Jumat, 30 April 2010

DAFTAR ISI KLIPING TGL 30 APRIL 2010

1. KASAD Lepas Keberangkatan Kontingen Lomba Tembak A...
2. 3 Anggota TNI Bakar Pondok Warga
3. 680 Calon Tamtama TNI AL Digembleng di Kawah Candr...
4. Dandim: Prioritaskan Putra Daerah untuk Jaga Perba...
5. Istri Tentara pun Mahir Bongkar Pasang Senjata
6. Pembayaran Gaji Prajurit dan PNS TNI AD Kodam I/BB...
7. 74 KARATEKA IKUTI GASHUKU DAN UJIAN INKAI NASIONAL...

KASAD Lepas Keberangkatan Kontingen Lomba Tembak AASAM 2010

Oleh : Siswari
29-Apr-2010, 12:49:22WIB
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta melepas keberangkatan Kontingen Lomba Tembak Australian Army Skill at Arms Metting (AASAM) tahun 2010 di gedung Serba Guna Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (29/4). Kontingen yang berjumlah 15 orang terdiri dari 10 orang atlit petembak dan 5 orang staf official dengan Komandan Kontingen Letkol Inf Budiman ini akan menjalani lomba dari tanggal 2-22 Mei 2010 di Puckapunyal Australia dan akan menghadapi tim tembak dari negara-negara ASEAN, Australia, Canada, Inggris, Selandia Baru, Perancis, Papua New Guinea dan Fiji.
Kasad Jenderal TNI George Toisutta, dalam sambutannya pada pelepasan kontingen AASAM 2010 ini mengatakan, AASAM merupakan ajang adu kemampuan menembak berkelas internasional yang diikuti oleh prajurit Angkatan Perang dari berbagai Negara dan dilaksanakan setiap tahun di Australia. Dikatakan Kasad, keikutsertaan TNI Angkatan Darat dalam lomba ini, bertujuan untuk mengukur kemampuan menembak Prajurit Angkatan Darat, dibandingkan dengan prajurit-prajurit dari negara lain.
Oleh karena itu keberhasilan dalam event ini, secara umum akan dapat mengukir citra dan kehormatan TNI Angkatan Darat khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, dalam kancah pergaulan internasional. Ditambahkan, petembak yang diikutsertakan pada event ini merupakan prajurit-prajurit petembak pilihan melalui seleksi yang ketat serta digembleng secara terpusat dan dibekali berbagai materi tentang olah kemampuan menembak. Pada lomba ASSAM tahun 2009 lalu, Kontingen ASSAM TNI AD berhasil meraih juara umum dengan perolehan 22 medali emas, 17 perak dan 16 perunggu.
Diharapkan pada lomba tembak ASSAM 2010 ini kontingen ASSAM TNI AD dapat mempertahankan prestasi yang telah diukir pada lomba sebelumnya bahkan dapat melampaui target yang ditetapkan. Materi lomba yang dipertandingkan antara lain Senapan Individual, beregu, Aggregate individual, Aggregate Tim dan Simulator, Pistol individual, Pistol Aggregate Individual dan Aggregate Tim serta Senjata Otomatis atau Ultimax Individual, Aggregate Individual dan Aggregate keseluruhan. Hadir pada acara pelepasan kontingen tim tembak AASAM 2010, Wakasad, Pangkostrad, Danjen Kopassus, para Asisten Kasad dan Sesdispenad. (Dispenad)

3 Anggota TNI Bakar Pondok Warga

Kamis, 29 April 2010 , 09:21:00
NUSANTARA - SUMATERA
PALEMBANG – Tiga oknum TNI ini tak pantas dicontoh. Diduga hanya karena terjadi persengketaan lahan, mereka dengan gagah berani membakar pondok warga. Ketia oknum tersebut masing-masing Pelda Trisno Subagio (45), oknum Bamin Wanmil 07 Kodim 0418/Palembang; Kopka Hebson (42), oknum Ta Ramil 41807/Sukarami, dan Kopka Ibrahim (42), oknum Ta Yanrad 41807/Sukarami. Akibatnya, harus berurusan dengan Oditur Militer.
Ketiga terdakwa dijerat Oditur Militer (Otmil) Letkol CHK Hasan SH melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. ”Para terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak melawan hukum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,” ungkap oditur Hasan, di hadapan majelis hakim dipimpin Letkol CHK Deddy Suryanto SH, dibantu hakim Mayor CHK FX Raga Sejati SH dan Mayor Laut (KH) Desman Wijaya SH, serta panitera pengganti Lettu CHK Hermizal.

Terungkap dalam persidangan, perusakan yang dilakukan para terdakwa itu berlangsung Jumat (27/11/2009) di Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Sehari sebelumnya, terdakwa Pelda Trisno Subagio menghubungi terdakwa Kopka Hebson yang sedang piket di Koramil 07 Sukarami.
Terdakwa Trisno mengajak terdakwa Hebson ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk membakar pondok milik Bujung. Keduanya sepakat bertemu di SPBU Km 16 Sukajadi, Kabupaten Banyuasin. Sebelum menuju ke TKP, terdakwa Trisno sempat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU tersebut. Setelah itu kedua terdakwa menjemput terdakwa Kopka Ibrahim yang sudah menunggu di Koramil 07 Sukarami. Ketiganya kemudian menuju ke lokasi kejadian.Ketika berada di TKP, ketiga terdakwa lalu masuk ke pondok yang berada di lahan tersebut.
Di dalam pondok itu, mereka kemudian menyiramkan solar yang telah disiapkan dan membakarnya. Namun sebelum dibakar, terdakwa Hebson sempat melepaskan seekor burung perkutut agar tidak turut terbakar. Ternyata, pembakaran pondok itu dipicu atas ketidaksenangan terdakwa Trisno atas berdirinya pondok di lahan yang diakui miliknya. Terdakwa Trisno merasa lahan seluas 20.000 meter persegi itu miliknya karena telah dibeli dari Rozi pada tahun 2007 lalu. Namun lahan tersebut dalam sengketa antara terdakwa Trisno dengan Bujung.
Untuk membantu perbuatannya itu, terdakwa Trisno memberikan upah sebesar Rp1 juta pada terdakwa terdakwa Hebson dan Rp.500 ribu untuk terdakwa Ibrahim. Akibat perbuatan ketiga terdakwa itu, korban Bujung mengalami kerugian sebesar Rp.2 juta. Merasa tak terima perlakuan para terdakwa lalu korban melaporkan perbuatan ketiga terdakwa tersebut ke Denpom II/4 Palembang hingga ketiga terdakwa disingkan di Pengadilan Militer (Dilmil) I-04 Palembang.(mg19)

680 Calon Tamtama TNI AL Digembleng di Kawah Candradimuka

Kamis, 29/04/2010 13:56 WIB
Pengirim: Penkobangdikal - detikSurabaya
Surabaya - Pertengahan 2010, Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal) kembali mendidik prajurit strata Tamtama. Sebanyak 680 calon tamtama angkatan ke-30 memasuki masa pendidikan pertama yang dibuka Dankobangdikal Laksda TNI Sumartono di Lapangan Marshaling, Puslatdiksarmil, Juanda.

Dankobangdikal mengungkapkan rasa bangganya melihat semangat generasi muda untuk mengabdikan dirinya lewat jalur TNI. "Saya bangga atas pilihan kalian untuk bergabung dengan prajurit matra laut. Pilihan tersebut tepat, karena sebagai negara kepulauan yang 2/3 luas wilayahnya adalah lautan, memerlukan angkatan laut yang besar, kuat dan profesional," ujarnya.

Lamanya pendidikan yang akan ditempuh, Laksamana bintang dua ini menjelaskan jika pendidikan secara keseluruhan akan berlangsung 9,5 hingga 11,5 bulan tergantung kejuruan yang ditempuh.

Untuk tahap pertama selama tiga bulan, lanjutnya, seluruh calon prajurit akan digembleng dalam pendidikan dengan situasi yang super ketat dan sangat melelahkan. Tahap pertam ini disebut "Kawah Candradimuka" atau pendidikan dasar keprajuritan (Diksarit).Pada masa ini, calon prajurit akan mengalami pendidikan yang sangat padat dan melelahkan baik siang dan malam. Pada saat inilah seorang sipil (masyarakat umum) dibentuk dan ditempa untuk menjadi sosok yang memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai seorang prajurit matra laut yang memengang teguh disiplin, khirarhi dan kehormatan militer.

Usai tahap Candradimuka, lanjut mantan Danpuspenerbal ini, akan dilanjutkan 2 bulan masa pendidikan dasar golongan yang lokasinya masih sama di Puslatdiksarmil. Usai pendidikan 5 bulan, ratusan prajurit ini akan dilantik dan diambil sumpahnya menjadi prajurit TNI AL dengan pangkat Kelasi Dua dan prajurit dua Marinir.

Setelah dilantik, prajurit mudaakan disebar kembali sesuia dengan korps masing-masing ke pusdik-pusdik yang ada di lingkungan Kobagdikal untuk melaksanakan Pendidikan Dasar Golongan Lanjutan (Diksargolan) yang lamanya bervariasi antara 4,5 hingga 6,5 bulan."Pendidikan dasar keprajuritan merupakan dasar pendidikan untuk membentuk pola pikir, sikap dan pola tindak sebagai seorang prajurit matra laut. Seluruh prajurit pasti pernah mengalami pendidikan ini, termasuk saya," terangnya.

Penggemblengan fisik dalam pendidikan militer ini bertujuan menciptakan sikap mental seorang prajurit yang tanggap, tanggon dan trengginas. Tanggap berarti harus mampu tampil dan mahir pada tugasnya yang diimbangi dengan kemampuan dan intelegensi yang memadai. Tanggon berarti bermental dan bermoral tinggi dan ditugaskan di berbagai medan baik di laut maupun di pendirat.
Sedangkan trengginas, berarti memiliki jasmani dan rohani yang prima sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tangkas.Dalam kesempatan tersebut hadir Wadan Kobangdikal Brigjen TNI Marinir P. Verry Kunto, G, Danpusnerbal Laksamana Pertama TNI H. Sipahutar, Komandan Lanudal Juanda, para Direktur Kobangdikal dan para Komandan Kodik/Pusdik serta undangan lainnya. (penkobangdikal@yahoo.co.id).

Dandim: Prioritaskan Putra Daerah untuk Jaga Perbatasan

Kamis, 29 April 2010 13:39 WITA
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Junisah
TARAKAN, tribunkaltim.co.id - Komandan Kodim (Dandim) 0907 Tarakan Letkol Inf Adrianus Suryo Agung Nugroho melakukan pertemuan dengan tokoh adat Kalimantan, Kamis (29/4/2010) di Makodim 0907 Tarakan.

Pertemuan dihadiri sekitar 20 orang tokoh adat dan anggota yang tergabung dalam Persekutuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka). Adrianus mengungkapkan, tatap muka ini dilakukan untuk saling mengenal tokoh adat Kalimantan ini. "Kami tatap muka ini, ingin mengetahui apakah selama ini Pusaka mengalami kesulitan atau tidak. Kalau mengalami kesulitan pastinya akan kami bantu," ucapnya usai melakukan pertemuan.Adrianus mengatakan, tatap muka ini nantinya akan kembali dilakukan dengan mengundang tokoh-tokoh adat lainnya di Tarakan. "Kami akan undang juga tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Sulewesi Selatan (KKSS) yang ada di Tarakan ini," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan tokoh adat Kalimantan, Komandan Kodim (Dandim) 0907 Tarakan Letkol Inf Adrianus Suryo Agung Nugroho mempersilakan agar warga Kalimantan yang memiliki anak atau saudara laki-laki untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI AD."Silakan mendaftar menjadi prajurit TNI AD, sebab kami akan lebih memprioritaskan putra daerah yang nantinya diperuntukkan menjaga wilayah perbatasan," ucapnya, usai melakukan tatap muka dengan tokoh adat Kalimantan, Kamis (29/4/2010).
Adrianus mengajak putra daerah untuk menjadi prajurit TNI, karena pihaknya melihat selama ini sangat sedikit sekali jumlah prajurit TNI AD. "Minimnya putra daerah yang menjadi prajurit TNI AD, kemungkinan karena minimnya sosialisasi. Untuk itulah di acara tatap muka ini saya memberitahukan agar nantinya dapat disampikan kepada putra daerah yang ingin menjadi prajurit," ungkapnya.

