantikan Pangkostrad sebelumnya Mayjen TNI George Toisuta.

Presiden disebut-sebut hanya akan didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi beserta perangkat Kepresidenan lainnya seperti Sekretaris Pribadi Edywan Prabowo, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha dan staf khusus Presiden lainnya. Seusai berolahraga, Presiden yang ditemani Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono, dijadwalkan akan menebar benih dan menanam pohon. Dalam dua pekan terakhir ini, di saat kondisi politik menghangat akibat Bank Century, tercatat Presiden Yudhoyono sudah dua kali menemui para perwira dan prajurit TNI langsung di markasnya.

Kunjungan pertama saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, pekan lalu. Kunjungan kedua, ya pada akhir pekan ini besok, Presiden akan menemui prajurit beserta keluarganya di Markas Divisi I Kostrad Cilodong.

Kasad: TNI-AD Tak Kenal Penggusuran Tetapi Penertiban


Sabtu, 30 Januari 2010 16:00 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 537 kali
Pontianak (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, TNI-AD tidak mengenal istilah penggusuran tetapi penertiban bagi purnawirawan ataupun anaknya yang menempati rumah dinas meskipun sudah punya rumah pribadi. "Biar bagaimanapun kami tetap menghormati purnawirawan," kata George Toisutta seusai meninjau lokasi rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XII Tanjungpura di Tebang Kacang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu.Ia mengatakan, tidak ada tarik menarik antara penghuni asrama milik Korem 121/ABW dengan Kodam XII Tanjungpura yang akan dibentuk tahun 2010, yang ada hanya para penghuni sudah terbiasa hidup di kota dan malas untuk keluar dari asrama tersebut. Setiap personel TNI-AD diberikan peluang untuk memiliki rumah sendiri yang telah dibantu dalam hal uang muka untuk pembelian rumah. Sehingga cicilannya tidak sebesar kalau membeli rumah sendiri.

George menyatakan, tinggal personel itu sendiri untuk memanfaatkan bantuan uang muka itu apakah untuk membeli rumah atau tidak. Malah banyak ditemukan kasus sudah punya rumah sendiri tetapi enggan menempatinya dengan alasan jauh. TNI AD saat ini punya kebijakan yang paling halus dan lembut, yaitu masih membolehkan purnawirawan menempati rumah dinas hingga ia meninggal tetapi tidak untuk anak-anaknya. Meskipun aturan sudah menentukan rumah dinas hanya boleh ditempati oleh personel aktif."Kalau kebijakan itu saja masih dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Lebih melanggar HAM lagi kalau rumah dinas itu hanya ditempat oleh prajurit yang tidak aktif sementara yang aktif sewa rumah," ujar George. Purnawirawan yang dibolehkan menempati rumah dinas dengan catatan tidak punya rumah pribadi. "Yang saya langgar sebagai pimpinan saat ini yaitu hak prajurit aktif yang terpaksa menempati rumah sewaan akibat rumah dinas yang ada masih ditempati oleh purnawirawan demi memberikan penghargaan dan rasa hormat kami kepada yang tua," katanya.

Kalau ada anak purnawirawan yang orangtuanya sudah meninggal tetapi masih menempati rumah dinas, maka orangtuanya dinilai gagal membimbing agar anaknya tegar. "Yang kami `usir` atau ditertibkan bagi mereka yang punya rumah, punya rumah tetapi disewakan lalu tinggal di rumah dinas," katanya. Malah ada rumah dinas yang dijual belikan kepada orang lain. "Kalau sesama tentara mungkin masih ada pertimbangan, tetapi dijual belikan kepada warga sipil," kata George. Sebelumnya, ratusan penghuni Asrama Hidayat Pontianak, Jalan Aliayang yang statusnya purnawirawan dan anak-anak purnawirawan yang telah memiliki rumah pribadi telah ditertibkan, karena asrama tersebut akan ditempati oleh personel TNI-AD aktif.

TNI Siap Bangun Perbatasan

Sabtu, 30 Januari 2010 , 08:20:00
SILATURAHMI: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta,(keempat dari kiri, sebelah gubernur Kalbar) kemarinn (29/1) malam mengadakan silaturahmi dengan pemuka masyarakat Kalbar, di Hotel Kapuas. MUJADI/PONTIANAK POST.

PONTIANAK—Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal George Toisutta mengatakan bahwa pihaknya siap meluncurkan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sepanjang tahun guna membangun kawasan perbatasan. Hal ini sebagai wujud komitmen TNI dalam menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman depan dari negara. “Wilayah perbatasan adalah wajah atau ibarat halaman depan dari rumah kita. Seharusnya dapat perhatian lebih, harus rapi. Jangan kalah dengan orang lain,” katanya tadi malam saat silaturahmi dengan muspida dan tokoh masyarakat Kalbar di Hotel Kapuas Palace. “Apakah kita mau wajah kita, mohon maaf, seolah seperti pantat,” tambah dia.

Pernyataan ini disampaikan menyusul pemaparan Gubernur, Cornelis tentang kondisi perbatasan Kalbar yang jauh ketinggalan dibandingkan dengan Malaysia. Di sepanjang perbatasan Malaysia sudah terbangun jalan dengan kondisi baik dan bahkan bisa didarati oleh pesawat tempur. Sementara di sepanjang perbatasan Kalbar, kondisinya masih berupa hutan. TNI menurut Kasad, punya tekad yang sama kuat dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun wilayah perbatasan. Dari aspek pertahanan, Kodam VI/Tanjungpura juga telah melakukan kajian-kajian. Kajian tersebut antara lain menyimpulkan bahwa Kalbar memerlukan tambahan satu unit Kodam (Komando Daerah Militer). Cepat atau lambat Kodam akan didirikan di provinsi ini. Semua itu menurutnya tergantung pada dukungan seluruh elemen masyarakat. “Jika didukung penuh, kita akan segera bentuk.
Tetapi tidak seperti Kodam lain, yang kecil dulu,” katanya. Sebelum itu, Panglima Kodam VI/Tanjungpura, Mayjen TNI Tono Suratman mengungkapkan bahwa saat ini kondisi perbatasan dalam keadaan aman. Bahkan staf TNI telah membangun beberapa infrastruktur antara lain 31 unit pos penjagaan. Masyarakat di perbatasan pun dinilai punya kemauan kuat untuk berpartisipasi, bahu-membahu membangun perbatasan. Meski demikian, ada beberapa hal yang menurutnya menimbulkan keprihatinan. Sampai sekarang, masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan pihak luar untuk mengambil beberapa potensi alam di daerah perbatasan. “Ini tanggung jawab kita bersama,” ujar dia.

Sebagai langkah antisipasi, dia berharap pembentukan Kodam di Kalbar dapat direalisasikan secepatnya karena hal itu juga menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Kalbar. Fenomena lain yang ikut membuat prihatin menurutnya adalah terkait isu Askar Wataniah beberapa waktu lalu.

Gubernur Kalbar, Cornelis dalam kesempatan ini menyebutkan, perbatasan darat yang ada di Kalbar dan Kaltim adalah yang terpanjang di Indonesia. Jika di negara lain, ada perbatasan yang dipagari dengan beton. Sementara di Kalbar, orang dapat dengan mudah keluar masuk. Infrastruktur di perbatasan dinilai sangat minim sehingga menyulitkan upaya pengawasan. Karena itu, dalam membangun aspek militer dan ekonomi, pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian yang lebih untuk kawasan perbatasan. “Belum lagi kalau kita bicara laut. Kalbar ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan,” katanya. Kondisi itu sangat rentan jika suatu saat terjadi serangan dari luar yang melalui laut. Belum adanya Kodam di provinsi ini dinilai menambah kerentanan. Karena itu, pemprov menyatakan sangat mendukung dibentuknya Kodam. “Pulau Kalimantan begini luas, satu setengah kali pulau Jawa, tetapi hanya ada satu Kodam. Itu tidak memadai. Malah, satu Kodim membawahi tiga kabupaten,” ujar dia.

Sebelum terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, tambah Cornelis, mau tidak mau harus ada persiapan. Belum tentu situasi aman dapat terus berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. Pemprov menurutnya berencana untuk membangun jalan koridor perbatasan yang membentang mulai Paloh hingga Badau. Ada pula wacana pembangunan jalan ini akan dilaksanakan bekerjasama dengan TNI melalui program TMMD.(rnl)

Kodam XII Bukan untuk Hadapi Malaysia

Sunday, 31 January 2010
PONTIANAK (SI) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta menyatakan, pembentukan Komando Daerah Militer (Makodam) XII Tanjungpura di Kalimantan Barat bukan upaya untuk menandingi kekuatan negara tetangga,seperti Malayasia di kawasan perbatasan.

“Mungkin pemikiran lama seperti itu.Karena kalau kita berhadap-hadapan maka akan ada perlombaan persenjataan,” tandas George Toisutta saat melakukan Kunjungan Kerja di Pontianak kemarin. Menurut dia, saat ini pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan, yaitu semua anggaran difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalaupun dibentuknya Kodam XII Tanjungpura di Kalbar, merupakan suatu kebutuhan, mengingat luasnya wilayah, dan pertumbuhan penduduk.

“Tidak ada kaitannya dengan menandingi kekuatan Malaysia,” ujarnya. TNI-AD mempunyai tugas menjaga keutuhan wilayah kedaulatan darat,terutama kawasan perbatasan Indonesia (Kalbar)-Malaysia. “Tidak ada urusannya dengan negara tetangga, yang penting keutuhan NKRI bisa terjaga,” paparnya. Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis menyambut baik rencana pembentukan Kodam baru di wilayah Kalimantan Barat.

Menurut dia,keberadaan pulau-pulau terluar di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dapat terpantau secara optimal. Untuk diketahui,Kodam di Kalbar diberi nama Kodam XII/Tanjungpura dengan daerah operasional meliputi provinsi Kalimantan Barat dan provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan Kodam VI/- Tanjungpura yang saat ini berada di Balikpapan akan berubah nama menjadi Kodam VI/Mulawarman dengan daerah operasional meliputi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. (azhar azis/ant)

TNI AD Segera Remajakan Alutsista


Sabtu, 30 Januari 2010 22:18 WIB

-->PONTIANAK--MI: Kepala Staf Angkatan Darat (Ksad) Jenderal George Toisutta menegaskan TNI-AD akan meremajakan secara bertahap semua alat utama sistem senjata (alutsista) tidak layak pakai yang dapat membahayakan keselamatan prajurit. "Kebijakan Presiden atau pemerintah telah menetapkan akan menambah Alutsista dengan mengandalkan produk dalam negeri atau produk Pindad," kata George seusai meninjau lokasi rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XII Tanjungpura di Tebang Kacang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (30/1). Ia menjelaskan, selagi Pindad masih bisa membuat Alutsista yang dibutuhkan oleh TNI maka semua senjata dibeli dari Pindad.

"Kalau mereka belum mampu membuat senjata yang kami inginkan, maka beli senjata dari luar dengan syarat harus ada transfer teknologi, supaya ke depannya Indonesia tidak tergantung kepada negara lain," ujar George. Saat ini senjata buatan Pindad sudah mulai dilirik oleh negara tetangga karena kualitasnya lebih bagus. "Malah negara pembeli tidak percaya kalau senjata yang ia beli buatan Pindad Indonesia," ujarnya. (Ant/OL-06)

Menteri Sosial Serahkan Bantuan Seribu Rumah untuk Pengungsi Timor Timur

Sabtu, 30 Januari 2010 08:09 WIB
TEMPO Interaktif, Kupang - Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri akan menyerahkan sebanyak seribu unit rumah bagi warga eks pengungsi Timor-Timur (Timtim) di Kabupaten Kupang dan Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (1/2). Seribu rumah yang dibangun atas kerja sama Kementerian Sosial dengan Markas Besar TNI pada tahun anggaran 2009, kini telah selesai dibangun. Dijadwalkan Senin pekan, rumah tersebut akan diserahterimakan dari Panglima TNI Djoko Santoso kepada Mensos yang selanjutnya diserahkan kepada warga yang berhak menerimanya.

