Sabtu, 30 April 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 30 APRIL 2011

  1. Pangdam Udayana Minta Masyarakat tidak Beri Tempat...
  2. 2 Oknum TNI Terlibat Komplotan Pencuri Avanza
  3. KSAD: Lawan NII dengan Soft Power
  4. Jenderal Toisutta: Ideologi NII Harus Dilawan
  5. KSAD Bantah TNI-AD Bekingi Usaha Tambang Kebumen
  6. Mendiknas-Kasad Kerjasama Tangani Radikalisme
  7. TNI diajak perluas pendidikan usia dini
  8. Panji Gumilang Klaim Dekat dengan TNI dan Intelije...
  9. MPR: TNI dan Polri harus Klarifikasi Soal NII
  10. Nekat, Puluhan Mahasiswa Serang Kost Anggota TNI
  11. Denpom amankan oknum Brimob

Pangdam Udayana Minta Masyarakat tidak Beri Tempat Radikalisme

Jumat, 29 April 2011 20:32 WIB
TABANAN—MI.COM: Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Rachmat Budiyanto meminta seluruh komponen masyarakat tidak memberi tempat pada bibit penyebaran faham radikalisme di dalam lingkungannya.

"Kita lihat belakangan ini radikalisme itu melahirkan aksi-aksi ekstrem yang menjurus dan sudah menjadi aksi teror. Jaringannya mengubah bentuk dan cara, mulai dari perekrutan hingga cara aksinya," ujar Pangdam kepada di Tabanan, Bali, Jumat (29/4).

Menurutnya, faham itu berada di tengah masyarakat. Oleh karena itu semua pihak harus lebih peka dan jangan membiarkan hal ini terjadi.

Di dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011 di Jakarta pada Kamis (28/4) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan semua komponen masyarakat agar menghentikan segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara, Pancasila, UUD 1945, dan filosofi sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Ancaman kepada empat pilar negara itu, kata Presiden, tidak bisa dianggap sepele. Apalagi jika ancaman itu mengambil rupa dalam bungkusan paham keagamaan dan ideologi yang dapat menggugah sebagian anggota masyarakat untuk menjadi pengikut.

"Ada gerakan radilakisme yang bermotifkan agama dan ideologi," kata Yudhoyono di depan peserta musyawarah nasional itu.

Sebagai salah satu langkah penerjemahan perintah Kepala Negara itu, Budiyanto yang memiliki wilayah tanggung jawab keamanan nasional di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, menyatakan kepekaan terhadap setiap dinamika dan penyikapan terhadap ajaran agama yang baik dan benar bisa menjadi panduan. (Ant/OL-01)

2 Oknum TNI Terlibat Komplotan Pencuri Avanza

Mereka oknum TNI aktif. Tak semua mobil digasak, mereka hanya mengincar mobil Avanza.
Jum'at, 29 April 2011, 22:23 WIB
Elin Yunita Kristanti, Sandy Adam Mahaputra
VIVAnews - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membekuk kawanan pencuri spesialis mobil Avanza. Dari 11 pelaku yang ditangkap, dua di antaranya adalah prajurit TNI yang masih aktif bertugas.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Heri Rudolf Nahak, mengatakan, para pelaku merupakan jaringan Indramayu Semua ada sebelas tersangka. "Dua adalah oknum tentara yakni Sertu H dan Praka ER," imbuh dia, Jumat, 29 April 2011.

Menurut Herry, kedua oknum prajurit ini berperan menerima kendaraan hasil kejahatan dan menyiapkan surat kendaraan palsu. Salah satunya pernah ditangkap Nopember 2010 lalu di Bekasi dalam kasus yang sama. "Saat ini keduanya sudah diserahkan ke kesatuannya masing-masing (POM)," ungkapnya.

Modus operandi komplotan ini yakni menggasak mobil yang diparkir di depan rumah. Kemudian, pelaku merusak kabel alarm serta kunci mobil menggunakan kunci letter T.

Usai menggasak, mobil curian itu kemudian diserahkan ke penadah dan dijual ke orang yang memesannya di daerah Bandung dan Cirebon. Hebatnya, mobil hasil kejahatan yang dijual juga dilengkapi dengan surat-surat kendaraan palsu yang dibuat oleh pelaku.

Dari para pelaku, polisi menyita 13 mobil lengkap dengan surat kendaraan bodong. Kebanyakan Avanza dan Innova. "Satu unit Avanza laku dijual Rp30 juta sedangkan Innova dijual Rp46 juta lengkap dengan surat kendaraannya," ujar Herry mengakhiri perbincangan.

Selain menyediakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu sebagai pelengkap mobil cuirian, STNK palsu yang dibuat komplotan ini juga dijual umum. Harganya Rp2 juta per lembar. STNK tanpa hologram itu dibuat di markas mereka di Utan Kayu, Jakarta Timur.

KSAD: Lawan NII dengan Soft Power

Jumat, 29 April 2011 16:46 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Negara Islam Indonesia (NII) harus dilawan dengan soft power. Demikian kata Kepala Staf TNI AD, Jenderal George Toisutta, seusai menandatangani nota kesepahaman kerjasama antara TNI dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada Rakornis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-86 di Kemdiknas, Jakarta, Jumat (29/4).

''Semua itu harus dilawan dengan pendidikan, tidak ada kekerasan. Bila setiap orang berpendidikan, berkecukupan dalam hidup dan bekerja bagus, maka untuk berfikir yang aneh itu tidak akan muncul,'' katanya. ''Mereka melakukan aneh-aneh karena frustrasi.''

NII merupakan sejarah gelap dari bangsa, satu ideologi yang harus dilawan. Salah satunya adalah dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pembentukan karakter, kecintaan terhadap bangsanya, dan rasa hormat terhadap orangtuanya. Semua itu kini sudah hilang dan dilupakan oleh anak-anak sekarang.

Oleh karena itu, pemerintah mulai mencanangkan dari sekarang kepada anak-anak di PAUD. "Bukan berarti yg dewasa tidak. Dengan adanya PAUD, kita lawan NII dengan soft power. Kalau di daerah, dandim mendukung penuh kebijakan bupati selama tetap dalam rambu. Karena, bupati tak akan mengambil kebijakan tanpa koordinasi," tambahnya.
Redaktur: Didi Purwadi

Jenderal Toisutta: Ideologi NII Harus Dilawan

Jum'at, 29 April 2011 | 10:39 WIB
George Toisutta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, ideologi Negara Islam Indonesia (NII) harus dilawan. "NII itu sejarah gelap dari bangsa, tidak bisa dibiarkan," ujar Toisutta usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, Jumat 29 April 2011. Untuk melawan paham NII, kata Toisutta, bukanlah dengan cara kekerasan, melainkan dengan soft-power. Salah satunya, menggunakan pendidikan melalui pembangunan karakter.

Dengan pembangunan karakter itu, kata Toisutta, diharapkan dapat mencegah anak-anak melakukan hal-hal yang menyimpang dan tidak baik. "Dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dibangun karakternya, kecintaan terhadap bangsa, rasa hormat terhadap orang tua, itu yang sudah hilang sekarang," katanya.

Keterlibatan semua komponen masyarakat untuk melawan radikalisme dan ideologi NII menjadi sangat penting. Ia menambahkan, setiap bupati dan juga Komandan Komando Distrik Militer (dandim) di daerah-daerah juga dapat turut mencegah tindakan radikalisasi. "Dandim mendukung penuh kebijakan bupati selama tetap dalam rambu," ujarnya.

KSAD Bantah TNI-AD Bekingi Usaha Tambang Kebumen

Jumat, 29 April 2011 18:42 WIB

JAKARTA--MICOM: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta menegaskan, prajuritnya tidak ada yang menjadi beking usaha tambang pasir besi di kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Emang itu Angkatan Darat. Kalau iya seperti itu, mobil dinas TNI Angkatan Darat sudah ganti semua," katanya di Jakarta, Jumat (29/4).

Konflik warga di kawasan Urut Sewu dengan TNI AD sebenarnya sudah dimulai sejak 1982. Rezim militer Orde Baru ketika itu, meminta warga membebaskan lahan pertaniannya seluas dua hektare untuk didirikan kantor Dislitbang TNI AD, yang posisinya berada di sisi timur pintu masuk Pantai Bocor.

Dalam perjalanannya, TNI AD malah memperluas klaim area latihannya mulai 250 meter dari bibir pantai menjadi 750 meter dari bibir pantai. Panjang area latihan itu pun sangat panjang, dari Sungai Wawar sampai Luk Ulo sepanjang 22,5 kilometer. Total area mencapai 1.050 hektare.

Dalam rilisnya, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyebutkan, selain polemik areal pelatihan tersebut yang ditolak warga, ternyata tanah yang luas tersebut menyimpan pasir besi berkualitas sangat bagus.

Maka tidak aneh, sepanjang pesisir pantai selatan Kabupaten Kebumen memang dijadikan sebagai kawasan penambangan pasir besi. Sumber pasir besi itu berada di 15 desa dan berada di tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Mirit, Ambal, dan Buluspesantren. (Ant/OL-8)

Mendiknas-Kasad Kerjasama Tangani Radikalisme

Jumat, 29 April 2011 10:09 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Staf Angkatan Darat sepakat bekerja sama menanamkan rasa nasionalisme dan cinta Tanah Air untuk menangkal paham radikal sejak usia dini. Kesepakatan kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keaksaraan yang ditandatangani Mendiknas Muhammad Nuh dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta di Jakarta, Jumat.

Mendiknas Muhammad Nuh mengatakan, dalam kerja sama itu Kemendiknas dan TNI Angkatan Darat bersama-sama memberikan pengasuhan, pembimbingan hingga membantu pengembangan potensi dalam berbagai bidang kepada anak usia dini. "Inti dari pengasuhan, pembimbingan dan pengembangan potensi itu untuk membentuk karakter bangsa sejak usia dini," katanya.

Pembentukan karakter bangsa itu, dilakukan antara lain dengan memperkenalkan bendera negara Merah Putih, lagu-lagu perjuangan dan lainnya. "Semua itu untuk menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, pembentukan karakter bangsa. Dan kerja sama ini tidak semata dilakukan dalam rangkaian TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-86 tetapi akan terus berlanjut," kata Mendiknas.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta, mengatakan, dengan pendidikan bela negara, cinta Tanah Air sejak usia dini maka bangsa dan negara ini akan memiliki ketahanan terhadap ancaman paham-paham dan ideologi radikal.

TNI diajak perluas pendidikan usia dini

Oleh Hilda Sabri Sulistyo
Published On: 29 April 2011
JAKARTA: Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menggandeng TNI Angkatan Darat untuk memperluas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan keaksaraan. "Sasaran program terutama di daerah tertinggal terpencil, terisolir, dan perbatasan," kata Mendiknas M. Nuh pada Rakornis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-86 di Kemdiknas, hari ini.

Kemendiknas dan TNI AD telah menandatangani kesepahaman kerja sama yang ditandatangani Mendiknas M.Nuh dan KSAD Jenderal George Toisutta. Menurut Nuh, kehadiran TNI AD dalam kerja sama ini bukan sekedar mengajar membaca dan menulis, tetapi untuk membangun karakter cinta tanah air. "Ini yang perlu kita tekankan betul. Mulai dikenalkan Bendera Merah Putih dan lagu-lagu perjuangan, tentu keaksaraan pun juga demikian," katanya.

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) akan dilaksanakan di 61 kabupaten/kota, 71 kecamatan, dan 112 desa di seluruh Indonesia. Kegiatan berlangsung selama 21 hari mulai 1-21 Juni 2011 mengerahkan 61 satuan setingkat kompi (SSK). Setiap SSK terdiri atas 150 orang. George, selaku penanggungjawab operasional TMMD, menyampaikan, kegiatan difokuskan pada tiga daerah perbatasan, yakni Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua masing-masing 1 SSK.

Sebanyak 58 SSK lainnya disebar ke seluruh wilayah Indonesia. "Daerah terpencil rawan dari sisi sumber daya manusianya. Selain itu, sekolah dan tenaga pengajarnya juga terbatas," katanya. Pada TMMD ke-86 ini kegiatan fisik meliputi rehabilitasi sarana prasarana wilayah pedesaan baik infrastruktur, fasilitas umum, dan sosial. Adapun kegiatan nonfisik meliputi meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran bela negara, penegakan hukum, disiplin nasional, dan pengetahuan lainnya.