Istri Tentara pun Mahir Bongkar Pasang Senjata

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - BONGKAR pasang senjata tak hanya mahir dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para istri prajurit yang tergabung dalam Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Candra Kirana, Ranting 5 Kompi Bantuan (Kiban) Paniki, pun tak kalah kemampuannya. Tangan-tangan lembut mereka dengan lihai mampu membongkar-pasang jenis senjata yang biasa digunakan anggota TNI dengan mata tertutup hanya dengan hitungan detik. Tidak main-main, jenis senjata yang mampu mereka bongkar pasang mulai dari pistol Fn, senjata serbu SS-1, bahkan senjata otomatis jenis minimi.

Para anggota Persit melakukan aksi tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke- 48 Batalyon Yonif (Yonif) 712/Wiratama, di Manado, Sulawesi Utara. Selain itu, diperagakan pula aksi tari-tarian nusantara serta aksi penyergapan terhadap kelompok bersenjata yang menyandera pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dengan meminta tebusan sejumlah uang. Dalam penyergapan tersebut, anggota Yonif 712 setelah mendapatkan laporan adanya penyergapan pejabat, segera melakukan aksi pembebasan menggunakan kendaraan taktis. Setelah mengetahui pejabat tersebut disekap di rumah penduduk, para anggota Yonif 712/Wiratama yang sudah terlatih segera melakukan sterilisasi di lokasi penyekapan. Setelah merasa situasi aman, mereka melakukan penyergapan untuk melumpuhkan kelompok bersenjata tersebut.

Dalam amanatnya, Komandan Korem (Danrem) 131/Santiago Kolonel Inf Robert R Lumempouw mengatakan, peringatan HUT Yonif 712/Wiratama hendaknya tidak seremonial belaka, namun sebagai momen untuk mengevaluasi kinerja satu tahun terakhir. "Karena dengan begitu diharapkan ke depannya akan menjadi lebih baik lagi dalam melangkah," katanya. Para anggota Yonif 712/Wiratama sebaiknya merasa bangga karena telah menjadi patriot bangsa yang menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Satukan tekad untuk terus menerus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," pesan Kol Lumempouw.

Kata dia, Yonif 712/Wiratama merupakan batalyon andalan bagi Korem 131/ Santiago dalam menjaga keamanan, khususnya di daerah perbatasan Sulut dengan negara tetangga. "Batalyon ini mempunyai fungsistrategis dalam mendukung operasi keamanan, karya bakti, serta dalam membangun daerah," katanya. Upacara tersebut juga dihadiri Danlantamal VIII Laksamana Pertama Williem Rampangilei, Danlanud Sri Letkol Pnb Yudi Mandega serta unsur Muspida lainnya.

Pembayaran Gaji Prajurit dan PNS TNI AD Kodam I/BB Melalui Kartu ATM

29-Apr-2010, 15:35:42WIB
Oleh : Pendam 1/bukit Barisan
Pembayaran gaji Prajurit dan PNS TNI AD ke depan menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI dan diharapkan kepada manajemen BRI memberikan pelayanan secara maksimal kepada Prajurit TNI dan PNS TNI AD, khususnya personel Kodam I/BB demikian dikatakan Pangdam I/BB Mayjen TNI M. Noer Muis dalam sambutannya, dibacakan oleh Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Carles Tanta S., S.Ip., pada acara kegiatan sosialisasi sistem pembayaran gaji Prajurit dan PNS TNI AD yang dilaksanakan di ruang Bina Yudha Lantai IV Makodam I/BB, Kamis (29/4), yang diikuti juru bayar gaji dan Perwira Personel satuan jajaran Kodam I/BB.

Lebih lanjut dikatakan Pangdam I/BB, bahwa kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan penjelasan tentang perjanjian kerjasama antara BRI dengan TNI AD dalam hal penggunaan, pengelolaan dan pembayaran jasa pelayanan keuangan, dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana APBN selama ini di lingkungan TNI AD mulai Dirkuad sampai Pekas melalui sistem pemindahanbukuan dengan menggunakan fasilitas BRI dan kerjasama ini semata-mata untuk mempermudah dan lebih mengefektifkan sistem penyaluran gaji Prajurit dan PNS Kodam I/BB.
Sistem pembayaran gaji yang baru ini tidak ada tendensi atau niat lain dibalik kerjasama ini, pembahasan tentang penggunaan ATM dalam pembayaran gaji disampaikan secara mendetail oleh Group Head Perhubungan Lembaga BRI beserta rombonganPada akhir sambutannya, Pangdam I/BB memberikan beberapa penekanan, yaitu ikuti sosialisasi ini dengan seksama dan tanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada tim agar peserta dapat memahami dengan baik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan, dan kepada Tim sosialisasi agar memberikan pemahaman secara lengkap tentang penyajian melalui penyaluran ATM serta pimpinan sangat berharap agar pelaksanaan sosialisasi ini memberikan hasil yang konkrit sehingga memperoleh masukan yang komprehensip.
Adapun peserta sosialisasi yang hadir adalah para Perwira Personel dan juru bayar tiap-tiap satuan Se-Jajaran Kodam I/BB sejumlah 161 orang, sedangkan Tim Sosialisasi dari Jakarta terdiri dari BRI Pusat Jakarta Bapak Agus Noersanto (Wakadif HBL), Bpk Hasanto (Kabag Ritel), Bpk Prisko Dwiariyanto (Staf HBL), Bpk Haryo Pamujo (Staf Layanan), Kolonel Masjkur (Kasubdit Banku), Kolonel Mayanto (Kasubdit Garbia), Kolonel Arm Joko Sunarya (Paban 4 Binwatpers). (Pendam 1/Dispenad).

74 KARATEKA IKUTI GASHUKU DAN UJIAN INKAI NASIONAL ZONA IV

Tabanan, Denpost

Pengda Inkai Bali menggelar Gashuku dan ujian Inaki Nasional Zona IV (Bali dan NTT) di Rindam IX/Udayana, Tabanan, Kamis (29/4) kemarin. Kegiatan yang menghadirkan empat tim penguji dari Inkai Pusat dan diikuti 74 karateka itu akan berakhir, minggu (2/5) mendatang.

Kegiatan yang diberikan PB Inkai Kepada Inkai Bali itu, dibuka Kepala Bagian Latihan (Kabaglat) Rindam IX/Udayana, Letkol Infanteri Winaryanto Sawabi. Hadir dalam kesempatan itu , Sekum Inkai Bali, Gede Kusuma Wijaya, Ketua Majelis Sabuk Hitam (MSH) Inkai Bali, Made Supatra Karang dan lima Tim penguji dari Inkai pusat, yakni Albert Tobing (DAN VIII). Stefanus Suparyono (DAN VII). Renhard Willa (DAN VII), Edy Nursalim (DAN VI) dan Prof. Hermawan Sulistyo (Pengamat Inkai Pusat).

Ketua Panpel, Nyoman Semadiartha mengatakan , Gashuku dan ujian Inkai Nasional Zona IV yang digelar Inkai Bali itu, lantaran pulau Dewata diberikan kepercayaan PB Inkai sebagai tuan rumah kegiatan. Untuk menunjang kegiatan itu, sambungnya, Inkai Bali mendatangkan empat Dewan Guru dari Inkai Pusat sebagai tim penguji. ”Gashuku untuk penyegaran teknik., kedisiplinan dan ketahanan karateka. Setelah Gashuku , baru dilanjutkan dengan ujian,” ujarnya kemarin.

Sementara itu Ketua MSH Inkai Bali Made Supatra Karang menambahkan pelaksanaan Gashuku sangat penting bagi karateka. Dimana karateka bisa menambah lagi tekni-teknik karatenya. Gashuku dan ujian DAN Inkai Nasional ini, merupakan kesempatan bagi kareteka untuk penyegaran teknik yang dilanjutkan dengan ujian DAN ”. Ucapnya.

Ditambahkannya, karateka yang mengikuti kegiatan itu adalah pemegang Kyu I ke sabuk hitam. ”Bagi daerah yang belum punya pelatih, kegiatan gashuku dan ujian inilah kesempatan untuk berlatih teknik karate,” tukasnya.

Kamis, 29 April 2010

DAFTAR ISI KLIPING TGL 29 APRIL 2010

1. TNI AL Tangkap Kapal Bermuatan Solar Ilegal
2. Candra Ajak Warganya Teladani Nilai Perjuangan
3. Pemerintah Bentuk Pansel Calon Komisi Yudisial
4. Diduga Miskordinasi, TPF Minta Keterangan Kodim da...
5. Gaji PNS Naik 10 Persen pada 2011
6. KPK Surati Panglima TNI dalam Kasus Miranda
7. Menhut tidak Tahu Ada Aset TNI di Halimun
8. Tentara dan Polisi Cukup Bayar Tiket Kereta Seteng...
9. Jadwal Alih Bisnis TNI Mundur Lagi
10.KRI Dewaruci Berhasil Lewati Perairan Somalia
11.Fotografer Ambon Juarai Lomba Foto Bawah Laut
12.108 Prajurit Kodam Diklat Bela Diri
13.Harga Bedak Naik, Tunjangan Kosmetik Wanita TNI Te...
14.Patroli laut bersama RI-Australia sukses

TNI AL Tangkap Kapal Bermuatan Solar Ilegal

Jakarta (Bali Post)

TNI Angkatan Laut menangkap kapal bermuatan 120.5 ton solar illegal di sekitar perairan laut Pulau Karimun. Juru Bicara TNI-AL Kolonel Laut Herry Setianegara di Jakarta, Rabu (28/4) kemarin mengatakan, sebanyak 120.5 ton solar itu ditemukan dalam lima kapal tanpa nama yang ditangkap unsure patroli Keamanan Laut (Patkamla) Lobam dan Bintan, dari jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjung Pinang.

“Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, kapal-kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi,” ujarnya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih teliti, ternyata dari lima kapal itu ditemukan pula 120.5 ton solar illegal. Solar illegal itu disimpan di tendon-tandon minyak terbuat dari plastic dalam bak kapal dengan jumlah berbeda-beda. “BBM ini diduga akan dijual kepada kapal di tengah laut,” kata Herry. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dan barang bukti ditahan di Lantamal IV Tanjung Pinang untuk menjalani proses hukum.

Sementara itu, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Nunukan menerima penyerahan barang bukti dan pelimpahan penyidikan kapal hasil tangkapan KRI KAKAP-811 selama seminggu ketiga bulan April ini sebanyak lima buah kapal.

Kelima kapal yang ditangkap terdiri atas kapal ikan berbendera Filipina dan satu kapal berbendera Indonesia KM Dafa yang hendak menyelundupkan kayu hitam ke Malaysia.

Candra Ajak Warganya Teladani Nilai Perjuangan

Semarapura, DenPost

Upacara peringatan Hari Puputan Klungkung ke-102 dan HUT kota Semarapura ke-18 tahun 2010 Rabu (28/4) kemarin berlangsung khidmat. Upacara dilaksanakan di lapangan Puputan Klungkung. Bertindak inspektur upacara Bupati Klungkung, I Wayan Candra.

Upacara peringatan ini diikuti unsur pimpinan dan anggota DPRD, Muspida serta undangan lainnya. Hadir juga dalam peringatan ini salah seorang anggota DPD RI Kadek Arimbawa.

Melalui peringatan Puputan Klungkung, Gubernur Bali, Mangku Pastika dalam sambutan yang dibacakan Bupati Candra, mengajak seluruh lapisan masyarakat memaknai kembali nilai-nilai kepahlawanan yang dimiliki oleh para pejuang dalam upaya memperoleh kemerdekaan dari para penjajah. “Menyadari akan nilai kepahlawanan tersebut sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kembali dan meneruskan pembanunan di segala aspek kehidupan,” ujar Gubernur Mangku Pastika.

Menurut Gubernur, melanjutkan pembangunan tersebut juga diperlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat dengan menyamakan persepsi dan menentukan langkah kongkrit guna membentuk jati diri bangsa, yang profesionalisme dan mampu mengartikulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat guna terwujudnya kesatuan masyarakat yang kuat, cerdas dan berkualitas.

Sementara Bupati Candra seusai upacara peringatan mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai nilai-nilai perjuangan tersebut. “Kita maknai nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan yang telah berhasil merebut kemerdekaan dengan mewujudkan pembanunan-pembanunan di segala bidang,” ujar Candra.

Pada kesempatan yang sama bupati Candra didampingi Ketua DPRD Klungkung, AA. Gde Anom menyerahkan piala dan piagam kepada pemenang lomba kebersihan serangkaian HUT Puputan di Klungkung.

Pemerintah Bentuk Pansel Calon Komisi Yudisial

Jakarta (Bali Post)

Pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel) calon anggota Komisi Yudisial (KY) melalui keputusan presiden (keppres) yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pecan lalu. “Minggu kemarin pulang dari Tampaksiring sudah diajukan. Sekarang sudah ditandatangani,” ujar Menko Pulhukam Djoko Suyanto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4) kemarin.