"Mensos dan Panglima TNI akan tiba di Kupang Minggu besok, dan pada Senin 1 Februari akan bertolak ke Atambua, Belu, untuk menghadiri acara tersebut," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Sentianus Medi di Kupang, Sabtu (30/1).Dia mengatakan, seribu unit rumah bagi warga bekas pengungsi Timtim yang akan diserahkan berada di Kabupaten Belu sebanyak 320 unit dan Kabupaten Kupang sebanyak 680 unit dengan ukuran 5x6 meter persegi yang terdiri dari dua kamar tidur dan satu kamar tamu dan satu ruang keluarga.

Pembangunan seribu unit rumah tersebut merupakan rangkaian kerja sama antara Kemensos dengan Mabes TNI dalam menyediakan rumah sederhana bagi warga eks Timtim tersebut.Pada 15 Mei 2007, jelasnya, pemerintah juga secara resmi telah menyerahkan sebanyak lima ribu unit rumah semi parmanen kepada warga bekas pengungsi Timtim yang eksodus ke Timor Barat, NTT, pascajajak pendapat 1999.

Selanjutnya pada 16 Januari 2009, Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Suprapto juga telah menyerahkan sebanyak dua ribu unit rumah yang dibangun Mabes TNI di Kabupaten Kupang sebanyak 500 unit dan Belu sebanyak 1.500 unit."Total rumah yang dibangun bagi warga eks pengungsi Timtim dan warga lokal yang rumahnya tidak layak huni sejak 2007 mencapai sembilan ribu unit," katanya.

Pers Malaysia: TNI terlibat pencurian kayu

Sabtu, 30/01/2010 10:49 WIB
KUALA LUMPUR? (Antara): Sebuah harian terbesar Malaysia menurunkan berita bahwa tentara Indonesia terlibat dalam pencurian kayu (pembalakan liar) yang menghancurkan hutan dan memberikan kontribusi pada pemanasan global.

Dengan mengutip laporan Pusat Kerjasama Kajian Asia Timur (CEACoS) di Universitas Indonesia mengungkapkan sepanjang 1999-2006, terjadi penggundulan hutan di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia yang melibatkan tentara Indonesia, mulai dari pangkat sersan hingga komandannya, demikian Utusan Malaysia, edisi hari ini.Menurut Direktur Eksekutif CEACos Tirta N Mursitama, pemerintah Indonesia sebenarnya bisa mencapai target pengurangan pencemaran hingga 26% mulai tahun 2005 hingga 2020 dengan menghentikan pembalakan hutan secara ilegal, tapi sukar dilakukan karena adanya keterliban tentara dalam pembalakan kayu liar.

LSM itu mengeluarkan kajiannya di Universitas Indonesia beberapa hari setelah pemerintah Indonesia minta bantuan dana kepada negara-negara maju sebesar US$1 miliar untuk program penghijauan guna mengurangi pemanasan global.Pembalakan hutan secara liar yang melibatkan tentara untuk menjual hasil kayu kemudian tanahnya dialihkan untuk perkebunan kelapa sawit.

Menurut Mursitama, pejabat militer menerima uang dari tentara bawahan yang terlibat dalam penebangan hutan liar, sedangkan segelintir elite tentara mempunyai hubungan erat dengan "cukong" atau ketua sindikat pembalakan hutan dengan ilegal.Bentuk keterlibatan tentara Indonesia lainnya adalah investasi di perusahaan perkayuan dan menerima suap untuk menguruskan izin penebangan hutan dari Kementerian Kehutanan.

TNI AL Tambah Dua Kapal Selam

Sabtu, 30 Januari 2010 23:13 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 390 kali
Batam (ANTARA News) - TNI AL akan menambah dua kapal selam untuk menambah kekuatan di laut, kata Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono."Sekarang kita sudah punya dua, akan tambah dua lagi," kata Kasal di Batam, Sabtu.Ia mengatakan pengadaan dua kapal selam untuk TNI AL, dilaksanakan pada 2010 yaitu proses seleksi pengadaan pada 2010 dan diharapkan kapal selam mulai diproduksi pada 2011.Menurut dia, pembuatan kapal selam memakan waktu tiga tahun, sehingga baru bisa dipergunakan pada 2014.

Untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen). Selain di luar negeri, kata dia, kapal selam juga bisa diproduksi di dalam negeri. Mabes TNI AL telah melakukan kajian mendalam untuk spesifikasi kapal selam yang dibutuhkan sesuai tingkat ancaman yang akan dihadapi

Dewan Papua Desak TNI/Polri Ditarik dari Freeport

Sabtu, 30 Januari 2010 09:57 WIB
TEMPO Interaktif, Jayapura - Dewan Pimpinan Rakyat Papua (DPRP) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menarik seluruh pasukan TNI ataupun Polri dari areal PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

Menurut Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai, adanya aparat keamanan di areal itu atas surat keputusan dari presiden, sehingga hanya presiden yang bisa menarik pasukan tersebut. Sebab, sejak adanya aparat keamanan justru tak membawa ketentraman bagi masyarakat setempat ataupun bagi karyawan yang bekerja di sana. Buktinya, penembakan terus terjadi.

“Kita akan lihat sama-sama, setelah aparat keluar dari areal itu dan pengamanannya dikembalikan kepada satuan pengamanan dari perusahaan itu sendiri, apa yang akan terjadi,” katanya kepada wartawan, Sabtu (30/1) di Jayapura.Sebelumnya memang, kata Ruben, pengamanan di obyek vital nasional itu dijaga oleh TNI. Namun pada 2006 diganti oleh polisi bersamaan dengan keputusan dari presiden. “Yang kami desak hari ini adalah Presiden SBY menarik, mengubah, dan mengevaluasi sistem pengamanan di sana,” ujarnya.

Jadi, tegas Ruben, jika alat negara sudah tidak mampu dengan kehadiran PT Freeport sejak 1967 sampai hari ini, lebih baik ditarik. Sebab masyarakat asli Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro yang mempunyai hak ulayat di sekitar perusahaan itu sudah terlalu banyak dikorbankan. Ini hanya fungsi pengamanan yang tidak jalan.

“Ini sangat memalukan bagi dunia dan nasional, pasukan yang sudah difasilitasi oleh negara, oleh PT Freeport Indonesia, justru terus mengorbankan orang Papua. Kesejahteraan apa lagi yang mereka tuntut, sehingga kami terus dikorbankan, kami juga manusia bukan binatang, kenapa kami terus diperalat, dibunuh. Tidak ada artinya pengamanan di sana,” tandasnya.Apalagi, Ruben melanjutkan, dengan alasan bahwa orang Papua adalah separatis dan terus mengkambinghitamkan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga seenaknya bisa dibunuh.

DPRP juga minta kepada pemerintah pusat untuk tidak terus memindahkan Kapolda Papua, sebelum dapat mengungkap pelaku rangkaian peristiwa di areal Freeport itu. “Seharusnya Polda tuntaskan persoalan ini. Satu masalah belum diselesai, tapi dipindahkan, apa kinerjanya yang diukur. Misalnya satu orang Papua dibunuh dan pangkatnya dinaikkan, lalu dipindahtugaskan, apa maksudnya ini. Janganlah cari pangkat dan makan di Papua, dengan cara membantai orang Papua. Kami ini juga manusia,” urai Ruben.

DPRP berharap persoalan di Freeport segera dapat diselesaikan, sebab justru aparat keamanan menjaga areal itu, tidak menjamin keamanan akan terwujud di sana. DPRP sangat berharap Amerika Serikat dan Indonesia dapat duduk bersama untuk melihat persoalan di Freeport.

“Pemerintah pusat tidak boleh melihat sebelah mata rentetan kejadian di PT FI, mulai dari tahun 1961 kemudian 1967 sampai hari ini, lebih dari 100 ribu orang Papua dikorbankan, maka harus dievaluasi pengamanan di sana,” jelasnya.

Terlebih juga kepada pemerintah daerah setempat, DPRP minta agar Gubernur Papua Barnabas Suebu tidak tinggal diam dengan masalah di Freeport. Sebab selama ini, menurut Ruben, gubernur hanya keluar negeri terus, tak pernah tinggal lama di Papua.

“Untuk apa keluar negeri jika tak membawa hasil untuk masyarakat Papua. Hentikan pergi keluar daerah, urus rakyat yang sedang dikorbankan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, permintaan penarikan aparat TNI/Polri dari areal Freeport juga datang dari Dewan Adat Papua (DAP). Alasannya, menurut Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut, hanya kesatuan TNI dan Polri yang mempunyai senjata api.

“Selama ini kan penembakan yang terjadi diakibatkan oleh senjata api. Jika kesatuan ini ditarik dari areal itu, apakah ada penembakan lagi yang dapat menimbulkan korban? Makanya kita lihat saja, jika aparat keamanan ditarik, apa yang akan terjadi selanjutnya,” ungkapnya.

Sabtu, 30 Januari 2010

TNI-Polri Harus Pakai Senjata Lokal

Friday, 29 January 2010
JAKARTA (SI) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan segera mengeluarkan rencana induk (master plan) industri pertahanan. Rencana induk ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah tentang revitalisasi industri pertahanan.

Salah satu poin penting dalam rencana induk industri pertahanan itu adalah adanya kewajiban bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menggunakan alat utama sistem senjata (alutsista) produksi industri pertahanan dalam negeri. “Misalnya, TNI AD menyatakan akan membeli panser jenis tertentu dan PT Pindad menyatakan bisa memproduksi, maka (TNI) harus membeli dari PT Pindad, tidak boleh tidak.

Harus ada sifat pemaksaan sehingga tidak merugikan industri dalam negeri,” tegas Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kemenhan Laksamana Muda Gunadi di sela-sela penyusunan master plan tentang revitalisasi industri pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan,Jakarta, kemarin. Kewajiban pembelian tersebut, lanjut Gunadi, penting untuk menjamin kepastian jalannya industri pertahanan dalam negeri yang selama ini belum diberdayakan secara optimal.

Selain itu, dalam rencana induk tersebut juga akan dijabarkan pengadaan alutsista produksi industri pertahanan dalam tiga rencana strategis (renstra).“ Isinya terkait renstra TNI dan Kemenhan ke depan.TNI dan Kemenhan ini mau mengadakan alutsista apa saja dalam tiga renstra tersebut. Dengan demikian, ada pembagian jatah pembuatan bagi PT Pindad, PT DI, dan yang lainnya,” ujarnya. Staf ahli Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Warsito meyakini peneliti Indonesia mampu mendukung upaya revitalisasi industri pertahanan, terutama dalam bidang pengembangan teknologi alutsista.

“Selama ini tidak ada masalah dalam penguasaan teknologi alutsista,bahkan untuk teknologi advancesekalipun,”paparnya. Yang justru menjadi masalah selama ini, ujar dia, adalah tidak adanya keberlanjutan pengembangan teknologi alutsista dalam negeri. Hal itu, menurut Warsito, disebabkan tidak optimalnya pemesanan hasil produksi industri alutsista. Adanya rencana induk ini,ujar dia,akan memudahkan pengembangan teknologi alutsista dalam negeri.