TMMD sebelumnya dikenal dengan nama TNI ABRI Masuk Desa (AMD) merupakan salah satu wujud Operasi Bhakti TNI. Program yang dimulai sejak 1980 ini dilaksanakan secara lintas sektoral antara TNI dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah. TMMD dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan khususnya daerah tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan, serta daerah lain yang terkena bencana. (ra)

Panji Gumilang Klaim Dekat dengan TNI dan Intelijen

Jum'at, 29 April 2011 | 22:58 WIB
Panji Gumilang. TEMPO/Arnold Simanjuntak
TEMPO Interaktif, INDRAMAYU -- Pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun, Syaykh Abdul Salam Panji Gumilang mengaku punya hubungan dekat dengan sejumlah Jenderal TNI dan Intelijen. Karenanya, ia mengaku heran dan aneh jika masih dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia (NII). " Ya kalau bangsa dengan militernya terus kenapa? " kata Panji Gumilang kepada Tempo, Jumat 29 April 2011. "Lha kan wajar-wajar saja. Merekalah yang mempertahankan kedaulatan negara ini secara fisik dan non-fisik."

Sebagai bukti kedekatan, Panji lalu menyebutkan mantan Kepala BIN Hendropriyono yang kerap berkunjung ke pesantrennya. Selain Hendro, ada juga mantan jenderal lainnya, diantaranya Wiranto. " Keduanya sering ke sini." ujarnya. " Saya itu dekat dengan Pak Hendro dan Pak Wiranto karena sering ke sini," Atas alasan itu pula, kata Panji, dirinya menyebut tidak ada lagi NII di lingkungan Ma'had Al Zaytun. Yang ada di Zaytun, adalah Yayasan Pesantren Indonesia yang merupakan pusat pendidikan, pengembangan budaya, toleransi dan perdamaian. " NII sudah tidak ada sejak 1962 yaitu saat Kartosuwiryo ditangkap" ujarnya. " Rasanya aneh kalau wartawan masih bertanya soal NII kepada saya".

Penegasan itu disampaikan lagi oleh Panji di depan para santrinya. " Di sini tidak ada NII, yang ada hanya negara kesatuan Republik Indonesia," kata Panji di depan 4 ribu santrinya dan pengurus Al Zaytun. Panji juga mengulang pertanyaan wartawan soal sumber dana pembangunan Ma'had Al Zaytun. "Dananya banyak sumbangan dari umat, masa orang nyumbang kita tolak. Berarti kita sombong ya anak-anakku?" tanyanya. Pernyataan ini disambut tepuk tangan seluruh santri yang menghadiri sholat Jumat baik santri maupun santriwati.

Panji pun beranggapan jika pembangunan pesantren yang dipimpinnya sangatlah kecil. "Ada pembangunan kandang ayam di daerah Subang yang lebih besar dari Al Zaytun tidak dipersoalkan. Aneh," katanya.

Panji pun kembali menegaskan jika Ma'had Al Zaytun tidak tertutup seperti sangkaan orang selama ini. "Kalau tertutup ya santrinya ga bisa kemana-mana," katanya. Terlebih pada 2007 lalu YPI sudah membangun Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) dimana tempat belajarnya anak-anak dari masyarakat sekitar Ma'had Al Zaytun. "Bahkan ada yang bayar dengan rumput, pisang, singkong, kita terima. Jadi tertutup darimana?" tanyanya.

MPR: TNI dan Polri harus Klarifikasi Soal NII

Polkam / Jumat, 29 April 2011 14:06 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaefuddin menyatakan, Negara Islam Indonesia (NII) saat ini berbeda jauh dengan apa yang dibentuk pendirinya, Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. NII kini dimanfaatkan untuk hal yang bersifat material, bahkan menyimpang dari ajaran Islam.

"Ekstrem sekali, mengkafirkan orangtua, bunuh diri. Ajaran-ajarannya sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam," kata Lukman di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (29/4).

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ini khawatir dengan aksi NII. Ia meminta intelijen harus mengungkap dengan tuntas jaringan kelompok radikal itu. Jika tidak, masyarakat akan mengira NII merupakan bagian dari rekayasa penguasa atau intelijen.

"Sekarang mulai muncul diskursus atau wacana seperti itu. Ini sangat tidak sehat dalam sistem ketatanegaraan saat ada kelompok ajaran yang terang-terangan masuk katagori makar tapi didiamkan," kata Lukman.

Lukman meminta TNI dan Polri mengklarifikasi masalah NII karena sudah mengganggu ketertiban masyarakat dan kedaulatan negara. TNI tidak boleh tinggal diam. Mereka harus tegas. "Kalau dulu NII sangat ideologis, betul-betul memperjuangkn ideologi negara itu syariah Islam," kata Lukman.(Andhini)

Nekat, Puluhan Mahasiswa Serang Kost Anggota TNI

Jum'at, 29 April 2011 09:41 wib

MAKASSAR- Sebuah rumah kost di Jalan Biring Romang, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pagi tadi diserang puluhan mahasiswa.

Menggunakan batu dan botol bekas minuman keras, serta balok kayu, rumah yang dihuni beberapa anggota TNI dan Polri itu hancur berantakan. Belum diketahui pasti motif penyerangan tersebut, namun kuat dugaan kejadian ini dipicu dari pesta miras yang kerap berlangsung di sekitar lokasi.

Pihak Kepolisian dari Polsekta Tamalanrea sejauh ini belum mengamankan satu pun pelaku penyerangan. Suparman, salah seorang penghuni kamar kost, Jumat (29/4/2011) mengatakan penyerangan itu berlangsung singkat. Puluhan pemuda melakukan pengrusakan dengan cara melempari kaca jendela dengan batu, balok kayu, dan botol bekas miras.

Beberapa kamar penghuni kost tak luput dari sasaran amukan para pelaku, termasuk kamar milik anggota TNI dan Polri. Akibat penyerangan ini, ditaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah.
(Slamet Basirun/SUN TV/ton)

Denpom amankan oknum Brimob

Friday, 29 April 2011 20:13
ABDULLAH LATHIF MANJORANG
WASPADA ONLINE. BERASTAGI - Personil sub Detasemen PM -I/2-1 mengamankan truk nomor polisi L 9372 UN bermuatan 12 ribu liter minyak tanah (minah) yang diduga ilegal, tadi sore. Minah tersebut dibawa dari Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dan kini diparkirkan di depan markas institusi itu Jalan Jamin Ginting Berastagi.

Sub Detasemen PM-I/2-1 juga mengamankan seorang oknum personil Brimob Polda NAD berinisial Briptu RJP yang ikut terlibat membekingi truk yang dikendarai agar dapat melintas dengan leluasa dari Aceh menuju Kabanjahe dan Berastagi. Informasi yang berhasil dihimpun, minyak tanah itu direncanakan akan dipasarkan ke Kabupaten Karo dan ditampung salah seorang oknum perwira Polres Tanah Karo berinisial AKP GS.

Ditahannya truk ini berawal saat personil Yonif 125/Simbisa Kabanjahe menerima informasi adanya minyak tanah yang pemasarannya masuk ke Kabupaten Karo yang seharusnya penyaluran itu ke Takengon Provinsi Aceh. Truk tersebut melintas di Jalan lintas Kabanjahe-Dairi tepatnya di Desa Tiga Panah menuju ke Berastagi.

Saat akan ditangkap oleh Yonif 12/Simbisa Kabanjahe, pengemudi truk itu melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Berastagi sehingga aksi kejar-kejaran terjadi. Takut buruannya lolos, personil Yonif 125/Simbisa Kabanjahe menghubungi pihak Sub Detasemen-I/2-1 yang bermarkas di Jalan Jamin Ginting Berastagi.

Lantas petugas Sub Detasemen-I/2-1 melakukan razia setiap truk yang dicurigai termasuk yang diinformasikan dan berhasil menangkap truk tersebut di Desa Rakyat Jalan Jamin Ginting Kecamatan Berastagi. Sementara supir dan kernet serta oknum Brimob langsung diperiksa oleh personil Sub Detasemen-I/2-1.

Saat dikonfirmasi, Dansub Denpom I/2, Kapten CPM Mugiman, membenarkan pihaknya telah menahan satu unit mobil beserta supir dan kernetnya. Saat coba diminta keterangan lebih jauh, ia meminta waktu setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

“Kepada teman-teman sabar dulu ya, nanti setelah selesai pemeriksaan baru konfirmasi,” ujarnya. Oknum GS sendiri terlihat mendatangi markas Detasemen-I/2-1 dan sempat bertemu dengan wartawan sembari meminta kepada supaya hal itu jangan diberitakan. Sejumlah wartawan langsung menolak sambil mengangkat tangan sebelum ia langsung meninggalkan markas Detasemen-I/2-1.

Sementara, Kanit Opsnal Polres Tanah Karo, Ipda Oscar S dan sejumlah personil reserse Polres Karo tiga kali bolak-balik ke markas Detasemen-I/2-1. Bahkan, Oscar tampak beberapa kali memasuki ruangan pemeriksaan di institusi itu. “Saya bukan mencampuri. Tapi, karena dugaan tindak pidana yang berwewenang kan polisi. Sementara yang kita lihat pelakunya bukan TNI,” katanya saat ditanya mengenai kehadirannya di Markas Denpom tersebut.

Selanjutnya, Oscar mengatakan bahwa kedatangannya ke Detasemen-I/2-1 ingin mengajak makan Dansub Denpom untuk makan. “Beliau kan sahabat saya, jadi kan wajar saya ajak makan atau karaoke,” katanya menambahkan.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, GS membantah bahwa terkait dengan penangkapan truk bermuatan minah tersebut. “Saya bukan pemilik truk berikut isinya,” ujarnya singkat melalui telepon selulernya.
Editor: PRAWIRA SETIABUDI

Jumat, 29 April 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 29 APRIL 2011

  1. Mantap! TNI Kalahkan Tentara Malaysia di Lebanon
  2. Lagi, Anggota TNI Letuskan Tembakan
  3. TNI Siagakan Pertahanan Udara
  4. Kepala BIN Bantah NII Dibekingi Oknum TNI
  5. TNI Disarankan Melakukan Konversi Pertahanan
  6. Lokasi Latihan TNI Bakal Dipindah ke Luar Jawa
  7. Polwan Palsu Menipu Anggota TNI AD
  8. Intelijen Kesulitan Mengendus Terorisme
  9. Motif Gerakan NII bukan hanya Faktor Ideologis Sem...

Mantap! TNI Kalahkan Tentara Malaysia di Lebanon

Kamis, 28 April 2011 | 12:42 WIB
INILAH.COM, Surabaya - Tim Kontingen Garuda (Konga) atau Indonesia Battalion (Indobatt) menaklukkan tim Malaysia dalam kejuaraan olahraga antarkontingen se-UNIFIL yang digelar di Batalyon Nepal UN POSN 8-30, Meiss Al Jabal, Lebanon Selatan.

Perwira Penerangan (Papen) INDOBATT Mayor Pasukan Banu Kusworo melalui surat elektronik dari Lebanon, Kamis, melaporkan tim Garuda dalam pertandingan voli pada Selasa (26/4) itu menurunkan dua tim. Kedua tim Garuda adalah Tim Indonesia 1 yang merupakan gabungan dari Satgas Force Protecting Company (FPC) dengan Satgas Force Head Quarter Support Unit (FHQSU), lalu Tim Indonesia 2 yang merupakan gabungan antara Satgas Yonmek Konga XXIII-E/UNIFIL (INDOBATT) dan Satgas Seceast Military Police Unit (SEMPU).

Menurut koordinator tim bola voli, Kasiops Satgas Mayor Inf. Hendriawan Senjaya, kejuaraan Bola Voli antar-Kontingen se-UNIFIL itu diikuti sembilan tim dari tujuh kontingen di jajaran UNIFIL, yaitu Indonesia 1, Indonesia 2, Ghana, Nepal, Srilanka, Kamboja, Turki, Malaysia Batalyon (Malbatt), dan Malaysia Company (Malcoy). "Pertandingan berlangsung selama empat hari mulai tanggal 26 hingga 29 April," katanya, didampingi wakil koordinator Kapten Mar Eko Budi Prasetyo dan Lettu Pnb Ageng Wahyudi.

