Jumat, 29 Juli 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 29 JULI 2011

  1. Ilegal, Pelibatan TNI Tanggulangi Terorisme
  2. Mayjen Azmyn Yusri Nasution Gantikan Pramono Edhie...
  3. Sjafrie: Purnawirawan TNI Dukung Capres Tertentu, ...
  4. Campur Tangan TNI Berantas Terorisme Tunggu Keputu...
  5. Jenderal Gadungan Incar Pejabat Sikka

Ilegal, Pelibatan TNI Tanggulangi Terorisme

Ary Wibowo | Heru Margianto | Kamis, 28 Juli 2011 | 14:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme tanpa didahului dengan adanya payung hukum yang resmi adalah tindakan ilegal. Jika ingin melibatkan TNI, susun dulu Undang-Undang tentang Tugas Perbantuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, menanggapi Rapat Koordinasi Penanggulangan Terorisme yang diselenggarakan pada 25 Juli 2011 oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Rapat itu menghasilkan usulan untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme dan membantu mencegah radikalisme.

"Keinginan pemerintah untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi terorisme dengan tanpa secara bersamaan menjelaskan secara lebih lanjut dan rinci tentang tugas dan batasan bagi TNI justru akan memunculkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan (security) di satu sisi dengan keharusan melindungi dan menjamin kebebasan sipil (liberty) di sisi lain," ujar Poengky dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (28/7/2011).

Poengky menuturkan, jika pemerintah ingin tetap melibatkan TNI dalam menanggulangi terorisme, pelibatan tersebut harus mengacu pada Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Aturan itu menyebutkan, dalam menjalankan operasi militer selain perang untuk menanggulangi terorisme, operasi TNI harus didasarkan pada keputusan otoritas politik tertinggi. Selain itu, tugas tersebut juga harus bersifat membantu institusi kepolisian dan harus dituangkan dalam UU Tugas Perbantuan.

"Akan tetapi, sampai saat ini pemerintah dan DPR masih belum membuat UU Tugas Perbantuan dan masih belum ada keputusan presiden yang mengatur pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme," tuturnya.

Selain itu, Poengky menilai, tugas utama TNI harusnya sebagai penjaga pertahanan negara. Oleh karena itu, dengan melibatkan TNI dalam mencegah terorisme justru akan merendahkan kapabilitas TNI sebagai alat pertahanan negara, dan akan kembali menarik TNI untuk terlibat dalam isu sosial dan politik, seperti pada masa Orde Baru.

"Jadi, dengan ini Imparsial mendesak Presiden dan Parlemen untuk segera menghentikan langkah-langkah di luar konstitusi dan hukum untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme. Sebab, strategi penanggulangan terorisme itu harus diletakan dalam koridor-koridor demokrasi dan diletakan dalam rambu-rambu dengan pembagian tugas serta fungsi yang jelas terlebih dahulu," ujarnya.

Mayjen Azmyn Yusri Nasution Gantikan Pramono Edhie

Kamis, 28 Juli 2011 | 14:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mayor Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution bakal dilantik menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad). Azmyn akan menggantikan pejabat sebelumnya, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Pengangkatan Azmyn sebagai Pangkostrad dituangkan melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 584/VII/ 2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Mayjen Azmyn sebelumnya menjabat Asisten Teritorial Panglima TNI.

Keputusan Panglima TNI itu menetapkan mutasi jabatan 33 perwira tinggi TNI yang terdiri dari 5 orang di jajaran Mabes TNI,16 orang di jajaran TNI AD, 3 orang di jajaran TNI AL, 5 orang di jajaran TNI AU, 2 orang di jajaran Wantannas, 1 orang di jajaran Basarnas, dan 1 orang lagi di jajaran Kementerian Pertahanan RI.

Meski sudah ditetapkan, pelantikan Azmyn masih menunggu sampai KSAD Jenderal Pramono Edhie kembali ke Indonesia. "Senin baru dibahas pelantikannya. Sekarang KSAD masih di luar negeri," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wiryantoro MK ketika dihubungi pada Kamis, 28 Juli 2011.

Saat ini, Jenderal Pramono Edhie sedang berada di Singapura untuk menghadiri pertemuan Kepala Staf Angkatan Darat se-Asia Pasifik. Menurut Wiryantoro, posisi Panglima Kostrad saat ini masih dijabat rangkap oleh Pramono Edhie. "Beliau masih rangkap jabatan," kata Wiryantoro.

Mutasi jabatan 33 perwira itu meliputi mutasi antarjabatan dalam pangkat yang sama untuk 13 orang, 12 orang mendapatkan promosi jabatan, dan 8 orang perwira memasuki masa pensiun. Di antara 13 perwira yang mengalami mutasi jabatan dalam pangkat yang sama terdapat nama Mayjen TNI Ir. Mulhim Asyrof yang dimutasi dari Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KSAD menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Drs. Muhamad Munir dari Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad menjadi Pangdam III/Siliwangi, serta Mayjen TNI Moeldoko, S.IP. digeser dari Pangdam III/Siliwangi menjadi Wakil Gubernur Lemhannas RI.