Sebab, akan ada jaminan pendanaan bagi pengembangan teknologi alutsista untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.“Artinya,akan menjamin keberlanjutan pengembangan teknologi alutsista,”tandasnya. (pasti liberti)

KSAD MINTA JAJARAN DISPENAD PAHAMI ATURAN MEDIA MASSA

Jakarta, 29/1/2010 (Kominfo-Newsroom) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta meminta jajarannya, terutama Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, untuk memahami berbagai aturan tentang media massa agar terjadi saling pengertian dalam kerja sama dengan pers.

"Pahami dan pedomani Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika serta aturan-aturan lain yang terkait dengan tugas-tugas penerangan," katanya di Jakarta, Jumat (29/1).

Hal itu dikemukakan KSAD dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakil Kepala Staf tni Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo dalam pelantikan Brigjen TNI S Widjonarko sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad). Menurut KSAD, Dispenad adalah ujung tombak keberadaan TNI AD yang dipercaya untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pimpinan dan kegiatan lain dari TNI AD kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Oleh karenanya, insan penerangan harus memahami teknologi informasi, memiliki wawasan pengetahuan yang luas, dan mampu membaca perkembangan situasi, sehingga tidak ketinggalan informasi," tuturnya. Intinya, lanjut George, Dispenad harus memahami dan menguasai tugas dengan baik, mengasah terus kemampuan melalui belajar dan berlatih agar mampu melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional, termasuk dalam berinteraksi dengan media massa dan pers.

Selain Brigjen TNI Widjonarko sebagai Kepala Dispenad, dilantik pula Kolonel Inf Ibrahim Saleh sebagai Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Danpusintelad) yang baru. Brigjen TNI Widjonarko sebelumnya adalah Staf Khusus KSAD, sedangkan Kolonel Inf Ibrahim Saleh sebelumnya adalah perwira menengah Mabes TNI AD Darat.

Mantan Kadispenad Brigjen TNI Christian Zebua dialihkan menjadi Wakil Asisten Logistik Kasad, sedangkan mantan Komandan Pusat Intelijen TNI AD Brigjen TNI Ngakan Gede Sugiartha mendapat tugas baru sebagai Kaposwil Jateng BIN. (Yr/ysoel)

Kasad: Kawasan Perbatasan Cerminan Wajah Indonesia

Jumat, 29 Januari 2010 23:20 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 398 kali
Pontianak (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, kawasan perbatasan adalah cerminan wajah Indonesia sehingga ke depannya menjadi prioritas pembangunan termasuk pengamanan dari gangguan musuh."Kawasan perbatasan seperti Kalbar - Malaysia, halaman depan rumah kita sehingga menjadi prioritas dari segala hal termasuk pengamanan," kata George Toisutta pada acara silaturahmi dengan pemuka masyarakat Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat malam.Kunjungan Kerja (Kunker) Kasad ke Kalbar dalam rangka melakukan silaturahmi dengan pemuka masyarakat serta meninjau lokasi pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Kalbar yang rencananya akan diresmikan April 2010. George menyatakan, TNI siap menjaga kawasan perbatasan dari ancaman musuh baik dari luar maupun dari dalam.Panglima Kodam VI Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Tono Suratman, menyatakan, secara umum keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kalbar dan Pulau Kalimantan aman dan kondusif. "Terciptanya suasana aman dan kondusif tidak terlepas dari peran serta masyarakat Kalbar sendiri dalam menciptakan suasana tersebut," katanya.

Dalam pengamanan di sepanjang perbatasan Kalimantan - Malaysia Timur, Kodam VI Tanjungpura telah mendirikan sebanyak 54 pos pengamanan dan telah membentuk lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat. Untuk perbatasan Kalbar - Malaysia Timur sepanjang 857 kilometer saja sebanyak 31 pos pengamanan telah didirikan, kata Tono Suratman.Ia mengatakan, pembentukan Kodam di Kalbar sangat diperlukan mengingat panjangnya perbatasan dan besarnya peluang terjadinya tindakan melanggar hukum disepanjang perbatasan itu, seperti pembalakan liar, perdagangan manusia dan lain-lain. Sementara itu, Gubernur Kalbar Cornelis, menyambut baik akan dibentuknya Kodam di provinsi itu. "Kodam memang sudah layak dibentuk, mengingat luas dan tingginya ancaman musuh dari darat dan laut," ujarnya.

Ia menambahkan, malah Pulau Kalimantan setidaknya butuh empat Kodam atau satu Kodam satu provinsi. "Di Pulau Jawa saja yang jauh lebih kecil dari Kalimantan ada empat Kodam apalagi Kalimantan," kata Cornelis.

Penyelidikan Kasus Teror Freeport Wewenang Polisi

Jumat, 29 January 2010 11:02 WIB
Jayapura, (tvOne). Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hotma Marbun mengatakan, penyelidikan atas serangkaian aksi teror dan penembakan di areal milik PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Timika, Papua adalah wewenang kepolisian.

"Kami dari TNI hanya memberikan bantuan jika ada permintaan resmi," kata Pangdam kepada wartawan di Jayapura, Kamis. Ia menjelaskan, satuan tugas pengamanan areal PT Freeport Indonesia memang melibatkan anggota TNI. Namun yang bertindak sebagai pimpinan satgas adalah kepolisian, sehingga semuanya menjadi wewenang polisi, katanya menambahkan. Pangdam Hotma Marbun mengatakan, TNI pada dasarnya siap membantu jika ada permintaan resmi dari kepolisian. Mayjen TNI Hotma Marbun secara resmi memangku jabatan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih menggantikan Mayjen TNI Azmyn Yusri Nasution, dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta.

Mantan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y. Nasution yang bertugas di Kodam XVII Cenderawasih sejak tahun 2008, selanjutnya menerima tugas baru sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad). Sedangkan Pangdam baru Mayjen TNI Hotma Marbun sebelumnya menjabat Asisten Operasi (Asops) KSAD.

Jumat, 29 Januari 2010

TNI AL-Kadin Kerjasama Sumber Daya Kelautan

Kamis, 28 Januari 2010 - 17:04 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Perindustrian, MS Hidayat dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, SE. menyaksikan penandatanganan kerjasama pembangunan industri berbasis sumber daya kelautan antara TNI Angkatan Laut dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

Pada penandatanganan tersebut, TNI AL diwakili oleh Kadispotmar, Laksamana Pertama TNI Surya Wiranto, SH dan dari pihak Kadin Indonesia diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Bapak Juan Permata Adoe di Jakarta Convention Center, Jakarta. (dispenal/syamsir)

TNI-AD Ajukan Tambahan Rusunawa Bagi Prajurit

Kamis, 28 January 2010 15:41 WIB
(http://www.tvone.co.id/). TNI Angkatan Darat (AD) mengajukan tambahan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi prajuritnya, karena masih banyak yang belum memiliki rumah dan rumah dinas yang masih ditempati purnawirawan serta keluarganya.Wakil Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat Brigjen TNI Christian Zebua di Jakarta, Kamis (28/1), mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan unit rusunawa terutama di kota-kota besar. "Kami inginkan jika ada di setiap kodam, di setiap kota besar. Karena di kota besar kan sekarang sulit untuk mendapat perumahan yang layak dan murah," katanya. Tentang berapa unit rusunawa yang akan diajukan pada 2010 tersebut, Christian mengaku tidak ingat. "Tetapi kami sudah ajukan, sehingga prajurit-prajurit kita bisa mendapat tempat tinggal yang layak," ujarnya.

Christian mengungkapkan, saat ini sekitar 60 persen perumahan dinas TNI Angkatan Darat masih ditempati purnawirawan dan keluarganya, bahkan sebagian telah mensertifikatkannya sebagai hak milik. "Padahal masih ada prajurit aktif yang belum punya rumah dan terpaksa mengontrak rumah dengan biaya sewa sekitar Rp500 ribu sampai Rp600 ribu per bulan. Bahkan prajurit saya ada yang tidur di kantor," katanya.Hal itu, tambah Christian, sangat memprihatinkan karena pemenuhan kebutuhan dasar prajurit sangat berpengaruh terhadap loyalitas dan profesionalismenya menjalankan tugas-tugas pokoknya. Sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat dan TNI telah membangun Rusunawa TNI sebanyak 11 twinblock yang terdiri atas Rusunawa Mabes TNI dua twinblock, Rusunawa Mabes TNI AD 3 twinblock, Rusunawa Mabes TNI AU 2 twinblock dan Rusunawa Mabes TNI AU 2 twinblock, dengan sumber pendanaan dari Stimulus Fiskal 2009.Rusunawa Mabes TNI tersebut dibangun di atas lahan Kompleks Dephan/Mabes TNI Jati Makmur, Bekasi seluas kurang lebih 498.400 m2. Sedangkan Rusunawa Mabes TNI AD terletak di tiga lokasi yaitu Rusunawa Kodam Jaya akan dibangun di Jati warna Pondok Gede Bekasi dengan luas area kurang lebih 6.800 m persegi.

Rusunawa Kopassus akan dibangun di Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur dan Rusunawa Kodam V/Brw dibangun di Sawonggaling Surabaya. Rusunawa Mabes TNI AL akan dibangun di Sunter, Jakarta Utara dan Rusunawa TNI AU akan dibangun di wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur. (Ant)

Alasan Efektivitas, LBH Batal Lapor ke Polda Jabar


Kamis, 28/01/2010 18:48 WIB
Andri Haryanto - detikBandung
Bandung - Laporan dugaan penganiayaan warga Jalan Saptamarga yang dilakukan aparat Kodim 0612 Tasikmalaya batal dilayangkan ke Polda Jabar. Alasannya demi efektifitas laporan terkait aduan tindakan represif.

Hal ini dikatakan Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Arip Yogiawan saat dikonfirmasi via telepon, Kamis (28/1/2010). Ia mengatakan, keputusan tidak melayangkan laporan ke Polda Jabar didapatkannya setelah berbincang dengan perwakilan Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) dan Kepala Unit III Direskrim Polda Jabar.

"Intinya, Polda bisa menerima namun tetap akan berkoordinasi dengan POM (TNI). Efektifitas saja," kata Yogi. Namun, pihaknya tetap akan melanjutkan laporan warga ke Sub Denpom III/2 di Tasikmalaya. "Besok kirimkan surat ke Denpom III?siliwangi agar mengawasi proses laporan warga," kata Yogi.

Kasus dugaan penganiayaan oleh aparat Kodim 0612 Tasikmalaya bermula saat upaya pengosongan paksa aparat terhadap 48 unit rumah di Jalan Saptamarga, Tasikmalaya, Senin (25/1/2010).