Panitia seleksi calon anggota KY yang akan bertugas memilih tujuh komisioner KY periode 2010-2015 diketuai oleh Dirjen Hak Asasi manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo.

Untuk wakil ketua dipilih Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Aidir Amin Daud, dan praktisi hukum senior Indriyanto Seno Adji. Sedangkan sekretaris adalah Tajum, Sekretaris Dirjen HAM Kemenkumham.

Untuk anggota dipilih 15 perwakilan dari berbagai unsure pemerintah, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan akademisi hukum. Mewakili tokoh masyarakat adalah Komaruddin Hidayat, Muji Sutrisno, dan wartawan senior Maria Hartiningsih. Sedangkan anggota lainnya mewakili pemerintah adalah Deputi Menkopolhukam Bidang Hukum Kementerian Pertahanan Laksda TNI Henry Willem, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Suparta, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Hamzah Tadja, Deputi Sekretaris Bidang Hukum Sekretaris Kabinet Iman Santosa, Staf Ahli Menkumham Ramly Hutabarat.

Anggota lainnya mewakili praktisi dan akademisi hukum adalah Luhut Pangaribuan, Fred Tambunan, Muchyar Yara, Andi Hamzah, Satya Arinanto dan Patorang Halim.

Pansel calon anggota KY tersebut akan bekerja sesuai masa waktu diberikan oleh UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY untuk menjaring dan memilih anggota KY dari masyarakat.

Pansel KPK
Sementara itu, pansel pimpinan KPK untuk menggantikan Tumpak Hatorangan Panggabean, menurut Djoko, saat ini belum ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono. Sepuluh nama pansel pimpinan KPK tersebut sudah diajukan pada Senin 26 April 2010 dan segera dikeluarkan keppresnya oleh presiden.

Djoko mengakui pansel pimpinan KPK yang diajukan kepada Presiden itu diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurutnya, pansel pimpinan KPK tidak akan tergaggu independensinya meski diketuai oleh seorang menteri. “Itu kan terdiri atas tokoh masyarakat, LSM, praktisi, masak mereka mau didikte? Ini sangat variatiflah.” Ujarnya.

Djoko mengatakan sepuluh nama pansel pimpinan KPK yang diajukan kepada Presiden tersebut diantaranya ada yang berasal dari anggota pansel sebelumnya.

Diduga Miskordinasi, TPF Minta Keterangan Kodim dan Kepolisian

Rabu, 28/04/2010 16:10 WIB
Priok Berdarah
Hery Winarno - detikNews
Makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara.

Jakarta - Tim Pencari Fakta (TPF) menduga ada miskordinasi antar aparat dalam penertiban lahan makam Mbah Priok sehingga menimbulkan bentrokan yang menelan tiga korban jiwa. Setelah tim Satpol PP, maka kepolisian dan TNI segera TPF minta keterangannya. "Kita akan minta keterangan dari Kodim dan Kepolisian Tanjung Priok mengapa tidak segera bertindak saat kerusuhan terjadi," ujar Ketua TPF Lulung Lunggana usai meminta keterangan Walikota Jakarta Utara dan Satpol PP DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (28/4/2010).

Di dalam pertemuan tertutup tersebut Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono datang didampingi oleh wakilnya. Sedangkan pihak Satpol PP diwakilkan kepada Kepala Tata Usaha Satpol PP DKI Jakarta Zaenal sebab Harianto Badjoeri sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satpol PP DKI Jakarta. "Protapnya kalau sudah ada indikasi anarkis polisi yang turun di depan, tapi ketika rusuh pun tidak ada bantuan dari Polisi dan TNI," terang Lulung yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Sayangnya TPF belum bisa memastikan jadwal meminta keterangan Polri dan TNI.
Sebab dalam waktu dekat TPF akan mendatangi ahli waris Habib Al Haddad di Palembang untuk mengumpulkan data penunjang."Besok kita akan ke Palembang untuk bertemu ahli waris Al Haddad yang lain. PMI dan Komnas HAM juga akan ikut," pungkas politisi PPP ini.

Gaji PNS Naik 10 Persen pada 2011

Rabu, 28 April 2010 21:11 WIB
JAKARTA--MI: Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penjelasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2011 di Musrenbangnas 2010, Jakarta, Rabu (28/4), menjanjikan kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negri sipil (PNS), anggota TNI, dan Polri, sebesar 10% pada tahun 2011. Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pokok belanja pegawai pemerintah pusat tahun 2011.

"Belanja pegawai nantinya ada kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri, serta pensiun," kata Sri. Tidak hanya itu, peningkatan belanja pegawai pada tahun 2011 juga tetap mengakomodir pemberian gaji ke-13 dan pemberian pensiun ke-13 untuk para pensiunan. Jumlah pegawai di pemerintah pusat juga akan ditambah. Sri mengatakan bahwa tahun 2011 akan ada penambahan pegawai baru pusat sejumlah 100 ribu orang.

Lebih lanjut, Sri Mulyani tetap berkomitmen mendorong remunerasi di setiap kementerian dan lembaga negara. Hal tersebut tercermin dari pengalokasian anggaran remunerasi kepada setiap kementerian dan lembaga negara.

"Anggaran remunerasi diberikan dengan syarat kementerian atau lembaga siap melaksanakan reformasi birokrasi yang kemudian dinilai Tim Reformasi Birokrasi Pusat," jelasnya. Sebagai informasi, saat ini 3 kementerian atau lembaga negara yang dianggap berhasil menerapkan reformasi birokrasi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), belum mendapatkan anggaran remunerasi.

KPK Surati Panglima TNI dalam Kasus Miranda

Rabu, 28 April 2010 16:15 WIB Peristiwa Hukum/Kriminal Dibaca 443 kali
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso terkait dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Swaray Goeltom. Wakil Ketua KPK Chandra Martha Hamzah dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR RI Rabu menjelaskan, surat itu berisi pemberitahuan tentang adanya beberapa mantan anggota DPR dari Fraksi TNI/Polri yang kemungkinan menerima cek yang diduga suap tersebut.

"Surat itu bernomor 866 tanggal 11 Maret 2010," kata Chandra. Menurut Chandra, mantan anggota DPR itu adalah R. Sulistyadi (TNI AL), Darsup Yusup (TNI AD), Suyitno (TNI AU), dan Udju Djuhaeri (Polri). Chandra menjelaskan, berdasar ketentuan, KPK tidak bisa mengadili anggota TNI di peradilan umum. Oleh karena itu, KPK memutuskan untuk memberitahukan hal itu ke Panglima TNI, terutama terkait dengan status R. Sulistyadi, Darsup Yusup, dan Suyitno. "Pada saat kejadian, mereka adalah anggota TNI aktif," kata Chandra.
Sementara itu, ketentuan membolehkan KPK untuk mengusut anggota Polri melalui sistem peradilan umum. Oleh karena itu, KPK melimpahkan perkara Udju Djuhaeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Udju didakwa menerima suap ketika menjadi anggota Fraksi TNI/Polri. Dia diduga menerima suap bersama tiga rekannya, yaitu R. Sulistyadi (TNI AL), Darsup Yusup (TNI AD), dan Suyitno (TNI AU). Keempat orang itu diangkat dan diberhentikan sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004 oleh Panglima TNI. Hal itu berarti pertanggungjawaban keempat orang itu kepada Panglima TNI dan berada di wilayah peradilan militer.

Sebelumnya, Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 dari fraksi TNI/Polri, Udju Djuhaeri menerima suap Rp500 juta. Penuntut Umum Edy Hartoyo menguraikan, Udju menerima uang tersebut bersama dengan rekannya yang juga anggota Komisi IX DPR RI, R. Sulistyadi, Darsup Yusup dan Suyitno. Udju bersama rekannya itu mengikuti proses pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 8 Juni 2004. Para calon Deputi Gubernur Senior BI yang mengikuti pemilihan itu adalah Miranda S. Goeltom, Budi Rochadi dan Hartadi A. Sarwono. Pada akhirnya, Miranda memenangkan pemilihan itu melalui mekanisme voting. Setelah pemilihan selesai, Udju menerima telepon dari seorang bernama Nunun Nurbaeti untuk menemui seorang bernama Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo di kantor Nunun.

Permintaan itu dipenuhi Udju yang kemudian berangkat bersama Darsup Yusup dan Suyitno ke kantor Nunun, PT Wahana Esa Sejati, yang beralamat di Jalan Riau, Jakarta Pusat. Setelah bertemu Arie Malangjudo di tempat itu, ketiganya diduga menerima sejumlah cek masing-masing senilai Rp500 juta.

Atas perbuatan itu, Tim Penuntut Umum menjerat Udju dengan pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP pada dakwaan kesatu. Tim Penuntut Umum juga menggunakan pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP pada dakwaan kedua.

Menhut tidak Tahu Ada Aset TNI di Halimun

Rabu, 28 April 2010 20:00 WIB
Penulis : Anindityo Wicaksono
JAKARTA--MI: Menteri Kehutanan Zulkifili Hasan mengaku belum mengecek dan tidak tahu ada dua kompleks bangunan yang berstatus aset TNI-AD di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Menurut dia, pihaknya akan melakukan pembicaraan segera dengan pihak TNI-AD untuk mencari penyelesaian bersama. Sebab, bagaimanapun kompleks TNI di sana berstatus aset negara. Langkah penyelesaiannya tentu perlu meneliti sejarah kawasan, memang pembangunannya memiliki izin atau tidak.

"Tapi intinya jelas. Ga boleh ada bangunan apapun di dalam kawasan konservasi. Tapi untuk aset negara memang perlu pembahasan dengan pihak terkait," ujarnya usai menerima kunjungan Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (28/4).

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah pendudukan di kawasan-kawasan hutan konservasi, pihaknya selama ini sudah berkoordinasi dalam sebuah tim gabungan. Selain Kemenhut, tim itu terdiri atas kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tak hanya di TNGHS, semua langkah penegakan dilakukan dengan terus berkoordinasi bersama tim gabungan. KPK saja tiap hari rapat di sini," ujarnya.

Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Darori menambahkan, sampai kini memang belum ada pembahasan bersama TNI selaku pemilik aset di sana. Nantinya, pembahasan akan dilakukan setelah penertiban tahap pertama terhadap vila-vila ilegal atas nama pribadi rampung sepenuhnya.

Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan Ditjen PHKA menyatakan, berdirinya aset-aset TNI di sana memang sama menyalahi ketentuan seperti vila-vila ilegal atas nama pribadi di sana. Sesuai penelusuran dokumen, izin prinsip pinjam pakai yang diterbitkan melalui surat keputusan (SK) Menhut di 1994 memang menyebutkan berlaku untuk permohonan hak garap pertanian dan latihan menembak.

Namun, hak pengelolaan belum berlaku selama penyediaan lahan pengganti 1:1 usai dipenuhi maksimal dua tahun sejak SK diterbitkan. "Tapi karena (lahan pengganti) tak kunjung tersedia, ya hak itu gugur demi hukum," ujarnya.

Menurut dia, nantinya penyelesaian aset-aset TNI di sana tetap akan dilakukan. Hal itu akan berjalan sesuai rencana pemerintah saat ini untuk menyiapkan suatu pemetaan kawasan yang baru untuk membagi kawasan menjadi beberapa zonasi. "Kawasan itu nantinya hendak dipersiapkan menjadi kawasan wisata berkonsep ekologi (eco-tourism)," ujarnya. Sementara itu, menurut Darori, saat ini surat periksa dan pemanggilan terhadap 12 pemilik yang dijadikan target operasi untuk menjalani proses penyidikan sudah berada di aparat kejaksaan dan kepolisian yang tergabung ke dalam tim gabungan penyidik. Namun, dia masih enggan membeberkan nama ke-12 orang itu.

Saat ini, Mabes Polri pun sudah mulai melakukan pemanggilan para pemilik yang diduga menunjukkan penolakan dan membiayai aksi-aksi demostrasi penolakan. Sebab, meski kewenangan hak atas tanah berada di Kemenhut, kegiatan penindakan sesuai UU No 41/1999 tentang Kehutanan haruslah melewati kepolisian. Dari sini kejaksaan membimbing untuk menentukan tindak pidana apa yang digunakan.

