Minggu, 30 Januari 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 30 JANUARI 2011

  1. Wah... Akademi TNI Setara Diploma Empat!
  2. Mengeluh Soal Gaji, Tak Sesuai Sumpah Prajurit
  3. Kapolda, Pangdam, dan Gubernur ke Meulaboh
  4. Kapal Dewa Ruci Pensiun, TNI AL Siapkan Kapal Lati...
  5. Penanaman 500 Pohon di Maros Berobsesi Raih Adipur...
  6. Alor Timur Daerah Transit Penyelundupan

Wah... Akademi TNI Setara Diploma Empat!

Editor: Latief
Sabtu, 29 Januari 2011 | 13:42 WIB
IWAN SETIYAWAN/KOMPAS IMAGES
SURABAYA, KOMPAS.com — Pendidikan di Akademi Tentara Nasional Indonesia kini telah diakui Kementerian Pendidikan Nasional sebagai program jenjang diploma empat.

Tidak hanya diakui, lulusannya pun berhak menyandang gelar sarjana sains terapan pertahanan (SSTHan). Lulusan pertama program ini akan dilantik Juli 2011 mendatang. "Perkembangan besar telah terjadi di lembaga pendidikan TNI," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara serah terima jabatan Komandan Jenderal Akademi TNI di Akademi Angkatan Laut, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/1/2011).

Jabatan diserahterimakan dari Letnan Jenderal (Mar) Nono Sampono kepada Marsekal Muda Sru Astjarjo Andreas yang sebelumnya Gubernur Akademi Angkatan Udara. Sementara Nono setelah ini memimpin Badan SAR Nasional. (INA)

Mengeluh Soal Gaji, Tak Sesuai Sumpah Prajurit

29 Januari 2011 | 13:58 wib
Yogyakarta, CyberNews. Sejumlah tokoh tokoh masyarakat di Yogyakarta merasa gerah melihat banyaknya pemimpin, terutama di lingkungan TNI, yang tidak memegang teguh sumpah prajurit dan Sapta Marga. Seperti pemimpin yang menyinggung masalah gaji, sementara masih banyak rakyat yang terbelenggu kemiskinan.

Hal itu yang memicu sejumlah tokoh melakukan doa bersama di hadapan pusara Panglima Besar Jenderal Sudirman, di TMP Kusumanegara Yogyakarta, Sabtu (29/1). Usai doa, mereka menggelar diskusi mengkritisi sikap para pemimpin saat ini. ''Rakyat ini kan masih banyak yang miskin, tertindas, kelaparan, makan nasi aking, lha kok malah pemimpinnya bicara soal gaji belum naik. Ini kan sangat tidak etis,'' tandas salah satu tokoh Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto usai doa di makam Sudirman.

Dia kecewa melihat ulah para pemimpin yang memetingkan diri sendiri dan kelompok. Situasi di bawah begitu memprihatinkan tapi Presiden SBY malah bicara soal gaji belum naik. Baginya ungkapan tersebut tak pantas terlontar apalagi dari seorang prajurit TNI yang harusnya memegang teguh Sapta Marga.

Prajurit TNI, masih aktif atau sudah pensiun, tetap memegang teguh Sapta Marga, membela kebenaran dan keadilan, mengabdi pada bangsa dan negara tanpa pamrih. Kalau kemudian keluar ungkapan mempersoalkan gaji, dia menyebut itu bukan jiwa ksatria TNI.

''Rakyat hidup prihatin kok tega-teganya bicara yang gaji bertahun-tahun belum naik. Ini contoh yang sangat kurang baik. Prajurit TNI berkarya atas dasar pengabdian bukan mencari gaji. Kalau mau mencari gaji banyak ya jangan masuk TNI. Saya kecewa masih ada prajurit yang begitu,'' imbuh Tyasno.
( Agung Priyo Wicaksono / CN27 / JBSM )

Kapolda, Pangdam, dan Gubernur ke Meulaboh

Sat, Jan 29th 2011, 16:09
MEULABOH – Kapolda Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Adi Mulyono, dan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Minggu (30/1/2011), berkunjung ke Meulaboh, Aceh Barat.

Para pejabat provinsi itu selain akan melakukan silaturrahmi, juga akan menghadiri silaturrahmi santri se-Aceh, di Dayah Darul Hikmah, Penaga Rauyek, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat.

Bagi Kapolda dan Pangdam, itu merupakan kunjungan perdana ke Meulaboh selama menjabat di Aceh. Usai menghadiri silaturrahmi santri, Minggu malam, para pejabat provinsi itu akan melakukan pertemuan dengan jajaran Muspida di wilayah itu.

“Minggu, pak kapolda, pangdam, dan gubernur ke Meulaboh,” jelas Plt Sekda Aceh Barat, Drs Bukhari MM menjawab Serambinews.com, Sabtu (29/1).(rizwan)
Editor: ibrahim ajie

Kapal Dewa Ruci Pensiun, TNI AL Siapkan Kapal Latih Baru

beritabatavia.com (ilustrasi)
SURABAYA, KOMPAS.com — TNI Angkatan Laut akan melakukan pengadaan kapal layar latih yang baru. Kapal itu akan menggantikan Kapal perang RI yang selama ini digunakan sebagai kapal layar latih, KRI Dewa Ruci. Kapal Dewa Ruci memasuki masa pensiun.

Hal ini disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono seusai menjadi inspektur upacara dalam serah terima jabatan Komandan Jenderal Akademi TNI di Akademi Angkatan Laut, Surabaya, Jumat (28/1/2011).

Letnan Jenderal (Mar) Nono Sampono menyerahkan jabatan Danjen Akademi TNI kepada Marsekal Muda Sru Astjarjo Andreas. Nono kini menjabat Kepala Badan SAR Nasional, sedangkan Astjarjo sebelum ini adalah Gubernur Akademi Angkatan Udara. Menurut Agus, pengadaan kapal layar latih pengganti KRI Dewa Ruci diproses tahun 2011. Soal dari mana kapal layar dibeli belum diketahui karena tergantung dari tender.

“Yang jelas, kapal layar itu harus lebih besar, bisa menampung 150 kadet, 150 awak, dan bisa berkeliling dunia dengan baik,” tutur Agus. KRI Dewa Ruci dibangun HC Stulchen and Sohn Hamburg, Jerman, pada 1952-1953. Kapal ini memiliki bobot 847 ton, panjang 58,5 meter, dan lebar 9,5 meter. (kompas.com/Nina Susilo)

Penanaman 500 Pohon di Maros Berobsesi Raih Adipura

Sabtu, 29-01-2011
MAROS.UPEKS---Berobsesi meningkatkan pelayanan publik, Pemkab Maris terus melakukan pembenahan. Usai senam kesegaran. Bupati Maros, Hatta Rahman memimpin pembersihan kawasan Pasar Sentral Maros. Hatta mengatakan pasca pemindahan Pedagang Kaki Lima (PK5) dari trotoar ke kios baru, kondisi jalan poros yang di depan Pasar Sentral Maros terlihat lebih lapang.

"Sebelum ditata, pasar terasa sangat sempit, akibatnya sering terjadi kemacetan karena PKL berdagang hingga badan jalan,'' ujarnya. Alhamdulillah, saat ini kondisi mulai rapi dan kita harapkan selain bersih, tertata dengan baik, pasar juga terlihat lebih hijau, kata Hatta. Didampingi Komandan Batalyon Linud Kostrad 433 Sambueja, Letkol Inf Wawan Erawan, Hatta juga mengingatkan warga, agar senantiasa menjaga kebersihan.

Usai pembersihan, berlangsung penanaman pohon di batas kota Maros dan melibatkan Wabup, HA Harmil Mattotorang serta sejumlah pejabat lainnya. Turut terlibat, anggota TNI AD dari Kodim 1422 dan Kostrad 433 Sambueja, Polresta Maros, Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Maros serta masyarakat. Sedikitnya 500 pohon disiapkan untuk penghijauna ini. Ditargetkan, disepanjang jalan di Maros dapat ditanami pohon-pohon agar tidak terlihat tandus.

"Diharapkan seluruh masyarakat Maros melakukan penanaman pohon, minimal satu rumah satu pohon untuk penghijauan,'' ujarnya. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pencegahan pemanasan global," tegas Bupati Maros Hatta Rahman. Pembersihan pasar dan penghijauan kota ini wujud kesiapan pemerintah dan masyarakat Maros menghadapi penilaian Adipura tahap kedua, Februari mendatang.

Alor Timur Daerah Transit Penyelundupan

Laporan Okto Manehat
Sabtu, 29 Januari 2011 | 09:51 WIB
KALABAHI, Pos-Kupang.Com-Sejumlah tempat di pesisir pantai Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor sering dijadikan daerah transit penyelundupan barang kebutuhan ke Negara Timor Leste. Hal ini diungkapkan Camat Alor Timur, Drs. Aris Malaikosa kepada Pos Kupang di Kalabahi.

Malaikosa mengatakan, pihaknya di Maritaing, ibukota Kecamatan Alor Timur, sering melihat ada perahu dari sejumlah wilayah pesisir di kecamatan itu dengan bebas menyeberang perairan ke Pulau Atauru, Timor Leste. Perahu-perahu itu diduga membawa barang-barang selundupan ke Timor Leste. Barang-barang itu bisa saja berupa sembilan bahan pokok (sembako) atau bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Malaikosa, perahu-perahu tersebut adalah perahu dari wilayah luar dan bisa saja dari Kalabahi ataupun dari daerah lainnya di Indonesia, seperti perahu asal Sulawesi. Pasalnya, beberapa kali, masyarakat dan aparat pemerintah Kecamatan Alor Timur menyelamatkan nelayan dari luar yang nyaris tenggelam saat hendak menyeberang ke Atauru.

"Biasanya orang perahu ini menggunakan dokumen dengan tujuan ke Wetar di wilayah Maluku. Tetapi yang sering kita lihat perahu itu menuju ke Atauru dan biasanya pada sore hari atau saat subuh," jelasnya. Menurut Malaikosa, wilayah pesisir Alor Timur sering dijadikan tempat transit oleh para nelayan, terutama di wilayah Desa Mausamang. Di tanjung di wilayah itu sangat jauh dari permukiman masyarakat, dan jaraknya dekat dengan Pulau Atauru.

"Perahu motor dari Maritaing atau Mausamang ke Pulau Atauru membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Hal ini dimanfaatkan warga membawa barang untuk menyeberang ke Timor Leste," katanya.Malaikosa mengatakan, pihak kecamatan termasuk aparat keamanan di Kecamatan Alor Timur selama ini tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan.

"Kita hanya bisa lihat saja. Kita tidak punya speed boat untuk mengejar atau peralatan pendukung lain untuk melakukan pencegahan dan penangkapan," ungkap Malaikosa. Dia menambahkan, batas laut antara Indonesia dan Timor Leste di wilayah Kecamatan Alor Timur sebelumnya dijaga kapal TNI AL, namun belakangan ini kapal TNI AL sudah tidak terlihat lagi sehingga ada yang memanfaatkan kesempatan ini. (oma)

Sabtu, 29 Januari 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 29 JANUARI 2011

  1. 8 Februari Presiden Tiba di Kupang
  2. Sertijab Danjen Akademi TNI
  3. TNI-Polri Gelar Razia Senpi
  4. Mangkir Dua Tahun, Anggota Kodim Brebes Dipecat
  5. MENHAN : HIBAH F16 MASIH BELUM FINAL
  6. Moeldoko Harapkan IPB Ikut Pestani
  7. Panpel PSM Libatkan Petugas Polwan dan Kowad
  8. TNI Lakukan Repowering Alutsista Secara Bertahap
  9. Tertibkan atribut TNI/Polri
  10. Kemhan: Menhan Tak Bermaksud Nyatakan Twitter Seba...
  11. TNI-Polri Terus Sisir Korban KMP Lautan Teduh
  12. Pangarmabar Pimpin Sertijab 4 Kepala Dinas
  13. TNI-AL Pantau Tumpahan 1.100 Ton Aspal

8 Februari Presiden Tiba di Kupang

POS KUPANG/REDDY NGERA
PERTEMUAN-- Tim dari Protokol Istana Negara dan Paspampres saat pertemuan dengan Gubernur NTT, di ruang kerja gubernur, Kamis (27/1/2011)
Jumat, 28 Januari 2011 | 22:52 WIB
KUPANG, POS UPANG-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan tiba Kupang, Selasa (8/2/2011). Presiden ke Kupang dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang berlangsung di Kupang, Rabu (9/2/2011). Rencana kedatangan presiden itu dikemukakan Wahidin, Protokol Istana Presiden, saat pertemuan dengan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, di ruang kerja gubernur, Kamis (27/1/2011).