Ia menjelaskan pertandingan menggunakan sistem pool yang terbagi dalam tiga pool dan setiap poll terdiri dari tiga tim. Tim Indonesia berada pada pool yang berbeda yaitu Indonesia 1 di pool 1 dan Indonesia 2 berada di pool 2. Pada hari pertama digelar empat pertandingan sekaligus yaitu antara Indonesia 1 melawan Ghana, Indonesia 2 melawan Malbatt, Ghana melawan Srilanka, Indonesia 1 melawan Srilanka, dan Indonesia 2 melawan Kamboja.

Tim Indonesia 1 berhasil mengalahkan lawan-lawannya yaitu Ghana dan Srilanka, sedangkan Tim Indonesia 2 juga berhasil mengalahkan lawan-lawannya yaitu Malaysia dan Kamboja dengan skor telak 2-0.
"Dengan hasil dua kemenangan itu, kedua Tim Indonesia maju ke babak semifinal pada 28 April. Indonesia 2 akan menghadapi runner up pool 2 yaitu Ghana, sedangkan Indonesia 1 akan bertemu dengan pemenang antara Nepal dan Turki," katanya. [ant/mah]

Lagi, Anggota TNI Letuskan Tembakan

Kamis, 28 April 2011 | 15:51 WIB.

TEMPO Interaktif, Jayapura - Seorang oknum TNI di Jayapura, Papua, kembali berulah dengan menembak warga di jalan Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Jayapura, Kamis, 28 April 2011. Insiden yang terjadi sekitar pukul 11.30 WIT itu nyaris merenggut nyawa Yerry B. Mak. “Saat itu saya dipanggil, terus dia menembak dengan senjata laras panjang, untung tembaknya ke atas, dia juga membawa pistol,” kata Yerry saat diinterograsi kepolisian Sektor Abepura, siang tadi. Yerry yang tidak mengetahui alasan penembakan itu, langsung panik. Ia tidak sempat melawan dan hanya menuruti perintah pelaku. “Dia bilang dia dari Korem, terus dia menodongkan senjata ke saya sampai saya terjatuh,” ujarnya.

Seorang saksi bernama Lito Tokoro membenarkan insiden itu. “Pelaku membawa senjata dan pistol, dia turun dari mobil dan tanpa berbicara langsung menembak, ada sekitar tiga kali tembakan,” tuturnya. Kapolsek Abepura, AKP Arie Sirait mengatakan telah memeriksa korban dan saksi yang melihat kejadian. “Ini masih akan didalami lagi,” katanya.

Sementara itu, pelaku yang belum diketahui identitasnya itu diduga adalah anggota Korem 172/PWY. “Sudah ada perintah dari Kasdam untuk mengusut tuntas kasus ini, jika benar anggota kami bersalah, maka akan dikenakan sanksi yang setimpal,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Ali Hamdan Bogra. Ia menambahkan, pihaknya tak akan melindungi anggotanya yang melanggar aturan. “Kami tidak akan membiarkan kasus ini berlarut, tunggu saja info selanjutnya dari saya.”

Kepolisian telah mendapatkan barang bukti berupa sebuah proyektil di Tempat Kejadian Perkara. Senjata yang digunakan pelaku diduga adalah M16 dan sebuah pistol. “Kita belum tahu motif penembakan itu, pelaku masih dicari sampai saat ini,” pungkas Bogra.

JERRY OMONA

TNI Siagakan Pertahanan Udara

Jumat, 29 April 2011 03:43 WIB
JAKARTA--MICOM: TNI meningkatkan kesiapsiagaan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk mendukung pengamananpenyelenggaraan KTT ke-18 ASEAN 2011 di Jakarta, 4-8 Mei. Kohanudnas beserta perkuatannya akan tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Udara (Satgaspamwilud) dengan Panglima Kohanudnas sebagai Komandan Satgaspamwilud. Kesiapsiagaan itu ditinjau langsung Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI.

Suryo Prabowo selaku Ketua Koordinator Bidang Pengamanan/ Komandan Komando Operasi Pengamanan (Koopspam) TNI KTT ke-18 ASEAN, di Markas Kohanudnas, Kamis (28/4). "Satgaspamwilud dalam pelaksanaannya akan menyiagakan pesawat tempur sergap dan helikopter serta satuan radar untuk mendeteksi seawal mungkin kemungkinan ancaman dan gangguan di wilayah udara nasional selama pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN," kata Letjen Suryo.

Dalam peninjauan itu, Kasum TNI meninjau Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas) untuk melihat langsung kegiatan pemantauan wilayah udara nasional melalui peralatan canggih yang ada di Popunas. Kasum TNI mendapat penjelasan secara detail mengenai fungsi, tugas dan tanggung jawab Kohanudnas dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Kasum TNI mengadakan komunikasi secara langsung dengan para panglima empat Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional yang memantau wilayah udara nasional. Selesai peninjauan dan dialogi di Popunas, Kasum TNI menyaksikan demo peralatan CMOV (Communication and Monitoring Observation Vehicle) and COMOB (Communication Mobile) dan Jammer Mobile yang dimiliki Kohanudnas.

Kohanudnas merupakan kesatuan pertama di jajaran TNI AU yang memiliki peralatan CMOV/COMOB. CMOV/COMOB berfungsi sebagai komando pengendali utama Pangkohanudnas dalam setiap operasi dan latihan yang dilaksanakan Kohanudnas. Dalam operasionalnya peralatan tersebut berfungsi sebagai alat memonitor data radar dan komunikasi dengan pesawat dalam latihan, selain itu peralatan ini juga dilengkapi dengan sarana interconnect yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara Kohanudnas dengan satuan jajaran.

Seusai kunjungannya, Kasum TNI menginstruksikan agar tugas pengamanan KTT ke-18 ASEAN khususnya sektor pertahanan udara dapat dilakukan sebaik-baiknya. "Biasakan untuk melakukan segala sesuatu dengan sebenar-benarnya, dan sebaik-baiknya, bukan membenarkan segala sesuatu yang biasa," kata Suryo Prabowo. (Ant/OL-2)

Kepala BIN Bantah NII Dibekingi Oknum TNI

K. Yudha Wirakusuma - Okezone
Kamis, 28 April 2011 10:48 wib
Bendera NII (Ist)
JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jendral Pol Purnawirawan Sutanto membantah tudingan miring bahwa ada oknum TNI yang membekingi pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, yang diduga sebagai pusat Negara Islam Indonesia (NII).

“Tidak ada gitu-gitu,” ujarnya sebelum acara acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011 di Auditorium Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Sutanto menegaskan bekingan aparat TNI pada satu organisasi tertentu merupakan praktik masa lalu yang telah hilang seiring reformasi di Indonesia. “Jangan berpikiran pada masa-masa lalu, ini sudah reformasi. Tidak ada seperti itu. Sekarang transparan, masyarakat bisa tahu apa yang kita lakukan,” katanya seraya meminta semua pihak menghentikan wacana-wacana demikian.

Mantan Kapolri tersebut menambahkan, isu NII saat ini tidak akan dijadikan alasan untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Intelijen yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR. Sebab RUU tersebut lebih banyak mengatur mengenai pengumpulan informasi sementara kegiatan NII terindikasi melanggar hukum yang penindakannya juga dilakukan sesuai hukum. “Ini tidak ada kaitannya. RUU intelijen adalah suatu undang-undang yang diperlukan dalam rangka mengumpulkan informasi supaya bisa efektif,” ujarnya.

TNI Disarankan Melakukan Konversi Pertahanan

Kamis, 28 April 2011 | 11:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi operasi militer saat kondisi damai. Pengamat pertahanan Andi Widjajanto mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan cara konversi pertahanan.

Konversi pertahanan itu, yakni "Komponen pendukung pertahanan dipakai sebagai investasi," katanya di acara seminar "Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2011" yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis 28 April 2011.

Andi menjelaskan konversi pertahanan itu dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya pertahanan untuk memperbesar komponen pendukung. Langkah ini berbeda dengan mobilisasi yang mengarah pada militerisasi, yang bakal mendapat tantangan dari masyarakat.

Komponen pendukung pertahanan adalah kekuatan pendukung yang terdiri dari masyarakat sipil. Komponen ini, kata Andi, tetap berstatus sipil meski digunakan untuk memperbesar tingkat kesuksesan operasi militer. Pada masa Perang Dunia II, Winston Churchill menggunakan komponen pendukung untuk membangun kekuatan udara Inggris.

Andi menyampaikan hal ini menyusul rencana kementerian untuk memperkuat komponen pendukung pertahanan negara. Ia menilai pemerintah sebetulnya terlambat karena pembangunan komponen pendukung pertahanan memakan waktu 60 hingga 70 tahun.

"Cina sudah mulai membangun komponen pertahanan mereka sejak 1978. Jadi, kalau harus berperang pada 2050 mereka sudah siap," katanya.
KARTIKA CANDRA

Lokasi Latihan TNI Bakal Dipindah ke Luar Jawa

Pacitan, 28 April 2011 10:08
Anggota Komisi I DPR RI Ramdhan Pohan menyatakan setuju atas pemindahan lokasi latihan militer TNI ke luar Jawa. "Gagasan itu sangat menarik. Di dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pertahanan Komisi I (DPR RI) masalah ini juga sudah dibahas," kata Pohan di sela kegiatan reses di Daerah Pemilihan VII, (Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan Trenggalek), Jatim, Kamis (28/4).

Wacana pemindahan lokasi untuk latihan militer bagi TNI ke luar Jawa, dia nilai layak dipertimbangkan untuk menghindari konflik dengan warga.

Politisi muda Partai Demokrat ini menggambarkan, laju pertumbuhan penduduk di pulau terpadat di Indonesia ini tergolong tinggi. Karena itu Komisi I merasa khawatir laju pertumbuhan yang diiringi meningkatnya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal ini bisa mendorong terjadinya konflik antara TNI dengan rakyat.

Apalagi, selama beberapa tahun belakangan permasalahan aset tentara dan warga kerap terjadi dan tak jarang berakhir dengan tindak kekerasan. Konflik terbaru terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Dalam kejadian tersebut, ratusan warga Desa Setrojenar terlibat bentrok fisik dengan personel Dislitbang TNI AD. Akibatnya, belasan warga luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Gesekan serupa juga pernah terjadi di Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2007, dan menyebabkan sedikitnya empat orang warga tewas tertembus timah panas aparat TNI AL. "Benturan fisik antara TNI dengan warga semacam ini bisa dihindarkan bila penyelesaian sengketa lebih mengedepankan dialog, bukan represi (kekerasan)," ujar Pohan mengevaluasi kasus Kebumen serta Alastlogo.

Permasalahan sengketa dan konflik antara TNI dan warga itu menjadi perhatian serius di Komisi I. Meski dalam konteksnya hukum harus dijunjung tinggi dan ditegakkan, namun tindakan kekerasan fisik dan eksekusi paksa bukan sebuah pilihan atas nama legalitas.

Apalagi jika kemudian permasalahan itu berdampak pada munculnya gejolak di masyarakat. Karena itu, pihak legislatif berharap ada moratorium penyelesaian masalah secara sepihak antara warga dan TNI tanpa mengedepankan dialog lebih dahulu.

Ia juga akan mendorong agar barak militer ataupun lokasi latihan militer bagi TNI lebih banyak dikonsentrasikan di luar Pulau Jawa, untuk meminimalisasi konflik lanjutan dengan warga di kemudian hari. [TMA, Ant]

Polwan Palsu Menipu Anggota TNI AD

Kamis, 28 April 2011 11:23 wib
TOLITOLI- Kepepet tidak memiliki uang, seorang gadis asal Manado, Sulawesi Utara, berpura pura menjadi Polisi Wanita (Polwan). Tak tanggung-tanggung, pelaku menipu anggota TNI Angkatan Darat (AD). Namun baru beraksi 2 hari, Serly sang penipu ditangkap jajaran Polres Tolitoli, Sulawesi Tengah. Gadis 24 itu diamankan oleh jajaran Polres Tolitoli sejak Rabu kemarin.

Kepada penyidik, Serly mengaku hanya ingin bergaya dengan mengenakan seragam Polwan. Selama sepekan tinggal di Tolitoli, Serly tinggal bersama keluarganya dan ingin mencari pekerjaan. Namun karena belum mendapat pekerjaan, seragam Polwan itu tidak hanya digunakan untuk bergaya, namun menipu.