"KPK pun dilibatkan untuk menyelidiki apakah ada indikasi korupsi jika aset kekayaan para pemilik di sana dilaporkan dalam laporan kekayaan atau tidak. Termasuk menelusuri indikasi penyalahgunaan wewenang jika sampai bisa terbit dokumen-dokumen yang dijadikan dasar keberatan para pemilik ini," ujarnya

Tentara dan Polisi Cukup Bayar Tiket Kereta Setengah Harga

Rabu, 28 April 2010 15:38 WIB
TEMPO Interaktif, Surakarta - PT Kereta Api Persero memberikan diskon separuh harga bagi anggota TNI dan Polri yang hendak menggunakan modal transportasi kereta api. Ketentuan itu berlaku mulai 1 Mei mendatang. “Ada tarif khusus bagi anggota TNI dan Polri, harga tiket didiskon 50 persen,” kata juru bicara PT Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta Eko Budiyanto.
Pemotongan harga hanya untuk tujuan jarak jauh kelas bisnis dan ekonomi, serta tidak berlaku bagi keluarga TNI dan Polri. “Jadi kalau di Daop VI, hanya yang tujuan Jakarta dan Bandung. Kalau yang lokal seperti Prameks dan Joglosemar, tarifnya tetap,” ujarnya.

Kebijakan tersebut datang dari Direksi PT Kereta Api dengan tujuan mendorong anggota TNI dan Polri untuk bersedia membeli tiket. Sebab, selama ini banyak ditemukan anggota TNI dan Polri yang tak membeli tiket saat bepergian ke Jakarta dan Bandung dari Surakarta. Selama ini anggota TNI dan Polri mendapat diskon 20 persen ketika menggunakan moda transportasi kereta api untuk jarak jauh.
Mereka disamakan dengan wartawan, petugas palang merah Indonesia, Pramuka, dan penyandang cacat. Namun kenyataannya dengan diskon 20 persen masih banyak yang enggan membeli tiket.Staf humas Daop VI Yogyakarta Jaka Mulyana menambahkan, selama ini banyak didapati anggota TNI dan Polri yang tak memiliki tiket ketika akan ke Jakarta atau Bandung. “Kami rutin melakukan razia tiap akhir pekan. Rata-rata ditemukan 80 orang,” tutur dia.
Jika nanti masih ditemukan anggota TNI dan Polri yang tidak memiliki tiket, maka akan dikenakan sanksi membayar tiket dua kali lipat dari harga setelah didiskon. Dengan kebijakan baru itu anggota TNI dan Polri bersedia untuk membeli tiket. “Masa berpakaian seragam, tidak bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Jadwal Alih Bisnis TNI Mundur Lagi

Rabu, 28 April 2010 22:21 WIB
Penulis : Dinny Mutiah
JAKARTA--MI: Alih bisnis TNI dijadwalkan sudah selesai sepenuhnya pada bulan Agustus 2010. Tim pengendali alih bisnis TNI semestinya sudah mulai bergerak mengawasi pelaksanaan pada bulan April 2010. Pelaksanaannya ternyata molor dari jadwal.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Tim Pengendali Alih Bisnis TNI Silmy Karim kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (28/4). "Semula akan dilakukan pada bulan April. Tapi, ternyata jadwalnya berubah menjadi bulan Mei. Kurang lebih pengawasan akan dilaksanakan sebulan meski itu bukan yang terakhir karena kita masih akan terus melakukannya pada bulan-bulan berikutnya," kata Silmy.

Fokus pengawasan oleh tim terdiri dari beberapa poin. Tim, sahut dia, akan mengecek apakah pelaksanaan koperasi maupun yayasan di lingkungan TNI sudah disesuaikan dengan aturan yang ada.

Untuk koperasi diantaranya memastikan bahwa struktur keanggotaan koperasi tidak lagi berada dalam struktur TNI, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui rapat anggota tahunan, serta penunjukan ketua koperasi tidak melalui penunjukkan institusi.

"Kalau yayasan, kita mau lihat apakah sudah diubah kepemilikannya. Itu tergantung aktenya. Kita lihat juga nanti apakah penggunaan aset tidak lebih dari 25 persen sesuai aturan UU Yayasan," tambahnya.

Ia menyatakan hingga saat ini tim pengendali tidak memiliki data pasti berapa satuan yang sudah mengubah paradigma berkoperasi dan yayasan sesuai dengan aturan. Menurutnya, hal itu memang tidak menjadi kewajiban masing-masing unit untuk melaporkan. Yang terpenting, kata dia, semua pihak yang berkaitan sudah diperintahkan untuk menuruti aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Yang penting buat kita adalah hasil akhirnya. Pelaksanaan di lapangan itu kan hanya dinamika. Tolong jangan dilihat bahwa mereka (koperasi dan yayasan) itu seperti perusahaan yang sudah teratur. Pengawasan ini juga akibat kebijakan yang harus dilakukan," tandasnya. (Din/OL-03)

KRI Dewaruci Berhasil Lewati Perairan Somalia

Rabu, 28 April 2010 23:14 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 381 kali
Surabaya (ANTARA News) - Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Dewaruci berhasil melewati perairan laut wilayah Somalia yang rawan perompakan dan bajak laut, sebelum singgah di Jeddah, Arab Saudi. "Seluruh prajurit yang tergabung dalam rombongan KRI Dewaruci telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di Somalia," kata Kepala Subdinas Penerangan Umum Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Mayor Laut TNI Kariono di Surabaya, Rabu malam. Menurutnya, para prajurit di bawah komando Perwira Pelaksana KRI Dewaruci Mayor Laut TNI Widyatmoko telah memasang benteng perlindungan dari kantong-kantong berisi pasir.

"Para prajurit juga melengkapi diri dengan senjata laras panjang AK-47 di tangannya masing-masing," katanya. Perairan Somalia adalah perairan berbahaya bagi pelayaran karena sudah banyak terjadi perompakan dan pembajakan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di perairan itu. Saat melintasi perairan Somalia, KRI Dewaruci dikawal dua kapal Angkatan Laut Rusia, "Pechenga" dan "MB-19", sejak meninggalkan Dermaga Salalah. Bentuk "Pechenga" mirip tanker dengan warna lambung abu-abu kehijauan, sedangkan "MB-19" mirip kapal tunda sehingga sekilas kedua kapal dari Armada Pasifik Rusia itu tidak tampak seperti kapal perang. Namun keduanya dilengkapi peresenjataan kaliber 40 mm, sementara jumlah awaknya relatif banyak, sekitar 80 orang pelaut, ditambah satu peleton marinir yang dikirimkan dari markasnya di Vladivostok.

Tugas utama kapal tersebut adalah menyuplai logistik dan personel kapal-kapal AL Rusia yang berada di Teluk Aden. Menurut Kariono, sebelumnya awak kapal Rusia itu sempat mendatangi KRI Dewaruci untuk menyampaikan protes atas pemasangan bendera "Spirit of Pirates" yang terus berkibar sepanjang hari itu.
Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Atase Pertahanan Indonesia, Kolonel Ahmad Riad, para awak kapal Rusia itu memahami pemasangan bendera tersebut, apalagi KRI Dewaruci pernah singgah di Vladivostok pada 2004, bahkan awak kedua kapal itu akhirnya berfoto bersama. "Selama dua hari melewati perairan Somalia, semangat awak kapal berlipat ganda. Di samping membayangkan seramnya pembajak dan perompak, juga sejuknya suasana batin menjelang tiba di Jeddah," kata Kariono.

Fotografer Ambon Juarai Lomba Foto Bawah Laut

Kamis, 29 April 2010 03:19 WIB Hiburan Film/TV Dibaca 249 kali
Banda Naira, Maluku Tengah (ANTARA News) - Fotografer asal Kota Ambon Harry Susanto akhirnya berhasil menjuarai lomba "Banda Underwater Photo Rally Competition 2010" yang dipusatkan di Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan berakhir Rabu malam (28/7). Susanto berhasil meraih nilai tertinggi dari enam foto yang diikutkan untuk dinilai para juri dengan kriteria meliputi human and sea, animal behavior, macro, mandarin fish, reefscape serta sea life and Sky.

Pada lomba yang merupakan rangkaian dari kegiatan pelayaran internasional "Sail Banda 2010" itu, masing-masing fotografer diberikan kesempatan memasukan enam karya foto saat melakukan penyelaman di Pulau Hatta, Pulau Run, Pulau Ay, "Lava Flow Gunung Api Banda dan Pelabuhan Banda Naira yang dikenal dengan julukan "Mandarin City".
Dewan juri yang terdiri dari Mayjen TNI M. Noer Muis (Pangdam I/Bukit Barisan), Christoffel Simanjuntak (underwater photographer) dan Edy Purnomo (photojournalist) memberikan nilai tertinggi bagi enam hasil karya Susanto yang disertakan dalam lomba.Selain meraih gelar juara pertama, foto karya Harry Susanto yang termasuk kategori Human and Sea yang memperlihatkan seorang penyelam sedang menyelam diatas terumbu karang raksasa di lokasi penyelaman "Lava Flow" Gunung Api Banda juga dipilih oleh dewan juri sebagai foto terbaik `Banda Underwater Photo Rally Competition 2010`.
Sedangkan juara II lomba foto bawah air yang untuk kedua kalinya digelar setelah tahun 2009 lalu, diraih fotografer Dona Paramitha dari Jakarta dan juara III diraih fotografer Johan Wijaya dari Medan-Sumatera Utara. Harry Susanto selai memperoleh trophy, piagam penghargaan serta bonus berupa satu unit BCD Halcyon Infinity, paket menyelam empat hari tiga malam untuk satu orang dari Maluku Divers-Ambon, serta discount voucher untuk produk-produk Ikelite dan Sea & Sea dari Divemaster Indonesia.

Sedangkan untuk gelar foto terbaik, Harry Susanto juga memperoleh trophy, piagam penghargaan serta bonus berupa paket menyelam empat hari untuk satu orang (delapan kali dive) di NAD Lembeh Dive Resort-Manado. Sedangkan Dona Paramitha memperoleh trophy, piagam penghargaan dan bonus voucher menginap dua malam termasuk breakfast untuk dua orang di SILQ Private Residences-Bali, makan malam untuk dua orang di Beduur Restaurant, Ubud Hanging Gardens-Bali, voucher arung jeram untuk dua orang dengan Club Aqua-Bali dan voucher untuk dua orang dengan Seawalker di Club Aqua, Bali.

Sementara Johan Wijaya yang meraih juara III memperoleh trophy, piagam penghargaan serta bonus berupa paket menyelam full-board di Bunaken selama empat hari tiga malam untuk dua orang dari La Rascasse Dive Resort-Manado dan dua paket DAN membership.Pemrakarsa "Banda Underwater Photo Rally Competition 201" Mayjen TNI. M Noer Muis saat penyerahan hadiah mengatakan, lomba foto bawah laut itu tidak hanya diikuti fotografer senior tetapi lebih banyak yunior, di samping sebagian fotografer lainnyua hanya turut serta untuk melakukan penyelaman.

"Selama kompetisi berlangsung para peserta sangat terpesona dengan keindahan bawah laut Kepulauan Banda, dimana dampaknya juri harus melakukan seleksi ketat untuk menentukan pemenangnya. Muis yang saat ini menjadi Pangdam I/Bukit Barisan menambahkan, hasil foto terbaik dari "Banda Underwater Photo Rally Competition 2010" akan dimuat dalam buku "Menyusuri Kepulauan Banda" yang saat ini sedang disusun. Noer Muis berharap event ini dapat dilakukan secara rutin, sehingga semakin banyak fotografer dalam dan luar negeri tertarik untuk berkunjung ke Banda, untuk mengabadikan keindahan alam bawah laut Pulau Banda maupun menyaksikan potensi wisata alam, sejarah dan kebudayaan menjadi semakin terkenal ke dunia luar.

Ia pun mengimbau masyarakat di Pulau Banda untuk menjaga kelestarian laut dan lingkungannya agar tidak dirusaki, terutama menggunakan bom maupun potasium sianida, sehingga tetap terpelihara untuk kesejahteraan di masa mendatang. (JA/K004)

108 Prajurit Kodam Diklat Bela Diri

Rabu, 28-04-2010
MAKASSAR,Ujung Pandang EKSpress-Pembukaan pelatihan Bela Diri Militer (BDM) berlangsung di lapangan hitam Rindam VII/Wrb, Pakatto , Gowa, Senin (26/4). Bertindak selaku irup Danrindam VII/Wrb Kol. Inf. Bunyamin Sidik Suparjono.

Kegiatan BDM Yong Moodo dijadwalkan berlangsung lima bulan itu diikuti 108 personel. Mereka itu perwakilan orang masing-masing satuan jajaran Kodam VII/Wrb. Pelatihan ini merupakan kelanjutan pelatihan Bela Diri terpusat selama dua minggu, 5 -17 April di Pusat Pendidikan Jasmani (Pusdikjas) Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD. Itu ditandaskan Kapendam VII/Wrb, Mayor Inf Rustamn efendi kepada Upeks, Selasa (27/4).