Hadir saat itu dari Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) Letkol Kosasi, Setmil Paspampres, Kolonel Januar, dari unsur media Istana Negara, Muklis, Ketua Umum HPN Ir. Andre Koreh,Wakil Ketua Umum, Bernadus Tokan, Wakil Sekretaris Umum, Zacky Wahyudi Fagih, beberapa anggota TNI dari Korem 161 Wirasakti Kupang serta beberapa pimpinan SKPD Setda NTT.

Wahidin mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Presiden SBY akan tiba di Kupang, Selasa (8/2/2011). Selama berada di Kupang, presiden akan membuka HPN dan akan melakukan tapak tilas melalui jalan darat dari Kupang menuju Atambua hingga tiba di Batalyon 744. Tapak tilas ini bisa melalui udara atau laut. Kedatangan presiden ke Kupang, jelas Wahidin, sangat tergantung dari hasil survai yang dilakukan Protokol Istana dan Paspampres. "Semua ini sangat tergantung dari hasil survai secara teknis dan data-data riil yang diperoleh tim di lapangan selama melakukan survai," katanya.

Wahidin menambahkan, tempat-tempat yang akan disurvai seperti sarana jalan dari Kupang ke Atambua hingga sampai di Markas Batalyon 744. Tempat-tempat lainnya seperti penginapan presiden, sarana dan prasarana akomodasi selama berada di Kupang dan Atambua. Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan, kedatangan presiden di NTT khususnya di Kota Kupang merupakan wujud perhatian dan kepedulian yang tinggi dari presiden terhadap rakyat NTT.

"Saya sangat bangga dan menyambut baik kedatangan presiden di Kupang. Kami sudah mempersiapkan semuanya dalam menyambut kedatangan presiden. NTT baru pertama kali menjadi tuan rumah HPN dalam skala nasional. Kami bangga dan merasa terhormat, melalui acara ini presiden bisa berada dan menginap di Kupang.

Kami bekerja keras untuk menyambut presiden. Acara HPN di Kupang harus sukses dilaksanakan," kata Gubernur Lebu Raya. Usai pertemuan dengan gubernur, tim Protokol Istana dan Paspampres didampingi Ketua Umum HPN, Ir. Andre Koreh, melakukan kunjungan ke Aula Utama El Tari dan Rumah Jabatan Gubernur. (den)

Sertijab Danjen Akademi TNI

Penulis: Nina Susilo | Editor: I Made Asdhiana
Jumat, 28 Januari 2011 | 22:15 WIB

KOMPAS/NINA SUSILO Upacara serah terima jabatan (sertijab) Komandan Jenderal Akademi TNI dari Letjen TNI (Mar) Nono Sampono kepada Marsekal Muda TNI Sru Astjarjo Andreas di Akademi Angkatan Laut, Surabaya, Jumat (28/1/2011), dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.

SURABAYA, KOMPAS.com — Marsekal Muda Sru Astjarjo Andreas resmi menjabat Komandan Jenderal Akademi TNI mulai Jumat (28/1/2011). Astjarjo menggantikan Letnan Jenderal (Mar) Nono Sampono yang kini menjabat Kepala Badan SAR Nasional. Serah terima jabatan di Akademi Angkatan Laut, Surabaya, dipimpin Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono sebagai inspektur upacara. Adapun pasukan upacara dipimpin Kolonel Rubiono Prawiro yang sehari-hari menjabat Komandan Resimen Candradimuka Akademi TNI.

Astjarjo sebelum ini memimpin Akademi TNI AU. Lelaki kelahiran Kediri, 6 Januari 1956, ini lulusan Akabri Bagian Udara 1978. Dalam amanatnya, Panglima TNI meminta Akademi TNI mampu menyiapkan sumber daya manusia yang bisa menjadi agen perubahan. Sebab, kemampuan TNI sebagai organisasi untuk bertahan ditentukan oleh kemampuan organisasi beradaptasi dengan perkembangan tanpa meninggalkan kearifan lokal. Ini sangat tergantung pada pendidikan.

Karena itu, Danjen Akademi TNI dan jajarannya tidak bisa hanya bekerja sesuai dengan rutinitas, tetapi harus terus berkembang dan berinovasi.

TNI-Polri Gelar Razia Senpi

BERITAJAKARTA.COM — 26-01-2011 18:18
Untuk menekan angka kejahatan dan meminimalisir kepemilikian senjata api (senpi) ilegal di ibu kota, jajaran Polres Metro Jakarta Timur dan Detasemen Polisi Militer Kodam Jaya (Denpomdam Jaya) menggelar razia gabungan, Rabu (26/1).

Razia yang melibatkan sekitar 130 personel ini digelar di dua tempat. Yakni di depan Jalan TMII Raya, tepatnya di depan Masjid At-Tin dan Jalan Raya Bekasi, depan LP Cipinang. Dari razia itu, petugas berhasil menjaring 155 pelanggar lalu lintas. Masing-masing 150 warga sipil dan 5 anggota TNI/Polri. Mereka kebanyakan tidak memiliki surat kendaraan seperti STNK dan SIM. Sementara, untuk kepemilikan senjata api tidak ditemukan.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Saidal Mursalim, mengatakan, sasaran razia adalah para pengguna jalan, baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil. Seluruh kendaraan yang mengundang kecurigaan langsung diberhentikan dan dilakukan penggeledahan.

"Khusus untuk masyarakat sipil, terdapat 150 pelanggaran. Masing-masing pelanggaran STNK sebanyak 92 pelanggaran, SIM sebanyak 52 pelanggaran," katanya. Selain itu, juga disita satu unit kendaraan roda empat dan enam unit kendaraan roda dua. Seluruh kendaraan tersebut diamankan lantaran tidak dilengkapi surat sama sekali.

"Kami berharap razia ini dapat menekan angka kejahatan dan meminimalisir kepemilikan senjata api," imbuhnya.

Komandan Denpomdam Jaya 2 Cijantung, Letkol Kukuh Ganefijono mengatakan, hasil razia di lapangan, ditemukan adanya lima pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. "Yaitu tentang kelengkapan kendaraan, SIM, dan KTA. Sedangkan untuk senjata api nihil," tandasnya.

Mangkir Dua Tahun, Anggota Kodim Brebes Dipecat

28 Januari 2011 | 15:15 wib
Brebes, CyberNews. Praka Swn (39), seorang anggota TNI di Kodim 0713 Brebes dipecat secara tidak homat dari anggota TNI, karena diketahui telah mangkir dalam bertugas selama dua tahun berturut-turut. Proses pemecatan itu dilakukan melalui upacara di halaman Makodim, Jumat (28/1), dipimpin langsung Dandim 0713 Brebes, Letkol Inf Jajat Sudrajat.

Selain dipecat, oknum anggota TNI yang semula bertugas di Kecamatan Bantarkawung itu juga menerima hukuman kurungan 1 tahun penjara. Sebab, disamping mangkir tugas, yang bersangkutan diduga terlibat dalam kasus penipuan. Parahnya lagi, meski sudah desersi, yang bersangkutan masih membawa-bawan nama TNI di masyarakat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Usai menjalani upacara pemecatan, bersangkutan langsung dimasukan dalam mobil POM dan dibawa ke LP Semarang untuk menjalani hukuman.

"Kami sengaja melakukan pemecatan melalui upacara, ini agar masyarakat tahu bahwa TNI tidak segan segan menjatuhi sanksi tegas bagi anggotanya yang melanggar aturan. Ini juga sekaligus sebagai peringatan bagi anggota TNI yang masih aktif," tandas Dandim 0713 Brebes, Letkol Inf Jajat Sudrajat, usai upacara pemecatan.

Menurut dia, anggotanya yang diberhentikan dengan tidak hormat itu karena telah melanggar aturan. Ia sejak tahun 2008 tidak melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban seorang anggota TNI. Padahal sesuai aturan, apabila seorang anggota tidak masuk dinas selama 30 hari berturut-turut sudah masuk desersi. "Kalau ini sudah dua tahun. Sanksi pemecatan ini kami jatuhkan berdasarkan putusan Otmil dan mahmil," terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, prajurit yang dicopot itu sebenarnya sudah masuk desersi. Namun, bersangkutan belum menjalani hukuman yang diberikan, tetapi malah kabur. Dia berhasil ditangkap pada 24 Januari 2011, di Kecamatan Paguyangan. Dan, baru dilaksanakan hukuman saat ini.

"Ini pentingnya pemecatan tidak hormat, biar masyarakat tahu jika kami tidak segan-segan bertindak tegas serta tidak menutup diri bagi anggota yang melanggar. Sebab, banyak prajurit desersi, tetapi belum melaksanakan hukuman dan mereka masih selalu mengatasnamakan TNI," paparnya. ( Bayu Setiawan / CN27 / JBSM )

MENHAN : HIBAH F16 MASIH BELUM FINAL

Jakarta, 28/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan keputusan untuk menerima hibah pesawat tempur F16 dari Amerika belum final namun demikian pemerintah masih melakukan pertimbangan yang tepat terutama pengalokasian anggaran antara beli dan hibah. “Kita memang memerlukan pesawat ini, karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Apalagi seluruh wilayah nusantara memang kesulitan,” katanya di Jakarta, Kamis (27/1).

Menurut Purnomo, kesiapan pengamanan udara seluruh nusantara, di bawah 30 pesawat tempur perharinya. Perhitungan ideal untuk Indonesia diperlukan 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron. “Singapura dengan wilayah yang tidak begitu besar memiliki F16 tiga skuadron. Australia punya 80 pesawat F18,” katanya. Purnomo mengatakan bahwa pengalaman perang Trikora, yang dapat menggetarkan itu karena kekuatan laut dan udara kuat. “Kita berencana membeli 6 pesawat F16 (@60 juta dollar). Jika kita alokasikan untuk meretrofit 24 pesawat hibah, maka akan masih menguntungkan,” katanya.

Menhan lebih lanjut menjelaskan, alasan Amerika menawarkan hibah F16 kepada Indonesia karena pesawat tersebut termasuk dalam pesawat dikonservir dalam mengurangi anggaran pertahanan Amerika Serikat dan bersamaan dengan kedatangan pesawat F22. “Pesawat F16 yang ditawarkan AS masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan,” tuturnya.

Sementara itu, Kasau Marsekal TNI Iman Sufaat menjelaskan awalnya dari surat TNI AU 2009. Dijawab pada 2010 bersamaan dengan kunjungan Kasau ke Kasau Amerika mengungkapkan Thailand pernah mendapatkan 30 unit F16. Hibah ini gratis. Namun Block 15 dan block 25 perlu diupgrade lagi karena avioniknya sudah tua. “Untuk upgrade satu pesawat 10 juta dollar. Barunya 60 juta dollar. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F16,” kata Kasau.

Imam mengatakan, anggaran 6 pesawat block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil 24 pesawat F16. Jika di upgrade ke block 32 akan lebih baik dari block 52. “Yang Program F16 tidak mengambil anggaran Sukhoi,” ujarnya. Dia menambahkan pesawat tempur F5 juga akan tetap diganti. Sukhoi pun yang enam belum ada alokasinya. “F16 yang kita punya pun akan diupgrade ke block 32. Untuk biaya pemeliharaan. Satu jam terbang hanya 70 juta. Sedangkan Sukhoi 500 juta dan peralatannya cukup rumit,” ungkapnya. Menurut dia Retrofit satu tahun 8 pesawat. Akan sangat menguntungkan dan mempercepat pemenuhan MEF. Untuk Sukhoi ada anggaran 84 juta dollar. (Yr/rm)

Moeldoko Harapkan IPB Ikut Pestani

Sabtu, 29 Januari 2011
BOGOR - Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Moeldoko berharap Institut Pertanian Bogor (IPB) dapat ikut berperan serta dalam kegiatan Pesta Pemuda Tani (Pestani) karena sesungguhnya Pestani merupakan bentuk implementasi pengabdian dari Perguruan Tinggi kepada petani muda, dalam rangka peningkatan pengetahuan, dan penyampaian informasi yang aktual bagi para petani, yang kelak akan menjadi bekal dan berguna untuk peningkatan hasil pertanian.