Selain Azmyn, perwira tinggi yang mendapatkan promosi antara lain Marsekal Muda TNI Daryatmo, S.IP. dari sebelumnya Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI menjadi Kepala Basarnas, Marsekal Pertama TNI Bambang Iswahyudi dari Kadisadaau menjadi Perwira Staf Ahli Tk. III Bidang Ekkudag Panglima TNI, Brigjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc. dari Kasdam VII/Wirabuwana menjadi Asrena KSAD, Brigjen TNI Ridwan dari Komandan Secapa TNI AD menjadi Panglima Divisi Infanterif-2 Kostrad, serta Laksamana Pertama TNI Agus Purwoto dari Wakil Asisten Operasi Panglima TNI menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut.

DIANING SARI

Sjafrie: Purnawirawan TNI Dukung Capres Tertentu, Itu Hak Asasi

Kamis, 28 Juli 2011 | 13:41 WIB

EMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan purnawirawan TNI sudah memiliki independensi sebagai warga negara yang bebas. Jadi, tak masalah jika ia memberikan dukungan kepada calon presiden tertentu dalam pemilihan umum, selama dukungan itu tidak terkait dengan institusi TNI.

"Itu hak asasi seseorang. Dan dia kan tidak mengatasnamakan institusi, tidak mengatasnamakan TNI, dan tidak juga mengatasnamakan persatuan purnawirawan," kata Sjafrie usai mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berdialog dengan pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Rabu malam, 27 Juli 2011.

Sjafrie menyampaikan hal itu menanggapi pemberitaan tentang kemungkinan dukungan yang diberikan para purnawirawan TNI Angkatan Darat kepada salah satu kandidat presiden pada pemilu 2014 mendatang. Sebelumnya Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letnan Jenderal Purnawirawan Soerjadi mengatakan, ada wacana pihaknya memberikan dukungan kepada Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden 2014.

Wacana itu sebelumnya dilontarkan kalangan kedutaan besar asing kepada beberapa purnawirawan TNI AD. Wacana itu lantas diartikan sebagai permintaan agar TNI Angkatan Darat memberikan dukungan kepada bekas Menteri Keuangan itu untuk maju sebagai calon presiden.

Sjafrie mengatakan purnawirawan tidak memiliki korelasi dengan struktur TNI. Ia meminta agar purnawirawan tidak dipandang secara struktural. "Dia (purnawirawan) sudah punya independensi sebagai person yang bebas, itu esensinya. Purnawirawan itu kan label seseorang yang terima pensiun. Itu saja," kata dia.

KARTIKA CANDRA

Campur Tangan TNI Berantas Terorisme Tunggu Keputusan Politik

Kamis, 28 Juli 2011 | 10:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan rencana pelibatan militer dalam memerangi terorisme sudah diatur Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Namun, implementasi campur tangan tentara dalam penanganan terorisme harus didasari keputusan politik.

"Itu berarti TNI harus selalu siap," kata Sjafrie usai mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berdialog dengan pemimpin redaksi sejumlah media massa di Kementerian Pertahanan Jakarta, Rabu malam, 27 Juli 2011.

Sjafrie menjelaskan, dalam Undang-Undang TNI disebutkan bahwa untuk terlibat di dalam kegiatan militer selain perang, TNI harus menunggu keputusan politik. Ada 14 kegiatan selain militer yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah pemberantasan terorisme.

Ini artinya, kata dia, sebenarnya TNI memang selalu disiapkan untuk mengatasi terorisme. Soal kapan waktunya, kata Sjafrie, tak bisa otomatis. Pasalnya, TNI harus menunggu instruksi yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden. Peraturan presiden untuk melibatkan TNI, menurut dia, harus dikonsultasikan dengan DPR terlebih dahulu.

Ketika ditanya apakah pemerintah sudah menyiapkan instruksi kepada TNI untuk terlibat dalam kegiatan penanggulangan terorisme, Sjafrie mengelak. "Kami kan tidak boleh begitu mau terlibat lalu lapor ke rakyat bahwa tentara melakukan tugas pemberantasan terorisme karena terikat tugas yang menyangkut kerahasiaan operasi," kata jenderal TNI AD berbintang 3 itu.

Operasi pemberantasan terorisme yang dilakukan TNI akan dilaporkan kepada masyarakat bila operasi telah selesai digelar. Operasi pun tidak serta-merta diumumkan saat dimulai. Ia mencontohkan saat TNI dalam Operasi Woyla untuk membebaskan sandera dalam peristiwa pembajakan pesawat Garuda pada 1981 silam. Setelah rampung, barulah Panglima TNI mengumumkan.

Bahkan, tidak semua bagian dari operasi itu dilaporkan ke publik. "Sebab, masih ada yang harus dikembangkan. Ada yang masuk pengecualian dan itu salah satunya untuk kepentingan kerahasiaan dan kepentingan pengembangan operasi," kata dia.

KARTIKA CANDRA

Jenderal Gadungan Incar Pejabat Sikka

Laporan wartawan Pos Kupang, Aris Ninu

POS KUPANG.COM, MAUMERE - Berdasarkan data dan hasil interogasi penyidik Polres Sikka, kuat dugan Tasrino Buton, Pimpinan Badan Kehormatna Negara Republik Indonesia (BKNRI) Sikka yang berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjend) mengincar sejumlah pejabat di Sikka untuk diperas dengan mengantongi nama institusi Polri dan TNI.