Kepada para tetangga di Tolitoli, Serly mengaku sebagai seorang Polwan asal Manado yang saat ini sedang cuti. Menurut Kapolres Tolitoli AKBP Ahmad Ramadhan, dalam aksinya pelaku meminjam uang di beberapa tetangga dan berjanji segera mengembalikan.

Karena dia tinggal di depan Markas Kodim TNI AD, Serly menipu beberapa anggota TNI AD. Beberapa anggota ada yang meminjamkan uang hingga Rp200 ribu.

Namun aksi Serly memunculkan kecurigaan seorang anggota TNI. Pasalnya orang yang dipinjami uang tidak hanya satu orang. Anggota TNI AD tersebut akhirnya melaporkan ke Polres.

Serly didatangi polisi saat tengah melakukan aksi menipunya. Dia gugup saat ditanya identitasnya sebagai anggota Polwan. Kepada petugas, dia mengaku bukan Polwan, dan langsung dibawa ke Mapolrees Tolitoli untuk diperiksa.
(Nuriyah Shinta/SUN TV/ton)

Intelijen Kesulitan Mengendus Terorisme

Kamis, 28 April 2011 | 22:18 WIB
Tubagus Hasanudin. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TB Hasanuddin menuturkan bahwa saat ini intelijen kesulitan mengendus teroris. "Sekarang itu kelabu, remang-remang siapa yang ambil," ujarnya dalam Pengajian Bulanan dengan Tema Ancaman Negara Islam Indonesia di kantor Pusat Pimpinan Muhammadiyah, Kamis Malam 28 April 2011.
Ia mencontohkan, di era Orde Baru fungsi intelijen hanya ada dua yaitu menggalang informasi dan menghancurkan. "Jadi kalau tidak bisa dibina ya selesai," ujar bekas Ketua Pasukan Pengawal Presiden ini. Artinya kalau ada pihak-pihak yang tidak taat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diburu sampai habis. Kini di era reformasi dengan banyaknya fungsi intelijen, justru tidak jelas pembagian kinerjanya. "Soal terorisme ini yang main (tanggung jawab) siapa," ujar dia.

Fungsi intelijen diketahui ada di Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan dan sejumlah departemen. Intel di militer, Ia menjelaskan hanya bertugas untuk mengawasi ancaman asing dari luar negeri. Sementara intel di kepolisian membutuhkan bukti permulaan cukup dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk bisa mengeksekusi. Sehingga munculnya kasus Negara Islam Indonesia KW-IX menyulitkan posisi militer dan kepolisian. "TNI tak punya wewenang, kepolisian juga menunggu TKP baru bisa datang," papar dia.

Hasanuddin menjelaskan, dahulu ada orang yang membawa bungkusan mencurigakan bisa ditangkap lalu dibawa ke Komando Rayon Militer. "Kalau pun tidak terbukti ya dilepaskan," kata dia. Tapi kini, ada bungkusan yang mencurigakan harus diledakkan kemudian diuji di laboratorium forensik dahulu. " Ya ini resiko era demokrasi saat ini," ujar Hasanuddin.
DIANING SARI

Motif Gerakan NII bukan hanya Faktor Ideologis Semata

Penulis : Amahl Sharif Azwar
Jumat, 29 April 2011 04:32 WIB
JAKARTA--MICOM: Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsyuddin mengatakan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) tidak hanya satu tetapi bercabang-cabang alias terfaksionalisasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat melihat motif NII hanya dari faktor ideologis yang dikaitkan dengan paham wahabisme atau bahkan dengan Muhammadiyah.

"Memang riil, ada sekelompok umat Islam yang memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi, karena pengabaian, pembiaran, dan bahkan pemeliharaan dalam dimensi tertentu seperti pada komando jihad," tutur Din saat menutup diskusi dan pengajian bulanan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan tema 'Ancaman NII: Mitos atau Realitas' di Jakarta, Kamis (28/4) petang.

"Apa kerjaan Kementerian Agama (Kemenag)? Padahal, di sana ada direktorat bimbingan masyarakat Islam yang dibiayai APBN," tambah dia.

Din pun merujuk pada sebuah disertasi tentang pendiri NII Kartosoewirjo masa lalu yang mengatakan gerakan tersebut sebetulnya tidak murni separatis tetapi ada ketidakpuasan terhadap TNI. Untuk itu, Din pun berkeberatan saat pemerintah khususnya ABRI (TNI saat itu) menjadikan kasus DI/TII sebagai komoditas politik untuk mendiskreditkan umat Islam.

"Tetapi seperti yang dijelaskan pengamat tadi, temuan baru seperti (Panji) Gumilang dari Masjid Al-Zaytun menjadi menarik buat kita. Jadi alasannya bisa romantisme sejarah, balas dendam dari keturunan mereka, sosio-ekonomi, atau bahkan ada pemanfaatan. Mungkin tidak arif bagi kita untuk memperdebatkan mana yang benar, tetapi yang penting bagi kami, Muhammadiyah, tidak menyetujui itu. NKRI dan Pancasila itu sudah final," tutur Din.

Din menutup acara yang dihadiri pengamat teroris Sidney Jones dan anggota DPR TB Hassanuddin tersebut dengan pernyataan bahwa Muhammadiyah ingin membantu bangsa dan negara. Justru, apabila pemerintah tidak ikut mendukung justru negara keterlaluan dan ingin jalan sendiri. "Ke depan harus secara bersama-sama dalam penegakan secara komprehensif," pungkasnya. (SZ/OL-11)

Kamis, 28 April 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 28 APRIL 2011

  1. Pengamanan KTT Asean Tentukan Citra dan Kehormatan...
  2. Sengketa Tanah Diduga Terkait Bisnis
  3. Ancaman Bom di Jembrana tak Terbukti
  4. Sepasang Kekasih Dirampok Oknum TNI
  5. Wujudkan TNI Sebagai Tentara Rakyat
  6. AM Fatwa: Panji Gumilang Dekat dengan Militer dan ...
  7. Operasi Gabungan Pengamanan Laut Digelar

Pengamanan KTT Asean Tentukan Citra dan Kehormatan Bangsa

Rabu, 27 April 2011 - 17:43 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Dalam waktu dekat Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mempunyai hajat besar untuk mengamankan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-18 tahun 2011 di Jakarta, yang dihadiri oleh sepuluh kepala negara Asean.

Untuk mengecek kesiapan pengamanan KTT Asean tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE, memberikan pengarahan pada Apel Kesiapan gelar Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) VVIP (Very Very Important Person) KTT Asean ke-18 tahun 2011 di Mako Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (27/4).

Apel kesiapan ini merupakan sarana untuk mengetahui dan memahami kesiapan fisik dan kesiapan psikologis, baik yang menyangkut kesiapan materiil, profesionalisme, tanggung jawab maupun motivasi serta semangat kerja sama seluruh personel Satgas Pengamanan VVIP dari TNI dan Polri pada KTT Asean ke-18 yang akan dilaksanakan beberapa saat lagi.

Di sisi lain, Apel Kesiapan ini juga merupakan sarana komunikasi yang efektif bagi unsur pimpinan TNI dan Polri untuk menyampaikan informasi, atensi dan harapan, sekaligus guna menyamakan persepsi dan memadukan langkah, demi optimalisasi pelaksanaan tugas yang diemban dihadapkan kepada perkembangan situasi yang baru lalu dan sedang berlangsung.

Untuk memastikan kesiapan Satgaspam VVIP, Panglima TNI didampingi oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Y. Surjo Prabowo dan segenap jajaran Pejabat Tinggi di Mabes TNI mengecek secara langsung kesiapan personel dan materiil yang akan digunakan untuk mengamankan pelaksanaan KTT Asean ke-18. Mulai dari alat deteksi, komunikasi dan elektronika, persenjataan, serta perlengkapan khusus yang digunakan oleh personel Satgaspam VVIP termasuk kendaraan bermotor dan lapis baja yang dimiliki oleh TNI dan Polri. Di samping itu, Panglima TNI juga memperhatikan secara serius demonstrasi yang diperagakan oleh anggota Satgaspam VVIP dalam mengatasi gangguan dan ancaman yang terjadi seperti penyerangan terhadap kepala negara, penghadangan di tengah jalan, peledakan bom dan penyelamatan VVIP dari gedung bertingkat.

Dalam pengarahannya, Panglima TNI menegaskan bahwa keikutsertaan Satgas Pengamanan VVIP pada Kegiatan KTT Asean ke-18 tahun 2011 ini harus dapat menjamin dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan berikut delegasinya selama berada di Indonesia, termasuk pengamanan terhadap Presiden RI beserta Ibu Negara selaku tuan rumah.

Tugas ini harus dipegang teguh dan dilaksanakan kapanpun, di manapun dan dalam kondisi apapun, karena tugas ini sangat fundamental, yang langsung turut menentukan citra dan kehormatan bangsa dan negara Indonesia.

Authentikasi:
Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl. Ir. Minulyo Suprapto, M.Sc, M.Si, M.A.

Sengketa Tanah Diduga Terkait Bisnis

Thursday, 28 April 2011
JAKARTA – Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menilai sengketa tanah antara TNI dan warga di Kebumen diduga terkait masalah bisnis.Hal itu berdasarkan hasil investigasi yang saat ini masih terus dalam pengembangan.
“Ada tiga faktor, yakni keberadaan bisnis pasir besi di sekitar lokasi, kekerasan, dan persengketaan tanah,” kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar di Jakarta kemarin. Namun, sejauh ini dia belum dapat memastikan apakah bisnis pasir besi itu menjadi salah satu pemicu terjadinya sengketa tanah hingga menyebabkan bentrokan. Pihaknya masih melakukan penelusuran atas hal itu.

“Yang jelas tiga hal itu ditemukan dalam kasus Kebumen ini,” ungkapnya, kemarin. Sebagian warga di Kebumen–– salah satunya Warsono, warga Desa Banjarja– mencurigai penetapan wilayah Urut Sewu sebagai pusat pelatihan tempur TNI tidak lepas dari kandungan pasir besi di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa itu.Apalagi,selama ini memang telah ada proses penambangan di wilayah tersebut.

Panglima Kodam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Langgeng Sulistiyo mengakui adanya bisnis pasir besi di kawasan sekitar Urut Sewu.Tapi, itu berada di luar wilayah tanah TNI.“Pernah meminta izin, tapi saya selaku Pangdam Diponegoro tidak mengizinkan. Kalau memang ada (bisnis pasir besi di tanah TNI Kebumen),saya jaminannya,”paparnya saat rapat dengan Komisi I DPR di Jakarta. ● fefy dwi haryanto

Ancaman Bom di Jembrana tak Terbukti

Wednesday, 27 April 2011 09:52 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JEMBRANA-- Ancaman melalui pesan singkat yang mengatakan akan ada peledakan bom di Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, tidak terbukti. Kepala Desa Pengambengan H Asmuni Turyadi, Rabu, mengatakan, dirinya menerima kabar adanya SMS ancaman bom itu dari salah satu stafnya pada Selasa (26/4) sekitar pukul 17.30 wita. Aparat kepolisian dan institusi terkait yang berjaga-jaga di pelabuhan tersebut hingga Rabu dinihari tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar pelabuhan.

Sejak Selasa (26/4) sore setelah beredar SMS bom tersebut, aparat keamanan didominasi dari unsur intelijen menyebar di seluruh areal pelabuhan. Penjagaan paling ketat dilakukan di Pos Polisi Air. Di lokasi itu, selain polisi air yang siaga penuh juga tampak aparat dari intel Polres Jembrana serta dari TNI. Ketatnya penjagaan itu dilakukan karena ancaman tersebut juga membuat heboh aparat desa dan warga setempat. Mendapatkan laporan mengenai SMS itu aparat keamanan bertindak cepat dengan menggelar rapat dan mengumpulkan seluruh aparat desa sampai kepala dusun untuk menangani masalah tersebut.