Hal tersebut dikemukakan Pangdam Siliwangi saat bertemu dengan Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto, di Rektorat IPB Darmaga Bogor, Rabu (25/1). Kunjungan Pangdam ke IPB, selain untuk memperkenalkan diri berkaitan dengan penugasan sebagai Pangdam III/Siliwangi sejak Oktober 2010, juga menyampaikan rencana kegiatan Kodam yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan pembinaan rasa semangat kebangsaan generasi muda.

Moeldoko mengatakan bahwa Kodam III/Siliwangi sebagai kompartemen strategis yang mampu berdiri sendiri, selalu siap menjadi garda terdepan dalam menjaga mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kodam III, lanjutnya, telah bekerja sama dengan pondok pesantren (pontren) untuk mewujudkan program Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) kepada santri, yang merupakan salah satu sumber pemimpin di masa depan, serta kalangan Petani muda melalui kegiatan Pesta Pemuda Tani (Pestani). (Windrarto)

Panpel PSM Libatkan Petugas Polwan dan Kowad

Liga Primer Indonesia
Jumat, 28 Januari 2011, 18:36 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR--Panitia pelaksana pertandingan PSM melibatkan petugas satuan Polisi wanita (Polwan) dan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) mengamankan laga kandang tim Juku Eja kontra Aceh United di Stadion Andi Mattalatta Makassar, Minggu (30/1). Humas Panpel PSM, Wahyudi Muchsin, di Makassar, Jumat, mengatakan keterlibatan polwan dan Kowad diharapkan mampu meredam kemungkinan terjadinya kerusuhan yang dilakukan para penonton.

"Para penonton biasanya sangat cepat emosi jika ditegur keamanan (polisi laki-laki). Namun jika polwan atau Kowad, kemungkinan besar bisa diterima penonton karena biasanya menegur dengan cara yang lebih halus," jelasnya. Menurut Yudi, kehadiran satuan polisi wanita dan Kowad sebagai pengamanan memang belakangan tidak pernah terlihat disetiap laga kandang PSM. Termasuk sejak tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu berlaga di Liga Super Indonesia (LSI) sebelumya.

Keputusan menurunkan satuan polwan dan Kowad juga merupakan komitmen PSM yang berupaya melakukan yang terbaik selama berlaga di Liga Primer Indonesia (LPI). "Jumlah polwan dan Kowad yang akan kita turunkan untuk mengamankan pertandingan kandang perdana sendiri sekitar 60 orang. Kita yakin kehadirannya bisa lebih efektif untuk mencegah hal yang tidak diinginkan," katanya.

Pihak panpel juga akan menurunkan 530 personil keamanan yang terdiri dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, pengamanan internal yang sudah terlatih. Seluruh keamanan juga tidak diperkenankan membawa senjata api dan senjata tajam. Selain persoalan keamanan, pihak panpel selama berlaga di LPI juga akan menyiapkan sejumlah fasilitas baru. Salah satunya dengan menghadirkan layanan hotspot gratis selama pertandingan berlangsung.

Pihak panpel juga menyiapkan diskon sebesar 20 persen untuk penonton perempuan yang berniat menyaksikan laga yang rencananya dibuka langsung Ketum PSM sekaligus Wali Kota Makasssar, Ilham Arief Sirajuddin, pukul 15.30 Wita, tersebut. "Harga tiket juga kita kurangi dari yang dipatok pada kompetisi ISL. Ini merupakan komitmen kita untuk memberikan kemudahan kepada para pencinta setia PSM," ujarnya.

TNI Lakukan Repowering Alutsista Secara Bertahap

28 Januari 2011, 18:25:50| Laporan Eddy Prastyo
suarasurabaya.net| TNI secara bertahap melakukan repowering alat utama sistem persenjataan (alutsista)-nya secara terbatas. Program ini dilakukan dengan melibatkan industri persenjataan nasional. Laksamana AGUS SUHARTONO Panglima TNI usai serah terima jabatan Komandan Jenderal Akademi TNI di Lapangan Arafuru, Kompleks Akademi TNI AL, Surabaya, Jumat (28/01) mengatakan repowering ini hanya dilakukan di TNI AL.

Program ini diberlakukan pada kapal-kapal perang eks Jerman Barat secara terbatas. Pada kapal perang dengan platform yang masih baik, namun mesin yang sudah uzur, bisa diganti khusus mesinnya saja. Untuk pengadaan mesin bisa dilakukan importasi mesin dari luar negeri, sedangkan perbaikan tubuh kapal bisa dilakukan oleh teknisi-teknisi dari dalam negeri.

Untuk sistem kendali senjata kecuali peluru kendali, kata Panglima TNI, akan diadakan oleh industri dalam negeri. "Untuk pengadaan rudal, kita bekerjasama dengan RRC dan Rusia," kata dia. Sedangkan untuk Landing Ship Tank uzur buatan Amerika Serikat, kata Panglima TNI, akan dihapuskan karena sudah tidak layak operasi lagi.

Program repowering ini juga berlaku pada KRI Dewaruci yang umurnya sudah puluhan tahun. Kapal jenis layar tinggi ini jadi kapal media latihan untuk para kadet TNI AL. "Tahun ini akan pengadaan kapal baru untuk menggantikan KRI Dewaruci. Sedang proses lelang," kata dia. KRI Dewaruci yang baru ini nanti, kata Panglima TNI, akan lebih besar luasannya dan mampu menampung sedikitnya 150 kadet dan 100 kru kapal.(edy)

Tertibkan atribut TNI/Polri

Published On: 28 January 2011
Operasi gabungan TNI/Polri di Jakarta kabarnya berhasil menindak 150 pelanggaran oleh warga sipil dan lima oleh anggota TNI. Selain itu dikabarkan bahwa petugas juga menindak kendaraan sipil/pribadi yag ditempeli stiker TNI/Polri dan penggunaan lambang TNI/Polri.
Petugas gabungan juga menyita atribut TNI/Polri yang dipakai warga sipil, serta menyita kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.

Menurut aparat TNI/Polri di lapangan, operasi bersama ini digelar guna menekan tindak kriminal yang sering dilakukan oleh anggota TNI/Polri, seperti pencurian kendaraan bermotor dan penyalahgunaan senjata api. TNI/Polri berharap dengan operasi gabungan ini kejahatan seperti pencurian, peredaran narkoba dan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum TNI/Polri dan masyarakat dapat ditekan.

Saya sebagai warga masyarakat sangat mendukung operasi gabungan ini, karena akhir-akhir ini kembali marak aksi perampokan, penembakan dan premanisme yang menggunakan label TNI/Polri. Banyak warga masyarakat umum dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing berlindung di balik atribut TNI. Menggunakan, baju, celana, dan jaket TNI lengkap dengan tanda dan lambang TNI, menempelkan stiker dan berbagai aksesori TNI di kendaraan pribadinya supaya terkesan kendaraan milik anggota TNI.

Ada yang sekadar untuk aksi-aksian, untuk menakut-nakuti, untuk memeras, namun semuanya kebanyakan memiliki tujuan untuk melindungi diri, seolah olah kalau sudah memasang atribut TNI semuanya akan aman dan beres. Untuk itu saya hanya mengimbau agar penggunaan dan penjualan atribut dan perlengkapan TNI/Polri oleh masyarakat umum segera ditertibkan. Kalau perlu pembeli perlengkapan dan atribut TNI/Polri harus menunjukkan identitas dan tercatat sebagai member di toko tersebut. Semuanya ini tentu demi keamanan dan ketertiban serta untuk mengurangi tindak kriminal dan penyalahgunaan atribut TNI/Polri.

Kemhan: Menhan Tak Bermaksud Nyatakan Twitter Sebagai Ancaman

Jum'at, 28 Januari 2011 | 17:14 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pertahanan meluruskan berita soal pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro terkait Twitter sebagai ancaman non-militer. Menurut siaran pers yang dikirimkan Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI I Wayan Midhio kepada Tempo, Jumat 28 Januari 2011, Menhan tak bermaksud menyatakan bahwa Twitter, Facebook, dan jejaring sosial sebagai ancaman nir militer (non-militer).

Menhan, menurut Wayan, hanya ingin menjelaskan bahwa ada dua ancaman terhadap bangsa dan negara, yakni ancaman militer dan ancaman nir militer. Ancaman nir militer dapat juga dilakukan melalui cyber media atau dunia maya seperti halnya Twitter, Facebook, atau jejaring sosial lainnya. Bila hal tersebut terjadi, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penjurunya. Namun jika ancaman yang terjadi dalam bentuk wabah penyakit menular, maka yang menjadi penjuru adalah Kementerian Kesehatan.

Pelurusan berita ini untuk menanggapi sejumlah media yang mengangkat pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tentang situs jejaring sosial Twitter sebagai ancaman nir militer bagi nergara. "Berita tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru bagi masyarakat," kata Wayan melalui siaran pers tertulisnya, Jumat 28 Januari 2011. Peryataan tersebut dilontarkan Menhan saat memberikan keterangan pers menjelang istirahat pada Rapat Dengar Pendapat antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dengan Komisi I DPR Kamis (27/1) kemarin.

Menhan, menurut Wayan, hanya ingin menjelaskan bahwa ancaman nir militer yang terjadi di cyber media bisa dalam bentuk cyber crime. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan situs jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Situs jejaring sosial tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi rahasia seperti data intelijen, data pribadi, dan lainnya yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Namun, "Menhan tak bermaksud menyatakan bahwa Twitter, Facebook, dan jejaring sosial sebagai ancaman nir militer."

TNI-Polri Terus Sisir Korban KMP Lautan Teduh

Tribunnews.com - Jumat, 28 Januari 2011 11:58 WIB
Jumlah korban yang meninggal akibat kebakaran KMP Lautan Teduh II mencapai 11 orang. Saat ini tim gabungan dari polisi,TNI AL,TNI AD dan SAR
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah korban yang meninggal akibat kebakaran KMP Lautan Teduh II mencapai 11 orang. Saat ini tim gabungan dari polisi,TNI AL,TNI AD dan SAR masih melakukan penyisiran untuk mencari korban.

"Penumpang yang sudah diselamatkan sebanyak 427 orang dan yang meninggal 11 orang," jelas Direktur Lalulintas ASDP Wiratno, Jumat (28/1/2011). Menurut Wiratno, saat ini korban luka dan tewas dibawa ke RSUD Cilegon dan RS Krakatau Steel (KS). Adanya kemungkinan jumlah korban yang bisa bertambah, penyisiran terus dilakukan untuk mencari korban.

"Kita terus melakukan penyisiran untuk mencari korban," lanjut Wiranto.
Sebagian besar penumpang berhasil diselamatkan karena mengenakan pelampung dan kemudian diselamatkan oleh kapal-kapal yang sedang berlayar di sekitar KMP Lautan Teduh II.

Pangarmabar Pimpin Sertijab 4 Kepala Dinas

Jumat, 28 Januari 2011 - 20:55 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangamabar) Laksamana Muda TNI Hari Bowo, M.Sc memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) empat Kepala Dinas di lingkungan Markas Komando (Mako) Koarmabar di Aula Yos Sudarso, Jumat (28/1).

Keempat Kepala Dinas yang diserahteimakan antara lain Kepala Dinas Keuangan Koarmabar (Kadiskuarmabar) dari Kolonel Laut (S) Ridwan Lazwarman, SE kepada Kolonel Laut (S) Arief Muhtarom, Kepala Dinas Penyelamatan Bawah Air Koarmabar (Kadislambairarmabar) dari Kolonel Laut (T) Yuyus Kusniadi Usmay, ST kepada Kolonel Laut (S) Darmansyah, Kepala Dinas Potensi Maritim Koarmabar (Kadispotmararmabar) dari Kolonel Laut (P) Hery Rusly, SE kepada Kolonel Laut (KH) Drs. Mulyadi Habib dan Kepala Dinas Hukum Koarmabar (Kadiskumarmabar) dari Kolonel Laut (KH) Guramad Sabirin, SH kepada Letkol Laut (KH) Kresno Buntoro.