Namun aksi Buton, pria asal Ambon yang mengikuti Diklat BKNRI belum sempat terwujud. Dia keburu dilaporkan warga ke polisi dan ditangkap. Kini, Buton masih dalam pemeriksaan intensif Polres Sikka.

Demikian penjelasan Kapolres Sikka, AKBP Drs.Ghiri Prawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Sikka, AKP Arif Sadikin di Maumere, Kamis (28/7/2011).
Editor : Kenarisa »» Penulis : Aris Ninu »» Sumber : Pos Kupang.Com

Kamis, 28 Juli 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 28 JULI 2011

  1. AY Nasution resmi jabat Pangkostrad
  2. KASAD, Hubungan TNI AD dan Media Sangat Baik
  3. TNI AD Percepat Pemerataan Pembangunan Daerah
  4. Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Teroris Dinilai...
  5. Ratusan prajurit Yonif 406 ditugaskan ke Maluku
  6. Pesawat Malaysia Dipaksa Mendarat di Balikpapan

AY Nasution resmi jabat Pangkostrad


WASPADA ONLINE
JAKARTA - Mayjen TNI Azmyn Yusri Nasution (56) ditetapkan sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad), menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang kini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat.

"Penetapan mantan Asisten Teritorial Panglima TNI itu menjadi Pangkostrad didasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/584/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI," jelas Kepala Dinas Penerangan Umum TNI Kolonel Minulyo Suprapto, di Jakarta, malam ini.

Dalam keputusan itu ditetapkan Mayjen TNI Langgeng Sulistiyono yang semula Pangdam IV/Diponegoro sebagai Aster Panglima TNI menggantikan Mayjen TNI AY Nasution.

Ketetapan Panglima TNI itu selain menetapkan Panglima Kostrad baru, juga ditetapkan panglima baru untuk Kodam IV/Diponegoro dan Kodam III/Siliwangi.

"Mayjen TNI Mulhim Asyrof dari Asrena Kasad dipercaya menjadi Pangdam IV/Diponegoro dan Mayjen TNI Muhamad Munir dari Pangdivif-2 Kostrad menjadi Pangdam III/Siliwangi," kata Minulyo.

Dalam keputusan Panglima itu secara umum menetapkan Mutasi Jabatan 33 Pati TNI yang terdiri atas lima orang di jajaran Mabes TNI, 16 orang di jajaran TNI AD, tiga orang di jajaran TNI AL, lima orang di jajaran TNI AU, dan dua orang di jajaran Wantannas, satu orang di jajaran Basarnas dan mutasi orang di jajaran Kemhan RI

KASAD, Hubungan TNI AD dan Media Sangat Baik



Oleh : Denny Krisnadhy | 27-Jul-2011, 10:03:21 WIB

KabarIndonesia- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, berjanji akan memberikan informasi yang diperlukan kepada media massa.

''Baik buruknya kami (TNI AD) di masyarakat, karena media, tolong dipahami bila ada info yang tidak bisa kami sampaikan dan ada pula info yang tidak bisa ditutup-tutupi,'' kata Jendral Pramono Edhie Wibowo, dihadapan para pimpinan redaksi berbagai media di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) jalan Veteran Jakarta Selasa (26/07).

dijelaskan Pramono, bahwa komunikasi intensif selama ini sebenarnya sudah terjalin dengan baik antara pekerja media dengan para perwira tinggi militer, termasuk dengan perwira TNI AD.

"Saya melihat sejauh ini, hubungan dan komunikasi antara media dengan jajaran TNI AD sudah terjalin dengan baik, termasuk dengan para Perwira TNI AD," jelasnya.

Dalam acara silahturahmi KSAD dengan Pemimpin Redaksi Media massa itu, nampak hadir, Wakasad Letjen TNI Budiman, Pangdam. Mayjen TNI Waris. Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F Paulus. Dan Kodiklat Letjen TNI Marciano Norman. Kadispenad. Brigjen TNI Ir. Wiryantoro N.K dan perwira-perwira lain di jajaran TNI AD.

TNI AD Percepat Pemerataan Pembangunan Daerah

Kamis, 28 Juli 2011
JAKARTA (Suara Karya): TNI Angkatan Darat (AD) melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-87, proaktif membantu percepatan pemerataan pembangunan di daerah - daerah Indonesia. "Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah, telah dirakarsai membentuk TMMD," ujar Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo usai Rakornis TMMD di Jakarta, Rabu (27/7).

KSAD ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD. TMMD ke-87 sebagai pendamping TMMD Reguler Manunggal Sakato Sumatera Barat, Manunggal Satata Sariksa Jawa Barat, Manunggal Sengkuyung Jawa Tengah, Manunggal Gawi Manutung Kalimantan, Manunggal Karya Jaya dan Manunggal Karya Pelajar di Jakarta.

Pramono menjelaskan, TMMD merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya. Program ini membantu pemerintah meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah dan meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat.