Beberapa warga mengaku menjadi korban tindakan represif oknum tentara yang memaksa seluruh penghuni rumah mengosongkan segera rumah yang dianggap Kodim sebagai aset TNI.(ahy/tya)

Satgas TNI Dibekali Bahaya HIV/AIDS

Kamis, 28 Januari 2010 - 20:07 WIB
LEBANON (Pos Kota) – Kompleksitas situasi dan kondisi di daerah konflik maupun paska konflik merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh peacekeeper (pasukan pemelihara perdamaian), termasuk kemungkinan adanya penyakit menular dan belum ditemukan obatnya yang disebabkan oleh HIV/AIDS. Demikian dikatakan Dr. Basu Bharaty (India), seorang konsuler spesialis dari Organisasi Anti HIV/AIDS yang berada di Markas Besar UNIFIL, Naqoura, dalam rangka kegiatan pembekalan HIV/AIDS bagi seluruh personel Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-D/UNIFIL.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut (27 s.d 28 Januari 2010) terbagi di 4 tempat, meliputi UN POSN 7-1 Adshit Al Qusayr (Mayon, Kompi Bantuan, Kompi D dan E), UN POSN 9-2 Az Ziqqiyah (Kompi C), UN POSN 8-33 Markaba (Kompi B) dan UN POSN 9-63 El Aadeisse (Kompi A). Pembekalan dihadiri oleh Dansatgas Konga XXIII-D, Letkol Inf Andi Perdana Kahar didampingi Wadansatgas Letkol Mar Guslin beserta staf dan seluruh anggota yang tidak sedang melaksanakan tugas khusus. Materi ceramah meliputi pengenalan tentang HIV/AIDS, cara penularan, pencegahan, perlakuan terhadap penderita dan perkembangan HIV/AIDS itu sendiri. Pembekalan HIV/AIDS ini merupakan bagian dari pengenalan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh seluruh peacekeeper, serta bertujuan untuk menerapkan mandat Dewan Keamanan PBB nomor 1308 tentang HIV/AIDS dan Direktif Panglima UNIFIL tentang kegiatan memerangi penyakit HIV/AIDS di kalangan personel PBB, baik sipil maupun militer yang bertugas di wilayah Lebanon Selatan.

Dalam paparannya, Dr. Basu Bharaty menyampaikan bahwa penyebaran penyakit HIV/AIDS saat ini dirasakan cukup pesat, dimana berdasarkan hasil survey PBB terhadap jumlah penderita HIV/AIDS di dunia pada tahun 2008 telah mencapai 33,4 juta jiwa dan dari jumlah tersebut, 2 juta penderita telah meninggal dunia pada tahun yang sama. Dengan kondisi yang cukup memprihatinkan tersebut, PBB mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah bertambahnya jumlah penderita HIV/AIDS di kalangan peacekeeper. Langkah-langkah yang diambil antara lain berupa HIV/AIDS Induction Training (perkenalan dan pelatihan HIV/AIDS) serta konsultasi dan pemeriksaan secara gratis dan sukarela dalam rangka mengetahui secara langsung status positif/negatif seseorang terhadap HIV/AIDS.

Dokter asal India tersebut menyatakan bahwa penderita HIV/AIDS bukan orang yang harus dijauhi atau diisolasi, namun mereka masih dapat berinteraksi dengan masyarakat serta mendapatkan pekerjaan yang layak apabila seorang penderita dapat melakukan pengobatan secara dini dan mengerti tata cara perlakuan terhadap HIV/AIDS. Keberhasilan upaya memerangi HIV/AIDS ini tentunya memerlukan dukungan dan komitmen bersama seluruh peacekeeper untuk menjaga kesetiaan diri dengan pasangan hidupnya masing-masing, menggunakan transfusi darah untuk kepentingan kesehatan secara steril serta melakukan pemeriksaan dini terhadap pasangan suami-istri yang berkeinginan untuk memiliki keturunan.

Hal ini terkait dengan tiga cara yang memungkinkan penularan penyakit HIV/AIDS, yaitu melalui hubungan badan, transfusi darah dan secara langsung dari ibu kepada anak. Pada kesempatan tersebut, Dr. Basu juga menyampaikan perlunya kesadaran dari setiap personel peacekeeper untuk selalu memeriksakan status dirinya secara rutin terkait kemungkinan ada atau tidaknya HIV/AIDS di dalam tubuh yang bersangkutan. Pembekalan masalah HIV/AIDS bagi prajurit TNI yang sedang bertugas sebagai peace keepers di Lebanon sangat penting mengingat mereka yang jauh dari keluarga, tidak menutup kemungkinan akan berbuat hal-hal yang dapat merusak diri dan keluarga mereka bahkan satuan dimana mereka bertugas.

Dengan adanya pembekalan HIV/AIDS ini diharapkan prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda dapat terhindar dari bahaya HIV/AIDS yang dapat menyerang siapa saja dan dalam waktu kapan saja. Meskipun kampaye penanggulangan HIV/AIDS sering dilakukan, namun penyebaran dan jumlah penderita cenderung semakin bertambah. Untuk itu, Dr. Basu berpesan agar setiap orang dapat merubah perilaku hidup, yaitu hanya melakukan hubungan seks dengan pasangan tetap dan mempercayai satu sama lain. Hal ini sangat penting karena hanya dengan perilaku hidup yang benar dan saling mempercayai pasangan masing-masing, seseorang akan terhindar dari bahaya HIV/AIDS.

Mengakhiri sambutannya, Dr. Basu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komandan Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-D/UNIFIL (Indobatt), Letkol Inf Andi Perdana Kahar beserta seluruh personel Indobatt yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya berbagi ilmu pengetahuan tentang HIV/AIDS dan telah bersikap sangat antusias serta penuh perhatian dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan. (puspen/syamsir)

Jabatan Wakil KSAL Diserahterimakan

Jumat, 29 Januari 2010
JAKARTA – (Suara Karya). Laksamana Muda TNI Soeparno, resmi menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut menggantikan Laksamana Madya TNI Moekhlas Sidik. Upacara serah terima jabatan dilangsungkan di Mabes TNI AL Cilangkap Jakarta, Kamis (28/1), dengan Inspektur Upacara KSAL Laksama Madya TNI Agus Suhartono. Dalam amanatnya, KSAL mengharapkan, pejabat baru membawa nuansa baru yang lebih kreatif dan segar dalam mewujudkan sinergitas pemikiran maupun program aksi, sebagaimana yang diinginkan bangsa dan negara.

Soeparno, sebelumnya menjabat sebagai Asisten Operasi KSAL. Selanjutnya, Moekhlas Sidik akan mengemban tugas dan tanggunjawab baru sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) TNI menggantikan Marsekal Madya TNI Edy Harjoko. (Feber Sianturi)

Kementerian Ristek Minta Maaf dan Santuni Korban Ujicoba Rudal

Korban Ujicoba Rudal PT Pindad
Kamis, 28/01/2010 13:11 WIB
Harry Purwanto - detikSurabaya
Lumajang - Dua korban selonsong rudal, dijenguk Kementerian Riset dan Teknologi, serta perwakilan dari PT Pindad Malang. Kedatangan 2 perwakilan ini untuk minta maaf dan memberikan santunan kepada pasangan suami istri yang menjadi korban.

"Kami mengunjungi korban untuk memberikan santunan, serta meminta maaf," kata Asisten Deputi Menristek bagian Riset, Teknologi dan Ekonomi, Goenawan Wybisono, saat dihubungi detiksurabaya.com tengah berada di RSUD Dr Haryoto, Lumajang, Kamis (28/1/2010).Menurut dia, santunan uang ini nantinya akan disalurkan melalui rekening bank, dan meminta agar pihak keluarga untuk secepatnya membuat rekening baru. "Untuk jumlah santunan kami tidak bisa memberitahu, karena akan kami berikan setelah korban mempunyai rekening bank sendiri," jelas Goenawan.

Selain akan diberikan santunan uang, Kementerian Ristek dan PT Pindad juga akan menanggung biaya rumah sakit serta perbaikan tempat tinggal pasangan suami istri yang tertimpa selongsong rudal. "Yang diperbaiki bukan gubuk, tapi tempat tinggal mereka berdua. Untuk itu kami akan mengecek ke rumah korban apa saja yang perlu diperbaiki," tutur Goenawan.

Selain memberikan saantunan kepada pasangan Muhammad dan Tiyamah, Kementerian Ristek dan PT Pindad juga akan memberikan ganti rugi kepada PT Windu Kencana di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, karena satu rudal yang tengah diujicoba jatuh ke area tambak udang.
"Usai dari rumah dua korban, kami akan mengecek dan menghitung kerugian yang dialami pemilik tambaK udang. Pokoknya segala sesuatu yang disebabkan ujicoba rudal kemarin, kami akan tanggung semua," pungkasnya. (bdh/bdh)

Kamis, 28 Januari 2010

Pidanakan Mafia Pertandingan

Jakarta (Bali Post)
Rapat Anggota Komite Eksekutif PSSI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Pertandingan (Mardin) yang diketuai Brigjen TNI Bernhard Limbong. Satgas ini diberi kewenangan penuh mengungkap atau membongkar sekaligus memberantas mafia pertandingan di Liga Indonesia.

Saya bukan hanya membongkar kasus mafia pertandingan sampai keakar-akarnya. Jika masuk pada ranah hukum positif dan ada indikasi kuat terjadi mafia pertandingan , tim ini siap mempidanakan mereka yang terlibat tak terkecuali pengurus PSSI, kata Limbong di Jakarta, Rabu (27/1) kemarin.

Ia lebih jauh mengatakan, mafia pertandingan tidak hanya menyangkut adanya mafia perwasitan. Siapa saja bisa ikut bermain, ofisial bahkan oknum pengurus. Akan tetapi satgas ini bukan organisasi atau lembaga super yang dihuni manusia super. Oleh karenanya, ia tetap membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Mafia pertandingan dalam persepakbolaan Indonesia menurut Limbong, sesungguhnya sudah lama berlangsung namun sulit disentuh oleh hukum karena tidak ada bukti kuat. Kali ini saya janji akan membongkar mardin tersebut sampai tuntas. Jika perlu ada bukti kuat secara hukum, bisa dibawah ke pengadilan dan ancamannya jelas pidana atau penjata, paparnya. (035)

Unjuk Rasa Bersamaan Latihan Kopassus

Pemerintah Minta Pendemo di Monas Hari Ini Damai
Jakarta(Jawa Pos) – Demo memperingati seratus hari pemerintahan SBY-Boediono direspons serius oleh pemerintah. Kemarin, Menko Polhukam Djoko Suyanto memanggil Kapolri Jeneral Bambang Hendarso Danuri dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso ke kantornya. Mereka mengantisipasi agar unjuk rasa yang diperkirakan diikuti ribuan orang itu tidak anarkistis.
“Silakan saja menyampaikan aspirasi tidak perlu khawatir, aparat akan mengamankan agar damai dan lancar,” kata Djoko. Saat dia bicara, Kapolri dan panglima TNI mengapit di sisi kanan dan kirinya.
Menurut mantan panglima TNI itu, berdasarkan laporan perkiraan situasi yang diterima, demo hari ini tidak akan sebesar yang diperkirakan. “Masyarakat silakan beraktivitas seperti biasa,” imbaunya.
Djoko justru khawatir akan terjadi bentrok antar-pendemo. “Ini agar jadi perhatian demonstran. Jangan ada penyusupan,” kata purnawirawan jenderal asal Madiun, Jawa Timur, itu.
Djoko tak menampik bahwa isu yang akan diusung para pendemo tersebut menyerang pemerintah. Yakni, meminta SBY-Boediono turun. ”Saya mendengar, memang ada beberapa kelompok yang akan membawa isu itu. Tapi, kita cermati saja besok,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jeneral George Toisutta yakin demo hari ini berlangsung damai. ”Tentu tidak ada anarki. Masyarakat kita sudah dewasa,” katanya.
Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, sejumlah prajurit Kopassus digerakkan ke sekitar Monas pagi ini. Mereka akan membantu pengamanan demonstrasi. Namun KSAD membantah. ”Bukan untuk demo, tapi untuk latihan rutin,” akunya.
Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin juga mengimbau demonstran agar tetap menjaga simbol-simbol negara. Termasuk tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkistis. ”Jangan sampai demo yang mengusung gerakan moral itu ditunggangi pihak-pihak yang mempunyai agenda politik inkonstitusional,” tutur Lukman yang juga Ketua DPP PPP itu.
Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi ikut menyerukan agar demonstrasi yang dilaksanakan hari ini tidak akan berakhir rusuh. Massa yang turun ke jalan diharapkan bisa menyeimbangkan antara demokrasi, etika, dan hukum. ”Saya kira teman-teman akan bisa memahami itu,” ucapnya.
Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan, aksi tersebut setidaknya melibatkan 12.000 orang. Itu belum termasuk ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus, seperti HMI, KAMMI, GMNI, PMKRI, GMKI, HIKMAHBUDHI, dan KMHDI.
Menurut Adhie, massa aksi akan berkumpul di depan gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat. Tepat pukul 13.00, mereka mulai melakukan long march menuju Istana Presiden. GIB menjamin demonstrasi berjalan damai. Selain punya tim keamanan sendiri, mereka berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.
”Jadi, kalau ada yang bikin kerusuhan, itu pasti antek-antek istana yang menyusup. Kalau dari kami, maksimal bakar foto SBY, Bodiono, dan Sri Mulayni. Hitungannya itu sudah sangat sopan,” tegasnya.