Dalam amanatnya Pangarmabar mengatakan, keberhasilan suatu organisasi merupakan cerminan adanya pelaksanaan tugas dan kerjasama yang baik dari bidang-bidang yang berada dalam struktur organisasi tersebut. Demikian juga dengan Koarmabar, secara struktural Kadisku, Kadislambair, Kadispotmar dan Kadiskumarmabar merupakan unsur pelaksana pusat di Mako Koarmabar, yaitu sebagai pembantu-pembantu utama Pangarmabar yang memegang peranan penting dalam menyelenggarakan pembinaan Koarmabar sesuai bidangnya masing-masing.

Selanjutnya Pangarmabar mengatakan, Kadiskuarmabar bertugas memiliki fungsi menyelenggarakan administrasi keuangan di lingkunangan Koarmabar. Sementara Kadislambair berfungsi menyelenggarakan penyelamatan bawah air, baik dalam rangka pembinaan dan pengoperasian kekuatan Koarmabar, maupun untuk kepentingan Pertahanan/TNI lainnya. Kadispotmar menyelenggarakan fungsi pengedalian pelaksanaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan Negara dibidang maritim. Sedangkan Kadiskum berfungsi menyelenggarakan pembinaan hukum serta dukungan hukum terhadap pelaksanaan tugas Koarmabar.

Dengan memahami kondisi keterbatasan yang ada, satker-satker tersebut telah dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Kebersamaan tersebut banyak ditentukan karena adanya integrasi usaha dan sinergi pemikiran antar satuan kerja (satker) yang bersifat lintas fungsi dengan kekompakan, kebersamaan dan kekeluargaan tanpa mengabaikan keberadaan fungsi dan peran masing-masing satker, ujar Pangarmabar.

Diakhir amanatnya Pangarmabar menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pejabat yang lama atas pengabdian serta usaha-usaha dan pemikiran yang telah diberikan dalam upaya memajukan organisasi Koarmabar selama ini. Dan kepada pejabat baru Pangarmabar mengucapkan selamat datang dan selamat atas kepercayaan yang diberikan Pemimpin TNI AL, semoga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan yang baru dengan baik.
Kepala Dispenarmabar

TNI-AL Pantau Tumpahan 1.100 Ton Aspal

Editor: Benny N Joewono
Jumat, 28 Januari 2011 | 15:27 WIB
TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV Tanjungpinang, Kepulauan Riau akan memantau tumpahan 1.100 ton aspal yang tenggelam bersama kapal tanker berbendera Singapura di perairan Pulau Berhalas, Teluk Bakau, Bintan pada Kamis. "Kami akan memantau kemungkinan tumpahan minyak dan aspal yang dibawa kapal tanker tenggelam tersebut agar tidak terjadi pencemaran laut," kata Komandan Satkamla Pangkalan Utama TNI AL IV/Tanjungpinang, Mayor Laut (P) Hariyo Poernomo yang dihubungi dari Tanjungpinang, Jumat (28/1/2011).

Hariyo mengatakan, Lantamal IV Tanjungpinang belum bisa memastikan apakah aspal sebanyak 1.100 ton dalam tanker dengan nomor lambung MT AB9 yang diawaki 14 warga Thailand tersebut berbentuk cair dalam tanki atau terdapat didalam drum.

"Kami tidak bisa memastikan apakah aspalnya terdapat dalam bak tanki besar atau dalam drum di dalam kapal itu, yang jelas kami akan memantau terdapat tumpahan di laut atau tidak," ujarnya. Kapal tanker berbendera Singapura tersebut tenggelam saat dalam pelayaran dari Singapura menuju Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada pukul 13.00 WIB, Kamis.

Sebelum tenggelam, kapal mengalami kebocoran dibagian cargo tank, setelah menabrak karang di perairan Berhalas sekitar pukul 11.30 WIB. 14 orang awak kapal berhasil menyelamatkan diri dan dokumen-dokumen kapal dengan menaiki sekoci penyelamat dan perahu karet sebelum dievakuasi TNI AL, kepolisian dan nelayan Teluk Bakau.
Seluruh awak kapal adalah pria dan saat ini sudah ditampung di Kantor Imigrasi Tanjungpinang.

Jumat, 28 Januari 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 28 JANUARI 2011

  1. TNI Tindak Lanjuti Temuan Audit BPK
  2. Panglima TNI Ganti Kepala Badan Intelijen
  3. Militerisasi Papua, 'bom waktu'
  4. Menhan: Twitter Bisa Jadi Ancaman Nonmiliter
  5. 5 Tentara Tak Bawa Surat Kendaraan
  6. 2011, TNI peroleh anggaran sebesar Rp 44 triliun
  7. Penempatan Anggota TNI Perlu Ditambah
  8. Mantan Komandan Kodim Karanganyar Divonis 4 Bulan ...
  9. Oknum TNI AU Pelaku Mutilasi Divonis 17 Tahun Penj...
  10. Suami Istri Bunuh Anggota TNI
  11. Perompak Dibekuk di Perairan Pulau Bintan
  12. AS Hibahkan 24 Jet Tempur F-16
  13. Radar TNI Tak Deteksi Benda Luar Angkasa
  14. TNI Harus Tingkatkan Koordinasi
  15. Pemerintah Diminta Rangkul Majelis Rakyat Papua

TNI Tindak Lanjuti Temuan Audit BPK



Kamis, 27 Januari 2011, 23:00 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjelaskan soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan TNI 2009. TNI menyatakan sudah menindaklanjuti semua temuan, namun ada beberapa kasus yang belum ditindaklanjuti.

Hal itu disampaikan Agus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, Kamis (27/1). Dalam rapat itu juga hadir Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, pimpinan staf angkatan di lingkungan TNI, dan perwira tinggi lainnya. "Hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2010 atas laporan keuangan TNI 2009 terdapat 27 temuan sudah selesai ditindak lanjuti," kata Agus. Seperti diketahui, TNI merupakan salah satu lembaga yang mendapat penilaian laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian.

Agus mengatakan, permasalahan yang belum dianggap selesai oleh BPK adalah temuan di Mabes TNI terkait penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara atau milik TNI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang milik negara itu telah beralih kepada pihak lain secara tak sesuai prosedur. Barang milik negara itu adalah tanah bangunan Babinkum TNI di pekan baru, bangunan Mahmilti III di Surabaya, dan bidang tanah di Semarang.

Temuan lainnya adalah beras operasi TNI yang belum dibayar ke Perum Bulog Rp 1,3 triliun karena masih proses penyelesaian di Kementerian Keuangan. Temuan di lingkungan Angkatan Darat yang dianggap belum selesai adalah soal kerja sama pemanfaatan aset di Kodam V/Brawijaya yang masih dalam proses penyelesaian BPK.

Panglima TNI Ganti Kepala Badan Intelijen

Kamis, 27 Januari 2011, 08:14 WIB
Presiden juga memiliki Sekretaris Pribadi baru, Kolonel Inf Agung Risdhianto.
VIVAnews - Tentara Nasional Indonesia kembali melakukan penyegaran jajarannya. Salah satunya, Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI sekarang dijabat Laksamana Muda TNI, Soleman B. Ponto, yang sebelumnya menjabat Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Laut. Kepala Bais sebelumnya, Mayor Jenderal TNI Anshory Tadjudin, memasuki persiapan pensiun dengan ditempatkan menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD.

Pergantian tersebut diputuskan oleh Panglima TNI, pada 25 Januari 2011, bersamaan dengan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Pergantian jabatan yang mulai berlaku 1 Februari 2011 itu meliputi: 11 orang di jajaran Mabes TNI, 7 orang di jajaran TNI AD, 15 orang di jajaran TNI AL, 2 orang di jajaran Lembaga Pertahanan Nasional, 1 orang di jajaran Universitas Pertahanan (Unhan) dan 1 orang di jajaran Sekretaris Pribadi Presiden RI. Keputusan Panglima TNI ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2011.
Adapun rinciannya sebagai berikut:

Mutasi antar jabatan dalam pangkat yang sama, antara lain:
- Laksamana Muna TNI Soleman B. Ponto, S.T. dari Aspam Kasal menjadi Kabais TNI,
- Mayor Jenderal TNI Hatta Syafrudin dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Koordinator Staf Ahli Kasad,
- Mayor Jenderal TNI Suharsono, S.IP. dari Gubernur Akmil menjadi Pangdam XVI/Ptm,
- Laksamana Muda TNI Agus Heryana dari Pati Mabesal menjadi Wakil Asistem Pengamanan Kasal,
- Brigadir Jenderal TNI Ridwan dari Direktur Pelatihan Komando Pendidikan dan Pelatihan TNI AD menjadi Komandan Sekolah Calon Perwira AD,
Promosi jabatan, antara lain:
- Laksamana Muda TNI Ir. I Putu Yuli Adnyana dari Wakil Asisten Pengamanan Kasal menjadi Asisten Pengamanan Kasal,
- Brigadir Jenderal TNI Bachtiar, S.IP. dari Komandan Sekolah Calon Perwira AD menjadi Gubernur Akademi Militer,

- Kolonel Inf Agung Risdhianto, M.B.A., dari Perwira Bantuan IV AD menjadi Sekretaris Pribadi Presiden RI.
Memasuki persiapan pensiun, antara lain:
- Mayor Jenderal TNI Anshory Tadjudin dari Kepala Bais TNI menjadi Pati Mabes TNI AD,
- Mayor Jenderal TNI Deddy Setia Budiman dari Perwira Staf Ahli Tk.III Bidang Bantuan Manusia Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD dan
- Laksamana Muda TNI Abdul Latif dari Kepala Kepala Dinas Perawatan Personel menjadi Pati Mabes TNI AL.

Militerisasi Papua, 'bom waktu'

Thursday, 27 January 2011 06:34
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Komisi Hak Asasi Manusia mendesak Tentara Nasional Indonesia melalui Presiden menghentikan pendekatan militer di Papua. Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh, kemarin, penguatan militer di Papua justru hanya akan menjadi bom waktu bagi pemerintah. Komnas, menurut Ridha, sejauh ini tidak menutup mata terhadap proses penyidikan dan pengaduan. "Semuanya ditindaklanjuti," katanya.

Dia juga menyarankan TNI tidak lagi menghalang-halangi kelompok yang ingin melakukan monitoring perdamaian di Papua.

Sebelumnya, Pengadilan Militer Papua memutuskan vonis di bawah 1 tahun bagi oknum TNI pelaku tindakan kekerasan. Pengadilan hanya memfokuskan vonis atas dasar penyalahgunaan wewenang atasan, sedangkan tindakan kekerasan atas korban diabaikan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Philip Crowley, dalam akun Twitter @PJCrowley, Rabu 26 Januari 2011 mengatakan, "Vonis yang dikeluarkan Pengadilan Militer Indonesia tidak merefleksikan keseriusan dalam penanganan kekerasan terhadap dua warga Papua, seperti yang dipertontonkan dalam video pada 2010."

"Indonesia harus memastikan angkatan bersenjatanya bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan akan terus mengikuti kasus ini."
Editor: HARLES SILITONGA

Menhan: Twitter Bisa Jadi Ancaman Nonmiliter

Kamis, 27 Januari 2011 - 17:25 wib
Insaf Albert Tarigan - Okezone
JAKARTA - Ancaman terbesar terhadap keamanan dan pertahanan suatu negara termasuk Indonesia di masa depan bukanlah ancaman agresi militer dari suatu negara.

Tetapi justru dari ancaman non-militer seperti cyber crime termasuk dengan memanfaatkan sarana jejaring sosial seperti Twitter dan pandemi virus mematikan. Aktor-aktor yang mengancam juga bukan lagi negara tapi cenderung non-state actor baik perorangan maupun organisasi. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat ditanya mengenai perkembangan teknologi internet dan kaitannya dengan informasi-informasi intelijen suatu negara.

"Kalau kita lihat jenis ancaman, ancaman itu ada ancaman militer ada ancaman nonmiliter, sekarang itu justru ancaman terbesar kita ke depan non militer. Nonmiliter itu twitter, cyber crime dan sebagainya itu. kemudian lewat pandemi (penyakit) macem-macem kalau non militer itu. Kedua, yang melakukan bukan negara, kadang-kadang perseorangan bisa, organisasi bisa. Ketiga, aktornya itu dia bisa dari dalam bukan hanya dari luar," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Purnomo mengatakan, situasi politik dunia saat ini sudah berubah seiring dengan berakhirnya perang dingin. Pada masa perang dingin, masing-masing negara mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan dengan asumsi serangan datang dari negara lain. "Sekarang sudah macem-macem bisa lewat nonmiliter lewat tadi bisa juga dilakukan organisasi. Kita mesti waspadai," katanya.