TMMD ke-87 akan dilaksanakan mulai tanggal 10 - 30 Oktober 2011. Lokasi TMMD tersebar di seluruh Indonesia, meliputi TMMD Reguler di 61 Kabupaten di 33 Propinsi, yang melibatkan 61 Satgas, dengan kekuatan tiap Satgas 150 orang.

Pramono menambahkan, TMMD akan terus digulirkan karena mendapat apresiasi dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. "TMMD tetap kita kedepankan karena masyarakat sangat senang apabila kegiatan TMMD bersifat pembangunan secara nyata di daerah dilakukan secara gotong royong. Semangat inilah yang dipelihara oleh TNI AD bersama dengan kementerian terkait lainnya," kata dia. (Feber S)

Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Teroris Dinilai Ilegal

Tribunnews.com - Rabu, 27 Juli 2011 18:48 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Iwan Taunuzi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelibatan unsur TNI dalam penanggulangan terorisme saat ini dinilai merupakan tindakan illegal menyusul belum adanya payung hukum yang resmi yang mengtaur pelibatan TNI ini.

Demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com, Rabu (27/7/2011) menaggapi rapat koordinasi Penanggulangan Terorisme yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2011 oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dengan dihadiri oleh Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, Kasad, Wakil Jaksa Agung dan perwakilan dari kepolisian, kejaksaan dan TNI menghasilkan usulan untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme dan membantu mencegah radikalisme.

Menurutnya, hingga kini Pemerintah dan DPR masih belum membuat Undang-Undang Tugas Perbantuan. Bahkan Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Di sisi lain, UU Teroris juga masih belum mengatur tentang pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme.

"Imparsial menilai keinginan Pemerintah untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi terorisme dengan tanpa secara bersamaan menjelaskan secara lebih lanjut dan rinci tentang tugas dan batasan bagi TNI, justru akan memunculkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan di satu sisi dengan keharusan untuk melindungi dan menjamin kebebasan sipil di sisi lain," ujarnya.

Jika pemerintah tetap ingin melibatkan unsur TNI dalam penanggulangan terorisme, ia mengimbau harus mengacu pada pasal 7 ayat (3) Undang-Undang TNI Nomor 34/2004, dimana TNI dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang untuk menanggulangi terorisme harus didasarkan pada keputusan otoritas politik tertinggi. "Selain itu, tugas tersebut juga bersifat membantu institusi kepolisian dan harus dituangkan dalam UU Tugas Perbantuan," tandasnya.

Ratusan prajurit Yonif 406 ditugaskan ke Maluku

By on 27 Juli 2011
Semarang (Solopos.com)–Sebanyak 488 prajurit Batalyon Infanteri 406/Chandra Kusuma diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Rabu (27/7/2011), untuk bertugas menjaga keamanan serta mencegah konflik horizontal di daerah Maluku. Upacara pelepasan ratusan prajurit yang diberangkatkan dengan menggunakan KRI Teluk Lampung 540 tersebut dipimpin langsung Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Brigadir Jenderal TNI Nugroho Widyotomo.

Dalam amanat yang dibacakan Kasdam, Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistiyono berpesan kepada seluruh prajurit yang diberangkatkan ke Maluku, untuk selalu menunjukkan sikap dan tindakan serta kemampuan terbaik dalam melaksanakan tugas yang diemban. “Keberhasilan dalam setiap pelaksanaan tugas menjadi parameter bagi profesionalitas para prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma,” katanya.

Pangdam meminta para prajurit yang akan bertugas di Maluku dapat membantu pemerintah daerah dan Polri dalam rangka memulihkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan kegiatan-kegiatan pemulihan serta mencegah konflik antarkelompok masyarakat. “Selain mencegah, prajurit harus dapat mendamaikan masyarakat yang akan atau sedang bertikai sehingga tercipta situasi aman dan kondusif di Maluku,” ujarnya.

Ditemui usai upacara pelepasan ratusan prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma ke Maluku yang dipimpin Komandan Batalyon Letkol Infanteri Agustinus Sinaga, Kasdam menambahkan dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif, para prajurit perlu memperbanyak dialog dan komunikasi dengan semua komponen masyarakat setempat. “Prajurit harus memahami kebudayaan, kepercayaan, dan kearifan lokal pada masyarakat di daerah penugasan serta mengedepankan komunikasi,” lanjutya.

Ia menuturkan pemberangkatan ratusan prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma ke Maluku sudah diatur sesuai jadwal di Mabes TNI terkait dengan rotasi atau perputaran rutin tugas dalam menjaga keamanan di sejumlah daerah rawan konflik. Suasana haru terlihat saat masing-masing keluarga melepas satu persatu prajurit Yonif 406/Chandra Kusuma yang akan bertugas di Maluku menaiki KRI Teluk Lampung 540 yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Pesawat Malaysia Dipaksa Mendarat di Balikpapan

Tribunnews.com - Rabu, 27 Juli 2011 22:45 WIB

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen
TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Sebuah pesawat tak dikenal memasuki wilayah Indonesia dan melintas di atas objek vital Kota Bontang, tepatnya di atas kilang minyak PT.Badak NGL. Dua pesawat F-16 segera diperintahkan untuk melakukan pengejaran. Setelah diidentifikasi diketahui pesawat tersebut berasal dari Malaysia. Pesawat tersebut diperintahkan untuk meninggalkan wilayah udara Indonesia namun menolak.