''Jadi sifatnya sosialisasi kepada seluruh prajurit satuan jajaran AD. Targetnya, dua tahun kedepan, seluruh prajurit berkemampuan BDM Yong Moodo,'' kata Kapendam. Kepala Staf TNI Angkatan Darat dalam sambutan tertulisnya dibacakan Danrindam VII/Wrb Kol Inf Bunyamin Sidik Suparjono mengatakan, seni bela diri Yong Moodo merupakan penggabungan berbagai jenis bela diri dunia.

Termasuk Karate, Taekwondo, Jujitsu, dan Judo dengan metode serangan khususnya dengan tangan hand to hand combat dan sangat tepat untuk pertarungan jarak dekat tanpa senjata.

Menyadari pentingnya kepelatihan BDM Yong Moodo ini, penyelenggara latihan, para pelatih, peserta latihan dan pendukung latihan, Kasad Jenderal TNI George Toisutta minta, agar kegiatan ini dilaksanakan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Harga Bedak Naik, Tunjangan Kosmetik Wanita TNI Tetap 50 Ribu

Rabu, 28/04/2010 16:56 WIB
Ramadhian Fadillah - detikNews

Jakarta - Wanita TNI kekurangan tunjangan kosmetik. Setiap bulan para wanita TNI ini hanya mendapat tunjangan Rp 50 ribu. Namun Mabes TNI mengaku tidak akan menambah jumlah ini.

"Kita tidak akan menambah tunjangan tersebut," ujar Kadispenum Puspen TNI Kolonel Prakoso kepada detikcom, Rabu (28/4/2010).

Menurut Prakoso, tunjangan khusus kaum hawa tersebut sudah mengalami kenaikan sejak 2002. Hal ini berdasarkan surat keputusan Panglima TNI saat itu.

"Sebelumnya hanya Rp 30 ribu per bulan, lalu naik Rp 50 ribu per bulan," tambahnya.Sebelumnya, para wanita TNI ini mengeluhkan tunjangan khusus kosmetik. Mereka merasa jumlah Rp 50 ribu ini tidak lagi relevan dengan harga kosmetik saat ini. Menanggapi hal itu Mabes TNI, merasa tuntutan itu hanya bercanda saja.

"TNI kan tidak pernah menuntut," pungkasnya.

Patroli laut bersama RI-Australia sukses

Diperbaharui April 29, 2010 05:39:33
Seorang perwira tinggi Angkatan Laut Australia mengatakan, patroli keamanan laut bersama dengan TNI Angkatan Laut merupakan sebuah sukses walaupun tidak memergoki perahu pencari suaka. Upacara penutupan operasi 10-hari itu berlangsung di kota pelabuhan Darwin di Wilayah Utara Australia.

Komodor David Gwyther mengatakan, patroli-gabungan itu difokuskan pada berbagai ancaman keamanan laut, termasuk perahu nelayan gelap.
Ia mengatakan, pesawat terbang dari kedua angkatan laut saling memberikan informasi tentang target kepada kapal pihak lain.

Menurut Komodor Gwyther, bila menemukan kontak, pesawat itu kemudian saling menjalin komunikasi dengan kapal kedua angkatan dan memberitahukan posisi target tersebut.Komodor Gwyther mengatakan, kerjasama itu merupakan sebuah langkah maju, dan hasil paling penting yang dapat diambil adalah terbinanya sebuah landasan yang dapat dikembangkan.

Rabu, 28 April 2010

DAFTAR ISI KLIPING TGL 28 APRIL 2010

1. TNI AD Tanam Sejuta Pohon Trumbes
2. TMMD 2010 prioritaskan wilayah perbatasan
3. 175 Prajurit TNI di Kongo Dapat Medali Kehormatan
4. TNI-AD Akan Tambah Alutsista Baru
5. SBY Ingin Tinggal di Rumah Dinas Pangdam
6. Keluarga TNI Diculik
7. Penertiban Vila Halimun Jangan Diskriminatif
8. Kodam Siliwingi Akan Damaikan Viking dan Jakmania

TNI AD Tanam Sejuta Pohon Trumbes


Selasa, 27 April 2010 18:56 WIB
SOSIALISASI--Para perwira TNI AD lingkup Korem 161/Wirasakti Kupang mengikuti sosialisasi penanaman satu juta pohon trumbesi di Makorem 161/Wirasakti, Senin (26/4/2010).

KUPANG, POS KUPANG. com -- Jajaran TNI AD di bawah Korem 161/Wirasakti Kupang akan menanam sejuta pohon trumbesi untuk menghijaukan lahan kritis di Propinsu NTT.
Penanaman sejuta pohon trumbesi ini sudah disosialisasikan kepada para Dandim se- NTT, Danyon, Danbrigif serta para perwira Korem 161/Wirasakti Kupang, Senin (26/4/2010).Kasrem 161/Wirasakti Kupang, Letkol (Inf) Yulius Wijayanto menegaskan, masih banyak lahan di wilayah NTT yang kritis sehingga perlu dihijaukan dengan berbagai jenis pohon umur panjang. "Saya kira program pengembangan satu juta pohon trumbesi ini harus sukses di NTT," kata Yulius Wijayanto di hadapan staf Presiden RI, Onny Gappa.

Dalam kesempatan itu, Onny Gappa menegaskan, pemerintah pusat memilih bekerjasama dengan TNI dalam usaha pengembangan tanaman trumbesi di NTT. Menurut Onny Gappa, sejarah membuktikan semua kegiatan pembangunan yang melibatkan TNI akan berhasil."Dengan pertimbangan itu maka penanaman trumbesi melibatkan TNI.

Kita harapkan program ini akan berhasil di NTT. Saya percaya akan berhasil karena sudah banyak bukti kalau apa yang dilakukan TNI pasti berhasil," ujar Onny Gappa. Keungulan pohon trumbesi, kata dia, selain menghijaukan, juga sangat rimbun dan tahan terhadap berbagai kondisi alam seperti di NTT.

Penanaman sejuta pohon trumbesi, sudah dilakukan secara simbolis di kompleks Makorem 161/Wirasakti Kupang. (ben)

TMMD 2010 prioritaskan wilayah perbatasan

Tuesday, 27 April 2010 15:48
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Masuk Desa 2010 akan diprioritaskan untuk membangun sejumlah wilayah perbatasan di Indonesia.

"Prioritas kami di wilayah perbatasan. Terutama untuk pembangunan asrama bagi anak didik dan infrastruktur," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini, siang ini.

Dkatakan Helmy, pada tahun 2010 ini, pihaknya membangun asrama bagi anak didik di wilayah perbatasan di Sanjuang Besar, Sambas. "Pembangunan akan dilakukan pada Agustus," katanya.

Helmy juga mengemukakan, masalah di wilayah perbatasan sebagian besar adalah infrastruktur yang tidak memadai. "Nah, kalau masalah ini tidak diantisipasi sejak dini akan banyak warga negara kita di perbatasan yang menyeberang ke negara tetangga dan akan menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Karena itu, katanya, prioritas dalam pelaksanaan TNI Manuggal Membangun Desa (TMMD) 2010 adalah wilayah perbatasan. Sementara, ketika ditanya mengenai wilayah perbatasan mana saja yang menjadi prioritas, ia mengatakan, pihaknya baru akan membahasnya pada rapat koordinasi teknis tersebut. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta selaku penanggung jawab operasional TMMD 2010, mengatakan TMMD 2010 akan dilaksanakan di 54 wilayah kabupaten/kota.

"Keberadaan TMMD merupakan kegiatan lintas sektoral yang mendukung akselarasi pembangunan di wilayah-wilayah terpencil atau di perbatasan," kata George, seraya menambahkan, pelaksanaan TMMD akan dilakukan pada medio Juni 2010.

175 Prajurit TNI di Kongo Dapat Medali Kehormatan

Selasa, 27 April 2010 - 20:47 wib
Anton Suhartono - Okezone
KINSHASHA - Sebanyak 175 prajurit TNI yang bertugas di Republik Demokratik Kongo, mendapat medali kehormatan dari PBB. Mereka sudah 7 bulan bertugas di negara yang dulunya bernama Zaire itu.
Sebanyak 175 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Zeni TNI Kontingen Garuda XX-G ini sudah bertugas selama 7 bulan dalam misi MONUC (Mission de I’Organisation de Nations Unies en Republique Democratique du Congo).Penyematan medali berlangsung di Bumi Siliwangi Camp Dungu Kongo dan bertindak selaku inspektur upacara Komandan Itury Brigade, Brigjen ATM Ziaul Hasan. Penganugerahan ini juga dihadiri para Komandan Kontingen negara dan pegawai sipil PBB yang ikut tergabung dalam operasi pemeliharaan PBB di Kongo.

Dalam amanatnya Jenderal Zia menyampaikan, penganugerahan medali PBB merupakan penghormatan yang sangat tinggi dan merupakan kebanggaan bagi yang menerimanya. “Tidak semua orang bisa mendapatkan medali PBB tersebut, karena hanya orang yang berkesempatan bertugas dalam misi perdamaian sekurang-kurangnya enam bulanlah yang berhak menerima medali tersebut,” ujar Jenderal Zia, dalam rilis yang diterima okezone, Selasa (27/4/2010). Medali, lanjutnya, diberikan kepada setiap prajurit tidak hanya sebagai bentuk kebiasaan, tetapi yang terpenting adalah sebagai suatu penghargaan terhadap dedikasi seluruh prajurit MONUC yang telah melaksanakan tugas dengan baik.

Adalah suatu hal yang wajib, apabila negara atau badan organisasi yang dibantu akan memberikan suatu penghargaan atas jasa yang telah diberikan, yang merupakan wujud terima kasih.

Medali bernama MONUC dibuat dan ditetapkan PBB pada 2 Mei 2000. Pita yang ada terdapat dua garis-garis luar berwarna biru, melambangkan kehadiran PBB di Negara Republik Demokratik Kongo. Di dalamnya terdapat dua bagian, yang terdapat dua garis kecil berwarna kuning, yang melambangkan suatu awal dari perdamaian dan harapan masa depan yang cemerlang. Untuk warna biru gelap yang berada ditengah-tengah warna kuning melambangkan sungai Kongo, yang mengartikan bahwa Negara ini dilewati sungai besar yang bernama sungai Kongo.

TNI-AD Akan Tambah Alutsista Baru

Selasa, 27 April 2010 10:59 WIB Dibaca 627 kali
Jakarta (ANTARA News) - TNI Angkatan Darat memprioritaskan pengadaan alat utama sistem senjata baru dari penambahan anggaran APBN-P 2010. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Touisutta menjawab ANTARA di Jakarta, Selasa mengatakan, penambahan alat utama sistem senjata baru terutama diperuntukan bagi satuan kavaleri."Alat utama sistem senjata baru itu antara lain kendaraan tempur dan sejumlah meriam," katanya menambahkan. Ia menegaskan, pihaknya akan memprioritaskan pengadaan kendaraan tempur dari dalam negeri seperti PT Pindad.

"Untuk kendaraan tempur yang sudah dapat kita produksi, maka kita pakai dari dalam negeri," ujarnya. Sedangkan untuk alat utama sistem senjata yang diadakan dari luar negeri, pihaknya mensyaratkan alih teknologi.

Tentang berapa unit yang akan diadakan, ia menyatakan, pihaknya masih menghitung dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pada APBN-Perubahan 2010 TNI mendapat alokasi tambahan anggaran sebasar Rp 350 miliar. Alokasi anggaran itu, secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata TNI secara memadai.(R018/A024)

SBY Ingin Tinggal di Rumah Dinas Pangdam

Selasa, 27/04/2010 12:35 WIB
Andri Haryanto – detikBandung
Bandung - Kepada adik iparnya, Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengaku pernah berangan-angan tinggal di rumah pangdam. Keinginnya itu muncul saat SBY bertugas di wilayah Kodam III Siliwangi berpangkat kapten."Presiden berangan-angan tinggal di rumah Pangdam," ujar Pangdam III Siliwangi ini saat memberikan pengarahan di hadapan perwira TNi -Polri dalam acara Commanders Call, di Grha Manggalla Siliwangi, Jalan Aceh, Selasa (27/4/2010).

Hal itu diutarakan SBY saat berkunjung diam-diam ke rumah iparnya tersebut pada Minggu (25/4/2010), sebelum meninjau lokasi tempat kongres Partai Demokrat yang akan digelar akhir Mei mendatang di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Saat bertugas di Kodam III Siliwangi, SBY sempat bertugas di Batalyon 303 Dayeuh Kolot dan dipindah ke Batalyon Brigif 17 berpangkat Kapten. "Dia sering lewat rumah dinas Pangdam dan berpikir bagaimana rasanya tinggal di sana," ujar Edhie.