"Saya berjaga-jaga di sini bersama aparat desa lain juga biar bisa memberikan keterangan kepada masyarakat jika ada yang datang dan bertanya ke sini," kata Asmuni. Di sisi lain, banyak yang menduga SMS itu hanyalah iseng dari seseorang namun belum diketahui motifnya. Sebab, nomor hanphone yang mengirimkan SMS tersebut sempat dihubungi dan terdengar nada sambung. Salah seorang anggota polisi yang datang ke lokasi pelabuhan mengatakan, temannya sempat menghubungi nomor itu dan sempat diangkat oleh pemiliknya. Namun saat ditanya identitas dan alamatnya langsung dimatikan.

Usaha untuk menghungi nomor tersebut juga dilakukan Kepala Dusun Kepala Balian, Desa Pengambengan, Ka'abil Akbar yang mana pelabuhan berada di wilayahnya. Namun, meski sempat diangkat, pemilik nomor itu tidak mau berkomunikasi lebih lanjut. Sebelumnya diberitakan, SMS berisi informasi akan ada peledakan bom di sekitar dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana beredar di kalangan warga setempat.

SMS itu berbunyi, "Sekitar dermaga dan pengambengan ada bom peledakan kira-kira pukul 9 malam. Tolong instruksikan kepada rekan setempat". SMS yang masuk Selasa sekitar pukul 17.00 WITA ini dikirim dari nomor 087762651435.
Redaktur: Stevy Maradona Sumber: Antara

Sepasang Kekasih Dirampok Oknum TNI

Penulis : Vini Mariyane Rosya
Rabu, 27 April 2011 22:26 WIB
JAKARTA--MICOM: Dua oknum TNI berinisial AR alias D dan A terlibat dalam kasus perampasan barang milik pasangan kekasih di Jalan Medan Merdeka Barat (depan RRI) Selasa (26/4) malam. Dua telepon seluler Nokia 5130 dan TI phone serta dompet milik Yulianto Yudhatama, 20, dan Valian Pramudika, 17, raib setelah diambil paksa para pelaku.

"Benar korban melapor adanya pemerasan dan perampasan oleh oknum TNI," ungkap Kapolsek Gambir, Kompol Hengki Haryadi, Rabu (27/4).

Pada Selasa (26/4) pukul 22.00 WIB, korban bersama satu pasangan lainnya sedang duduk-duduk di sekitar taman Monas yang berada tepat di seberang RRI. Mereka kemudian didatangi seorang preman berinisial T yang memalak. Tak lama datanglah tersangka K dan diikuti dua oknum TNI berpangkat Pratu.

Beruntung satu pasang kekasih berhasil kabur dan melapor kepada dua polisi yang sedang berjaga di dekat patung Budha. Brigadir Aris dan Brigadir Kamdani langsung mendatangi TKP.

Namun keempat oknum yang didatangi kedua petugas polisi justru membentak dan menganiaya keduanya. Brigadir Aris dilempar dengan konblok hingga tangannya terluka. Sedangkan Brigadir kamdani dipukul di bagian pelipis.

"Ini urusan tentara polisi enggak usah ikut campur! Begitu mereka bentak keduanya. Malak warga kok bukan urusan polisi," sahut Kanit Reskrim Polsek Gambir Komisaris Taufik.

Keempat tersangka berhasil melarikan diri. Kedua oknum TNI kabur menggunakan motor RX King, sedangkan kedua preman lari menggunakan Mio. (VB/OL-9)

Wujudkan TNI Sebagai Tentara Rakyat

Rabu, 27 April 2011 , 09:15:00
SERTIJAB: Upacara serah terima jabatan komandan Batalyon Infanteri 642/Kps antara Letkol Inf Gausudin Amin Yusup kepada Letkol Inf Amin Taufiq.

SINTANG--Setiap prajurit TNI harus memahami dan menyadari keberadaannya sebagai satuan strategis dan sebagai tentara rakyat, sehingga harus benar-benar mampu membaca situasi berikut segala kecenderungan dan perkembangannya, dengan meningkatkan daya kepekaan dan respon yang cepat untuk meredam secara dini terhadap setiap gejala gangguan keamanan yang muncul, karena hal tersebut akan dapat mencegah meluasnya setiap konflik yang terjadi.

“Di samping itu, perlu dipelihara dan ditingkatkan serta dikembangkan kualitas kebersamaan yang hakiki antara sesama anggota Batalon Infanteri 642/Kapuas dengan satuan Polri dan Instansi yang lain sehingga terbentuk satuan yang solid, profesional dan berwawasan kebangsaan serta dicintai rakyat,” ujar Komandan Brigif 19/Khatulistiwa, Kolonel Inf Rochadi, pada saat upacara serah terima Komandan Batalyon Infanteri 642/Kps antara Letkol Inf Gausudin Amin Yusup kepada Letkol Inf Amin Taufiq, Selasa (26/4).

Guna mewujudkan harapan tersebut, lanjut Rochadi, maka Komandan Batalyon Infanteri 642/Kapuas harus dapat mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan latihan dan pembinaan satuan secara teratur, terarah, berlanjut dan berkesinambungan.Selain itu, Batalyon Infanteri 642/Kapuas juga merupakan bagian dari masyarakat, yang keberadaannya tidak terlepas dari dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, komandan satuan dituntut mampu menanamkan pada diri setiap prajurit akan arti pentingnya menciptakan kemanunggalan TNI-rakyat.

“Jauhkan sikap arogansi dan main hakim sendiri, hindari terjadinya perkelahian antara TNI dengan aparat lainnya, terlebih lagi dengan masyarakat. Pahami dan wujudkan jati sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara professional,” tukasnya. Pergantian jabatan di lingkungan militer senantiasa terus dilakukan, kata Rochadi, seiring dengan tuntutan tugas dan kebutuhan organisasi. Dalam konteks pembinaan personel, peristiwa alih tugas dan jabatan juga bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan manajerial serta wawasan perwira yang bersangkutan.

“Dengan berkembangnya kapasitas kepemimpinan dan manajerial, sehingga organisasi atau satuan yang dipimpinnya akan selalu hadir energik melahirkan karya-karya terbaik,” ungkap Rochadi.

Selain itu, Rochadi mengatakan, Batalyon Infanteri 642/Kapuas sebagai satuan tempur dibawah Brigade Infanteri 19/Khatulistiwa, mempunyai tugas pokok membina kesiapan dan kesiapsiagaan satuan agar dapat digerakkan setiap saat, guna menanggulangi setiap bentuk ancaman terhadap integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

“Guna mencapai keberhasilan tugas pokok tersebut, maka setiap prajurit Batalyon Infanteri 642/Kapuas harus memiliki kemampuan tempur dan mobilitas yang tinggi, serta mampu bereaksi secara cepat dan tuntutan tersebut harus dimiliki oleh setiap prajurit,” jelasnya.(wah)

AM Fatwa: Panji Gumilang Dekat dengan Militer dan Intelijen

Rabu, 27/04/2011 18:08 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR AM Fatwa menilai Panji Gumilang yang juga pimpinan Pesantren AL Zaytun dekat dengan militer. Panji yang kerap diidentikkan sebagai pemimpin NII ini disebut Fatwa dekat dengan TNI sejak era mantan Presiden Soeharto.

"Ya ini memang unik ya, pemimpin NII Panji Gumilang memang pemimpin TII (Tentara Islam Indonesia) dia mendapat bantuan dari militer era Soeharto dan luar biasa asetnya itu," ujar Fatwa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2011).

Fatwa menuturkan Panji Gumilang sengaja dirangkul militer untuk bersama-sama mengamankan negara. Kala itu Panji juga dikenal Fatwa dekat dengan intelijen.

"Memang ada hubungan emosional antara Panji Gumilang dengan TNI dan intelijen. Panji Gumilang ini adalah orang lama," tuturnya.

Kinerja intelijen zaman dulu, menurut Fatwa, memang memungkinkan masuk ke dalam organisasi yang dianggap berbahaya. Namun ia tak berspekulasi mengenai cara kerja intel saat ini.

"Kalau kinerja intel zaman dulu bisa. Waktu zaman-nya TII ada intel namanya Najamudin dia disisipkan di TII untuk memprovokasi, tapi akhirnya dia ketahuan dan dibunuh," tuturnya.

Sementara itu, pengurus Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jabar, menyangkal lembaganya terkait NII. "Al Zaytun ini pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, bukan yang lainnya. Dan Al Zaytun ini berdiri di atas legal formal di bawah Yayasan Pesantren Indonesia," kata Sekretaris Pesantren Al Zaytun, Abdul Halim, kepada detikcom, Kamis (14/4/2011).

Operasi Gabungan Pengamanan Laut Digelar

Iwan Santosa | Pepih Nugraha | Rabu, 27 April 2011 | 12:01 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Kru Kapal Republik Indonesia (KRI) Surabaya-591 melakukan pengamatan jalur lintasan yang dilalui di ruang kendali di kawasan perairan Selat Sunda, Selasa (19/4). KRI Surabaya-591 adalah kapal jenis landing platform dock (LPD) yang mampu mengangkut 400 personel tempur, dua kapal landing craft unit, 22 tank, dan 3 helikopter. Kapal dengan panjang 122 meter dan lebar 22 meter ini juga dilengkapi dengan senjata meriam boffors 40 milimeter dan mitraliur oerlikon 20 mm. BITUNG, KOMPAS.com — Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksamana Madya Y Didik Heri Purnomo dalam jumpa pers di Pelabuhan Bitung mengatakan, sepanjang tahun ini digelar operasi gabungan pengamanan laut.

"Kami tidak mengambil alih tugas dari instansi. Patroli yang sudah ada di lingkungan AL, polisi, dan instansi terkait tetap berlangsung," ujar Didik. Patroli Bakorkamla bersifat filling the gap untuk mengisi kekosongan pengamanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilantik tiga Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Bakorkamla yang membawahi wilayah barat, tengah, dan timur.

Satgas Barat berpangkalan di Batam, Kepulauan Riau. Satgas dipimpin Kolonel (Laut) Udjang Kerdjawan Agung. Satgas Tengah dipimpin Kombes Polisi Amir Rachman Lubis yang berpangkalan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sementara Satgas Timur dipimpin Kolonel (Laut) I Dewa Putu Gede Supartha yang berpangkalan di Ambon, Provinsi Maluku.

Bakorkamla mengoordinasikan sejumlah instansi, yakni TNI-AL, Polri, Bea Cukai, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Badan Intelijen Negara. Terdapat 12 instansi yang dikoordinasikan di bawah Bakorkamla.

Rabu, 27 April 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 27 APRIL 2011

  1. Kasad Lantik Marciano Norman Sebagai Komandan Kodi...
  2. DPR: TNI Jangan Latihan di Tempat Padat
  3. Panglima TNI Nyatakan Keamanan Dalam Negeri Kondus...
  4. TNI Akan Tindak Oknum yang Salah Gunakan Lahan Lat...
  5. DPR Didesak Susun RUU Perbantuan TNI
  6. Kasum TNI Kunjungi Sesko TNI
  7. Panglima TNI: Heru Atmodjo Tak Tepat Dimakamkan di...
  8. TNI Siap Turun Tangan untuk Ungkap NII

Kasad Lantik Marciano Norman Sebagai Komandan Kodiklat TNI AD

Selasa, 26 April 2011 - 16:17 WIB
BANDUNG (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, melantik Mayor Jenderal TNI Marciano Norman sebagai Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, menggantikan Letnan Jenderal TNI Budiman, Selasa (26/4) di Bandung.

Kasad mengatakan, sebagai Komando Utama Pembinaan, Kodiklat TNI Angkatan Darat memiliki peran yang strategis dalam upaya membina doktrin dan sistem operasi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan di lingkungan TNI Angkatan Darat, dalam rangka membangun Sumber Daya Prajurit TNI Angkatan Darat.

Menurut Kasad, sebagai lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dan latihan, Kodiklat dituntut untuk memiliki kemampuan dan kepedulian yang tinggi, terhadap upaya membangun sistem pendidikan dan latihan di lingkungan TNI Angkatan Darat, sehingga menghasilkan prajurit-prajurit yang memiliki tingkat kejuangan tinggi serta profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kasad menegaskan, dalam pembinaan kemampuan melalui pendidikan dan latihan guna memberikan pemahaman yang benar pada setiap prajurit, harus senantiasa mengacu kepada prinsip, apa yang akan dikerjakan di lapangan, itulah yang harus diajarkan dan dilatihkan.