Akhirnya pesawat F-16 melakukan show of force dengan menunjukan persenjataan yang dibawa oleh pesawat tempur buatan Amerika tersebut. Menyadari peringatan yang diberikan oleh pilot pesawat tempur TNI Angkatan Udara (AU) tersebut tidak main-main, akhirnya pilot pesawat asing tersebut membuka komunikasi dan bersedia mengikuti arahan dari pilot TNI AU.

Pesawat asing berjenis Hercules tersebut dipaksa untuk mendarat (force down) di Bandara Sepinggan Balikpapan. Sementara itu pasukan yang berada di darat bersiap-siap menunggu datangnya pesawat asing tersebut. Satu unit kendaraan komunikasi, satu mobil guide yang berisi pasukan bersenjata lengkap dan satu mobil ambulan. Ketika pesawat tersebut mendarat, kendaraan pemandu memasuki landasan pacu dan mengarahkan pesawat untuk mengikuti mobil pemandu. Pesawat tersebut mengikuti hingga sampai di hanggar milik Pelita Airlines.

Begitu pesawat mematikan mesin, pintu pesawat dibuka, mereka (penyusup) yang berjumlah lima orang tersebut langsung disambut oleh pasukan TNI AU bersenjata lengkap. Pasukan darat langsung melakukan penyerbuan. "Jangan bergerak! Angkat tangan!" seru pasukan penyergap.
Penumpang pesawat termasuk pilot dan copilot langsung menyerahkan diri. Mereka langsung dibawa dengan menggunakan sebuah mobil menuju kantor Pemadam Kebakaran Bandara Sepinggan untuk diinterogasi. Setibanya di ruang interogasi, penumpang dan awak pesawat menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, kemudian dicatat identistasnya satu per satu. Mereka dicecar dengan berbagai pertanyaan seperti.

Dari interogasi tersebut terungkap bahwa pesawat asal Malaysia tersebut terbang menuju Philipina dengan melintasi wilayah udara Indonesia tanpa memiliki ijin. Kejadian tersebut merupakan bagian skenario latihan tempur yang diberi sandi Latihan Tempur Perkasa B yang dilakukan oleh TNI AU bersama Angkatan Laut dan Angkatan Darat Rabu (27/7/2011) hari ini.

Menurut Danlanud Letkol Penerbang Riva Yanto kegitan latihan tempur ini rencananya akan dilakukan secara rutin. "Setiap tahun akan kita lakukan latihan seperti ini, tahun 2011 ini sudah yang kedua setelah pesawat Sukhoi kemarin," jelasnya. Sedikitnya 250 personil terlibat dalam latihan tempur ini dengan menggunakan satu pesawat hercules, helikopter dan lima pesawat tempur F-16.

"Ada dari Paskhas, Radar Balikpapan, Tarakan dan Gorontalo, total keseluruhan ada 1000 personil, tetapi yang di sini (Balikpapan) ada 250 personil," terang Riva. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme TNI AU dibantu dengan Korps Radar dan Lapangan Udara Angkasa Pura Balikpapan.

"Tujuannya supaya pasukan kita bisa lebih profesional, radar juga terlatih untuk mengawal pesawat, kemudian para kru Angkasa Pura juga ikut terlatih sehingga jika ada kejadian nanti sudah tahu apa yang harus dilakukan," ujarnya. Baru-baru ini TNI AU berhasil memaksa pesawat milik pakistan untuk mendarat secara paksa di Makassar. "Itu baru saja terjadi, kita berharap jika ada kejadian real seperti itu semua personil sudah siap," kat Riva.

Dirinya juga mengatakan, latihan tempur ini berjalan lancar karena mendapat dukungan dari PT.Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Sepinggan. "Tidak ada kendala, semua trafict memberikan prioritas," tandasnya. Rencananya besok (28/7/2011) kelima pesawat tempur F-16 tersebut akan kembali ke home base di Madiun.

Rabu, 27 Juli 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 27 JULI 2011

  1. Menguji Komitmen Sapta Marga Pramono Edhie
  2. TNI Ikut Perangi Terorisme?
  3. Menko Polhukam Tidak Pernah Dengar Pensiunan TNI D...
  4. TNI Sulit Capai Kekuatan Minimum
  5. Korem 142Tatag Gelar Tanggap Bencana
  6. Sulsel Waspadai Radikalisme Saat Puasa

Menguji Komitmen Sapta Marga Pramono Edhie

Oleh: Herdi Sahrasad
Nasional - Selasa, 26 Juli 2011 | 14:59 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Komitmen sebagai tentara Sapta Marga dicanangkan oleh Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. Kini komitmen itu bakal diuji oleh waktu.

Indonesianis Australia Ken Ward, pengamat Nehemia Lawalata dan Bursah Zarnubi Ketua Umum Partai Binrang Reformasi melihat, Pramono Edhie Wibowo bakal mampu menjadi TNI yang konsisten kepada Sapta Marga dan konstitusi, sehingga komitmennya tidaklah diragukan.
“Bintang Pramono Edhie Wibowo justru akan bersinar ketika Sapta Marga ditegakkannya. Kita melihat ia akan seperti ayahandanya Jenderal (Purn) Sarwoedhie Wibowo, kita harus dorong ke sana, agar ia dekat dengan rakyat, mahasiswa dan aktivis,” tegas Bursah Zarnubi, mantan Ketua Fraksi PBR di DPR .