Dody Usodo Pimpin PBSI NTT

Ketua Terpilih, Dody Usodo Hargo dan Ketua Panitia Musda, Fredi Prijatna, menyimak jalannya musda di Aula Korem 161 Wirasakti, Kupang.
POS KUPANG/SIPRI SEKO

Rabu, 27 Januari 2010 08:52 WITA
KOLONEL Inf. Dody Usodo Hargo, S.S.Ip, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengprop PBSI (bulutangkis) NTT, periode 2010-2014. Dody terpilih menggantikan Drs. Frans Lebu Raya yang sudah dua periode memimpin dalam musyawarah daerah (musda) yang dilaksanakan di Aula Makorem 161 Wiraksakti Kupang.


Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, saat membuka musda tersebut mengatakan, Pengprop PBSI NTT selama ini telah aktif mengembangkan bulutangkis demi keharuman nama daerah. Namun, katanya, harus diakui secara jujur bahwa masih banyak yang belum dikerjakan. "Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan. Namun hal-hal penting atau prestasi yang terjadi kemarin, tidak boleh dilupakan, yang akan sangat penting sebagai motivator," ujar Lebu Raya.

PBSI NTT, kata Lebu Raya, harus memiliki program pembinaan dan peningkatan prestasi. "Saat ini, olahraga sangat penting terutama untuk hubungan antarnegara. Bendera merah putih berkibar di luar negeri hanya ada dua moment, yakni saat kunjungan presiden dan atlet menjadi juara," ujarnya. Ia mengatakan, kepengurusan yang terbentuk nanti harus jaga kebersamaan untuk kemajuan prestasi. "Di banyak kalangan olahragawan, masih ada mental instan. Itu tidak boleh terjadi di olahraga. Ajarkan kepada para atlet bahwa untuk menjadi juara, dia harus kerja keras. Tidak ada yang duduk-duduk atau tidur-tidur lalu menjadi juara. Jangan putus asa kalau gagal, tetapi harus terus berjuang untuk berprestasi," tegasnya.

Untuk mendapatkan atlet yang bagus, Frans Lebu Raya mengatakan, harus PBSI harus membangun kerjasama dengan Dinas PPO NTT. "Dinas PPO memiliki program olahraga usia dini. Pengprop PBSI harus membangun kerjasama dengan Dinas PPO agar atlet sudah terpantau sejak usia dini. Dan, itu semua harus dimulai dari sekarang," kata Lebu Raya. Ketua Panitia Musda, Fredy Prijatna usai musda mengatakan, tim formatur akan menyusun kepengurusan dalam waktu dekat ini. Dijadwalkan pelantikan badan pengurus dilakukan pada tanggal 30 Januari 2010 oleh Ketua Umum PB PBSI. (eko)

Harus Ada Kerjasama

Rabu, 27 Januari 2010 08:57 WITA
(Pos Kupang). DODY Usodo Hargo, S.S.Ip, siap mengemban tugas memimpin PBSI NTT empat tahun ke depan. Namun, Dody berharap harus ada kerjasama antara semua komponen terkait baik pengurus, atlet maupun mitra.

Dalam sambutannya usai terpilih menjadi Ketua Umum Pengprop PBSI NTT periode 2010-2014, di Aula Korem 161 Wirasakti, Kupang. Dody berharap pengertian dan kerjasama yang selama ini sudah terjalin harus tetap terjaga. Selain itu, katanya, bersama-sama harus mencari solusi terbaik untuk mencapai kemajuan dan kejayaan perbulutangkisan."Semua pandangan, saran, kritik dan tanggapan kepada PBSI akan kami gunakan sebagai acuan untuk membangun bulutangkis di daerah ini sejalan dengan visi dan misi yang ada," ujarnya.Ia menambahkan bahwa apa yang dilakukan selama ini baik di propinsi maupun kabupaten/kota, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok, tetapi demi peran dan tanggungjawab olahraga bulutangkis untuk mengharumkan nama dan kehormatan bangsa. "Untuk itu, marilah kita sama-sama membangun perbulutangkisan yang tangguh dan dapat dibanggakan. Marilah kita sehati, sesuara, rajut persaudaraan, persahabatan dan kebersamaan demi kejayaan olahraga bulutangkis di NTT," harapnya. (eko)

Langkah Dialogis Jadi Prioritas Dalam Penertiban Rumah Dinas TNI

Kamis, 28/01/2010 01:14 WIB
Lia Harahap - detikNews
Jakarta - Berbagai upaya terus dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menertibkan proses pengosongan rumah dinas milik TNI. Langkah-langkah preventif terus ditempuh agar terjadi dialog yang baik antara keduanya.

"Langkah-langkah preventif dan dialogis tetap kita lakukan kepada penghuni rumah dinas, bagi kita para purnawirawan tersebut merupakan keluarga besar TNI yang tidak bisa dilupakan begitu saja jasanya, ini semua harus equal karena di satu sisi kebutuhan TNI atas rumah milik negara juga sangat besar," ujar Wakil Kemhan Letjen TNI Safrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan Jl Medan Merdeka Barat Jakarta, Rabu (27/01/2010).Nuansa emosional dan bentrokan antara aparat dan warga sering mewarnai proses pengosongan rumah. Ini menyebabkan sulitnya proses negosiasi yang akhirnya berujung pada bentrok.

Safrie juga mengatakan, sebagian besar purnawirawan saat ini masih mendiami rumah dinas dengan alasan belum memiliki rumah tinggal pribadi. Pihak Kemhan dalam dialog yang dilakukan, juga mencoba berikan tenggang waktu pengosongan kepada pihak purnawirawan."Masalah tenggat waktu selalu kami sediakan, mulai dari tiga bulan, setengah tahun sampai satu tahun," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Safrie juga berharap jiwa besar dari para purnawirawan TNI untuk mengembalikan aset tersebut agar bisa digunakan bagi prajurit yang masih aktif. "Diperlukan dedikasi prajurit atas aset negara yang dibeli dari uang rakyat," tutupnya.

TNI AD GELAR RAPIM MEMBAHAS PROGRAM KERJA 2010

Jakarta, 27/1/2010 (Kominfo Newsroom) – TNI Angkatan Darat menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas program kerja dan anggaran tahun 2010 dengan mengangkat tema “Solidalitas dan Profesionalitas Yang Mantap, TNI AD Siap Mendukung Tugas Pokok TNI”.

"Tujuan Rapim yang berlangsung sehari ini untuk menyamakan visi, misi dan persepsi terhadap permasalahan aktual agar diperoleh kesamaan pola pikir, sikap dan tindak segenap unsur pimpinan TNI AD," kata Kasad Jenderal TNI Goerge Toisutta dalam jumpa pers di Mabesad , Jakarta, Rabu (27/1).

Rapim ini juga sekaligus sebagai wahana untuk menyampaikan arahan dan kebijakan pimpinan TNI AD termasuk penjabaran hasil Rapim TNI untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja dan anggaran satuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya program kerja dan anggaran yang efektif dan efesien; kemudian terciptanya iklim kebersamaan sebagai wujud solidalitas dalam memecahkan berbagai permasalahan Angkatan Darat.

Menurut Kasad, pokok-pokok arahan TNI AD tahun 2010 yaitu sebagai kelanjutan dari catur tunggal program TNI AD yang meliputi kesiapan operasional satuan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS, serta peningkatan tertib administrasi dan hukum. (Yr/ toeb)

TNI AD Fokus Empat Kebijakan Pembinaan

Polkam / Rabu, 27 Januari 2010 10:07 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: TNI Angkatan Darat akan memfokuskan empat kebijakan pembinaan pada program kegiatan 2010. Adalah pembinaan kemampuan intelijen, kemampuan tempur, kemampuan pembinaan teritorial, dan kemampuan dukungan."Pembinaan kemampuan intelijen ditujukan untuk mewujudkan kemampuan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen baik kepentingan strategis maupun taktis, yang diprioritaskan di daerah rawan dan perbatasan," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta di Jakarta, Rabu (27/1). Ia berbicara saat acara pembukaan Rapim TNI AD 2010.

George menjelaskan pembinaan kemampuan tempur ditujukan untuk mewujudkan kemampuan pemukul strategis untuk menghancurkan ancaman. Sedangkan kemampuan pembinaan teritorial ditujukan untuk mewujudkan kemampuan prajurit, baik perorangan dan satuan guna menyiapkan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan.Sementara kemampuan dukungan, meliputi kemampuan diplomasi militer, kemampuan penguasaan teknologi industri militer, manajemen, komando kendali komunikasi komputerisasi dan informasi (K4I).

"Tak hanya itu, kemampuan dukungan juga meliputi kemampuan bantuan operasional kemanusiaan dan penanggulangan akibat bencana alam, kemampuan melaksanakan bantuan kepada Pemda dan Polri, serta kemampuan mewujudkan perdamaian dunia," kata George

KSAD Bantah Turunkan Kopassus Intai Aksi 28

27/01/2010 - 11:09
INILAH.COM Bayu Hermawan, Jakarta - Jelang 100 hari pemerintahan Presiden SBY-Boediono, bakal diwarnai aksi ribuan massa yang akan mengepung istana. TNI AD mengaku tak ada persiapan khusus, terutama menerjunkan anggota Kopassus.

"Kopassus yang disiapkan itu untuk negara, Prinsipnya tidak ada persiapan khusus untuk tanggal 28 ini. Latihan ini tidak ada kaitanya dengan aksi 28, ini persiapannya sudah sejak setahun lalu," tutur KSAD Jenderal TNI George Toisutta di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (27/1). Mengenai pengamanan pada aksi 28 Januari, diungkapkan dia, pihaknya selalu siap membantu kepolisian. Namun George kembali menegaskan, tugas membantu polisi berdasarkan permintaan.
"Tidak ada persiapan khusus untuk tanggal 28 itu tugas pokok dari kepolisian kami hanya membantu. Kalau adapun yang anda lihat kami siaga itu hanya siaga rutin," katanya.

Ia mengatakan, hingga saat ini pihak kepolisian belum meminta bantuan terkait pengamanan. Kendati demikian, George memprediksi, aksi besok tidak akan melibatkan massa yang besar, yang dikabarkan akan turun sekitar 14.000 massa.

"Karena masyarakat Indonesia, apalagi ini kan dimotori oleh para cendekiawan yang kemudian hari akan menjadi pemimpim bangsa. Oleh karena itu tidak akan membuat tindakan yang anarki atau apapun lah yang merugikan masyarakat. Jadi kita sangat optimis akan berjalan sangat bagus tanpa ada suatu pelanggaran hukum," tandas George.

Berapa personel TNI yang akan diterjunkan, ia enggan menjabarkannya. George menuturkan, dalam kondisi apapun TNI selalu siap, berapa pun yang diminta kepolisian.