Guna mengantisipasi ancaman itu, kata Purnomo, Kementerian Pertahanan dan juga TNI tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal cyber crime misalnya, bisa diantisipai oleh institusi yang berkaitan. Adapun fungsi Kemenhan dan TNI sebagamana diatur undang-undang adalah mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kalau pandemi misalnya virus mestinya penjurunya kementerian kesehatan, nah kalau informasi kan mestinya ada penjurunya masing-masing tidak semua Kementerian Pertahanan. Twitter, cyber crime itu ada porsinya," katanya.

5 Tentara Tak Bawa Surat Kendaraan

Penulis: Adi Dwijayadi | Editor: yuli
Kamis, 27 Januari 2011 | 06:06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Lima anggota TNI diketahui tidak membawa surat-surat kendaraan secara lengkap, sedangkan 92 pengendara tidak mempunyai STNK dan 59 orang tak memiliki SIM dalam operasi razia gabungan polisi Jakarta Timur dan Detasemen Polisi Militer Jaya II Cijantung.

Satu buah kendaraan roda empat dan enam sepeda motor juga disita karena tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK. "Tidak ada kasus berat yang kami temukan. Ada lima aparat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas, surat kelengkapan kendaraannya tidak lengkap," kata Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya II Cijantung Letnan Kolonel Kukuh Ganefijono saat ditemui para wartawan, Rabu (26/1/2011) di lokasi razia, Jalan Pintu TMII, Jakarta Timur.

Kukuh menilai, operasi ini dapat melihat sejauh mana kedisiplinan aparatnya dalam berlalu lintas, sekaligus menekan kejahatan yang sering disinyalir dilakukan oleh aparat TNI. Oleh sebab itu, dalam razia tadi sempat ditemukan sejumlah pengendara sipil yang terpaksa melepaskan baju dan atau celana tentara.

"Warga sipil tidak berhak mengenakan seragam tentara karena khawatir disalahgunakan," paparnya. Selain di sekitar TMII, razia juga digelar di Jalan Raya Bekasi Timur di depan LP Cipinang dengan mengerahkan 130 aparat dari TNI dan Polri. Mereka merazia para pengendara kendaraan roda empat dan dua, baik warga sipil maupun anggota TNI dan Polri, untuk menekan angka kejahatan di Jakarta Timur.

Kapolres Jakarta Timur Komisaris Besar Saidal Nursalin mengatakan, operasi gabungan yang digelar rutin dan dadakan ini untuk meningkatkan kesadaran lalu lintas serta menekan pencurian motor, perampokan, dan narkoba. "Operasi ini untuk mengeliminasi kejahatan jalanan, terutama kejahatan dengan senjata api," ucap dia.

2011, TNI peroleh anggaran sebesar Rp 44 triliun

Kamis, 27 Januari 2011 | 12:14 oleh Hans Henricus
JAKARTA. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima alokasi anggaran cukup besar tahun 2011. Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 44 triliun untuk empat unit kerja TNI. Rinciannya, Markas Besar (Mabes) TNI mendapat jatah anggaran sebesar Rp 5,6 triliun, TNI Angkatan Darat (TNI AD) sebesar Rp 21,5 triliun, TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebesar Rp 9,4 triliun dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) Rp 7,4 triliun. Dana akan dipakai untuk membiayai beberapa program. "Untuk Mabes TNI ada program penggunaan kekuatan pertahanan integratif sebesar Rp1,5 triliun," kata Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono dalam rapat kerja Kementerian Pertahanan dan TNI dengan Komisi I DPR, Kamis (27/1).

Kemudian, program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan non alutsista sebesar Rp 1,3 triliun. Program profesionalisme prajurit integratif sebesar Rp 232 miliar. Program penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif sebesar Rp 2,5 triliun. Selanjutnya, TNI AD memakai dananya untuk program dukungan kesiapan matra darat sebesar Rp 487 miliar. Program modernisasi alutsista dan not alutsista serta sarana dan prasarana TNI AD sebesar Rp2,5 triliun.

Program peningkatan profesionalisme personil matra darat sebesar Rp 614 miliar, program penyelenggaraan manajemen dan operasi matra darat Rp 17,8 triliun. TNI AL memakai anggaran itu untuk membiayai program dukungan kesiapan matra laut sebesar Rp 985 miliar. Program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut Rp 3,5 triliun.

Program peningkatan profesionalisme personil matra laut Rp 315 miliar. Program penyelenggaraan manajemen dan operasi matra laut Rp 4,5 triliun. TNI AU memanfaatkan alokasi anggaran itu untuk membiayai program dukungan kesiapan matra udara sebesar Rp 426 miliar. Program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra udara sebesar Rp 4,2 triliun. Kemudian, program peningkatan profesionalisme personil matra udara sebesar Rp291 miliar. Program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara Rp2,5 triliun.

Penempatan Anggota TNI Perlu Ditambah

Jumat, 28 Januari 2011
JAKARTA (Suara Karya): Penempatan personel TNI di wilayah perbatasan antarnegara, sangat diperlukan. Karena itu, perlu dibangun pos-pos baru dan penambahan pasukan. Selain itu, penamaan pulau-pulau terluar juga harus segera dilakukan guna menghindari klaim dari negara lain. Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, yang membahas masalah perbatasan wilayah antarnegara, di Gedung DPR/DPD/MPR, Jakarta, Kamis (27/1). Mendagri Gamawan Fauzi yang juga selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), menyebutkan, dalam rapat kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan mengenai kedaulatan negara yang tak bisa ditawar-tawar. "Maka setelah kita kehilangan Pulau Miangas, kemudian menempatkan banyak pos-pos penjagaan dan kesatuan Marinir di pulau-pulau kecil," kata Gamawan.

Ia menyebutkan, dalam pengelolaan wilayah perbatasan, semua pihak tak bisa membandingkannya dengan Malaysia. "Karena, luas wilayah perbatasan yang harus kita jaga itu sangat luas, baik di darat maupun di laut," ucapnya. Saat ini, tutur dia, pos lintas batas sebanyak 79, pos pengamanan 114. Dari jumlah itu, sebagian ada di pulau-pulau terluaar dan ditempatkan anggota marinir. "Pada pos yang rawan-rawan itu diisi oleh satuan Marinir," kata Mendagri.

Penguatan Diplomasi
Anggota Komisi II DPR Malik Haramain dari Fraksi PKB menegaskan, TNI perlu hadir secara fisik di setiap pos-pos perbatasan. Keberadaan aparat TNI ini sangat penting dan bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri terhadap keberadaan bangsa Indonesia, baik di mata masyarakat di wilayah perbatasan, maupun negara tetangga. Karena itu, ia mengharapkan agar Mendagri menjelaskan secara rinci di mana saja pos-pos perbatasan itu sudah dibangun dan di mana yang belum. Selain itu, juga perlu dijelaskan sejauh mana persenjataan TNI yang dimiliki di setiap daerah perbatasan. "Kami juga mengharapkan adanya penguatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah sengketa daerah-daerah perbatasan," katanya.

Sementara itu, beberapa anggota Komisi II menilai, apa yang dilakukan BNPP masih sangat kurang serius. Kondisi ini, tidak bisa dibiarkan dan harus segera dibenahi. Seperti dikatakan Agun Gunanjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar, apa yang dilakukan menteri terkait dan BNPP masih lemah. Menurut dia, perlu ada perkuatan sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa selesai dengan baik. Penegasan serupa juga dikemukakan Ignatius Mulyono dari Fraksi Partai Demokrat. Menurut dia, koordinator BNPP lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan antar negara.

Karena masih banyak yang menilai kurang apa yang sudah dilakukan Mendagri selaku Kepala BNPP, anggota Komisi II lainnya, Muslim dari Fraksi Partai Demokrat, mengusulkan perlunya dibentuk panitia kerja (panja) perbatasan.
"Keberadaan panja ini penting, sehingga apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan BNPP bisa lebih terarah. Ini juga akan memperkuat posisi tawar kita di wilayah perbatasan," katanya. (Joko S)

Mantan Komandan Kodim Karanganyar Divonis 4 Bulan Penjara

27 Januari 2011 | 13:45 wib
Yogyakarta, CyberNews. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) II/Jakarta memvonis mantan Komandan Kodim 0727/Karanganyar, Jawa Tengah, Letkol Inf Lilik Sutikna, dengan hukuman empat bulan penjara potong masa tahanan.

Hukuman disertai kewajiban membayar biaya perkara Rp 25.000 itu dijatuhkan karena terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan primer. Terhadap putusan yang dibacakan Kamis (27/1) di gedung Pengadilan Militer (Dilmil) II/11 di Jl Lingkar Timur Yogyakarta, terdakwa yang kini sebagai Pamen di Kodam IV/Diponegoro, menyatakan pikir-pikir.

Putusan itu lebih berat sebulan dibanding tuntutan Oditur Militer Tinggi (Odmilti) II/Jakarta, Kol Sus Bambang Aribowo SH. ''Siap, saya pilih kedua,'' ujar terdakwa Letkol Inf Lilik Sutikna menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Militer Tinggi, Kol CHK Reza Thalib SH. Sikap yang sama dinyatakan Odmilti) II/Jakarta, Kol Sus Bambang Aribowo SH, pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

Dalam pertimbangannya majelis hakim tinggi antara lain mengatakan adalah sudah wajar terdakwa sudah dicopot dari jabatannya dan sudah menjalani penahanan sementara. Hukuman lebih lama agar terdakwa bisa lebih menyadari kesalahannya ketika peristiwa terjadi sebagai Pamen TNI dan Dandim 0727/KRA.

Setelah penganiayaan terjadi 1 September 2010 terdakwa ditahan pada 7 September sampai 27 November 2010 (dua bulan 20 hari). Dengan demikian jika putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap terdakwa masih akan menjalani hukuman sebulan 10 hari. Pembacaan putusan dilakukan secara bergantian antara Hakim Kol CHK Reza Thalib SH, Kol CHK Purnomo SH dan Kol L Yuti Halilin SH. Saksi korban wartawan Solopos,Triyono, dan tiga saksi lainnya tidak hadir.
( Asril Sutan Marajo / CN16 / JBSM )

Oknum TNI AU Pelaku Mutilasi Divonis 17 Tahun Penjara

Kamis, 27 Januari 2011
Pratu Midad, anggota TNI Pangkalan Udara Sulaiman akhirnya divonis 17 tahun penjara oleh Majelis Hakim Letkol Chk Sutrisno di Pengadilan Militer, Jln. Jawa Bandung, Rabu (26/1). Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Willy Ilam Nurwana (42), sekaligus memutilasi bagian kepala dan dua telapak tangan beserta kaki korban pada Juli 2010.
Begitu vonis dibacakan, keluarga korban yang menghadiri langsung persidangan, terutama istri korban, Pudjiastuti menangis histeris di dalam ruang sidang. Dalam pembacaan vonisnya, hakim mengungkapkan, Pratu Midad secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Willy, lantaran masalah penjualan rumah pada Juli 2010.
"Latar belakang terjadinya pembunuhan, lantaran terdakwa sudah memberikan uang muka penjualan rumah kepada korban sebesar Rp 20 juta, namun dibatalkan secara sepihak dan korban tidak mengakui uang tersebut sebagai uang muka," ujar Sutrisno dalam pembacaan vonis. Terdakwa, lanjut Sutrisno, kemudian mengajak korban berkelahi dengan menyiapkan dua buah golok. Saat korban lengah, Midad langsung menebaskan golok yang dipegangnya ke leher korban, sehingga mengakibatkan Willy tewas seketika.

Untuk menghilangkan jejak, terdakwa lalu memutilasi korban dengan memisahkan tiga bagian, yaitu kepala, kedua telapak kaki, dan tangan. "Untuk menghilangkan jejak, terdakwa lalu membuang potongan-potongan tubuh tersebut ke Sungai Citarum," ungkapnya.

Ditambahkan hakim, setelah itu terdakwa merekayasa cerita, kalau korban telah bertransaksi dengan orang lain yang menjemputnya di pintu Tol Kopo, dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam. Atas kekejian itu, terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHPIdana tentang pembunuhan berencana dan pasal 26 Undang-undang Militer.