“Ia akan berjiwa seperti bapaknya yang saya kenal, saya ingin ia sahaja dan hidupnya tidak bermewah-mewah ,” papar Indonesianis Australian Nasional University, Ken Ward belum lama ini.

Nehemia Lawalata menambahkan, Pramono sosok yang taat asas dan harus didorong untuk sederhana seperti ayahnya agar jadi tentara rakyat yang Sapta Margais. “Saya yakin ia mampu dan konsisten,” tegas Nehemia.

Jenderal Pramono Edhie Wibowo dilantik sebagai Kepala Staf TNI-AD oleh Presiden Susilo Yudhoyono pada 30 Juni lalu, menggantikan seniornya, Jenderal TNI George Toisutta.

Salah satu komitmen itu adalah penegasannya bahwa ia tidak akan menggunakan TNI-AD untuk kepentingan politik. "Rasanya saya tidak menjadi tentara yang benar jika membawa TNI-AD untuk kepentingan politik," papar Pramono saat silaturahmi dengan jajaran media massa di Jakarta, Selasa (26/7).

"Saya baru diangkat menjadi Kepala Staf TNI-AD. Saya sangat durhakai, menciderai Angkatan Darat kalau saya sudah berpikir yang tidak-tidak. Saya hanya ingin mengabdi sebagai Kepala Staf TNI-AD," katanya.

KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie bertekad akan bersikap lebih transparan dalam memberikan arus informasi di lingkungan Angkatan Darat kepada media. "Kerja sama dengan media merupakan hal yang penting, mengingat media juga ikut berperan besar dalam menentukan masa depan bangsa makanya perlu ada transparansi informasi," jelas KSAD.

Pramono Edhie Wibowo mengakui ada yang menyebut-nyebut dia akan maju pada 2014. Namun adik kandung Ibu Negara, Ani Yudhoyono ini, mengatakan, dia akan setia kepada TNI-AD. "Mengapa? Saya dikenal sebagai jenderal bintang empat karena TNI-AD. Saya tidak boleh menciderai," katanya lagi.

Berasal dari keluarga tentara, jadi wajar saja jika Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono E Wibowo, mengatakan cita-citanya hanya ingin menjadi tentara. Cita-cita itu bahkan sudah dia tuliskan saat masih berada di Akademi Militer. "Rekan-rekan boleh datanglah ke Akademi Militer. Saya tulis cita-cita saya. Cita-cita saya hanya menjadi tentara," imbuh Pramono. Selamat berbakti.

TNI Ikut Perangi Terorisme?

Penulis : Scherazade Mulia Saraswati
Rabu, 27 Juli 2011 00:25 WIB

JAKARTA--MICOM: Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, menilai keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya memerangi terorisme perlu dikaji kembali secara seksama.

Penilaian TB Hasanuddin itu didasarkan pada harapan dan anjuran Menteri Koordinator Politik dan Hukum (Menko Polhukam) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), agar TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme.

"Itu merupakan pernyataan yang aneh. Pemberantasan teroris oleh TNI merupakan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang TNI," terang TB Hasanuddin kepada Media Indonesia, Selasa (26/7).

Menurutnya, Menko Polhukam dalam hal ini BNPT seharusnya membuat konsep operasi penanggulangan terhadap teroris. Setelah itu, membuat parameter-parameter keterlibatan TNI dalam operasi tersebut.

"Dan selanjutnya sesuai dengan UU kemudian Presiden membuat keputusan politik tentang keterlibatan TNI dalam operasi itu," imbuh TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin berpendapat, keputusan politik Presiden sangat diperlukan sesuai ketentuan UU yang berlaku, bukan melalui imbauan dan harapan semata.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo menegaskan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) siap membantu dan bekerja sama dengan kepolisian dalam upaya memerangi terorisme dan radikalisme.

“Kami akan beri bantuan kepada kepolisian. Kami punya kemampuan deteksi dini, temu cepat, lapor cepat,” tukas Pramono di Markas Besar TNI AD, Veteran, Jakarta Pusat.

“Kemampuan temu cepat, lapor cepat ini akan dilaporkan ke kepolisian, untuk kemudian bekerja bersama-sama,” lanjutnya. (OL-8)

Menko Polhukam Tidak Pernah Dengar Pensiunan TNI Dukung Sri Mulyani

Selasa, 26/07/2011 11:35 WIB

Egir Rivki – detikNews

Jakarta - Kabar adanya purnawirawan TNI mendukung Sri Mulyani menjadi capres 2014 belum sampai ke telinga Menko Polhukam Djoko Suyanto. Sebagai seorang pernawirawan TNI, Djoko mengaku belum mendengar isu itu.

"Saya pensiunan juga. Saya nggak pernah dengar soal pensiunan yang dukung Sri Mulyani," kata Djoko di sela-sela diskusi bertajuk "Peran media massa dalam pengelolaan masalah-masalah nasional" di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2011).