"Tidak ada eskalasi yang tiba-tiba langsung meningkat tajam, masih ada waktu persiapan dan koordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi berapapun yang diminta kepada TNI AD selalu siap, karena ini tugas negara," tandas George.

KSAD: TNI Antisipasi Aksi "Petisi 28"

Rabu, 27 Januari 2010 10:35 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 441 kali
Jakarta, (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, pihaknya siap mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait rencana aksi "Petisi 28" mengenai kinerja 100 hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono."TNI AD tidak melakukan persiapan khusus untuk 28 Januari, itu menjadi tugas pokok dari kepolisian. Kami hanya hanya membantu, prajurit TNI, khususnya AD, siap bila diminta ikut mengamankan aksi 28 Januari," katanya, usai membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, hingga kini belum ada pemintaan dari pihak kepolisian kepada TNI untuk pengamanan aksi yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat.

"Kan belum ada apa-apa kok sudah minta? Gaklah. Kalau nanti ada kejadian dan polisi tidak bisa menangani baru ada bantuan. Tapi saya kira tak akan ada yang terlalu besar," ujarnya."Saya yakin aksi akan berjalan tanpa anarkis. Jadi kita sangat optimis, bahwa ini akan berjalan sangat bagus, tanpa ada sesuatu pelanggaran hukum" ujar George menambahkan.Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengingatkan pelaku Petisi 28 dalam menjalankan aksinya agar mematuhi koridor hukum dan tidak mengabaikan hak masyarakat lainnya dalam memperoleh keamanan.

Panglima TNI Jadi Irup Sertijab Anshory Tadjudin, Kepala Bais TNI

Rabu, 27 Januari 2010 - 16:42 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso, bertindak sebagai inspektur upacara pada serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI dari Mayjen TNI Syafniel Armen, S.IP, SH., M.Sc, kepada Mayjen TNI Anshory Tadjudin sesuai Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/43/I/2010 tanggal 13 Januari 2010, di Mako Bais TNI Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (27/1).


Mayjen TNI Syafniel Armen, S.IP, SH., M.Sc., selanjutnya akan memasuki masa pensiun, sedangkan Kabais TNI yang baru Mayjen TNI Anshory Tadjudin sebelumnya menjabat Asintel Panglima TNI.


Panglima TNI menyatakan, serah terima jabatan ini sebagai sarana untuk memelihara dinamika dan meningkatkan kinerja organisasi serta memastikan berlangsungnya kaderisasi kepemimpinan dalam tubuh TNI. Jabatan yang diserahterimakan ini, bukan sekedar penghargaan atau pengakuan, tetapi merupakan amanah dari institusi TNI, bangsa dan Negara.
Jabatan sebagai pengakuan atau penghargaan, memiliki dimensi struktural sebagai lambang kepercayaan, atas tugas dan kompetensi yang dipercayakan. Sedangkan sebagai amanah, jabatan memiliki dimensi moral yang mencerminkan tanggung jawab yang lebih besar dan dalam lagi, pesan moral terpenting dari setiap amanah tersebut adalah tanggung jawab yang mesti ditunaikan dengan lunas, baik kepada diri sendiri, keluarga dan organisasi TNI, maupun kepada bangsa dan negara, serta lebih utama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kelak dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Sang Khaliq, tegas Panglima TNI.



Lebih lanjut Panglima TNI juga menyebutkan Bais TNI bertugas pokok menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen strategis serta pembinaan kekuatan dan kemampuan intelijen strategis dalam mendukung tugas pokok TNI, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Tuntutan tugas Bais TNI tersebut akan semakin berat, terutama jika dikaitkan dengan spektrum ancaman yang sangat luas dewasa ini, baik yang berasal dari ancaman tradisional maupun non-tradisional. Namun demikian Bais TNI tetap dituntut dapat menjadi institusi terdepan dalam menyiapkan Intelijen Strategis, dan sebagai ujung tombak pimpinan TNI dalam melaksanakan deteksi dan cegah dini terhadap segala ancaman dan gangguan NKRI.

Karena itu tidak ada pilihan lain bagi Bais TNI, kata Panglima TNI, untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan profesionalitas fungsi intelijen, Bais juga dituntut untuk dapat berkoordinasi dengan komunitas intelijen (Intelligence Community) baik dengan Badan Intelijen Angkatan dan Kotama, maupun Badan Intelijen di luar TNI.


Disamping itu Panglima TNI juga berharap dan menekankan agar memelihara dan meningkatkan kemampuan intelijen strategis secara terpadu dan terus-menerus untuk mewujudkan kemampuan deteksi dan cegah dini secara tepat dan akurat, sempurnakan terus prosedur dan mekanisme kerja di lingkungan TNI, melalui koordinasi yang kuat antara unsur-unsur intelijen, pemantapan organisasi, peningkatan kemampuan personel dan modernisasi alat peralatan intelijen yang terintregrasi antar matra.


Hadir dalam acara tersebut Kasum TNI Laksdya TNI Didik Heru Purnomo, Irjen TNI Letjen TNI Liliek AS. Sumaryo, Dansesko TNI Marsdya TNI Edy Harjoko dan para Asisten Panglima TNI antara lain Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Rasyaid Qurnuen Aquary, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin AS, Kapuspen TNI Marsda TNI Sagom Tamboen, S.IP, serta Wakabais TNI Marsda TNI Tengku Johan. (puspen/syamsir)

Remunerasi TNI Masih Sebatas Wacana


Kamis, 28 Januari 2010
JAKARTA (Suara Karya): Rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan TNI, masih sebatas wacana. Sebab, pada program pertahanan 2010, belum ada cetak biru (blue print) dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan yang mengatur peningkatan kesejahteraan prajurit berdasarkan prestasi kerja (renumerasi).

"Kami belum menerima lebih detail," ujar Kepala Staf TNI Angkatan Laut Marsekal Madya TNI Agus Suhartono usai membuka Rapim TNI AL, di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta, Rabu (27/1). Rapim dihadiri Kasum TNI Laksdya TNI Didik Heru Purnomo, Wakasal Laksdya TNI Moekhlas Sidik, Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI Budhi Hardjo, pejabat teras Mabes TNI AL dan para pemimpin Kotama TNI AL yang seluruhnya 161 orang. Tema Rapim TNI AL Tahun 2010 adalah, Dengan Membangun Kekuatan Pokok Minimum (MEF) yang Berorientasi pada Konsep Tri Matra Terpadu, TNI Angkatan Laut Siap Melaksanakan Tugas.

Pada tahun anggaran 2010, tutur Agus, pemerintah telah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, berupa kenaikan gaji pokok lima persen, kenaikan tunjangan uang makan dan lauk-pauk sebesar Rp 5.000 dan pengadaan rumah dinas dan rumah nondinas. Namun, penyusunan program kesejahteraan tersebut masih universal. "Renumerasi belum dijabarkan karena masih menunggu keputusan pemerintah. Semoga ada dan direalisasikan dalam tahun ini," ujarnya.

Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI seperti yang direncanakan pemerintah pada program kerja 2009, diharapkan segera direalisasikan bersamaan dengan pemberian tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. "Untuk tunjangan khusus prajurit yang bertugas di kawasan perbatasan masih menuggu surat keputusan menteri keuangan. Kita berharap tidak wacana tapi segera terealisasi," ujar Agus.

Dia menyebutkan, kenaikan gaji pokok prajurit TNI sebesar lima persen merupakan bagian dari 65 persen alokasi anggaran pertahanan 2010. Seperti telah disampaikan Panglima TNI, bahwa 65 persen anggaran pertahanan diperuntukkan pada kesejahteraan dan profesionalisme. Dari 65 persen itu, dialokasikan untuk peningkatan gaji, uang makan, uang lauk-pauk dan rehabilitasi serta pembangunan rumah dinas dan rumah nondinas.

"Dari jumlah itu, TNI AL mendapat Rp 6,3 triliun. Dan dari angka 6,3 ini, 60 persen telah diprioritaskan untuk kesejahteraan prajurit dan PNS," ujarnya.

Tari Kecak Satgas TNI Pukau Pejabat Militer Malaysia

Rabu, 27 Januari 2010 - 9:04 WIB
LEBANON (Pos Kota) – Suasana persaudaraan tampak memenuhi ruang lobby Markas Satgas Kontingen Garuda XXIII-D/Unifil (Indobatt) di Adshit Al Qusayr, Lebanon Selatan.Pertemuan dua kontingen negara serumpun antara Kontingen Pasukan Perdamaian Indonesia dengan Kontingen Malaysia berlangsung dalam rangka silaturahmi Letkol Romainor Bin Mohamed selaku pejabat Komandan Malaysian Contingen (Malcon) yang akan memasuki masa purna tugas sekaligus perkenalan Letkol Subari bin Hj Tomo selaku pejabat baru Komandan Malcon.

Komandan Satgas Kontingen Garuda XXIII-D/Unifil (Indobatt), Letkol Inf Andi Perdana Kahar didampingi Wadansatgas Letkol Mar Guslin dan para perwira staf menerima kunjungan tersebut dalam suasana hangat.



Kehadiran kedua pejabat kontingen Malaysia itu diawali dengan pertunjukan seni budaya Indonesia asli, Tari Kecak. Sebanyak 30 Prajurit Indobatt menampilkan tarian khas Bali ini dengan tetap tidak merubah cerita dan keaslian Tari Kecak itu sendiri. Meskipun disajikan secara singkat, prajurit-prajurit TNI tetap dapat memperagakan tokoh-tokoh utama dalam sendratari Ramayana tersebut dengan apik, seperti Rama, Shinta, Rahwana dan Hanuman.
Kepada kedua pejabat Malcon tersebut, Dansatgas Indobatt, Letkol Inf Andi Perdana Kahar, menjelaskan prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda di Lebanon Selatan selain bertugas sebagai peace keeper (penjaga perdamaian) juga bertindak sebagai duta budaya dalam mempopulerkan kesenian daerah seperti Tari Kecak.
Tari Kecak adalah tarian Bali yang diciptakan oleh seorang seniman Bali bernama Wayan Limbak pada tahun 1930 berdasarkan tradisi Sanghyang pada kisah Ramayana. Hal ini merupakan program Indobatt sebagai upaya untuk mengenalkan kekayaan budaya asli Indonesia, baik kepada masyarakat Lebanon maupun sesama Peace Keeper yang sedang melaksanakan tugas di Lebanon.
14

Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Letkol Romainor menyampaikan harapan agar kedua kontingen dapat melanjutkan kerjasama yang telah terjalin sebelumnya, sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian di bawah naungan UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) dengan berhasil.
Sebelum meninggalkan Markas Satgas Indobatt, Dansatgas Indobatt dan Letkol Romainor saling memberikan Cinderamata sebagai tanda persahabatan dan kerjasama antar kedua kontingen. (puspen/syamsir)

Prajurit-prajurit di Pulau Nipah

27/01/2010 08:13
Liputan6.com, Batam: Jauh dari keluarga dan orang-orang tersayang demi menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang dilakukan para prajurit TNI di Pulau Nipah, salah satu pulau terluar Indonesia. Meski kekurangan fasilitas, mereka senantiasa bersiaga menjaga kesatuan wilayah NKRI dari serangan atau gangguan luar.Baru-baru ini, pulau itu mendapat penambahan personel TNI AL dari satu kompi menjadi satu pleton. Sistem pergantian penjagaan dilakukan setiap enam bulan. Rencananya, Pulau Nipah akan memiliki kemampuan pertahanan secara mandiri.