Sebelumnya, diakui Edhie, SBY sempat berkomunikasi jika dirinya akan singgah ke Bandung untuk meninjau lokasi kongres PD. "Saat ditanya mau makan siang dimana, beliau jawa dimana saja. Loh, kok presiden makan dimana saja," selorohnya yang disambut gelak tawa peserta Comannders Call. "Saya tawarkan, makan siang di rumah Pangdam saja," lanjutnya, seraya menyebut SBY menyambut senang tawaran tersebut.

Keluarga TNI Diculik

Sriwijaya Post - Selasa, 27 April 2010 21:47 WIB
KAYUAGUNG, - Desi Maharani alias Suratmi binti Sukono (19) warga Desa Lebuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diduga diculik oleh orang tak dikenal. Pasalnya, korban sempat menghubungi Anggota TNI yang tak lain keluarganya dan bertugas di wilayah Kecamatan Lempuing yang menyebutkan dirinya diculik sekarang di hutan belantara, Selasa (27/4) dini hari.

Menurut pengakuan, Serka Salman di hadapan petugas Sentral Pelayanan Kemasyarakatan (SPK) Polres mendapat informasi tadi dari korban yang sempat menghubungi dirinya mengatakan bahwa dirinya diculik dan kini berada di hutan belantara dan tampak pantai. Mendapat telepon dari korban lalu, Salman bergegas melaporkan hal tersebut ke polisi.

“Korban menelepon mengaku kalau dirinya diancam hendak dibunuh oleh tak dikenal ketika dirinya menumpang mobil dari Seberuk ke Kayuagung. Sampai di Kayuagung bukannya dihentikan, malahan pelaku mengancam hendak membunuh,” kata Salman.Menurut Salman, terjadinya penculikan itu, karena korban hendak pulang ke Kayuagung malam itu dan menumpang mobil berplat profit dari arah Jakarta-Palembang.

“Saya diculik pak dan saya sekarang berada di hutan belantara dan terdapat pantai di sini,” kata Salman yang meniru perkataan korban melalui telepon. Saat berbicara melalui telepon korban sepertinya ketakutan danminta ditolong karena diancam akan dibunuh.

Lebih lagi, pelaku penculikan tersebut minta uang tebusan agar Desi dapat dibebaskan. “Penculiknya minta uang tebusan satu koper penuh,” katanya. Namun karena binggung dan panik, Salman mengaku tidak mampu memenuhi keinginan penculik sehingga diapun melaporkan kejadian tersebut.

Salaman khawatir dengan kondisi Desi yang berada di sekapan penculik dan perampok tersebut. Sebab, dia mengaku penculik tersebut mengancam dengan serius akan menghabiskan nyawa Desi. Saat ini, jelas Salman HP milik korban tidak bisa dihubungi dan dikhawatirkan korban telah dibunuh. Salman juga mengaku tidak bisa berbuat apa-apa sebab keberadaan korban Desi hingga kini belum jelas berada dimana.

“Dia (desi) cuma bilang ada di hutan-hutan dan ada keliatan pantai-pantai. Tapi belum tahu di daerah mana,” ujar Salman mengingat perkataan Desi. Meskipun baru sehari menghilang, diapun berusaha mencari tahu keberadaan Desi yakni dari teman-temannya, maupun keluarganya. Untuk itu, dia meminta bantuan polisi untuk dapat mendeteksi keberadaan Desi sebenarnya.

Sementara itu, Kapolres OKI AKBP Drs Cok Bagus Ary Yudayasa melalui Ka SPK C Ipda Eddy Rusmanto membenarkan telah menerima laporan dengan /B/194/IV/2010/Sumsel/Res OKI. Pihaknya pun masih mencari keterangan dari pelapor untuk dikembangkan kasus tersebut. Kita terima laporannya dan pelapor sudah dimintai keterangan secara intensif. Kemungkinan ada titik terang dimana keberadaan korban,” tandasnya.

Penertiban Vila Halimun Jangan Diskriminatif

Rabu, 28 April 2010 01:07 WIB
Penulis : Anindityo Wicaksono
JAKARTA--MI: Menteri Kehutanan periode 2004รข€“2009 Malam Sambat Kaban mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk tidak bertindak diskriminatif terkait penertiban bangunan-bangunan liar di dalam Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Selain menertibkan vila-vila liar atas nama pribadi, aset TNI AD di kawasan hutan konservasi itu pun perlu turut diselesaikan dengan segera.

Menurut Kaban, sesuai aturan perundang-undangan, tidak boleh ada kegiatan apalagi bangunan apapun di dalam taman nasional karena berstatus kawasan konservasi. "Kecuali untuk tujuan wisata, pendidikan lingkungan, atau turisme," ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/4) malam.

Dia mengatakan, agar penegakan hukum berjalan konsisten dan tak terkesan pandang bulu, Kemenhut harus berani segera mengambil tindakan terkati penyelesaian aset TNI di TNGHS. Sebab, meski kompleks Rindam Jaya dan Vila Nur Inka berstatus aset TNI yang juga berarti aset negara, harus ada solusi cepat dan segera oleh Kemenhut dengan TNI.
Hal itu, ujarnya, untuk menghindari adanya kesan penegakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah di luar para pemiliki vila liar. "UU kehutanan yang ada kan juga jelas, tidak boleh ada kegiatan apapun di dalam hutan konservasi, apalagi taman nasional," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.

Karena itu, status pemakaian dan sejarah pendirian aset-aset TNI di sana harus segera ditinjau ulang. Apakah langsung dipakai tanpa ada izin pinjam sebelumnya ataukah memang ada sejarah pembangunan yang legal.

Kodam Siliwingi Akan Damaikan Viking dan Jakmania

Selasa, 27 April 2010 - 15:52 WIB
BANDUNG (Pos Kota) – Kodam III Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat akan menjajaki perdamaian antara dua “musuh bebuyutan” pendukung Persib, Viking dan Bomber dengan pendukung Persija, Jak Mania.

Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo, seusai gelar pertemuan Commanders Call dengan seluruh jajaran perwira TNI dan Polri, Selasa (27/4) di Bandung mengatakan, sebelum pertandingan antara Persib Bandung melawan Persipura di Bandung, 2 Mei mendatang, Kodam Siliwangi bersama Polda Jawa Barat akan menjajaki perdamaian kedua belah pihak.

“Sebelum pertandingan antara Persib dengan Persipura, kita akan undang kedua belah pihak bobotoh, untuk diminta komitmennya menjaga konsisi keamanan, sebelum, selama dan sesudah pertandingan. Jangan sampai pertandingan yang seharusnya menjadi hiburan, malah dijadikan ajang kerusuhan yang mengganggu keamanan, “ kata Pramono.

Dalam pengarahannya kepada perwira, Pramono juga menyampaikan keherannya, kenapa kedua belah pihak ini tidak mau akur. Pengurus, panitia pelaksana dan pentolan bobotoh akan kita minta komitmennya untuk menjaga ketertiban. Jika tidak bisa menjaga ketertiban, nantinya kita nggak akan keluarkan izin, tambahnya tegas. Jajaran TNI dan Polri juga diminta berani menindak tegas jika ulah suporter sudah menjurus ke tindakan anarkis.

Seperti diketahui, dalam beberapa tahun belakangan terjadi konflik, bahkan sering bentrok fisik antara bobotoh Persib, Viking dan Bomber dengan suporter Persija Jakarta, Jak Mania. Bentrok di tribun lapangan hijau ini sering berimbas ke bentrok pisik di luar lapangan. Sejumlah mobil berplat nomor polisi Jakarta (B) sering diamuk Viking, atau Bomber, jika ada pertandingan di Bandung. Apa lagi jika pertandingan itu dimenangkan Persija. Begitu juga sejumlah mobil berplat nomor Bandung (D) sering jadi korban amuk massa Jak Mania.

Dalam bagian lain pengarahannya Jenderal berbintang dua ini meminta agar kepolisian tidak sungkan memeriksa an ak buahnya, jika para prajurit itu melakukan kesalahan. “Tindak sesuai ketentuan yang berlaku, TNI bukan warga istimewa. TNI berdiri di atas dua hukum yakni hukum militer yang ketat dengan disiplin dan hokum sipil yang setara dengan warga Negara lain.(chevy/B).

Selasa, 27 April 2010

DAFTAR ISI KLIPING TGL 27 APRIL 2010

1. Jabatan Komandan Resimen Bantuan Tempur Diganti
2. Jendral Nigeria Kunjungi Cilangkap
3. Serah Terima Jabatan di Mabes AD
4. Diduga Hasil Curian, Mobil Oknum TNI Diamankan
5. Informasi Pertahanan Diperketat
6. TNI: Penis Besar Alami Boleh, Silikon Nggak Boleh
7. Tunjangan Kosmetik Wanita TNI Perlu Ditingkatkan
8. Kontener & Generator Listrik Tiba di Mako Satgas P...
9. Nekat, Istri Anggota TNI Diselingkuhi Polisi

Jabatan Komandan Resimen Bantuan Tempur Diganti

Senin, 26/04/2010 15:13 WIB
Surabaya (Detik Surabaya)- Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Mendra melantik Kolonel Marinir Wurjanto sebagai Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Senin (26/4/2010). Mantan Danpusdik Banpur Kodikmar tersebut dilantik sebagai Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir menggantikan pejabat lama Kolonel Marinir Suhono yang beberapa hari lalu telah dilantik sebagai Asisten Intelijen Komandan Korps Marinir.
Serah terima jabatan ini mendinamisasikan organisasi agar senantiasa responsif dan antisipatif terhadap perkembangan tugas mendatang. Pati Bintang Satu tersebut mengatakan, Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir merupakan Komando Pelaksana Pasmar-1 yang mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur di bawahnya. Tentu melaksanakan tugas-tugas dukungan perbekalan dan peralatan, angkutan bermotor, komunikasi dan elektronika, zeni, provost serta kesehatan dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan amfibi serta operasi lainnya.
Dengan tugas pokok tersebut, lanjutnya, Menbanpur-1 Marinir memiliki tugas sangat berat karena terdiri dari enam kesatuan yang kemampuan profesionalnya tidak bisa digabung satu dengan lain. "Menghadapi masa depan yang sarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap prajurit Menbanpur-1 Marinir dituntut lebih mawas diri dan antisipatif dengan cara meningkatkan profesionalisme dan kesiapan tempurnya," tegas Danpasmar-1, dalam sertijab di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya.
Danpasmar-1 pun memberi pesan pedoman landasi dan bentengi seluruh prajurit dan keluarga besar Menbanpur-1 Marinir dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. Sehingga bisa melaksanakan tugas secara optimal, upayakan inovasi dan kreativitas yang cerdas menciptakan model latihan yang menantang, pertahankan kesiapan alutsista yang dimiliki agar setiap saat siap digunakan, ciptakan suasana kerja yang kondusif, gali potensi yang ada guna mengembangkan Menbanpur-1 Marinir untuk menuju yang lebih baik.Hadir dalam kesempatan tersebut, Para pejabat Korps Marinir Surabaya, Pejabat TNI dan Polri wilayah Surabaya, serta undangan lainnya. (fat/fat)

Jendral Nigeria Kunjungi Cilangkap

Senin, 26 April 2010 - 13:41 WIB
CILANGKAP (Pos Kota) – Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko menerima Letjen Chika Dibia Isaac Obiakor di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (26/04/2010). Letjen Obiakor adalah Penasehat Militer PBB dari Nigeria yang bermarkas di United Nations Departement of Peace Keeping Operations (UN DPKO)-New York sejak 21 Juli 2008. Ia lahir pada 18 Februari 1951 di Zaria, Nigeria dan mengawali karir militernya di Akademi Pertahanan Militer Nigeria tahun 1973.
Jabatan tertinggi yang pernah diduduki pada misi PBB adalah sebagai Force Commander di UNMIL (United Nations Mission in Liberia) dari tahun 2006 – 2008. Sebelumnya, ia adalah Komandan Divisi Infanteri Mekanis-2 Angkatan Darat Nigeria. Disamping itu, Letjen Obiakor pernah menjabat sebagai Komandan ECOMOG (Economic Community of West African Status Monitoring Group) Brigade Artileri di Liberia dari tahun 1996 – 1997, dan bertugas sebagai Ketua Koordinator Pemilu Nasional Liberia tahun 1997.
Sebelum menempati jabatan pada tugas-tugas operasi perdamaian dunia, ia bertugas sebagai Chief of Administration (Kepala Administrasi) Angkatan Darat Nigeria yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan, disiplin dan pelayanan kesehatan seluruh personel militer Nigeria. Kepada Kasum TNI, Letjen Obiakor menyampaikan kegagumannya kepada personel TNI yang bertugas sebagai Peace Keeping di Lebanon pada misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), karena telah bertugas dengan sangat baik.
Kedatangan Jenderal dari Nigeria tersebut adalah untuk menawarkan kepada Indonesia menjadi tempat penyelenggaraan seminar Peace Keeping pada bulan Nopember 2010 mendatang. Letjen Obiakor merasakan bahwa kedatangannya ke Indonesia merupakan nostalgia tersendiri, karena pada tahun 1998 dia pernah tercatat sebagai salah satu siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.Turut mendampingi Kasum TNI antara lain Waasops Panglima TNI Laksma TNI S. Budiono dan Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Ka PMPP) TNI Brigjen TNI I Gede Sumertha KY, PSC. (Puspen/dms)