Djoko juga mengaku tidak pernah mendengar adanya kabar diplomat asing yang membujuk purnawirawan untuk mencalonkan Sri Mulyani.

"Saya nggak pernah dengar isu itu. Saya juga nggak pernah dengar soal diplomat asing yang dukung Sri Mulyani," kata mantan Panglima TNI.

Ketua Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD), Letjen Purn Soerjadi, sebelumnya mengaku seorang diplomat asing membujuknya untuk mencalonkan Sri Mulyani Indrawati sebagai presiden pada Pilpres 2014.

(aan/nrl)

TNI Sulit Capai Kekuatan Minimum

Wednesday, 27 July 2011

JAKARTA– Alokasi anggaran TNI yang rendah pada APBN Perubahan 2011 dikhawatirkan mengganggu pencapaian program percepatan pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF).

Sebab, untuk mencapai MEF, idealnya dibutuhkan dana Rp11 triliun pada 2011.Namun, nyatanya hanya terpenuhi sekitar Rp4,3 triliun. Pengamat militer Universitas Indonesia Andi Widjajanto menyatakan pesimistis realisasi belanja MEF TNI dapat tercapai sesuai target pada 2024.

“Kalau tren ini berlanjut,maka program itu sulit tercapai,” tegas Andi di Jakarta kemarin. Kondisi ini memaksa pemerintah pada periode selepas 2014 harus membuat rumusan ulang untuk MEF agar program penguatan pertahanan inidapat terwujud sesuai target.

“Masa pemerintah Presiden SBY periode pertama dan kedua tidak ada perencanaan anggaran yang terpenuhi,”paparnya. Menurut Andi, ada tiga hal yang bisa ditempuh untuk mencapai target MEF,yakni mengurangi besaran postur MEF,memperpanjang jangka waktu pencapaian MEF selama 5–10 tahun menjadi 2029 atau 2034.“Atau, kalau mau optimistis,alokasi belanja diperbesar,”ungkapnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, minimnya alokasi membuat Kemhan mengambil kebijakan tidak berbelanja alat utama sistem senjata (alutsista) dari luar negeri.Alokasi untuk MEF mayoritas akan fefydiperuntukkan bagi biaya pengadaan alutsista dari dalam negeri. dwi haryanto

Korem 142Tatag Gelar Tanggap Bencana

Rabu, 27-07-2011

ENREKANG UPEKS--Ketegasan amanah TNI AD, dalam melaksanakan fungsi bela negara serta tanggap batuan bencana alam dan pengungsian, tak diragukan lagi di tanah air.

Konsep untuk terus mengembangkan standar operasional prosedur, terhadap insiden bencana alam berlaku diwilayah Korem 142 Taro ada Taro Gau. Pelatihan digelar bertahap setiap tahunnya, dalam seluruh satuan wilayah Korem 142 Tatag parepare. Pelatihan itu dilangsungkan selama 3 hari.

“Untuk tahun 2011 dibawah Kodam VII WRB dan Korem Tatag 142, ditarget pembekalan dan pelatihan tanggap penanggulangan bencana alam wilayah Kodim 1419 Enrekang dan Kodim Majene,” kata Danrem 142 Tatag Parepare, Kol Inf Lodewick Pusung, Selasa (26/7).

Tujuannya, memberikan bantuan kalau terjadi bencana alam serta mengatasi pengungsi darurat mampu terkoordinir baik. Bagi Pemda Enrekang urgensinya keberadaan TNI AD mampu disiapkan dan terjun di lapangan setiap dibutuhkan.

Jika selama ini, berbagai penanganan seringkali dihadapkan situasi mendesak dan kerap pula belum terkoordinasi matang. Padahal kebutuhan perbantuan bencana harus mampu berjalan sigap serta tepat sasaran.

”Dan ini harus dilatih sesuai situasi saat menghadapi bencana bagaimana perencanaan, merumuskan langkah, serta dengan siapa harus berkoordinasi jadi terlatih jelas,” katanya.

Lanjut dia, jajarannya dibawah satuan Kodim 1419, staf kodim dan koramil diberi pembekalan jika bencana alam terjadi. Harapan Danrem 142 Tatag tak berlebihan dalam berbagai kasus bencana daerah ini, kesigapan TNI AD patut diandalkan sebagai bantuan cepat dan tanggap.

Danrem Kol Inf Lodewick Pusung, juga menegaskan peralatan apapun yang disiagakan TNI, bisa digunakan tapi kalau bersifat pemulihan dan rehabilitasi tentunya pemda minta resmi di kodim setempat.

Sulsel Waspadai Radikalisme Saat Puasa

Tribun Timur - Selasa, 26 Juli 2011 19:51 WITA

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Demi menjaga keamanan dan kenyamanan umat Islam
dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, Pemprov Sulsel bekerjasama dengan aparat keamanan dari TNI dan Polri untuk mendeteksi gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Pemprov Sulsel juga turut melibatkan kalangan intelejen dari badan inteljen negara (BIN) yang diterjunkan di lapangan demi menciptakan suasana yang kondusif selama bulan suci Ramadhan.