“Prinsip tersebut hendaknya terus dikembangkan sejalan dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang senantiasa berdampak pada berkembangnya doktrin dan sistem operasi matra darat. Kesemuanya itu memerlukan pengkajian yang tepat melalui penelitian dan pengembangan serta evaluasi secara terus-menerus terhadap doktrin matra darat beserta petunjuk jabarannya”. Disamping itu, sistem dan metode pendidikan dan latihan berbasis komputer perlu terus dikembangkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas prajurit dan satuan TNI Angkatan Darat dalam penguasaan teknis dan taktis militer, serta teknologi komputer yang terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu, kata Kasad.

Kasad menambahkan, Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia di satuan, janganlah menjadi alasan untuk tidak berbuat maksimal. Sebaliknya hal tersebut harus menjadi tantangan untuk lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk senantiasa berbuat yang terbaik. Mayor Jenderal TNI Marciano Norman sebelumya menjabat Panglima Kodam Jaya, sedangkan Letnan Jenderal TNI Budiman, saat ini menjabat Wakasad.

DPR: TNI Jangan Latihan di Tempat Padat

Caroline Damanik | I Made Asdhiana | Selasa, 26 April 2011 | 22:45 WIB
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO Batalyon Infanteri (Yonif) 403 Wirasada Pratista menggelar latihan menembak mortir di Lapangan Pancasila, Kentungan, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (27/9/2010). Kegiatan tersebut digelar untuk menguji kualitas dan mendata jumlah mortir yang dimiliki Yonif 403.

JAKARTA, KOMPAS.com — TNI diminta untuk tidak menggelar latihan-latihan militer di daerah yang padat penduduk pascabentrokan anggota TNI dengan warga Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 16 April lalu. Anggota Komisi I DPR RI, Effendy Choirie, mengusulkan agar TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tempat-tempat latihan yang selama ini digunakan dan melakukan segera relokasi bila diperlukan.

Evaluasi menyeluruh ini, lanjut Choirie, harus dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk di sekitar wilayah tersebut. Jika daerahnya padat penduduk, maka TNI perlu memindahkan tempat latihan.

"Sekarang tempat latihan kenapa di Jawa yang padat penduduknya. Tempat latihan ada di mana-mana, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seharusnya kan tempat latihan dekat dengan musuh dan jauh dari penduduk," katanya dalam rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Gedung DPR RI, Selasa (26/4/2011).

Choirie mencatat bahwa rata-rata lokasi latihan TNI selama ini dekat dengan permukiman penduduk. Oleh karena itu, politisi PKB yang proses "recall-nya" sedang tertunda ini menegaskan bahwa ke depan, TNI harus mencari tempat yang memang sesuai sehingga tidak berpeluang besar melukai warga sekitar.

Bentrokan antara sekitar seratus warga dan anggota TNI pecah di Desa Setrojenar, Kebumen, Jawa Tengah, pada 16 April lalu. Bentrokan ini pecah akibat sengketa tanah antara warga dan TNI. Warga tak setuju jika lahan yang dekat dengan permukiman warga dan selama ini dipakai untuk mencari nafkah itu dipakai untuk lokasi latihan militer. Sementara itu, TNI berkeras menggunakannya karena merasa lahan tersebut adalah miliknya.

Panglima TNI Nyatakan Keamanan Dalam Negeri Kondusif

Penulis : Torie Natallova
Rabu, 27 April 2011 00:58 WIB
MI/Rommy Pujianto/bo
JAKARTA--MICOM: Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan bahwa kondisi keamanan di Indonesia, khususnya Jakarta sudah relatif aman. Karenanya, status siaga I pun sudah dicabut dan kini diturunkan menjadi siaga III.

"Kondisi relatif aman, mudah-mudahan enggak ada apa-apa," ujar Agus saat ditemui usai RDP bersama Komisi I DPR, Selasa (26/4).

Status siaga I dinyatakan telah dicabut sejak Senin (25/4) melalui pernyataan Kapolri Timur Pradopo. Sementara itu, Panglima TNI pun mengatakan untuk menurunkan status siaga I menjadi siaga III ada kriteria tersendiri.

"Jadi siaga III itu kan situasi tetap waspada, tetapi jumlahnya dikurangi, tetapi di tingkat kesiapan tetap," tambahnya.

Dalam penjelasannya kepada anggota dewan saat rapat kerja, Panglima TNI juga menyinggung keamanan Indonesia, khususnya Ibu Kota sudah aman dengan bukti lancarnya konser Justin Bieber tanpa teror bom. "Buktinya konser Justin Bieber bisa kita amankan," ujarnya setengah bergurau.

TNI Akan Tindak Oknum yang Salah Gunakan Lahan Latihan

Selasa, 26/04/2011 12:19 WIB
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI masih mengusut insiden bentrok antara TNI AD dan warga di Kebumen. Oknum TNI yang terbukti mengalihfungsikan lahan latihan menjadi kepentingan lain, pasti akan ditindak.

"Kalau tidak sesuai dengan itu kita hentikan. Dan tentunya kalau yang menyangkut tindakan personal itu saya kira Mabes TNI AD akan juga mengambil langkah-langkah melalui proses-proses investigasi," ujar Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie mengatakan hal ini usai membuka Pasific Area Cataloguing Seminar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2011).

Menurut Sjafrie, Kemhan dan Mabes TNI akan menambil langkah-langkah strukur dan akuntabel terhadap permasalahan yang ada.

"Kita akan membahasnya bersama dengan DPR khususnya komisi I," terangnya.

Menanggapi ada dugaan penembakan dilakukan dengan sengaja, Sjafrie menjelaskan semua dugaan masih dipelajari. Saat ini tim investigasi masih melakukan penyelidikan.

"Saya beri kesempatan kepada tim investigasi untuk mereview dan mendalami hal itu. Sebab kita di Kemhan jangan buru-buru mengambil satu langkah yang kita belum tahu kondisi yang pasti di lapangan," tutupnya.

DPR Didesak Susun RUU Perbantuan TNI

Wednesday, 27 April 2011
JAKARTA– Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Tugas Perbantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Keberadaan RUU ini dinilai penting untuk menanggulangi tindak terorisme yang marak terjadi. Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, RUU ini sebenarnya merupakan amanat dari UU No2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No34/2004. Dengan demikian, sejak UU No 2/2002 diberlakukan, sudah sembilan tahun amanat UU tersebut tidak dijalankan. ”Padahal, RUU Tugas Perbantuan ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010–2014.

Karena itu, kami menilai keinginan pemerintah untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme tanpa diikuti dengan adanya ramburambu yang jelas sama saja memberikan blangko kosong kepada TNI,” tegas Al Araf di Jakarta kemarin. Menurut dia, kondisi ini akan menimbulkan persoalan dan kerumitan tersendiri di lapangan. Bukan hanya persoalan terhadap hak asasi manusia (HAM) saja, tetapi juga persoalan pada tumpang tindih kerja di dalam penanggulangan terorisme.

Araf mengutarakan, strategi kontraterorisme seharusnya diletakkan dalam koridor demokrasi dan diletakkan dalam rambu-rambu yang jelas dengan pembagian tugas serta fungsi yang tegas antaraktor keamanan. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, RUU Tugas Perbantuan TNI memang sudah perlu, bukan hanya untuk menanggulangi terorisme, tetapi bantuan apa saja ketika polisi meminta bantuan kepada TNI. Dia mencontohkan ketika terjadi huru-hara.

Dalam hal ini, harus jelas ketika diperbantukan, siapa yang harus bertanggung jawab. Kejelasan harus ada mulai dari komando pengendalian, luas wilayah komando, perlengkapan yang dipakai hingga biaya operasional. ”Ini untuk menghindari lempar tanggung jawab. Kalaupun belum ada undang-undangnya,harus ada peraturan pemerintah yang mengatur,”ungkapnya.

Kasum TNI Kunjungi Sesko TNI

Selasa, 26 April 2011 - 19:35 WIB
BANDUNG (Pos Kota) – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Y. Surjo Prabowo, melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di Bandung, Selasa (26/4).

Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja ke sejumlah Satuan dan Balakpus di jajaran Mabes TNI. Kasum TNI diterima langsung oleh Dansesko TNI Laksdya TNI Moekhlas Sidik, M.P.A., didampingi Wadan Sesko TNI Mayjen TNI Agus Suhariyanto serta para Staf di jajaran Sesko TNI.

Usai menerima paparan dari Dansesko TNI tentang satuan dan program kerja Sesko TNI T.A 2011, Kasum TNI memberikan tanggapan dan masukan demi kemajuan dan perbaikan Sesko TNI ke depan.

Dalam kunjungan tersebut, Kasum TNI menyempatkan diri mengunjungi beberapa fasilitas yang ada di Sesko TNI seperti Ruang Kelas, Ruang Pusat Olah Yudha, Mess, Ruang Makan dan Dapur.

Authentikasi :
Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl. Ir. Minulyo Suprapto, M.Sc, M.Si, M.A.

Panglima TNI: Heru Atmodjo Tak Tepat Dimakamkan di TMP

Selasa, 26 April 2011 | 18:52 WIB
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono membenarkan jenazah Letnan Kolonel Udara Heru Atmodjo sudah dipindahkan dari Taman Makam Pahlawan Kalibata. "Sudah kita pindahkan, sudah selesai masalahnya," kata Agus usai rapat kerja dengan Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Selasa (26/4).

Menurut dia, pemindahan sudah sesuai aturan. "Sesuai perundang-undangan, tak tepat dimakamkan di situ sehingga harus dipindahkan," kata Agus. "Ada beberapa hal yang saya nggak bisa jawab ke media, tapi ada hal yang tak tepat untuk kita sampaikan," imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi apakah pemindahan jenazah Heru berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dengan sebuah organisasi terlarang, Agus enggan berkomentar. "Saya kira saya nggak bisa jawab itu, saya kira kurang tepat di situ," ujar dia.

Sebelumnya, makam Heru Atmodjo yang ada di Blok W TMP Kalibata, Jakarta Selatan, dibongkar untuk dipindahkan ke lokasi lain. Padahal, jenasah Heru telah dimakamkan pada 29 Januari 2011 lalu.

Belum jelas benar alasan pembongkaran itu. Namun, pembongkaran makam Heru diduga berkaitan dengan banyaknya protes massa antikomunis, seperti yang terjadi di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis 10 Maret 2011 lalu. Menurut Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur, Heru terlibat Partai Komunis Indonesia.

Heru adalah eks perwira berpangkat Letkol di kesatuan TNI Angkatan Udara. Ia memperoleh tanda jasa Bintang Gerilya dari pemerintah karena ikut berjuang melawan penjajah pada masa perang kemerdekaan.

TNI Siap Turun Tangan untuk Ungkap NII

K16-11 | Pepih Nugraha | Selasa, 26 April 2011 | 20:57 WIB
Panglina Divisi II Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Singosari, Malang, Mayjend Muhammad Munir.

MALANG, KOMPAS.com - Jajaran TNI siap turun tangan mengungkap jaringan Negara Islam Indonesia (NII) yang merajalela di kota pendidikan Malang, Jawa Timur. Selain itu, TNI juga siap mem-back up kepolisian dalam untuk mengusut jaringan NII tersebut.

"TNI siap turun tangan membongkar jaringan NII. Selain itu, TNI juga siap mem-back up jajaran kepolisisan untuk mengusut jaringan NII itu yang ada di Malang," kata Panglina Divisi II Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Singosari, Malang, Mayjen M Munir, saat menghadiri acara program bedah rumah di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (26/4/2011).

Munir berharap peran serta masyarakat untuk menutup ruang gerak kelompok NII. Salah satunya dengan bersinergi antara masyarakat, kepolisian dan TNI. Bila masyarakat melihat gelagat yang mencurigakan, diharap untuk segera melapor ke polisi dan Koramil setempat serta Kodim setempat.

"Sehingga bisa ada tindakan cepat yang bisa dilakukan untuk mengungkap indikasi kelompok NII itu. Selain itu, saya berharap pada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak tertentu dengan isu-isu yang berpeluang mengadu domba antar masyarakat," katanya.

Menurut Munir, masyarakat juga harus cepat melapor kalau di wilayahnya ada gerakan yang mencurigakan. Munir enggan menjawab saat ditanya apakah pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap jaringan NII di Malang. "Yang jelas, TNI sudah turun langsung ke lapangan untuk memantau secara langsung pergerakan kelompok NII," akunya. Munir juga menegaskan, hingga saat ini, pihaknya belum melihat adanya indikasi ada jaringan besar NII di Malang Raya (Kota Malang, Batu dan Kabupaten Malang).

