Sabtu, 22 Januari 2011

Hentikan Mark-up Pengadaan Alutsista

Friday, 21 January 2011
JAKARTA(SINDO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tegas meminta TNI tidak lagi menggelembungkan biaya dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun nonalutsista. Presiden mengingatkan, makin baiknya kondisi ekonomi serta makin besarnya alokasi anggaran untuk alutsista tidak serta-merta bisa membuat TNI bisa berlebihan dalam pengadaan alutsista. “Saya ingin anggaran yang sudah kita tingkatkan itu bisa dioptimalkan dan bisa pastikan penggunaannya tepat sasaran. Hentikan praktik-praktik penggelembungan biaya atau mark-up dalam pengadaan alutsista maupun nonalutsista,” seru Presiden SBY saat menutup rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri di Balai Samudera, Jakarta,kemarin.

Presidentidakakansegan-segan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),danKomisiPemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan bila menemukan adanya mark-up pengadaan alutsista. “Saya ingatkan pada hari ini. Saya akan melihat secara dekat karena saya dalam sidang kabinet ingin meningkatkan anggaran Saudara. Alutsista dan nonalutsista di negara-negara tetangga juga tertinggal. Kita habis-habisan mencari sumber,gunakan anggaran dengan baik,”tekan Presiden. Selain mengingatkan soal pengadaan alutsista, Presiden meminta agar TNI lebih konsisten dalam menjalankan rencana. Saat menghadapi pihak lain yang ingin menjadi mitra atau menawarkan kepentingan lain, TNI diminta lebih memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. “Konsistenlah! Jangan sampai pejabat baru rencananya bubar. Ada rekanan menawarkan sistem, berubah apa yang sudah kita susun.

Saya minta konsisten. Saudara yang mengendalikan pihak-pihak yang memberikan jasa. Saudara yang mengontrol, bukan dikontrol oleh interes-interes yang lain,” paparnya. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, Presiden berharap TNI lebih siap lagi untuk diterjunkan di kawasan yang terkena bencana bila dibutuhkan. Presiden bahkan mengusulkan agar prajurit yang berjasa di kawasan bencana bisa mendapatkan insentif karier. Kelak jumlah TNI yang ditugaskan ke wilayah bencana semakin diperbanyak. “Perwira aktif TNI dan Polri akan kita tugaskan. Itu juga menjadi insentif karier.Mayor letkol yang berhasil menjalankan tugas tanggap bencana harus dipromosikan.

Dua tahun di situ promosi.Bencana setiap saat datang. Siapkan kesatuan Saudara. Laksanakan operasi profesional,”ucapnya. Kepada TNI dan Polri, SBY berpesan untuk terus menjaga kehormatan, menghormati demokrasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bila ada pelanggaran terutama HAM yang dilakukan salah satu prajurit,itu imbasnya sangat besar. Bukan hanya prajurit bersangkutan yang akan terkena imbas,tapi seluruh jajaran TNI atau Polri,bahkan Presiden pun kena. “Sepertinya kecil hanya melibatkan bintara dua dan tamtama, dampaknya sampai PBB, Eropa, Amerika. Merugi habis waktu untuk menjelaskan dan mengatasi itu.
4

Kesalahan bintara dan tamtama sampai ke Presiden untuk menjelaskan kepada dunia,”paparnya. Dalam rapat kemarin Presiden juga mengingatkan adanya ancaman baru di masa datang, yakni kerawanan pangan. Saat ini jumlah penduduk dunia sudah mencapai 7 miliar.Jumlah itu akan terus meningkat dalam 40 tahun ke depan hingga mencapai 9 Miliar. “Akibatnya, dalam bentangan waktu 40 tahun ke depan kebutuhan manusia akan pangan meningkat 70 persen dari kebutuhan sekarang ini,”tuturnya.

Rawan pangan ini terjadi karena tidak berimbangnya stok pangan dengan kebutuhan.Perubahan iklim yang ekstrem juga mengakibatkan stok pangan dunia terus menurun. Belum lagi krisis energi yang menjadi ancaman dunia.Kedua hal tersebut bisa berimplikasi jauh pada keamanan dunia di samping ancaman lain seperti kemiskinan, kejahatan transnasional, bencana, penyakit menular, serta terorisme.

Menurut Presiden,dampak persoalan tersebut bisa lebih besar daripada perang sekalipun. Presiden menambahkan berbagai krisis di dunia dari politik, lingkungan, dan pangan serta ekonomi juga menciptakan suasana tidak pasti.“Tsunami bisa memusnahkan ratusan ribu, banjir besar bisa puluhan ribu. Yang belum tentu lebih sedikit daripada perang konvensional,”paparnya.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan telah menginstruksikan agar pada pengadaan barang dan jasa, terutama untuk alutsista, dilakukan secara efisien dan sesuai kebutuhan.“Memang benar kita mengantisipasi korupsi karena itu semua peralatan yang kita beli harus berdasarkan kebutuhan,bukan karena kebutuhan siapa pun atau pihak rekanan. Kalau memang tidak dibutuhkan tidak akan dibeli,”ujarnya.

TNI lanjutnya memberlakukan pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip kehati-hatian dan disertai pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.“Kami menjamin pengelolaan anggaran dilakukan dengan akuntabel,”janjinya. Kementerian Pertahanan membentuk Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pembelian Barang dan Jasa (KP3B).Tim yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemhan ini akan mengawasi dan mengonsultasikan semua pengadaan barang dan jasa di tubuh TNI dan Kemhan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan bahwa pembentukan tim sangat fundamental mengingat Kemhan dan TNI merupakan lembaga beranggaran terbesar ketiga setelah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum. “Kemhan dan TNI juga telah mendapatkan peningkatan kesejahteraan baik dalam bentuk tunjangan khusus, peningkatan remunerasi maupun fasilitas lain dari pemerintah,”katanya. Sebelumnya Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan deklarasi antikorupsi dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2011 di Jakarta.

Pendeklarasian antikorupsi ditandai dengan penandatanganan naskah deklarasi oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro,Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono,Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (TNI) George Toisutta, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparno, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat.

Deklarasi antikorupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI itu juga dilakukan bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo, serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Agus Rahardjo. (maesaroh/pasti liberti)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Arsip Blog