Dalam vonis yang dibacakan tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa. Sebaliknya ada beberapa hal yang memberatkan, yaitu tindakan terdakwa tergolong kejam, berdarah dingin, mencoreng citra TNI AU, merekayasa kejadian dalam hal jual beli rumah, sehingga keluarga korban berisiko kehilangan rumahnya, serta tidak layak dipertahankan sebagai anggota TNI AU.

Setelah membacakan vonis, hakim kemudian bertanya kepada terdakwa apakah menerima atau tidak. "Terdakwa tadi menjawab bakal pikir-pikir dan itu kita berikan waktu tujuh hari ke depan, serta terdakwa pun tetap dilakukan penahanan," tegas Sutrisno.

Begitu hakim selesai membacakan vonis terhadap terdakwa, keluarga korban langsung histeris. "Tidak adil, Pak Hakim, saya kehilangan tulang punggung untuk selama-lamanya, sedangkan dia hanya divonis seperti itu. Ini tidak adil. Di mana hati nurani Anda, Pak," teriak Pudjiastuti, istri korban.
Tidak hanya keluarga korban, beberapa rekan korban di Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) pun berteriak meminta keadilan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan untuk menjaga ketertiban dalam persidangan, petugas Provos TNI AU yang berjaga langsung menarik mereka keluar persidangan. (B.115)**

Suami Istri Bunuh Anggota TNI

27/01/2011 06:40
Liputan6.com, Bandung: Kasus pembunuhan anggota TNI, Pratu Yuda Wastu Prahari Kusumah, akhirnya terkuak. Pelaku ternyata teman korban sendiri, yakni pasangan suami sitri, FM dan Rar, yang ditangkap di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, baru-baru ini.

Kapolres Bandung AKBP Hendro Pandowo mengatakan, pelaku sempat buron selama tiga hari. Pelaku menghabisi korban dengan sebilah pisau di rumahnya di Jalan Dahlia Kompleks Rancaekek Kencana, Rancaekek, Bandung.

Korban yang tengah tidur di kamar pelaku ditusuk di bagian perut. Selanjutnya jenazah korban dibuang di daeraah Citembong, Rajamandala, dengan mobil sewaan. Di depan polisi, tersangka mengaku kesal dengan ulah korban yang menggunakan kamarnya untuk melakukan hubungan intim dengan temannya tanpa izin.

Beberapa kerabat korban sempat kesal dengan pelaku. Mereka mencoba menganiaya pelaku ketika hendak dimasukkan ke dalam sel tahanan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa dua bilah pisau, satu unit mobil, satu terpal, dan satu unit sepeda motor.

Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Sementara polisi hingga kini masih mengejar seorang pelaku lagi yang turut serta dalam pembunuhan tersebut.(ULF)

Perompak Dibekuk di Perairan Pulau Bintan

27/01/2011 07:47
Liputan6.com, Batam: TNI Angkatan Laut yang berpatroli dengan KRI Kelabang 826 menggagalkan aksi perompak di perairan internasional utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau, baru-baru ini. Korban aksi para perompak adalah kapal MV Luky Star 8 yang membawa berbagai barang untuk tujuan Thailand.

Dari sembilan perompak yang ditangkap, seorang warga negara Malaysia dan seorang lagi Singapura. Sisanya adalah warga negara Indonesia. Mereka ditangkap di atas Kapal MV Luky Star 8 yang berlayar dari Dumai, Riau, menuju Songklak, Thailand.

Menurut Danlanal Batam Kolonel Laut Iwan Ismunanto, penangkapan dilalukan saat KRI Kelabang 826 tengah melakukan patroli di Perairan Kepri. Saat berlayar, nakhoda kapal dapat kabar ada aksi perompakan sehingga langsung menuju Kapal MV Luky Star 8.(ULF)

AS Hibahkan 24 Jet Tempur F-16

Kamis, 27 Januari 2011 19:40 WIB
Jakarta - TNI dilaporkan akan menerima hibah 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat. Namun hibah itu dikhawatirkan bisa menambah ketergantungan Indonesia kepada AS. Pihak DPR tidak ingin hibah pesawat F-16 ini mengganggu rencana pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) dari dalam negeri.

Dikhawatirkan hibah tersebut justru akan menjadi beban fiskal keuangan dalam negeri. Pasalnya, ke-24 pesawat F-16 tersebut hanya berkualifikasi standar dan tak diimbangi dengan kemampuan malam hari. Selain itu, retrofit-nya (penambahan teknologi baru) menelan biaya sekitar USD 1 juta AS per unit, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan sebesar USD 24 juta. Rencana penerimaan hibah F16 ini terungkap dalam Rapat Kerja TNI-AU dengan Komisi I. Menurut KSAU Marsekal (TNI) Imam Sufaat, pesawat F-16 yang akan dihibahkan termasuk dalam pesawat yang digantikan karena pengurangan anggaran di pihak AU AS.

Menurut Imam, F16 yang akan dihibahkan ini memiliki masa pakai masih lama. "Pesawat ini masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan," kata Imam.

Menurut Imam, hibah ini gratis. "Untuk upgrade satu pesawat USD10 juta, harga barunya USD60 juta. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance lebih gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F16," katanya.

Imam menambahkan, anggaran untuk membeli 6 pesawat F-16 jenis Block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil hibah 24 pesawat F-16 Block 15 dan 25. "Kita memerlukan pesawat ini karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Seluruh wilayah nusantara memang kesulitan," katanya. Menurut Imam, kesiapan TNI AU saat ini di bawah 30 pesawat tempur per harinya. "Perhitungan kami 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron," ujar Imam. Pengalaman Perang Trikora, kata Imam, Indonesia bisa menggetarkan musuh karena kekuatan laut dan udara kuat, beda ketika Perang Timor Timur. (*/dar)

Radar TNI Tak Deteksi Benda Luar Angkasa

Kamis, 27 Januari 2011 | 08:04 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Dinas Penerangan Umum TNI AU, Marsma Bambang Samoedro, mengakui pihaknya beberapa kali ditanyai ihwal kemungkinan adanya benda luar angkasa yang terdeteksi radar milik lembaganya. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul berkaitan dengan ditemukannya tanda berupa pola lingkaran pada tanaman padi di sawah (crop circle) di Sleman dan Bantul, Yogyakarta, beberapa hari yang lalu.

“Kami enggak pernah menangkap ada benda asing yang masuk ke radar penerbangan,” kata Bambang saat dihubungi kemarin. Radar TNI AU, menurut dia, terintegrasi dengan radar sipil. Karena itu, setelah dilapori oleh sejumlah orang di Yogyakarta ihwal adanya crop circle, pengecekan segera dilakukan. Hasilnya, ia menegaskan, “Memang belum pernah ada benda-benda asing yang lewat.”

Pola lingkaran ditemukan warga di sawah di Jogotirto, Berbah, Yogyakarta, Ahad pagi lalu. Beragam dugaan kemudian muncul, termasuk kemungkinan lingkaran itu merupakan jejak pendaratan unidentified flying object (UFO). Kehebohan di Jogotirto belum berakhir, dua hari yang lalu tanda serupa muncul di persawahan di kawasan Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Berkaitan dengan munculnya dua tanda lingkaran di tempat terpisah itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menegaskan bahwa semua itu buatan manusia. "Lingkaran yang ada di Piyungan, Bantul, sama dengan yang di Berbah, Sleman," kata Sri Kaloka Probotosari, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa Lapan, saat ditemui di Berbah kemarin.

Sementara itu, selain masih mencari siapa pembuat dua lingkaran yang memancing kehebohan itu, kemarin polisi Berbah memeriksa para pemilik sawah di Jogotirto. Pemeriksaan dilakukan setelah ada kepastian bahwa lingkaran misterius itu buatan manusia. Jumadi, salah satu pemilik sawah, mengaku berada di sawahnya pada Sabtu hingga magrib. Saat itu kondisi sawahnya masih utuh dan tidak ada orang yang datang untuk membuat lingkaran. "Kalau ada yang mau membuat lingkaran seperti itu juga tidak boleh, sebentar lagi panen," katanya.

TNI Harus Tingkatkan Koordinasi

Kamis, 27 Januari 2011 | 18:52:15 WITA | 44 HITS
MAHATIR MAHBUB/FAJAR
PERIKSA PASUKAN. Kapten CPM Prayoto memeriksa pasukan peserta upacara operasi gaktib dan operasi Yustisi 2011 di halaman Denpom Parepare, Rabu 26 Januari.
PAREPARE -- Detasemen Polisi Milter (Denpom) Parepare menggelar operasi penegakan ketertiban (gaktib) dan operasi Yustisi 2011. Operasi yang bertujuan menciptakan penegakan disiplin jajaran anggota TNI itu merupakan momentum yang tepat bagi penegakan hukum lingkup TNI.

"Operasi ketertiban dan operasi penegakan hukum yustisi dimaksudkan terciptanya kepatuhan hukum, disiplin dan tata tertib lingkup TNI," ujar Kapten CPM Prayoto saat membacakan sambutan Panglima TNI dalam upacara operasi Gaktib dan operasi Yustisi di halaman Denpom Parepare, Rabu 26 Januari.

Upacara dihadiri Danden POM Parepare, Letkol CPM Harizal Salim, Dandim, Letkol Inf Afridas SIP, Kapolres Parepare, AKBP M Pratama, unsur muspida, serta anggota TNI jajaran Korem 142 Tatag. Menurut Prayoto, operasi Polisi Militer merupakan ajeng penegakan ketertiban dan operasi penegakan hukum yustisi. Dilaksanakan guna terciptanya kepatuhan hukum, disiplin dan tata tertib lingkup TNI sehingga dapat menekan tingkat pelanggaran dan mencegah timbulnya perbuatan melawan hukum bagi personel TNI.

Selain itu, anggota TNI juga diharapkan mampu memberikan citra positif pada masyarakat dengan patuh terhadap hukum."Diharapkan prajurit lebih disiplin dan patuh terhadap hukum," ujarnya.Selain dapat meningkatkan profesionalisme dan kebersamaan dalam melaksanakan operasi kepolisian militer secara mandiri dan gabungan, juga untuk menciptakan citra positif pada masyarakat. Harus diakui akhir-akhir ini terjadi kemerosotan kepercayaan terhadap penegak hukum.

Selain memberi perlindungan dan keadilan bagi masyarakat, TNI juga secara khusus berusaha mendisiplinkan seluruh personelnya. Pada kesempatan itu, juga ditekankan pada seluruh prajurit sebagai penegak hukum harus mempunyai sifat kesatria, bermental baik, bijaksana, ulet, besar hati dan jujur serta mampu berkoordinasi guna menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan operasi di lapangan.

"Sadari bagi prajurit TNI, tugas di atas segala-galanya. Tugas adalah kehormatan, kebanggaan, dan harga diri yang harus dijunjung tinggi dengan penuh rasa tanggung jawab," tandasnya. Juga diharapkan ada saling menjaga, menghargai dan tingkatkan solidaritas sesama anggota dalam melaksanakan operasi gabungan di wilayah hukum masing-masing. Para komandan satuan operasi harus dapat terus mengevaluasi setiap hasil pelaksanaan operasi untuk mendapatkan format yang tepat dalam merumuskan kebijakan operasional tahun berikutnya.

"Di manapun bertugas prajurit dapat memberikan dukungan penuh demi kesuksesan terselenggaranya operasi 2011. Terakhir patuhi prosedur tetap dan jaga sopan santun dalam melaksanakan tugas sehingga tidak timbul kesan arogansi," tambahnya. (tir)

Pemerintah Diminta Rangkul Majelis Rakyat Papua


Kamis, 27 Januari 2011 | 16:07 WIB
Ribuan warga Papua menuntut pembubaran dan pembatalan pemilihan anggota MRP di Papua (26/1). TEMPO/ Jerry Omona
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah pusat dinilai kurang merangkul dan melibatkan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus di Papua. MRP seharusnya bisa lebih berperan sebagai penghubung antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

"Baik itu pemerintah pusat, TNI, atau pemerintah daerah. Seharusnya kan begitu. Tapi ruang untuk itu nggak ada buat mereka," kata Amiruddin al Rahab, Direktur Eksekutif Research Institute for Democracy and Peace dalam acara diskusi bertema "Meretas Jalan Damai di Papua", di Hotel Aryaduta, Kamis 27 Januari 2011. Amiruddin mengatakan, munculnya aksi demonstrasi warga Papua terhadap kepengurusan MRP yang baru menunjukkan bahwa ada yang belum selesai secara politik mengenai posisi MRP, baik dalam kaca mata pemerintah pusat maupun tokoh-tokoh adat Papua. Masyarakat Papua lalu mengungkapkan pandangannya melalui aksi demonstrasi.