Serah Terima Jabatan di Mabes AD

Senin, 26 April 2010 - 13:07 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, alih tugas dan jabatan merupakan sebagai bagian dari Tour of Area dan Tour of Duty bagi Perwira Tinggi di lingkungan Angkatan Darat.
Untuk kepentingan dan kemajuan organisasi, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembinaan satuan dan personel. Dimaksudkan untuk memantapkan kualitas kepemimpinan, mengembangkan kemampuan manajerial dan memperluas wawasan, serta memperkaya pengalaman. Hal ini dikatakan Kasad, dalam acara Serah Terima Jabatan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad dari Mayjen TNI Karsidi kepada Brigjen TNI Mulhim Asyrof, di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (26/4).
Mayjen TNI Karsidi, selanjutnya akan memasuki masa pensiun sedangkan Brigjen TNI Mulhim Asyrof sebelumnya menjabat sebagai Dirkon Ditjen Ranahan Kementerian Pertahanan. Menurut Kasad, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad, adalah pejabat fungsional pada eselon Pembantu Utama Kasad di lingkungan Staf Umum Mabesad.
Selaku Pembantu Utama Kasad, Asisten Perencanaan dan Anggaran dituntut mampu berperan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Staf Umum untuk merencanakan kebutuhan pembangunan kekuatan Angkatan Darat.
” Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad harus senantiasa memberikan sumbang saran dan masukan, kepada pimpinan Angkatan Darat sesuai bidang, fungsi dan perannya, sehingga tercapai postur Angkatan Darat sesuai kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force, yang mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat di masa yang akan datang ”, kata Jenderal TNI Goerge Toisutta.
Kasad mengharapkan, Staf Perencanaan dan Anggaran harus mampu memilah dan memilih, serta membuat skala prioritas dalam membangun Angkatan Darat. Selain itu, penggunaan anggaran didasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi, terutama ditujukan untuk peningkatan kesiapsiagaan operasional dan peningkatan kesejahteraan prajurit.(dispenad/ir)

Diduga Hasil Curian, Mobil Oknum TNI Diamankan

Senin, 26 April 2010 10:42
KERINCI - Mobil Avanza BA 605 JO milik salah seorang oknum TNI 0417 Kerinci berinisial N diamankan Reskrim Polres 50 Kota Sumatera Barat. Diduga mobil yang dipakai tersebut hasil curian dari daerah Payakumbuh, Sumbar.
Hal ini terungkap, ketika Ari Adrinato (28) alias Ari Pincang ditangkap oleh satuan Reskrim Polres 50 Kota di rumahnya di Teluk Bayur Padang. Ia diduga sebagai salah satu pelaku curamor di wilayah hukum Polres 50 Kota. Dari hasil dari pengembangan penyidikan, diketahui bahwa mobil yang dicuri telah dijual ke salah seorang anggota TNI di Kerinci.
Seketika itu juga, anggota Sat Reskrim dari Polres 50 Kota meluncur menuju Kerinci. "Setelah lima hari di Kerinci barulah ditemukan barang bukti tersebut dan diserahkan langsung melalui atasannya,"elas salah seorang anggota Polres 50 Kota ketika ditemui oleh harian ini di kantor POM Kerinci beberapa waktu lalu.
Sedangkan, Danpos Polisi Militer Letda CPM Syahrial ketika dikonfirmasikan belum bersedia memberikan keterangan kepada media. Ia mengatakan untuk memberi keterangan kepada media harus ada izin dari pimpinan dulu. "Untuk lebih lanjut silakan kofirmasikan kepada Dandim langsung. Karena beliau lah yang berhak memberikan keterangan untuk masalah ini,"kata Danpos menyarankan.
Sementara itu, Damdim 0417 Kerinci Letkol Infantri Sardiman ketika dihubungi harian ini, mengakui memang ada mobil salah satu anggotanya diamankan polisi untuk dijadikan sebagai barang bukti (BB). Namun dia membantah anggotanya terlibat jaringan curamor.
”Tidak benar ada anggota saya yang terlibat jaringan curamor. Dia hanya sebagai pembeli mobil. Cuma itu,"ungkap Sardiman ketika dihubungi harian ini via ponselnya.
Sedangkan, Ari Adrianto alias Ari Pincang ketika dijumpai setelah pemeriksaan di kantor POM Kerinci yang diduga sebagai pelaku curamor kepada harian ini mengatakan, mobil yang dicurinya itu, dijualnya di Kerinci. Ia juga mengatakan ia menjual ke salah seorang anggota TNI dengan harga Rp 20 juta. "Hasil penjualan mobil tersebut saya habiskan untuk foya-foya bersama wanita malam dan membeli narkoba,"kata Ari.

Informasi Pertahanan Diperketat

Monday, 26 April 2010
JAKARTA(SI) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memperketat informasi tentang pertahanan negara menyusul pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pembatasan itu tetap mengacu pada UU KIP No 14/ 2008. “Misalnya pembangunan kekuatan pokok minimal pertahanan dalam renstra 2010–2014. Hal ini dalam UU KIP semacam rahasia dan tidak bisa dibuka publik,”katanya seusai membuka Sidang Umum Legiun Veteran Se-ASEAN Ke-13 di Jakarta kemarin.
Purnomo mengungkapkan, berdasarkan Pasal 17 terkait informasi yang bisa membahayakan pertahanan negara, Kemhan berhak untuk melindungi.Karena itu, dalam waktu dekat akan ada inventarisasi informasi yang masuk kategori rahasia. “KIP memberikan proteksi kepada Kemhan dalam hal-hal tertentu tidak bisa dibuka untuk publik,”katanya Kerahasiaan informasi, jelas dia, juga berlaku pada anggaran pertahanan meskipun terbuka dibahas di DPR.
Namun ada beberapa hal yang tidak dapat diinformasikan kepada publik. Seperti cetak biru anggaran pembelian dan pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) “ Blue print beli berapa pistol atau lainnya.itu hal-hal yang tidak bisa dibuka,”katanya. Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Alamsyah Saragih mengatakan, seluruh informasi yang dikecualikan untuk dibuka telah dicantumkan dalam Pasal 17 UU KIP.
“Selain di Pasal 17, artinya bukan sesuatu yang dikecualikan,”ujarnya. Sementara terkait anggaran, Alamsyah mengungkapkan, di negara- negara demokratis manapun, informasi anggaran harus dibuka. Sebab, terkait dengan keuangan negara yang harus dikontrol oleh publik. Dia mengakui masih ditemui ketidaksiapan badan-badan publik untuk menjalankan UU tersebut, terutama dari sisi substansi informasi apa saja yang dikecualikan untuk dibuka. Karena itu, dia menyarankan kepada badan-badan publik yang belum mengetahui secara komprehensif terkait informasi yang dikecualikan tersebut untuk melakukan konsultasi dengan komisi. “Selain masih terkendala belum tersedianya pejabat pengelola informasi. Badan publik juga belum siap dari segi materi informasi. Kita harap ini segera dikonsultasikan ke komisi,”ujarnya.

Senada dengan itu, aktivis Koalisi untuk Kebebasan Informasi Agus Sudibyo mengatakan selain yang tercantum dalam Pasal 17 UU KIP proses pengecualian sebuah informasi itu tidak bisa dilakukan secara serampangan.Apalagi jika menyangkut dengan anggaran. “UU itu mengatakan anggaran harus terbuka.Itu prinsip dari UU tersebut,” katanya.

Karena itu, Agus menilai agak berlebihan jika TNI langsung menentukan soal anggaran pengadaan alutsista bersifat tertutup. Mengingat transaksi-transaksi jual beli persenjataan justru harus terbuka dan dilaporkan.“Kan lucu jika negara ini mengatakan tertutup, sementara negara tempat kita membeli senjata justru mengumumkan,” katanya. Dia melanjutkan, tidak mudah jika ternyata Kemhan dan TNI tetap berkeinginan untuk menjadikan anggaran pertahanan sebagai informasi tertutup. Informasi tersebut harus melalui uji konsekuensi dan kepentingan publik.
“TNI harus membuktikan jika anggaran tertutup akan lebih melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya,”katanya. Agus menilai,menjelang diberlakukannya UU KIP tersebut, masih terdapat pemahaman yang kurang komprehensif pada badan-badan publik.“Diharapkan semua badan publik termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI tidak membaca UU tersebut dengan sepotongsepotong,” tegasnya.
Kamis (22/4) lalu,Kapuspen TNI saat itu Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen mengatakan, salah satu informasi yang kemungkinan dikecualikan adalah anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Begitu juga dengan anggaran untuk gaji personelTNI. “Kekuatan personel prajurit itu rahasia.
Begitu diketahui jumlah gaji untuk prajurit berarti orang akan menganalisa jumlah personel, kita rugi.Melalui anggaran belanja senjata, bisa diketahui senjata apa yang kita beli,”katanya. Dia juga meminta agar media selektif untuk memberitakan informasi- informasi yang terkait dengan pertahanan negara.TNI berhak menuntut pihak yang membuka informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara. (pasti liberti)

TNI: Penis Besar Alami Boleh, Silikon Nggak Boleh

Senin, 26/04/2010 16:11 WIB
Chazizah Gusnita - detikNews

Jakarta - Pemuda Papua yang ingin menjadi anggota Polri dilarang untuk memperbesar alat kelaminnya. Tak beda jauh dengan TNI. TNI melarang calon anggotanya yang memperbesar alat kelaminnya dengan silikon.
"Di TNI persyaratannya sama. Jawa, Bandung, semuanya ketentuannya sama saja. Kalau alami boleh. Silikon nggak boleh," ujar Kadispen TNI AD Brigjen Wijanarko kepada detikcom, Senin (26/4/2010).
Wijanarko mengatakan, belum pernah ada kasus di TNI yang calon anggotanya tidak lulus karena diduga memperbesar alat kelaminnya. Namun Wijanarko juga tak mengetahui apakah upaya memperbesar alat kelamin dengan ramuan tradisional Papua diperbolehkan atau tidak masuk sebagai anggota TNI.
"Nah, kalau itu ketahuannya kan pas dengan dokter penyakit dalam. Mungkin kalau dilihat nanti akan mengganggu tugasnya ke depan, ya nggak boleh," jelasnya.
Menurut Wijanarko, penilaian masuk anggota TNI lebih kepada kesehatan mata, jantung, kaki, gigi, tinggi badan, dan lainnya.
"Mereka juga nggak boleh ditindik telinganya, disuntik, atau pun tatoan. Fisiknya kalau begitu sudah nggak bagus lagi dong," ungkapnya. Pada Jumat lalu Kapolda Papua Irjen Bekto Suprapto menyatakan banyak calon anggota Polri di Papua yang gagal masuk karena memperbesar alat kelaminnya.
Pemuda Papua banyak memperbesar alat kelamin dengan ramuan tradisional dari daun bungkus yang berefek gatal-gatal. Memperbesar penis dengan ramuan ini dinilai tidak bersih dan secara psikologis, calon anggota Polri itu tidak percaya diri. Seksolog dr Boyke Dian Nugraha menyatakan, banyak anggota TNI dan Polri menjadi pasiennya karena memperbesar penis dengan ramuan alami itu.
(gus/fay)

Tunjangan Kosmetik Wanita TNI Perlu Ditingkatkan

Senin, 26 April 2010 21:11 WIB Peristiwa Unik Dibaca 355 kali
Pekanbaru (ANTARA News) - Prajurit wanita yang berkarir sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengaku dalam sepuluh terakhir mengalami kekurangan biaya untuk membeli produk kosmetik kencantikan.
Dalam satu dasawarsa terakhir Wanita Tentara Nasional Indonesia (Wan TNI) hanya mendapatkan tunjangan kosmetik yang merupakan satu-satunya pembeda dalam slip gaji antara prajurit wanita dan pria sebesar Rp50.000/orang, per bulan.
"Tunjangan kosmetik kami hanya Rp50.000 per bulan dan kami berharap tunjangan itu bisa ditingkatkan," ujar Mayor (Kes) R Novita Sinaga, usai Apel Gabungan Wan TNI memperingati Hari Kartini di Lanud Pekanbaru, Senin.
Nilai tunjangan yang ditetapkan sepuluh tahun lalu itu, katanya, dirasakan sudah tidak lagi jika dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini, karena harga kosmetik produk lokal seperti bedak dan pemerah bibir semakin mahal.
Sementara tuntutan bagi seorang prajurit Wan TNI diminta harus bisa berperan ganda baik di rumah tangga maupun profesionalisme tanpa mengenyampingkan kodratnya sebagai seorang wanita terutama dalam tugas dan keseharian.
"Sebagai seorang wanita kita ingin selalu terlihat berpenampilan cantik dan kecantikan itu mahal harganya, karena itu idealnya tunjangan kosmetik dinaikkan menjadi Rp150.000 per bulan," katanya.