"Namun semua pihak sudah harus lebih waspada dengan gerakan NII itu. Karena dengan situasi yang relatif tenang seperti di Malang ini menuntut kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Agar tidak kecolongan layaknya kasus yang menimpa UMM itu," katanya.

Selasa, 26 April 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 26 APRIL 2011

  1. TNI Siapkan Satgas Pengamanan KTT Asean 2011
  2. Bank Mandiri Biayai Dua Kapal Perang TNI
  3. Amankan Sidang Cikeusik, 200 Personel TNI Diterjun...
  4. Tiga Oknum Perwira TNI Diamankan Polisi Militer
  5. Kronologis Bentrokan La Piazza, Oknum TNI Vs Debt ...
  6. Siaga I Dikritik, Ini Jawaban Menkopolkam
  7. Hanya SBY yang bisa hentikan Toisutta
  8. Surat FIFA Coret Empat Calon, Bersifat Prematur
  9. Pangdam Bantah Ada Maksud Tertentu di Setrojemar

TNI Siapkan Satgas Pengamanan KTT Asean 2011

Selasa, 26 April 2011 | 02:20 WIB
TEMPO/Ramdani
TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI menyiapkan Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) VVIP untuk mendukung pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta, 4-8 Mei 2011. "Satgaspam VVIP KTT ASEAN 2011, tidak saja terdiri atas personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tetapi juga terdiri atas pasukan khusus seperti Gultor Kopassus, Denjaka, Denbravo, termasuk Taipur Kostrad, Kizi Jihandak dan Nubika," kata Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Y. Surjo Prabowo di Jakarta, Senin 25 April 2011.

Dalam pemeriksaan kesiapan Satgaspam VVIP KTT ASEAN 2011, ia menambahkan, satuan pengamanan VVIP KTT ASEAN juga melibatkan Tim Satwa, serta pasukan dari Polda Metro Jaya. Pada gelar kesiapan Satgaspam VVIP KTT ASEAN 2011 tersebut diperlihatkan berbagai demonstrasi ditampilkan oleh anggota Satgas mulai dari pengawalan VVIP, mengatasi peledakan bom, aksi unjuk rasa, penghadangan di jalan hingga penyelamatan VVIP dari gedung bertingkat. "Semua dilakukan seperti kejadian yang sebenarnya, tidak ada keraguan dalam bertindak termasuk aksi peledakan bom untuk menyelamatkan VVIP yang dilakukan oleh anggota Satgaspam VVIP meskipun harus rela mengorbankan diri sebagai tameng hidup," katanya.

Sebelumnya, Kasum TNI melaksanakan peninjauan static show yang terdiri dari alat-alat deteksi, komunikasi dan elektronika serta berbagai peralatan yang akan digunakan dalam rangka pengamanan KTT ASEAN. Dalam pengarahannya, Kasum TNI menekankan kepada prajuritnya agar ilmu yang didapatkan dan dimiliki selama ini digunakan untuk pengamanan VVIP. "Waktu yang ada agar digunakan untuk berlatih dan berlatih, serta saling mengenal satu sama lain. Pengamanan KTT ke-18 ASEAN jangan dianggap biasa, tetapi biasakan yang benar," ujar Surjo Prabowo.

Ia menambahkan, penyelenggaraan KTT ke-18 ASEAN di Jakarta, merupakan kehormatan dan harga diri bangsa untuk menunjukkan kepada dunia internasional Indonesia mampu menyelenggarakan KTT ASEAN dalam keadaan aman dan nyaman. "Untuk menyukseskan terselenggaranya KTT tersebut diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan kota Jakarta selama pelaksanaan KTT ASEAN," katanya.

Bank Mandiri Biayai Dua Kapal Perang TNI

Penulis : Hendri Kremer
Senin, 25 April 2011 19:43 WIB
ANTARA/Maha Eka Swasta/pj
BATAM--MICOM: Pembangunan dua kapal perang jenis kapal cepat rudal senilai Rp65,97 miliar buatan dalam negeri dibiayai oleh Bank Mandiri. Dalam waktu dekat pemerintah juga akan membangun kapal selam canggih.

"Pembangunan kedua kapal ini dibiayai oleh Bank Mandiri. Satu kapal sudah selesai dilakukan tinggal satu lagi," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan usai meresmikan penggunaan KRI Clurit, Senin (25/4).

Bangsa Indonesia sudah seharusnya sudah memiliki peralatan perang dan canggih untuk memperkuat pertahanan maritim. Sebab, kekuatan pertahanan Indonesia sebagian besar dari maritim. Untuk itu, pemerintah serius untuk membangun kekuatan pertahanan.

"Kami tidak mau mendengar lagi, ada peralatan yang sudah usang. Kami malu dengan negara tetangga. Kita negara besar yang harus memiliki kekuatan alat-alat tempur yang baik," tegasnya.

Selain buatan insinyur Indonesia, kapal-kapal yang dibuat oleh PT Palindo tersebut merupakan kapal perang yang tergolong unik dan sangat cocok untuk perairan di Indonesia, lengkap dengan berbagai persenjataannya.

Selain itu, pemerintah juga akan menggarap pembuatan kapal selam untuk keperluan pertahanan perairan. Ini menjadi sangat penting untuk menjaga perairan perbatasan yang sangat luas. (OL-5)

Amankan Sidang Cikeusik, 200 Personel TNI Diterjunkan

Senin, 25 April 2011 17:30 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, SERANG - Sebanyak 200 personel TNI dan 165 personil Brimob BKO dari Mabes Polri akan membantu pengamanan sidang kasus bentrokan di Cikeusik Pandeglang yang rencananya akan digelar Selasa (26/4) di Pengadilan Negeri (PN) Serang. Kepala Bidang Humas Polda Banten AKBP Gunawan Setiadi di Serang, Senin (25/4) mengatakan, untuk pengamanan sidang tersebut Polda Banten akan menurunkan 730 personel polisi, kemudian ditambah dengan bantuan 165 personel Brimob Bawah Kendali Operasi (BKO) Mabes Polri serta 200 personel TNI yang akan membantu kepolisian.

"Jumlah keseluruhan untuk pengamanan sidang tesebut sebanyak 1.095 personil aparat keamanan," kata AKBP Gunawan. Gunawan mengatakan, terkait rencana Istigosah yang akan dilakukan sejumlah warga di depan PN Serang bersamaan sidang, maka jalan sekitar PN Serang yakni jalan Abdul Hadi atau mulai lampu merah Kebon Jahe sampai lampu merah Cijawa akan ditutup sementara atau dialihkan mulai pukul 07.00 WIB hingga sidang selesai.

Sebelumnya Kabag Pembinaan Operasil (Bin Ops) Polda Banten AKBP Ricko mengatakan, sekitar 700 personel polisi disiapkan untuk pengamanan sidang kasus tersebut. Personel yang disiapkan terdiri dari gabungan anggota Polres Serang, Polda Banten dan bantuan personel dari Polres Pandeglang dan Polres Cilegon serta Kesatuan Brimob Polda Banten. "Sidang akan dilaksanakan secara terbuka, namun jumlah pengunjung dibatasi karena kapasitas ruang sidang terbatas. Selain itu setiap pengunjung akan diperiksa 'metal detector'," kata AKBP Ricko disela-sela simulasi pengamanan sidang kasus Cikesusik di Pengadilan Negeri (PN) Serang Kamis (21/4).

Ia mengatakan, ketatanya pengamanan sidang tersebut untuk mengantisipasi situasi keamanan mulai penjemputan para tersangka dari Rutan Serang, jalannya persidangan hingga para tersangka kembali ke Rutan Serang. Selain jumlah personil, untuk pengamanan juga disiapkan tiga kendaraan 'water cannon', satu kendaraan baracuda, empat kendaraan perintis lainnya serta pagar kawat berduri.

Rencananya persidangan para tersangka kasus bentrokan antara warga dengan jamaat Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik Pandeglang pada Minggu (6/2), akan mulai disidangkan pada 26 April 2011. Sebelumnya pada awal April 2011 sebanyak 11 berkas perkara kasus tersebut dengan 12 tersangkanya juga barang bukti, sudah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Serang ke Pengadilan Negeri Serang.

Tiga Oknum Perwira TNI Diamankan Polisi Militer

Fahmi Firdaus - Okezone
Selasa, 26 April 2011 01:50 wib
JAKARTA - Polisi Militer sudah mengamankan dan memintai keterangan terhadap ketiga perwira pertama TNI yang terlibat bentrokan berdarah di La Piazza, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

“Ketiganya beinisial M, I, dan Y. Mereka berpangkat letu,” ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Irwan Anwar kepada okezone, Selasa (26/4/2011). Saat ini menurut Irwan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polisi Militer terkait peristiwa tersebut.

Ditambakan Irwan, Afuk meminta bantuan kepada Lettu M untuk melakukan pertemuan dengan Budi. "Kasusnya kita serahkan kepada kesatuan dan Polisi Militer,” tutup Irwan.

Kronologis Bentrokan La Piazza, Oknum TNI Vs Debt Collector

Fahmi Firdaus - Okezone
Selasa, 26 April 2011 01:38 wib
JAKARTA - Kepala Satuan Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Irwan Anwar mengatakan bentrokan berdarah di La Piazza, Kelapa Gading, bermula dari utang piutang dan kerja sama mitra bisnis antara Afuk dan Budi.

Dalam kerja sama itu, menyebutkan Budi mewajibkan Afuk untuk membayar utang sebesar Rp200 juta. “Namun Afuk belum membayar uang tersebut kepada Budi,” ujar Irwan kepada okezone, Selasa (26/4/2011) malam.

Hal tersebut mebuat jengkel Budi dan dia menggunakan jasa penagih utang atau debt collector. “ Budi akhirnya membawa penagih utang asal Flores dan mereka melakukan pertemuan,” ujar dia. Namun tidak mau kalah dengan Budi, Afuk pun membawa temannya dari oknum TNI. “ Oknum TNI tersebut juga membawa rekannya yang berasal dari Ambon,” tandas Irwan.

Dikatakan Afuk kepada penyidik, dia tidak mengenal kelompok Ambon yang dibawa temannya tersebut. “Yang dia bawa hanya temannya dari oknum TNI tersebut dan dia juga mengajak temannya dari oknum TNI yang lain,” tambah Irwan.

"Kelompok yang dibawa oknum TNI Lettu M ini ada sekitar 10 orang, sedangkan dari kelompok Flores ada 5-7 orang," katanya. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak lalu terlibat adu mulut. Ujungnya menyebabkan bentrokan yang mengakibatkan tiga orang luka sabetan senjata tajam.

Siaga I Dikritik, Ini Jawaban Menkopolkam

Senin, 25 April 2011, 19:45 WIB
Elin Yunita Kristanti, Eko Huda S
VIVAnews --Serentetan teror bom menjelang perayaan Paskah membuat pemerintah menaikkan status keamanan negara menjadi Siaga I. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun, sejumlah kalangan mendesak pemerintah mencabut status itu karena dinilai tak tepat.

Tidak ada kejadian luar biasa yang mengancam kepentingan nasional. Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto enggan menanggapi desakan itu. Menurut dia, keamanan negaralah yang paling penting. "Saya nggak mau ngomong, yang penting negara ini aman," kata Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 25 April 2011.

Lantas, apakah status siaga I itu masih berlaku saat ini? "Coba perhatikan apa yang saya sampaikan waktu itu," kata dia. Sebelumnya, pada Kamis 21 April 2011, pemerintah meningkatkan status siaga I. Saat itu, ditemukan bom yang diletakkan di pipa gas PT Perusahaan Gas Nasional, di dekat gereja Christ Cathedral, Serpong. Polisi juga menangkap 20 terduga pelaku teror bom Serpong dan teror bom buku.

Atas kejadian itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendadak menggelar rapat terbatas yang dihadiri oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono beserta tiga kepala stafnya, Panglima Kodam Jaya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman, Kepala Badan Nasional Penanggulangan teroris (BNPT) Ansyad Mbay dan pejabat lainnya.