Pemerintah, kata Amiruddin, seharusnya melihat reaksi dari masyarakat Papua sebagai bentuk harapan yang besar kepada MRP, karena MRP di periode sebelumnya dinilai tidak menunjukkan performa yang cukup baik. "Ini kan harusnya dijadikan momentum oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki komunikasi dengan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh gereja, untuk menanyakan mereka maunya kira-kira seperti apa. Sejauh ini tidak ada kesepakatan baru mengenai masa depan MRP," kata dia.

Amiruddin mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, MRP adalah representasi tokoh-tokoh masyarakat Papua yang berwenang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga Papua. Namun dalam prakteknya, upaya MRP memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua justru tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah pusat. "Sehingga di situ muncul kekecewaan, muncul ketidaknyamanan," kata dia.

Ia mencontohkan pendekatan pemerintah pusat, dalam hal ini TNI, yang memilih penyelesaian hukum untuk kasus-kasus kekerasan terhadap warga Papua yang diduga keras sebagai pelanggaran hak asasi. "Itu kan sikap administratif tentara," ujarnya. "Ini kan hak dasar orang asli Papua yang terdegradasi oleh kebijakan (Otsus) ini. Kan harus ada perlindungan dan penyelesaiannya."

Pemerintah dan TNI, misalnya, bisa menyelesaikan kasus-kasus kekerasan itu melalui pendekatan adat. Penyelesaian secara hukum, menurut dia, menunjukkan pemerintah dan TNI tidak menempatkan MRP secara baik sebagai bagian dari solusi. "Seharusnya TNI datang ke MRP untuk menanyakan ini ada peristiwa begini, bagaimana seharusnya kita bertindak. Sehingga MRP bisa memberi pertimbangan-pertimbangan," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Rabu, 26 Januari 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 26 JANUARI 2011

  1. SBY Resmikan Aula Yonif 744
  2. Panglima TNI Terima Komite Perdamaian Dunia
  3. 2011, TNI AD Prioritaskan Pendidikan Prajurit
  4. Kontras: Peradilan Militer Masih Lemah
  5. Oknum TNI Aniaya Presenter TV
  6. KSAU Ajak KPK Awasi Pembelian Pesawat
  7. TNI Belum Bisa Menganalisa Crop Cyrcle di Sleman
  8. Pembunuh Pratu Yudha Residivis
  9. DPR NILAI PENANGANAN PERBATASAN BERLEBIHAN
  10. Korem 022/PT Lakukan Tes Urine bagi Prajurit dan P...
  11. TNI AL Beli Misil Supersonik
  12. KRI Banda Aceh Akan Lengkapi Armada TNI AL

SBY Resmikan Aula Yonif 744

Selasa, 25 Januari 2011 | 19:41 WIB
ATAMBUA, POS KUPANG. com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direncanakan akan meresmikan Aula Markas Komando (Mako) Batalyon 744/Satya Yudha Bhakti (SYB) di Tobir, Kecamatan Tasifeto Timur, Belu. Presiden dijadwalkan akan ke Atambua di sela-sela peringatan Hari Pers Nasional (HPN) bulan depan. Selain meresmikan Aula Mako Yonif 744, presiden juga akan meresmikan Rumah Pintar di Belu. Presiden SBY pernah menjadi Komandan Yonif 744.

Terkait dengan kedatangan presiden itu, Pemkab Belu bersama muspida setempat menggelar rapat persiapan, Senin (24/1/2011). Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, kepada wartawan seusai memimpin rapat koordinasi mengatakan, pihaknya telah mendapat pemberitahuan dari Gubernur NTT bahwa Presiden SBY juga akan ke Atambua dalam kunjungannya tiga hari di NTT dalam rangka HPN Februari nanti. Namun, kata Lopez, kapan persisnya SBY ke Atambua belum dipastikan. Meski demikian, pemerintah daerah bersama muspida siap menerima kedatangan presiden.

"Kunjungan Presiden SBY ke Atambua memang sudah direncanakan sejak tahun 2010. Agenda kunjungannya ke Atambua adalah meresmikan rumah pintar dan aula pertemuan di Mako Yonif 744/SYB di Tobir. Sebelum kehadiran Presiden SBY, dalam rapat bersama itu sudah disepakati untuk peninjauan kedua lokasi itu, apakah sudah layak untuk diresmikan atau belum. Besok (Selasa, 25/1/2011) muspida akan melihat dari dekat dua lokasi itu," jelasnya.

Bupati Lopez juga belum mendapat kepastian, apakah presiden juga akan menginap di Atambua atau kembali ke Kupang. Untuk itu, katanya, selaku kepala daerah di Belu, dirinya meminta seluruh masyarakat Belu menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang kunjungan Presiden SBY ke Atambua.

"Kalau dalam kunjungan Presiden SBY ke Atambua nanti kita diberikan kesempatan untuk bicara, maka kita akan sampaikan kondisi wilayah perbatasan RI-RDTL. Tapi untuk kepastian kunjungan SBY nanti akan diinformasikan lebih lanjut," kata Lopez. (yon)

Panglima TNI Terima Komite Perdamaian Dunia

Selasa, 25 Januari 2011 - 19:50 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. menerima audiensi Komite Perdamaian Dunia (KPD) pimpinan Bapak Djuyoto Suntani selaku Presiden KPD di ruang tamu Panglima TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (25/1). Dalam audiensi tersebut, Presiden KPD menyampaikan terima kasih telah diterima oleh Panglima TNI.

Presiden KPD menyampaikan bahwa KPD dan TNI memiliki visi yang sama yaitu menjaga perdamaian. Gong Perdamaian Dunia diluncurkan pertama kali di Bali oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada 31 Desember 2002 pasca musibah Bom Bali-1.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Megawati mencanangkan tahun 2003 sebagai Tahun Perdamaian Indonesia. Gong Perdamaian yang asli berasal dari Desa Plajan – Pakis Aji Jepara, Jawa Tengah dan berusia lebih dari 450 tahun. Pemilik Gong adalah Ibu Musrini yang merupakan ahli waris ketujuh. Gong tersebut selanjutnya dibawa keliling dunia. KPD selanjutnya mencanangkan “Tahun 2011 sebagai Tahun Perdamaian dan Persaudaraan Dunia.” Gong Perdamaian Dunia mengajak seluruh warga di Bumi untuk menjunjung perdamaian karena kita semua bersaudara, tinggal di planet yang sama, menghirup udara yang sama, minum air yang sama dan pasti meninggal di bumi yang sama.

Sampai saat ini, 202 negara telah bergabung bersama dengan Gong Perdamaian Dunia untuk menjunjung tinggi perdamaian dunia. Ke depan KPD akan memasang Gong Perdamaian Dunia di seluruh gerbang terdepan masuk Indonesia, dengan harapan Indonesia dapat menjadi pelopor dan simbol perdamaian dunia. Panglima TNI menyambut positif Program kerja yang telah dan akan dilaksanakan oleh KPD karena memiliki kesamaan visi yaitu menyatukan bangsa dan Negara. TNI siap mendukung kegiatan Perdamaian dunia yang akan dilaksanakan. Panglima TNI mengatakan bahwa center of gravity bangsa Indonesia adalah persatuan dan kesatuan.

Untuk itu Panglima TNI mengajak KPD untuk ikut menjaga center of gravity agar Bangsa Indonesia tidak tercabik – cabik oleh karena suatu hal. Dengan demikian KPD bisa menjadi simbol bagi perdamaian baik di dalam negeri maupun di dunia. Turut mendampingi Panglima TNI dalam audiensi tersebut adalah Aster Panglima TNI Mayjen TNI A.Y. Nasution dan Wakapuspen TNI Brigjen TNI Avianto Saptono.

2011, TNI AD Prioritaskan Pendidikan Prajurit

Selasa, 25 Januari 2011 | 12:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI Angkatan Darat tahun ini akan memprioritaskan program kerja pada pendidikan dan pelatihan prajurit. Dikatakan oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI George Toisutta, TNI AD hanya akan melakukan penajaman-penajaman progam yang ada sebelumnya.

"Khususnya mempertajam prioritas pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Karena (selain) alutsista TNI AD itu, manusianya yang paling pokok," kata George usai upacara pembukaan Rapim Pimpinan TNI AD 2011 di Mabes TNI AD, Jakarta.

George mengatakan, TNI AD akan meningkatkan latihan-latihan yang sebelumnya dinilai kurang. Latihan juga hanya akan dilakukan untuk menghadapi kondisi nyata di lapangan. "Dulu latihan kita banyak untuk show-show. Sekarang tidak boleh. Semua (latihan) untuk kondisi nyata," ujarnya.

Soal anggaran pendidikan dan pelatihan prajurit, sejauh ini tidak ada kendala berarti yang dihadapi TNI AD. "Anggaran tidak ada masalah," kata dia lagi.

Selain persoalan pendidikan dan latihan prajurit, Rapim TNI AD kali ini juga akan membahas mengenai penanganan daerah konflik, seperti di Aceh dan Papua. Penanganan akan difokuskan pada masalah hak asasi manusia (HAM). "Soal pendidikan dan pelatihan HAM, supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Kami selalu taat asas," imbuhnya.

Kendati demikian, George memastikan ke depan TNI AD tidak akan menambah pasukannya di dua daerah itu. Khusus untuk Papua, lanjutnya, TNI AD berencana menambah Kodam, tapi sejauh ini masih terkendala anggaran.

Kontras: Peradilan Militer Masih Lemah


Selasa, 25 Januari 2011 | 23:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan vonis rendah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap tiga anggota TNI dari Batalyon Infantri 753/Arga Vira Tama, Nabire.

"Padahal, ketiga terdakwa terbukti bersalah menyiksa Anggen Pugo alias Tunaliwor Kiwo (50) dan Telangga Gire, petani di Puncak Jaya, Papua," kata Kabiro Pemantauan dan Dokumentasi Kontras, Syamsul Alam Agus, Selasa (25/1/2011).

Syamsul menyampaikan hal itu terkait putusan majelis hakim militer yang diketuai oleh Letkol (CHK) Adil Karo Karo pada 24 Januari 2011 di Jayapura. Terdakwa perkara itu, Sersan Dua Irwan Riskianto (Wakil Komandan TNI Pos Gurage), dihukum 10 bulan penjara. Sementara anggota TNI Pos Gurage, masing-masing Pratu Thamrin Makangiri dihukum 8 bulan penjara dan Pratu Yakson Agu divonis 9 bulan penjara.

Menurut Syamsul, putusan tersebut kembali menunjukkan lemahnya perangkat peradilan militer sebagai alat untuk menjerat pelaku penyiksaan serta memberikan rasa keadilan bagi korban. "Putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada para pelaku dan justru menjustifikasi tindakan penyiksaan sebagai alat untuk mendapatkan keterangan dari warga sipil," katanya.

Mereka justru mengkhawatirkan putusan tersebut karena akan memperkuat keberlangsungan tindakan kesewenangan aparat militer kepada warga sipil dan keberlanjutan atas ketiadaan penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM di Papua tanpa ada upaya korektif yang efektif dari negara. Sejak awal, katanya, Kontras menengarai telah terjadi tindakan pelanggaran HAM berat pada peristiwa ini dan mendesak proses ini dibawa ke dalam ranah Pengadilan HAM.

"Bukti video menunjukkan terjadinya tindakan penyiksaan yang sistematik kepada Tunaliwor Kiwo karena dilakukan selama tiga hari berturut-turut dan diperkuat dengan komunikasi intensif para pelaku dengan aparat militer dari pos militer lainnya," katanya. Dalam pengadilan ini, korban juga tidak dihadirkan karena ketiadaan jaminan keamanan. Karena itu, Kontras meyakini bahwa peristiwa serupa masih sering terjadi di Papua, khususnya di Puncak Jaya, karena wilayah ini merupakan salah satu wilayah operasi militer dan sulit terjangkau dari pemantauan publik.