Kontener & Generator Listrik Tiba di Mako Satgas POM TNI

Senin, 26 April 2010 - 18:49 WIB
BLATE (Pos Kota) – Setelah lebih dari dua minggu berada di Mako Satgas Indobatt XXIII-D/Unifil, akhirnya satu unit Kontener Freezer dan satu unit Generator Listrik tiba di Mako Satgas POM TNI Konga XXV-B/Unifil, dalam kondisi baik dan aman. Kedua unit kelengkapan logistik ini adalah bagian dari pengiriman 13 unit Ranpur “Anoa” yang tiba bersamaan di Mako Indobatt setelah bergeser dari Beirut Seaport (Pelabuhan Laut).

Penundaan pemindahan kedua kelengkapan logistik ini dari Mako Indobatt ke Mako Satgas POM TNI, dikarenakan oleh dua hal. Pertama, satuan angkutan militer UNIFIL HQ Danlog (Kontingen Denmark) dan MOVCON (Unit Pengendali Seluruh Gerakan Personel dan Logistik) hanya bertugas untuk memindahkan rangkaian 13 unit Ranpur “Anoa” dan kedua kelengkapan logistk dari Beirut Seaport ke Mako Indobatt. Untuk pergeseran Kontainer Freezer dan Generator Listrik ke Mako Satgas POM menjadi tanggungjawab Kompi Angrat dan Zeni Spanyol yang berada di Mako UNIFIL Sektor Timur. Kedua, sehubungan dengan adanya kesibukan yang cukup luar biasa di Mako Sektor Timur dalam rangka Sertijab Dan Sektor Timur, Pertemuan Delegasi Khusus UN HQ dengan seluruh Dansatgas Sektor Timur, serta rotasi + 1500 personel Kontingen Spanyol, maka pemindahan kedua kelengkapan logistik sedikit tertunda.


Namun demikian, beberapa hari setelah seluruh kegiatan di Mako Sektor Timur selesai, Kompi Angrat dan Zeni Spanyol yang berada di bawah supervisi Chief Transport & Engineering Sektor Timur – Mayor Cheng (China Army) bekerja sama dengan Pasi Log - Mayor Johny Paul Johannes Pelupessy, serta Dansatma – Kapten CPM Ashariarto (Satgas POM TNI Konga XXV-B) dapat melaksanakan tugas pemindahan kedua kelengkapan logistik tersebut dan langsung operasional untuk mendukung kelancaran misi Satgas. Keberadaan dukungan kedua materil kelengkapan logistik ini sangat dibutuhkan, karena terkait dengan hasil COE (Country Owned Equipment) yang telah dilaksanakan dua kali sejak Satgas POM TNI Konga XXV-B bertugas.

Inspeksi COE dilaksanakan tiga (3) bulan sekali secara reguler terhadap seluruh Kontingen UNIFIL yang menggunakan system “Wet Lease”. Dalam catatan tim COE UNIFIL Head Quarter, Satgas harus memiliki dua unit Kontainer Freezer untuk mendukung kelancaran operasional tugas sesuai dengan MoU. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka akan ada peringatan administratif yang akan diberikan kepada pihak TCC (Troop Contributing Country) oleh UNIFIL. (puspen/syamsir)

Nekat, Istri Anggota TNI Diselingkuhi Polisi

Agus Ainul Yaqin
26/04/2010 21:16
Liputan6.com, Lumajang: Gara-gara nekat berselingkuh dengan istri anggota TNI, seorang anggota Polisi Resor Lumajang, Jawa Timur, Senin (26/4), disidang di Pengadilan Negeri Lumajang. Brigadir Rohman Firmansyah dengan tergesa-gesa, masuk ke ruang sidang utama PN Lumajang. Tak lama kemudian, Deni Aryanti, pasangan selingkuhannya menyusul duduk di kursi pesakitan.

Dalam sidang perdana ini, majelis hakim yang dipimpin Anne Rosana, mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kumara Lubis. Jaksa mendakwa Roman, dengan dakwaan perzinahan secara berulang-ulang, dengan istri Praka Dian Wahyu Setyawan anggota TNI Batalyon 527 Lumajang. Perselingkuhan berjalan lancar karena Praka Dian sedang bertugas di Papua.


Menurut JPU, keduanya telah menjalin hubungan lama. Jalinan asmara itu terjadi saat terdakwa Rohman diperbantukan di Bank BPR Darma Indra. Sedang pasangan selingkuhannya, berkerja di bank yang sama. "Mereka sudah sama-sama suka sebelum menikah. Sesuai dengan BAP, mereka juga sering kontak telepon, dan lain-lain," kata Kumara.Juru bicara Pengadilan Negeri Lumajang Yogi Arsana mengatakan, dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, adalah Pasal 284 ayat 1 dan ayat 1 A junto 64, tentang Delik Kesusilaan. Karena ancaman hukuman hanya sembilan bulan, maka pelaku tidak ditahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat 4 KUHP, untuk dibawah lima tahun, terdakwa tidak bisa ditahan.Proses persidangan yang berjalan cepat ini, dijaga ketat anggota Batalyon 527, polisi militer, dan anggota Provos Polres Lumajang, guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Hal ini dilakukan, karena suami terdakwa Deni Aryanti saat ini masih bertugas di Papua. Sehingga dikhawatirkan teman-temannya tidak terima. Sementara Brigadir Roman saat ini sudah dipindah tugaskan ke Polres Madiun. Sidang berjalan tertutup, sehingga menyulitkan wartawan untuk mengambil gambar.(ARL/AYB)

Senin, 26 April 2010

DAFTAR ISI KLIPING TGL 26 APRIL 2010

1. Aset TNI di Halimun tetap Diusut
2. Rindam Jaya di TN Halimun belum Dipindahkan
3. TNI Harus Utamakan Peralatan Produksi Dalam Negeri...
4. Piala Ksad, Kodam I/BB rekrut remaja
5. Danrem Bengkulu Ingatkan Anggotanya Tetap Netral
6. Dankodikau Resmikan Gapura Lanud
7. Aspers Kasau: Penerbang Ujung Tombak TNI AU

Aset TNI di Halimun tetap Diusut

Minggu, 25 April 2010 22:54 WIB
Penulis : Anindityo Wicaksono
JAKARTA--MI: Kementerian Kehutanan berjanji untuk tetap mengusut kompleks Rindam Jaya dan sejumlah vila yang diakui sebagai aset TNI-AD di atas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Setelah melakukan penertiban 122 vila liar atas nama pribadi, Kemenhut akan menelusuri sejarah pembangunan dan kebenaran peruntukan aset-aset TNI itu sebagai tahap penegakan selanjutnya. Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengatakan, meskipun sama-sama menyalahi ketentuan dengan seluruh vila liar lainnya, bagaimanapun aset TNI merupakan aset negara meski kebenaran status dan kesesuaian peruntukannya perlu diteliti lebih lanjut. "Penyelesaiannya akan tetap dilakukan setelah prioritas penertiban vila-vila liar atas nama pribadi tuntas," ujarnya ketika dihubungi, Minggu (25/4).

Menurut dia, setelah tahap pertama penertiban vila-vila ilegal rampung, pihaknya akan segera mengadakan pembicaraan dengan TNI. Secara bersama, seluruh pihak akan mencari penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan negara. Baik dari segi aspek plus minus keberadaan aset TNI di sana, hingga melihat kesesuaian dokumen dan izin prinsip yang digunakan sebagai dasar pembangunan fasilitas latihan militer Kodam Jaya di sana. "Kita lihat dan saling cocokkan dokumen-dokumennya," ujarnya.
Menurut dia, dari penelusuran dan penyocokan dokumen itu, barulah akan diketahui sejarah dan kebenaran peruntukan aset TNI di sana. Baik untuk fasilitas pelatihan dan barak di kompleks Rindam Jaya, maupun mes para instruktur atau para petinggi TNI-AD di kompleks Vila Nur Inka yang berlokasi di luar kompleks Rindam Jaya. Dari sana akan diketahui apakah keduanya satu kepemilikan aset, atau ada pengalihan mendadak.

"Banyak yang perlu kita pelajari sebelum mengambil tindakan," ujarnya. Namun demikian, dia tidak memungkiri jika keberadaan aset-aset TNI sekalipun merupakan fasilitas negara sudah menyalahi ketentuan semula. Pasalnya, berdasarkan dokumen yang dimilikinya, izin prinsip pinjam pakai kawasan yang diterbitkan Menteri Kehutanan melalui surat keputusan (SK) No 497/1994 pada 25 April 1994 kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) selaku pemohon hanya berlaku untuk kegiatan pertanian tanaman semusim.

Namun karena LVRI tak kunjung sanggup menyanggupi penyediaan ahan pengganti dengan perbandingan 1:1 hingga dua tahun setelah izin prinsip diterbitkan, hak garap itu gugur demi hukum. "Berdasarkan pertemuan bersama pun LVRI tegas menyatakan tidak bertanggung jawab atas seluruh bangunan liar dan mendukung penuh tindakan penertiban," ujarnya. Untuk itu, imbuhnya, selain akan mengadakan pertemuan dengan TNI-AD, saat ini sebuah tim gabungan independen sudah terus bekerja mempersiapkan zonasi yang akan ditentukan setelah penertiban tahap pertama kepada 122 vila ilegal rampung.
Tim independen itu diketuai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan beranggotakan di antaranya akademisi Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pemkab Bogor. Merekalah yang membuat pembagian zonasi dari segi ilmiah dan asas lingkungan hidup. Nantinya hasilnya akan dipresentasikan dan diberikan secara tertulis kepada Kementerian Kehutanan untuk mendapat pengesahan dan disahkan melalui SK Menteri Kehutanan tentang pembagian zonasi di TNGHS.
SK itu itu nantinya akan membagi-bagi kawasan TNGHS ke dalam beberapa zona kawasan, di antaranya zona inti, zona pemanfaatan, dan zona rimba. Adapun pembagian zonasi itu akan ditentukan berdasarkan tingkat kelerengan kawasan, keragaman satwa dan vegetasi, serta rindangnya pepohonan. Ketika nanti sudah ditetapkan, sesuai peruntukannya, tidak boleh ada satupun bangunan yang berdiri di atas zona inti. Bangunan hanya boleh ada di zona pemanfaatan. "Termasuk seluruh aset TNI sekalipun," ujar Darori.

Selain zona-zona zona itu, Kemenhut juga akan menetapkan pembentukan desa konservasi yang menjadi titik relokasi masyarakat setempat yang sudah hidup turun-temurun di sana. Pun jika hasil kajian menunjukkan ada lahan-lahan yang baik untuk wisata, Kemenhut akan melepaskan kawasan itu menjadi lokasi wisata dengan konsep eko wisata. Sementara itu, dia menegaskan untuk menindak para pemilik vila yang sampai sekarang terus memasang badan dan menolak upaya penertiban. Dalam pertemuan di Mabes Polri akhir pekan lalu, pihaknya pun telah sepakat dengan kejaksaan dan kepolisian untuk mengambil langkah penegakan selanjutnya.

Saat ini ada sebanyak 12 orang pemilik vila yang dijadikan target operasi (TO) kepolisian karena didalangi menjadi provokator yang menggalang massa dan membiayai demonstrasi penolakan dan menghalang-halangi upaya penertiban vila-vila liar di TNGHS. Pihaknya bersama aparat penegak terkait pun mengaku sudah memiliki data identitas diri seluruh pelaku yang diduga berdiri di belakang aksi-aksi penolakan.
"Aparat intelejen pun sudah sejak awal sudah mengikuti seluruh gerakan mereka. Termasuk tindakan nakal mereka menghimpun massa untuk menunjukkan penolakan," ujarnya. Untuk itu, ujarnya, jika kesemuanya terus membandel dan menolak pembongkaran, kepolisian akan segera melakukan upaya penegakan dengan melakukan penyidikan dengan prosedur pemanggilan maksimal tiga kali. "Kita akan panggil untuk disidik. Kalau tiga kali dipanggil tidak datang, kita tangkap dan diancam pidana," ujarnya.

Arsip Blog