"Kalau kekurangan, ada. Tapi kita di sini bawaannya senang saja. Dari Jakarta sih enam bulan," ujar salah seorang prajurit, Sersan Dua Arif kepada SCTV, Selasa (26/1).Selain terus menjaga dan mengerahkan personel keamanan untuk menjaga pulau-pulau terluar, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional dan TNI Angkatan Laut juga terus membangun fasilitas yang diperlukan prajurit TNI. Termasuk, di Pulau Nipah. Saat ini, pulau itu masih kekurangan air bersih dan jaringan telekomunikasi.

Pulau Nipah merupakan pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia --enam mil dari Singapura. Pulau ini pernah nyaris tenggelam jika terjadi air laut pasang. Setelah direklamasi, kini pulau itu memiliki luas 60 hektare, terdiri atas 40 hektare daratan dan 20 hektare rawa. Dan, rawa itu bakal dimanfaatkan sebagai hutan bakau.(YNI/SHA)

Rabu, 27 Januari 2010

TNI Tak Dukung Purnawirawan yang Tuding Presiden


Selasa, 26 Januari 2010 17:51 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Djoko Santoso menegaskan korpsnya tak mendukung purnawirawan yang menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggung jawab atas kasus Bank Century. Menurut dia, TNI akan tetap netral dalam politik praktis.

"Secara organisasi, dukungan TNI terhadap purnawirawan tidak ada," kata Djoko dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Cipayung, Jakarta, Selasa (26/1). Anggota TNI, kata dia, kembali menjadi sipil setelah pensisun. Purnawirawan memiliki hak berpolitik. TNI sama sekali tak berkaitan dengan purnawirawan yang terjun ke dunia politik. "Apakah kami harus menyikapi dengan melarang, tidak ada," ujar Djoko.

Sikap netral TNI, kata dia, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selama undang-undang mengamanatkan seperti itu, TNI akan menjalankannya.Terkait rencana unjuk rasa 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Beodiono, Djoko menegaskan TNI akan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Yaitu, polisi masih akan berada di depan dalam pengamanan unjuk rasa. "Tapi kalau sudah berkembang menjadi darurat, kami berada di depan," kata dia.

Djoko berharap para pengunjuk rasa tetap menjaga ketertiban dan tak bertindak anarkis. "Unjuk rasa tidak dilarang. Tapi ada aturan yang berlaku," ujar dia

TNI Akan Tambah Pos di Wilayah Perbatasan


Selasa, 26 Januari 2010 17:41 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Tentara Nasional Indonesia menyediakan pos-pos penjagaan baru di daerah perbatasan Republik Indonesia pada tahun ini. “Menjaga perbatasan jelas menjadi kewajiban TNI,” kata Panglima TNI, Djoko Santoso kepada wartawan disela Rapat Pimpinan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/1).

Pos penjagaan akan disiapkan baik di pulau luar, maupun pulau dalam di perbatasan NKRI. Menurut Djoko, TNI juga akan menguatkan sarana dan prasarana di daerah perbatasan, seperti di Kalimantan. “Karena garis perbatasan di Kalimantan sangat panjang, sekarang kami masih dalam tahap meninjaunya,” ujar Djoko. Sedangkan untuk pengadaan pos di perbatasan Papua, masih sebatas wacana.

Lebih lanjut Djoko mengatakan, jika sudah ada kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, TNI akan mewujudkan rencana memecah Komando Daerah Militer Kalimantan menjadi dua. “Pos gabungan dengan Malaysia sudah ada. Tinggal menambah satu pos,” kata dia.




TNI Tidak Mau Campuri Kasus Century


Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso
Selasa, 26 Januari 2010 17:15 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 352 kali
Jakarta (ANTARA News) - TNI menegaskan tidak ingin ikut campur dalam kasus Bank Century karena sudah berada di ranah politik praktis, kata Panglima TNI Djoko Santoso di Jakarta, Selasa.

"TNI tidak lagi berpolitik praktis, sehingga TNI tidak akan ikut campur atau berkomentar apa pun tentang kasus Century," kata Djoko usai Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap. Ia mengatakan, TNI hanya akan bertindak sesuai kewenangannya berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 34 Tentang TNI.

Terkait suhu politik nasional yang menghangat terkait kasus Bank Century yang mengarah pada pengerahan massa pada pekan ini oleh "Petisi 28", Panglima TNI menegaskan, pihaknya akan bertindak sesuai kewenangannya.


Djoko mengemukakan, aksi unjukrasa oleh "Petisi 28" tentang evaluasi program 100 hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, serta kasus Bank Century, sebagai salah satu bentuk kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi yang telah diatur dalam undang-undang.

"Karena itu, kami berharap aksi dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku, dan TNI juga akan bertindak sesuai kewenangannya berdasarka UU yang berlaku," katanya menegaskan. Ditegaskannya, dalam situasi keamanan yang berstatus tertib sipil maka penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat berada di tangan Polri.

"Jika ada perkembangan situasi yang mengarah pada kondisi darurat hingga perlu perubahan status keamanan, maka TNI akan bertindak membantu Polri sesuai kewenangannya," ujarnya.
Pada medio pekan ini, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok "Petisi 28" akan menggelar aksi unjukrasa terkait evaluasi kinerja 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono, termasuk penanganan kasus Bank Century.

Penghuni Rumah Dinas dan TNI Adu Jotos


Bentrokan antara TNI dengan warga Tasikmalaya.

Eko Setyabudi 26/01/2010 15: 27
Liputan6.com, Tasikmalaya: Eksekusi pengosongan rumah dinas TNI hampir selalu diwarnai penolakan dan kericuhan. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pemasangan plang nama rumah dinas di Jalan Sapta Marga, Selasa (26/1), berakhir bentrok. Awalnya, warga penghuni rumah dinas hanya terlibat adu mulut dengan petugas dari Kodim 0612 Tarumanegara. Warga yang sudah puluhan tahun menempati 48 rumah tidak mau rumah mereka dipasang papan nama bertuliskan "Rumah Dinas Kodim 0612".

Namun berselang beberapa saat akhirnya bentokan pun tak bisa dihindari. Dua orang warga, Deni Hariwiogo dan Feri, saling pukul dengan sejumlah anggota TNI. Bentrokan akhirnya reda setelah sejumlah anggota Provost Kodim melerai bentrokan tersebut. Warga menolak pemasangan papan nama karena merasa bahwa rumah tersebut kini masih dalam proses hukum dan belum jelas kepemilikannya. Baik pihak Kodim maupun warga mengklaim berada dalam posisi yang benar.

Anggota TNI Tertangkap Bawa Ganja


Hukum & Kriminal / Selasa, 26 Januari 2010 15:14 WIB
Metrotvnews.com, Batam: Seorang anggota TNI berpangkat Prajurit Kepala dan seorang warga Aceh tertangkap membawa ganja kering seberat hampir 15 kilogram di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/1). Barang bukti disimpan dalam koper.Para tersangka dicokok personel Satuan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya Kepolisian Kota Besar Barelang saat tiba di pelabuhan. Koper milik Andi, anggota TNI, berisi sembilan kilogram ganja. Sementara koper lainnya milik Muklis, berisi 24 bungkus ganja siap jual dan dua bungkus besar berbobot empat kilogram ganja.

Kepada polisi, Muklis berdalih koper itu bukan miliknya. Ia hanya diperintahkan temannya membawa tas tersebut. Polisi juga menyita barang bukti lain, berupa lakban coklat, pisau, dan timbangan.

Kasat Narkoba Poltabes Barelang Komisaris Polisi Aries Andi menyatakan, tersangka anggota TNI akan menjalani proses hukum di Kepolisian Militer. Barang bukti juga telah diserahkan ke pihak TNI


SBY Curhat di Depan Ratusan Jenderal


Selasa, 26 Januari 2010 , 07:26:00
JAKARTA - Presiden SBY meminta seluruh pimpinan TNI mengamankan pemerintahan hingga lima tahun mendatang. Dalam sistem kabinet presidensial, kata SBY, tidak dimungkinkan ada pemakzulan di tengah jalan tanpa sebab. Apalagi, dimakzulkan oleh mosi tidak percaya parlemen. ”Kita bukan sistem parlementer yang bisa setiap saat mengeluarkan mosi tidak percaya di mana kabinet bubar jatuh bangun dalam tiga bulan,” ujar presiden saat memberikan pengarahan kepada 158 perwira tinggi TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin (25/1).
SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menristek Suharna Surapranata, dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.Semua pimpinan TNI, mulai panglima TNI, kepala staf, panglima kodam, kepala satuan, dan komandan-komandan korps hadir. Mereka tampak takzim menyimak pidato presiden. Beberapa di antaranya sibuk mencatat di buku agenda masing-masing. SBY menambahkan, perwira TNI harus paham dinamika politik terkini. ”Salah satu tugas pokok TNI adalah menciptakan lingkungan dalam negeri yang kondusif, stabil, dan aman,” katanya. Selama 75 menit memberi pengarahan, tercatat SBY menyebut kata stabil hingga 13 kali.

Purnawirawan jenderal asal Pacitan itu menjelaskan, parlemen sekarang tidak bisa seenaknya menjatuhkan pemeritahan. ”Tidak boleh ber-mindset menjatuhkan, semacam mosi no confident,’’ kata SBY. Jika presiden dianggap tidak layak menjabat, ada aturan impeachment. ”Tidak dalam konteks tiap saat bisa memberi mosi. Ada undang-undangnya. Jelas aturannya,” kata suami Kristiani Herawati itu.

Menurut SBY, dalam undang-undang diatur jika RI 1 melakukan pelanggaran berat, pengkhianatan negara, korupsi, suap, atau melakukan tindakan tercela baru bisa diajukan mekanisme impeachment. ”Atau, tidak bisa mengemban tugas karena faktor jasmani rohani. Jadi, jelas sekali aturannya. Bukan pasal karet yang bisa dibawa ke sana-kemari,” katanya.
Kata SBY, pimpinan TNI harus benar-benar clear dengan isu itu. ”Di luar ada yang bicara ke sana-kemari. Mari kita luruskan, agar pembangunan bisa berjalan dengan aman dan stabil,” katanya. Presiden juga bicara tentang perkembangan kasus Bank Century. Untuk memberikan jeda, presiden batuk. Lalu, SBY meminta air putih untuk minum. ”Jenderal aktif saja batuk, masak yang sudah pensiun tidak boleh,” katanya disambut tawa lirih peserta rapat.

Agar paham kasus Century, SBY meminta mereka membuka file lama 2008. ”Baca lagi koran lama, simak talk show atau rekaman televisi tanggal-tanggal itu,” katanya. Jika perwira paham kondisinya, kebijakan untuk menyelamatkan Bank Century wajar. SBY kembali mengulangi pidato yang disampaikan dalam pertemuan bupati se-Indonesia beberapa hari lalu. ”Kebijakan tidak bisa dipidana. Tujuannya mencegah krisis global dan krisis ekonomi seperti 1998. Jadi, bukan iseng. Bukan main-main,” katanya.Selama SBY memberikan pengarahan, isu kesejahteraan TNI juga disinggung, namun tidak lama. ”Yang jelas, TNI harus mengamankan pembangunan. Agar rakyat tenang, bisa bekerja dengan baik, dan target-target pembangunan kita bisa berhasil dengan baik,” katanya. (rdl/oki

TNI Siapkan 28 Persen Anggaran Untuk Alutsista


Selasa, 26 Januari 2010 19:40 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Tentara Nasional Indonesia menyediakan 28 persen anggaran mereka pada tahun ini untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Demikian disampaikan Asisten Perencanaan TNI, Marsekal Muda Amirullah Amin kepada wartawan disela Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/1).Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kesiapan tempur baik Angtakan Darat, Laut dan Udara, melalui penyediaan pesawat tempur, helikopter, kendaraan taktis, maupun kapal tempur. ”Semua akan dilakukan secara bertahap,” kata Amirullah.