Oleh karena itu, Komnas HAM harus meninjau kembali penyelidikan yang telah dilakukan untuk memastikan rangkaian peristiwa pelanggaran HAM di Puncak Jaya. "Jika pemerintah benar-benar ingin menuntaskan persoalan Papua, maka tindakan kekerasan serupa ini harus dihentikan," katanya. Pemerintah harus memastikan agar dilakukan penyelidikan yang serius dengan menggunakan mekanisme HAM yang efektif dan menjamin ketidakberulangan terjadinya pelanggaran HAM serta memberikan keadilan dan pemulihan yang efektif bagi korban.

Pemerintah dan DPR, tambahnya, juga harus segera mengamandemen UU Peradilan Militer yang selama ini nyata tidak efektif serta membatasi ruang pelanggaran pidana untuk disempitkan pada hukuman disiplin dan etika semata.

Oknum TNI Aniaya Presenter TV

Rabu, 26 Januari 2011 - 00:10 wib
Ilustrasi Parkir (Foto: Koran Sindo)
JAKARTA - Tio Nugroho, presenter program olahraga di televisi swasta, dianiaya oknum TNI AD karena merasa kendaraannya dihalangi oleh korban. Selain menganiaya korban, pelaku berpangkat Mayor D juga diduga menganiaya istri korban, Felly Lohy. Menurut Tio, peristiwa di Jalan Matraman Raya, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Bermula saat kendarannya menghalangi kendaraan pelaku di kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD Matraman.

"Saya sudah minta maaf, kendaraan akan dipindahkan tetapi tetap dimaki," ungkap Tio, Selasa (25/1/2011). Perkataan kasar ini tidak diterima korban dan istrinya karena dilakukan di depan banyak orang. Pelaku kembali membentak dengan perkataan kasar dan menyuruh korban segera memindahkan mobilnya. Pelaku bahkan sampai memukul istri korban. "Setelah (keributan) itu tidak lama istri dipukul dan ditendang," terangnya.

Merasa tidak terima diperlakukan kasar, keduanya mengejar pelaku yang masuk ke kantor Dislitbang TNI AD Matraman. Kepala Seksi Humas Polsek Iptu Tukimo menjelaskan belum menerima laporan korban terkait kasus ini. "Sudah saya periksa berkasnya, namun tidak ada laporan yang bersangkutan," ungkapnya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Pelaut Wiryantoro menjelaskan pihaknya masih belum mengetahui kejadian ini. "Sedang saya cari ke petugas yang lain, karena kami sedang fokus pada rapim," ungkapnya saat dihubungi kemarin malam.

Meski demikian, pihaknya berjanji akan memeriksa duduk permasalahan kasus ini.
"Sudah saya cari tahu soal permasalahan ini ke petugas piket, tetapi belum ada yang mengerti. Sedang saya cari," lanjutnya. (Isfari Hikmat/Koran SI/lam)

KSAU Ajak KPK Awasi Pembelian Pesawat

Tuesday, 25 January 2011 15:14
SLEMAN- Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi proyek pengadaan pesawat yang sedang dilakukan instansinya. Ajakan ini merupakan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. “Malah bagus karena saat ini era keterbukaan. Kami tentu juga butuh petunjuk agar tak terjadi kesalahan,” ujar Imam. disela-sela rapat pimpinan TNI AU di Gedung Sabang Merauke Kompleks Akademi Angkatan Udara Jogjakarta, kemarin (25/1). Seperti diketahui, tahun 2011 ini TNI AU siap melakukan pengadaan sejumlah pesawat guna melengkapi kekurangan yang terjadi saat ini. Kucuran dana dari pemerintah akan dimaksimalka untuk pengadaan pesawat tempur berbagai jenis, baik pesawat tempur atau helikopter.

Menurut Imam, hingga tahun 2014 pemerintah menganggarkan hingga Rp 51 triliun untuk tiga angkatan bersenjata. TNI AU mendapat dana sekitar Rp 4 triliun pada tahun 2011. ”Dana inilah yang akan digunakan untuk melengkapi kekurangan sekaligus pemeliharaan pesawat,” paparnya. Imam menjelaskan pembelian pesawat awalnya mengandalkan anggaran kredit ekspor. Namun hal itu dikurangi dan diganti pendanaan dalam negeri.

Selama ini TNI AU selalu membeli pesawat dari luar negeri. Seperti produk Casa 212 dan Helikopter Puma. Selama ini stok di Indonesia tidak ada, sementara jika ada kerusakan maka pesawat grounded. Dan harus menunggu pesanan di luar negeri yang bisa makan waktu hingga lebih satu tahun. “Jika di Indonesia ada, dan cocok serta memenuhi kebutuhan, tentu kami akan gunakan produk dalam negeri,” katanya.Tahun 2011 ini, kata Imam, TNI AU kembali akan memanfaatkan pesawat produk Industri Pesawat Terbang Negara (IPTN) misalnya helikopter Couger.

Termasuk pesawat-pesawat latihan. Hanya saja untuk persenjataan dan amunisi masih harus impor dari luar negeri karena sangat rumit. “Persenjataan itu riskan dan harus dilakukan uji fungsi dan kelayakan. Indonesia belum bisa buat itu, jadi terpaksa beli keluar negeri,” ucapnya. Selain pembelian baru, TNI AU rencananya juga akan menerima hibah pesawat tempur jenis F-16 dari Amerika Serikat. “Rencanya ada 24 unit F-16 yang akan dihibahkan. Kami masih menunggu jawaban pihak Amerika Serikat. Ini memang permintaan kami sejak tahun 2009 ,” paparnya.

Selain dari Amerika Serikat, imbuh Imam, Indonesia juga akan mendapat hibah dari Australia sebanyak 8 unit pesawat Hercules. Ia mengungkapkan akan melakukan pembicaraan soal hibah dengan petinggi angkatan udara Australia pada 27 Januari mendatang. “Pihak Australia akan hadir di Indonesia,” kata perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang empat itu.

Kedelapan unit pesawat Hercules hibah dari Australia itu guna melengkapi armada milik TNI AU yang saat ini berjumlah 21 unit. Imam mengatakan jumlah pesawat pengangkut pasukan itu saat ini masih kurang, sedikitnya 9 unit. “Setidaknya butuh 30 pesawat Hercules. Dua unit untuk tangki, dua untuk VIP, dan sisanya mengangkut operasional pasukan sekitar 2 batalyon,” papar KSAU.

Mengingat dalam waktu dekat akan mendapat hibah 8 unit dari Australia, maka TNI AU hanya butuh 1 unit lagi pesawat Hercules. Lebih lanjut Marsekal Imam Sufaat , kebutuhan pesawat di Indonesia terbilang masih cukup besar untuk pertahanan negara. ”Jumlah pesawat yang dimiliki TNI belum ideal untuk pertahanan Negara,” tandasnya. (yog)

TNI Belum Bisa Menganalisa Crop Cyrcle di Sleman

Tribunnews.com - Selasa, 25 Januari 2011 17:04 WIB
Laporan Wartawan Tribun Jogja Iwan Al Khasni
TRIBUNNEWS.COM, YOGYA --- Komandan Resort Militer (Korem) O72 Kolonel Infanteri, Sumedy menegaskan, pihaknya belum memiliki kemampuan untuk menganalisa fenomena crop cyrcle di areal persawahan kawasan Berbah, Sleman. "Kami belum punya kemampuan ke arah sana," tegas Sumedy, Selasa (25/1/2011), siang. Dia datang ke lokasi kejadian beserta beberapa perwira Korem dan mencoba menggunakan fenomena itu.

Dari analisanya, TNI menyakini, bila tingkat kerumitan pola garis sangat tinggi. Padi juga jatuh secara terautur searah jarum jam dengan posisi jatuh secara tidak sempurna. "Padi tidak semuanya jatuh ke tanah, miring dengan derajat tertentu," jelasnya.

Artinya, lanjut Sumedy, kemungkinan dibuat manusia sangat kecil. Apalagi, di lokasi kejadian diketahui tidak ditemukan jejak kaki manusia atau bekas alat tertentu. "Bila dibuat manusia tentu meninggalkan jejak," ujarnya. Sumedy beserta jajaran mencoba menganalisis melihat dari sudut yang jauh dengan menaiki bukit yang berada disekitar lokasi. "Kami hanya melihat pola empat penompang di tiap sudut pola geometri," terangnya.

Apakah dengan begitu, TNI meyakini crop cyrcle itu bekas pesawat UFO yang mendarat di kawasan itu? Dengan tegas, dia tidak bisa memastikan. "Ilmuwan belum ada yang berhasil menemukan kebenaran soal fenomena UFO," imbuhnya.

Pembunuh Pratu Yudha Residivis

Rabu, 26 Januari 2011
Pernah Melakukan Aksi Serupa di Cileunyi
RANCAEKEK,(GM)-
Fir alias Kikuk (30), yang diduga kuat pelaku utama pembunuhan Pratu Yudha, anggota TNI dari Pusdikif Cipatat, di Perumahan Bumi Rancaekek Kencana, Jln. Dahlia Raya RT 07/RW 11, Desa Rancaekek Wetan, Kec. Rancakek, Kab. Bandung, Jumat (21/1), ternyata seorang residivis.
Informasi yang berhasil diperoleh "GM", Fir yang juga mantan anggota salah satu geng motor ini, tiga tahun lalu pernah diproses di Polsek Cileunyi. "Kasusnya sama, Fir telah melakukan aksi pembunuhan. Belum diketahui berapa lama hukuman yang dijatuhkan kepada Fir oleh Pengadilan Bale Bandung. Yang pasti, Fir diproses di Polsek Cileunyi," kata seorang petugas penyidik di jajaran Polres Bandung kepada "GM".

Diberitakan "GM" sebelumnya, Pratu Yudha ditemukan tewas di jurang dengan kedalaman sekitar 30 meter, di kawasan perkebunan jati Desa Margaluyu, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat (KBB), Sabtu (22/1) pukul 22.00 WIB. Sebelum ditemukan tewas, diduga korban dibunuh Fir di sebuah kamar di Perumahan Bumi Rancaekek Kencana, Jln. Dahlia Raya No. 7 RT 07/RW 11 Desa Rancaekek Wetan, Kec. Rancakek, Kab. Bandung, Jumat (21/1).

Sementara itu, sejumlah petugas gabungan Polres Bandung dan Polsek Rancaekek kini masih terus memburu Fir ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Selain berusaha terus melacak keberadaan Fir, petugas pun memeriksa 8 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Kapolres Bandung, AKBP Hendro Pandowo kepada "GM" di salah satu rumah makan di Jalan Raya Bandung-Garut, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Selasa (25/1), membenarkan Fir saat ini masih terus diburu petugas yang telah disebar ke sejumlah daerah di Jawa Barat.

Hendro yang didampingi Komandan Kodim 0609, Letol CZI Arnold A.P. Ritiauw dan Kapolsek Rancaekek, AKP Nur Mahfudz, mengatakan, guna menciduk Fir, dilibatkan petugas gabungan Polres Bandung dan Polsek Rancaekek. "Anggota kita masih disebar di lapangan untuk mengejar Fir, pelaku utama pembunuhan. Bukan hanya di wilayah Kab. Bandung, sejumlah daerah di antaranya Cianjur, Sukabumi hingga Cilegon kita lacak," kata Hendro.

Delapan saksi
Menurut Hendro, hasil penyelidikan sementara, pelaku utama pembunuhan tersebut masih mengarah pada Fir. Meski demikian jajarannya terus mengembangkan kasus ini hingga tuntas. "Hasil pemeriksaan dari sejumlah saksi, pelaku yang diduga melakukan pembunuhan ini adalah Fir. Kami telah memeriksa 8 orang saksi," tandasnya. Aksi pembunuhan terhadap anggota TNI tersebut sempat mengagetkan warga Desa Haurpugur, Kec. Rancaekek. Pihak Desa Haurpugur mendapat laporan dari warga ada sepeda motor Honda Revo yang dibiarkan dalam kondisi dikunci selama tiga hari di salah satu tempat di Desa Haurpugur.

"Warga tidak mengetahui kalau kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik anggota TNI yang jadi korban pembunuhan. Kendaraan yang dibiarkan di dekat jembatan Kp. Bojonggempol itu benar milik korban," kata Kepala Desa Haurpugur, Ade Sansan saat dikonfirmasi "GM" di ruang kerjanya. Saat ini, kata Ade, motor milik korban telah diamankan di Polres Bandung. "Terus terang saja, tidak ada seorang pun penduduk yang mengetahui orang yang meninggalkan motor milik korban tersebut. Yang pasti, setang motor dalam keadaan terkunci," kata Ade.

Arsip Blog