Presiden, dalam rapat itu, menginstruksikan peningkatan status keamanan menjadi siaga I. "TNI dan Polri tadi pagi sudah Siaga I di tempat-tempat yang telah ditentukan, khususnya nanti malam, besok pagi, sampai lusa menyongsong hari raya Paskah," kata Djoko usai rapat terbatas tersebut.

Atas peningkatan status itu, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanudin meminta pemerintah mencabut status itu jika tak ada kejadian luar biasa yang mengancam kepentingan nasional. Apalagi, status siaga I merupakan status tertinggi dalam kesiapan aparat keamanan. Status ini, kata Tubagus, pada umumnya disiapkan untuk menghadapi ancaman dari luar atau ancaman yang disebabkan dari dalam seperti pemberontakan dan kudeta. "Atau apapun yang mengancam kepentingan nasional atau mungkin bencana alam dalam 'skala nasional'," ujar Tubagus dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews.com, Minggu 24 April 2011. (sj)

Hanya SBY yang bisa hentikan Toisutta

Monday, 25 April 2011 16:02
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Ketua Pengprov PSSI Kalbar Zulfadhli menilai hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dapat menghentikan sikap ngotot kubu George Toisutta dan Arifin Panigoro dalam kekisruhan sepakbola nasional belakangan ini.

Menurut Zulfadhli, keinginan untuk menghentikan kekisruhan persepakbolaan nasional saat ini berada di tangan SBY. Jika presiden meminta George untuk tidak terlalu ngotot, maka Kepala Staf TNI- AD (Kasad) tersebut mau tak mau akan mematuhinya.

“Kalau ingin kisruh sepakbola selesai, sekarang ini hanya presiden SBY yang bisa menghentikan George Toisutta. Dia merupakan atasan George Toisutta saat ini,” ujar pria yang juga menjadi anggota Komisi X DPR-RI.

Ditambahkan, dirinya menyambut baik keputusan FIFA dan pemerintah melalui Menpora Andi Mallarangeng yang memberikan dukungan penuh kepada Komite Normalisasi. Zulfadhli merasa yakin ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar dapat memperbaiki kekisruhan di persepakbolaan nasional.

“Pernyataan FIFA dan Menpora sudah memberikan harapan adanya perbaiki di persepakbolaan nasional, karena mereka berpihak kepada Komite Normalisasi. Sekarang saatnya untuk melangkah lebih maju, dan saya berharap kongres bisa berjalan dengan lancar,” kata Zulfadhli

Surat FIFA Coret Empat Calon, Bersifat Prematur

Senin, 25 April 2011 - 14:16 wib
Muhayati Faridatun - Okezone
JAKARTA – Badan Sepakbola Dunia (FIFA) memutuskan bahwa empat nama yakni Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro dan George Toisutta tidak bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI. Keputusan itu sudah tertung dalam surat FIFA yang dikeluarkan pada 4 April 2011. Namun, belakangan banyak yang menyangsikan keabsahan dari keputusan FIFA tersebut. Salah satunya adalah Brigjen Bernhard Limbong. Menurut mantan anggota EXCO PSSI ini, surat yang dikeluarkan FIFA tersebut bersifat prematur.

“Kalau George, Arifin, Nirwan dan Nurdin tidak boleh mencalonkan diri, berarti surat itu prematur. Harusnya, silahkan saja mendaftarkan diri, perkara diterima atau tidak tergantung proses verifikasi dari Komite Pemilihan. Jika menang menurut FIFA tidak layak, tapi menurut anggota layak bagaimana? Tolong KN bekerja sesuai aturan tanpa harus tunduk dengan FIFA,” jelas Benhard Limbong dalam pertemuannya dengan wartawan di Jakarta, Senin (25/4/2011).

“Apabila tidak diperbolehkan, nanti masalah akan bias dan melanggar HAM sebagai warga negara Indonesia. Kita harus cerdas, jangan terjebak pada emosi. Saya berbicara seperti ini tidak dalam posisi menolak surat FIFA. Masalahnya sekarang lebih tinggi mana surat dengan statuta FIFA. “Masa surat kalah sama statuta yang berlaku layaknya undang-undang dasar,” lanjut mantan Ketua Badan Wasit Seluruh Indonesia ini.

Lebih lanjut, Limbong juga menjelaskan bahwa sosok Jenderal TNI George Toisutta maju dalam pencalonan sebagai pribadi yang dicalonkan. George tidak mengatasnamakan jabatan strategisnya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). “Beliau (George) mendaftarkan diri bukan sebagai KSAD. Tapi sebagai pribadi yang dicalonkan anggota. Beliau adalah prajurit yang taat dan tidak berambisi harus lolos menjadi ketum PSSI,” ujar Limbong. Limbong sendiri juga sudah mendaftar dan mencalonkan diri sebagi Ketum PSSI. Dirinya mengaku mendapat suara dan dukungan dari Madura, bukan dari Sumatera Utara tempatnya berasal.

Pangdam Bantah Ada Maksud Tertentu di Setrojemar

Nugroho Setyabudi - Okezone
Selasa, 26 April 2011 03:23 wib
SEMARANG - Banyaknya tudingan miring kepada TNI AD terkait lahan yang digunakan sebagai lokasi latihan, dibantah dengan tegas oleh Mayjen Langgeng Sulistyono, Pangdam IV/ Diponegoro.

Pangdam dengan tegas membantah tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa semua bukti pelaksanakan dan penggunaan lokasi untuk latihan itu sudah sah. Dia menyatakan, lokasi yang di digunakan TNI sebagai tempat latihan tidak ada yang mengklaim sebagai pemilik tanah.

"Ada surat-suratnya, dari gubernur sampai dengan bupati yang menunjukkan daerah tersebut sebagai daerah latihan. Bohong kalau ada yang menyatakan, tidak tahu daerah tersebut sebagai tempat latihan karena dari dulu selalu dijadikan tempat latihan," katanya di Semarang, Senin (25/4/2011). Jenderal berbintang dua itu bahkan siap untuk membuktikan segala sesuatu yang menyatakan lahan untuk latiha itu sudah sah.

Saat ditanya adanya kabar TNI menggelar latihan di lokasi tersebut, lantaran ingin menambang potensi pasir besi di daerah tersebut. Sulistyono menepis dugaan tersebut dan memastikan tidak ada satu perusahaan pun, yang akan mendapatkan izin dari pihaknya.

"Bagi kami tidak ada hal lain yang harus dilakukan selain menaati perintah atasan. Kali ini perintahnya latihan, jadi ya latihan saja yang kami lakukan. Kami sebagai prajurit melaksanakan perintah atasan, kalau disuruh latihan ya latihan tidak ada hal lain," cetusnya.

Langgeng justru mempertanyakan, apa alasan menolak latihan di Desa Setrojenar. "Kalau kami ditolak latihan di lokasi tersebut, lalu latihan di mana. Apa latihan di udara, di laut, jangan hanya menolak tapi juga berikan solusinya," lanjutnya.

Saat ini kondisi Setrojenar sudah kondusif, Langgeng mempersilahkan kepada para awak media untuk datang dan menanyakan langsung kepada warga di sana. "Jangan tanya kepada orang-orang yang ketakutan saja, tanya kepada warga lainnya. Danrem sudah bertemu dengan kepala desa dan warga, dan sudah terjadi islah antara kami dengan warga," bebernya.

Untuk persoalan hukum, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. "Yang melakukan perusakan tidak bisa dibiarkan begitu saja, agar kejadian ini tidak kembali terulang," tukasnya.

Dia juga membantah tanah yang sengketakan dengan masyarakat milik masyarakat Setrojenar. Lokasi yang di digunakan TNI sebagai tempat latihan tidak ada yang mengklaim sebagai pemilik tanah.

Senin, 25 April 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 25 APRIL 2011

  1. SBY diminta cabut status Siaga 1
  2. Disayangkan, Pernyataan Reaktif Petinggi TNI
  3. KontraS Punya Dokumen Bisnis TNI di Kebumen
  4. Pepi Berniat Ledakkan Gudang Senjata TNI AD
  5. Sengketa Tanah Warga Vs TNI Bahaya Laten

SBY diminta cabut status Siaga 1

Published On: 24 April 2011
JAKARTA: Anggota DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mencabut status Siaga 1 nasional karena dinilai tak relevan terhadap kondisi keamanan negara. Status ini hanya cocok diterapkan jika kondisi negara dalam keadaan darurat perang. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai langkah SBY melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto salah kaprah jika penerapan status Siaga 1 semata-mata untuk merespons aksi teror bom Serpong yang diarahkan untuk menertibkan keamanan perayaan Paskah.

Di TNI, lanjutnya, status Siaga 1 itu hanya boleh diterapkan untuk tujuan operasi militer karena adanya prediksi ancaman agresi dari luar atau negara dalam keadaan bahaya besar seperti bencana alam dalam skala gigantis. "Siaga 1 harus diumumkan sendiri oleh kepala negara, bukan menterinya sehingga seluruh prajurit TNI/Polri 100% harus taat dan berada di posisi home base, batalion, brigade dengan bekal pokok makanan minimum 5 hari, pakaian dua stel, selimut dan jaket satu stel, bukan berada di mess," katanya dalam diskusi Siaga Satu SBY dengan Petisi 28 hari ini.

Menurut Hasanuddin, jika Siaga 1 yang dimaksud SBY ditetapkan untuk menghadapi ancaman bom, konteksnya salah kaprah sehingga harus segera dicabut. Terlebih, jika konteks Siaga 1 dimaksudkan lantaran SBY sedang dirawat karena sakit, hal tersebut merupakan sebuah kekonyolan negara. "Saya tak habis pikir, tak ada serangan dari luar, tak ada revolusi kelompok Islam, tak ada lawan politiknya yang sakit hati untuk menyerang, tak ada gerakan separatis di Papua yang berontak, tiba-tiba diterapkan Siaga 1. Pemerintah harus segera mencabut Siaga 1 kalau tidak hanya akan menjadi permainan prajurit," ujarnya.

Saat ini, ungkapnya, instruksi Siaga 1 benar-benar tak sepenuhnya ditaati para anak buahnya karena mereka tahu betul Siaga 1 yang diinstruksikan di luar konteks kewajaran militer. "Saya bingung, Presiden kita sekolah di mana sampai tak bisa memahami konteks Siaga 1?" jelasnya. Sejalan dengan Hasanuddin, Pengamat Intelijen John Wempi juga mendesak status Siaga 1 harus segera dicabut. Jika terlalu lama, status ini justru akan menjadi landasan untuk penangkapan aktivis yang selama ini kritis dan berseberangan dengan pemerintah. Munculnya status Siaga 1 dinilainya justru sebagai blunder koordinasi antara Badan Intelijen Negara, Polri, dan Kemenkopolkam. Kondisi itu justru semakin membuktikan ada masalah besar yang melilit tubuh rezim SBY seperti kegagalannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perekonomian, menjamin rasa aman, dan karut-marut politik.

"Banyak konflik horizontal yang bisa memunculkan benih-benih perlawanan rakyat seperti sengketa tanah antara TNI dan petani, lemahnya peran SBY dalam menuntaskan perompak Somalia, penegakan hukum yang timpang, tren ekonomi yang mulai menurun. Terlebih, SBY sekarang dalam keadaan sakit. Semuanya menjadi alasan pembenar bagi rezim ini untuk takut sehingga dimunculkanlah Siaga 1," paparnya.

Pada sisi lain, lanjutnya, masalah korupsinya yang baru-baru ini diungkapkan Wikileaks terus ditutupi dengan berbagai skenario politik melalui isu terorisme yang merebak hingga kebakaran di sejumlah hotel dan wisata. Aktivis Gerakan Islam Umar Abduh mengatakan status Siaga 1 membuktikan legitimasi SBY di mata rakyat telah jatuh karena tak ada satu jenderal pun yang melaksanakan perintah tersebut dari Sabang sampai Merauke.

Dia juga menduga gerakan terorisme yang mencuat belakangan ini sebagai kelemahan pemerintah SBY sehingga praktek operasi intelijen meradikalisasi massa dengan mudah terbangun.

"Jadi omong kosong jika aksi terorisme tak dibekingi TNI/Polri. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meradikalisasi gerakan melawan SBY yang kredibiltasnya telah jatuh karena seluruh akar masalah bangsa ini di tangan pemerintah sedangkan SBY lambat mengatasinya," ujarnya. (ea)

Arsip Blog