Sedangkan sebesar 65 persen anggaran, dialokasikan untuk kesejahteraan prajurit TNI seperti gaji, tunjangan, dan kenaikan gaji per tahun. Sisanya, 7 persen akan digunakan untuk belanja modal. Penentuan anggaran tersebut merupakan salah satu hasil Rapim TNI yang berlangsung dua hari (25 dan 26/1) di Cilangkap.

Rapim yang dibuka oleh Presiden tersebut diikuti 152 Perwira Tinggi TNI serta pejabat lembaga pemerintah kementrian dan nonkementrian yang memiliki kaitan dengan tugas TNI.

Dua Perpres Pertahanan Segera Terbit


Wednesday, 27 January 2010
JAKARTA(SI) – Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin mengungkapkan Presiden akan mengeluarkan dua peraturan presiden (perpres) untuk bidang pertahanan pada akhir masa 100 hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Dua perpres tersebut, kata Sjafrie, adalah perpres yang akan mengatur Badan Nasional Penanganan Perbatasan (BNPP) dan Perpres tentang Komite Kemandirian Industri Pertahanan (KKIP). ”Kedua perpres tersebut merupakan prioritas dalam program seratus hari kabinet,”kata Sjafrie saat bertemu dengan pemimpin media massa di Kantor Kementerian Pertahanan,Jakarta,Senin malam.

Perpres KKIP, kata Sjafrie, ditujukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Industri pertahanan tersebut nantinya harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibutuhkan TNI. Bahkan,ke depan,industri tersebut harus mampu bersaing dengan industri sejenis baik di tingkat regional maupun internasional. Ke depan industri pertahanan kita harus mampu merebut pasar di tingkat internasional,”katanya. Mantan Pangdam Jaya tersebut mencontohkan produksi PT Pindad seperti senapan serbu dan kendaraan tempur taktis sudah dipesan oleh negara-negara tetangga. Bila industri pertahanan ini bisa berkembang, lanjut Sjafrie, ada dua kontribusi yang didapatkan.

Pertama, dari sisi politik bisa menumbuhkan kepercayaan pada produk Indonesia. Kedua, bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sosial dalam negeri. Sementara perpres tentang badan yang mengelola perbatasan sangat diperlukan untuk mengintegrasikan instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan perbatasan. Sebab, selama ini sering terjadi persoalan di kawasan perbatasan yang bahkan sampai menjurus pada konflik antarnegara.Sementara selama ini persoalan pengelolaan perbatasan juga sangat rumit karena melibatkan sejumlah departemenatauinstansiterkait.” Perbatasan memang seharusnya ditangani dengan sistem satu atap,”ujarnya.
BNPP tersebut nantinya akan berada dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri, sementara kementerian atau institusi lain menjadi komponen pendukung. Kementerian Pertahanan, kata Sjafrie, akan terlibat dalam aspek pertahanan negara. Secara terpisah,Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso seusai rapat pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap menyampaikan TNI akan berupaya meningkatkan penggunaan alutsista yang diproduksi industri strategis dalam negeri.

“TNI mendukung kebijakan revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Kita hanya akan mengimpor alutsista teknologi tinggi yang belum bisa diproduksi di Indonesia,”katanya. Perhatian TNI kepada industri dalam negeri ditunjukkan dengan dipakainya panser 6x6 buatan PT Pindad untuk menyokong tugas Kontingen Garuda yang sedang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. “Begitu pun pemesanan kapal patroli cepat buatan PT PAL oleh TNI AL serta pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia oleh TNIAU,”tandasnya. (pasti liberti)

Selasa, 26 Januari 2010

KPK Sanggah SBY

Presiden SBY menyatakan kalau kebijakan pemerintah dalam pengucuran dana talangan ke Bank Century tidak dapat dipidanakan. Namun KPK berpendapat lain, jika kebijakan itu ada unsure niat jahat maka bisa dipidana.

JAKARTA, Nusa Bali
Penyelesaian skandal Bank Century semakin memanas. Belakangan para petinggi negara terlibat silang pendapat soal kemungkinan bisa dipidanakan atau tidak para pengambil kebijakan pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun. Pasalnya. unsure pidana dalam kebijakan Bank Century ini dapat berdampak pada pemakzulan (pelengseran) Wapres Boediono yang dinilai bertanggungjawab saat menjabat Gubernur BI. Bahkan, silang pendapat sudah menyerempet pucuk pimpinan, yakni Presiden SBY.

Presiden SBY menyatakan, kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bisa dipidanakan. Narnun bagi KPK, kebijakan itu bisa dipidanakan bila dalarn pembuatan kebijakan itu dilatari niat jahat dengan melakukan suatu perbuatan melawan hukum untuk kepentingan tertentu.

"Ada juga yang bisa dipidana bila memang (dalam pembuatan kebijakan) bisa dibuktikan adanya niat jahat," ujar Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Pangabean dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/1 ).

Hal itu dijelaskan Tumpak menjawab pertanyaan anggota Komisi, III DPR RI dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding yang menanyakan apakah suatu kebijakan bisa dipidanakan. Dicontohkan Tumpak, khususnya yang terkait korupsi, suatu kebijakan bisa dipidanakan bila kebijakan itu dibuat dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan koorporasi .

Mendapatkan penjelasan itu, Syarifuddin pun kembali mengajukan pertanyaan kepada Tumnpak apakah artinya kebijakan bailout Bank Century juga bisa dipidanakan.

Mendengar pertanyaan itu Tumpak pun kembali pada jawaban yang berulang-ulang kali disampaikannya dalam RDP. "Kalau itu belum bisa kami sampaikan, karena ini masih dalam penyelidikan," singkat Tumpak.

Sebelumnya, dalam sambutan di Rapim TNI, Presiden SBY mengatakan, kebijakan pemberian dana talangan (bailout) ke Bank Century Rp 6,7 triliun oleh pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. "Saya mengatakan the real policy dalam artian yang saya sampaikan tadi tentu tidak mungkin dipidanakan, tetapi kalau implementasi dari policy itu ada hukum yang dilanggar nah disitu harus jelas. Jadi mari kita jelas," tutur Presiden dilansir detikcom.

Sebab, menurut Presiden, jika setiap kebijakan bisa dipidanakan akan membuat para kepala daerah dan perwira militer takut dalam membuat keputusan. SBY mencontohkan, dirinya bertemu dengan ratusan Bupati di Madiun, Jawa Timur pada Rakernas Apkasi. Dalam pertemuan tersebut, tutur SBY, para Bupati mengeluhkan bagaimana mereka bisa mengeluarkan suatu kebijakan jika kebijakan itu nanti membuat para 'Pembuat kebijakan selalu berurusan dengan penegak hukum.

Dalam beberapa hari belakangan, Presiden memang kerap berbicara kasus Century setelah muncul wacana pemakzulan yang sedang dirancang oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan, saat berbicara di depan 58 perwira TNI pun, SBY sempat curhat soal Century. Kencangnya isu politik terkait Bank Century, membuat Presiden SBY memanfaatkan momen tersebut untuk curhat ke para perwira tinggi dalam Rapimnas TNI.

Dalam pengarahannya di Rapimnas TNI, di Cilangkap, Jakarta, Senin (25/1), SBY mengatakan, ada 3 isu yang saat ini sedang memanas. Pertama adalah kasus Bank Century. kedua FTA dan ketiga sistem dari kabinet presidensial sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. "Saya menyampaikan seperti ini supaya para perwira tahu. Karena pemahaman perwira terhadap 3 isu ini sangat penting," ujarnya.

Bahkan Presiden meminta para perwira TNJ agar tidak hanya mendengar Pansus Century tapi juga gali informasi yang lain. "Untuk memahami apa yang terjadi dengan Bank Century kita harus melihat konteks melihat circumstances melihat keadaan waktu itu seperti apa. Jangan membayangkan seperti sekarang bulan Januari 2010, ketika pansus DPR sedang bekerja," imbuh SBY.

SBY pun mengajak, para perwira TNI itu untuk melihat peristiwa dikeluarkannya kebijakan dana talangan Rp 6,7 triliun ke Bank Century pada akhir 2008. Ia juga meminta agar membaca kembali suratkabar-suratkabar. Majalah-majalah, statement dari banyak pihak di negeri ini.

"Para pengamat, para ekonom, para politisi, anggota DPR dan sebagainya, simak kembali. putar kembali rekaman-rekaman televisi, talk show, statement. putar kembali rekaman global termasuk Asia termasuk Indonesia pada bulan-bulan itu," imbuh SBY.

Ia mengatakan, hal itu penting agar masyarakat rnemiliki pemahaman yang sama. Yakni what was going on in Indonesia at the end of 2008. "Yang akhirnya negara saya katakan negara dalam hal ini pemerintah yang kebetulan mendapatkan kewenangan untuk bekerja adalah menteri keuangan dengan jajarannya dan kemudian BI yang juga mendapatkan kewenangan dan amanah undang-undang dengan tatanan dan mekanisme yang telah diatur dengan undang-undang,'" tandas SBY. @l

Mahasiswa Jangan Anarkis pada 28 Januari

Jakarta (Bali Post) -
Menpora Andi Alifian Mallarangeng mempersilakan pemuda dan mahasiswa melakukan unjuk rasa pada 28 Januari2010, yang bertepatan dengan berakhirnya 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, asal tidak anarkis. "Silakan saja demo asalkan tertib, damai, dan sesuai aturan," kata Andi Mallarangeng di Jakarta, Senin (25/1) k.emarin, saat membuka lokakarya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara bertema "Memperkokoh Nasionalisme Melalui Demokrasi Indonesia".

Andi Mallarangeng yang juga mantan juru bicara kepresidenan itu meminta mahasiswa dan pemuda berhati-hati terhadap "penumpang gelap" yang ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingannya. Andi meminta berhati-hati terhadap pihak yang mendorong mahasiswa melakukan tindakan yang mengarah pada anarkis. Jika aksi dilakukan secara anarkis, katanya, maka aksi tersebut tidak akan disenangi oleh masyarakat.

Ia mengatakan, unjuk rasa tidak dilarang. Sebagai contoh, katanya, pada waktu dirinya masih menjadi juru bicara kepresidenan sering menerima utusan para pengunjuk rasa. "Bahkan pernah penduduk sebuah desa berunjuk rasa ke Istana hanya karena kepala desanya menjual motor inventaris," katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengingatkan pelaku Petisi 28 dalam menjalankan aksinya agar mematuhi koridor hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan hak masyarakat lainnya dalam memperoleh keamanan. "Silakan mereka melakukan aksinya dan selama ini pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melakukan demo," kata Djoko.

Menurutnya, pemerintah selama ini tidak pernah melarang masyarakat melakukan aksi demo untuk menyalurkan aspirasinya asalkan dilakukan ketentuan yang berlaku. "Apa pernah pemerintah melarang masyarakat melakukan aksi demo. Boleh mereka melakukan aksi demo asalkan pegang koridor hukum," katanya.

Djoko mengingatkan, pendemo hendaknya juga jangan berlaku semaunya tetapi juga harus memikirkan hak-hak masyarakat lain sehingga yang tidak ikut demo bisa menikmati haknya juga. "Ini penting agar masyarakat yang lain tidak merasa khawatir dengan adanya aksi demo," tegas Menko Polhukam. (ant)

Arsip Blog