"Kita tidak menginginkan ada gerakan-gerakan yang berlebihan yang menghalalkan kekerasan atas nama agama dan hasil deteksi kia sejauh ini tidak ada laporan yang membuat kita harus khawatir," kata Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Mantan Bupati Gowa dua periode tersebut memimpin rapat Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) di Hotel Grand Clarion, Makassar pada Selasa (26/7). Diakuinya, rapat tersebut dalam rangka menyambut bulan Ramadan.

Rapat tersebut selain diikuti oleh bupati dan wali kota se-Sulsel juga dihadiri oleh unsur muspida Sulsel seperti Kapolda Sulselbar Irjen Johny Wainal Usman dan Pangdam VII Wirabuana Mayjend Amril Amir.

Syahrul berharap pengendalian keamanan selama bulan Ramadan dapat berjalan maksimal. Lebih lanjut, ia enggan membeberkan hasil kesepakatan dalam rapat tentang keamanan daerah dan persiapan
pemerintah dan aparat keamanan dari TNI maupun Polri.

"Kalau kita beritahu mereka bisa lebih prepare nantinya," kata tambah Syahrul. Selain menyangkut masalah keamanan, rapat yang berlangsung tertutup Restoran Su Na Chi, Hotel Grand Clarion tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis di bidang ketahanan pangan dan ekonomi
selama Ramadhan.

Pemprov Sulsel menjamin ketersediaan sembilan bahan pokok (Sembako) dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya seperti kebutuhan listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Syahrul mengungkapkan seluruh unsur muspida yang menghadiri rapat sepakat akan menindak tegas penimbun karena selain dapat merusak suasana ekonomi Sulsel yang kondusif juga merusak ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah bulan puasa.

Gubernur, bupati/wali kota dengan dibantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat akan sama-sama memonitor secara maksimal stok kebutuhan sembako dan kebutuhan dasar masyarakat.
"Sewaktu-waktu selama bulan Ramadan pemerintah setempat beserta unsur muspida akan melakukan sidak ke pasar-pasar untuk memantau keterediaan kebutuhan masyarakat," kata Syahrul. (*/tribun- timur.com)

Penulis : Syaekhuddin
Editor : Muh. Irham

Selasa, 26 Juli 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 26 JULI 2011

  1. Kodim dan Yonif 744 Gelar Pengobatan Massal
  2. Sigit Gelar Tes Urine Pada Anak Buahnya
  3. Menjaga Keutuhan NKRI Melalui Uang Rupiah
  4. OPM makin beringas
  5. Dua Anggota TNI Kena Razia
  6. Bantah Berjudi, Cuma Tagih Uang Keamanan
  7. Olimpiade Militer, TNI Raih Best Fair Play
  8. TNI Diminta Ikut Berperan Menanggulangi Terorisme

Kodim dan Yonif 744 Gelar Pengobatan Massal

Minggu, 24 Jul 2011, | 43
ATAMBUA, Timex - Dalam rangka Bhakti TNI, jajaran Kodim 1605 Belu dan Yonif 744/SYB, Sabtu (23/7) menggelar pengobatan massal bagi masyarakat Kelurahan Fatubenao. Bukan saja pengobatan massal, dalam bhakti TNI, juga dilakukan pembangunan dua buah deker di wilayah Fatubenao guna memperlancar transportasi pada kelurahan tersebut.

Pantauan Timor Express, bhakti TNI khusus kegiatan pengobatan massal dilaksanakan di kantor kelurahan tersebut.

Tampak hadir ratusan warga Kelurahan Fatubenao memeriksakan diri dan mendapat pengobatan secara gratis hasil kerja sama Kodim 1605 Belu, Yonif 744/SYB, Rumah Sakit Pembantu TNI Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.

Sejumlah tenaga medis baik dari TNI maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melayani warga yang membutuhkan pengobatan secara gratis, termasuk memberikan obat-obatan secara gratis pula. Selain terlihat petugas medis sibuk melayani masyarakat, tampak juga petinggi TNI pada dua institusi tersebut seperti Kasdim Belu, Mayor (Inf) Audy M Kalangi, Pasiter Kodim 1605, Kapten Jonathan dan Danramil Atambua, Kapten Sumina serta sejumlah perwira dari Yonif 744/SYB dan anggota.

Dandim 1605 Belu, Letkol (Kav) Jony Harianto yang dihubungi Timor Express terkait pelaksanaan pengobatan massal mengungkapkan, kegiatan itu merupakan bagian dari bhakti TNI kepada masyarakat.

Tujuan pengobatan massal untuk membantu masyarakat yang sakit dan meringankan beban masyarakat ditengah mahalnya obat-obatan, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat kecil. "Kegiatan ini bagian dari bhakti TNI bagi masyarakat sebagai bukti kepedulian akan kehidupan dan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan terlaksana berkat kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak diantaranya Pemkab Belu melalui Dinas Kesehatan maupun beberapa lembaga lain termasuk kelurahan.

Kegiatan yang sama jelasnya kedepan akan terus dilaksanakan dan pastinya akan berganti tempat. Untuk saat ini, Fatubenao menjadi pusat pelaksanaan bhakti TNI.
Sementara itu, Camat Atambua, Laurensius Nahak kepada wartawan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kodim Belu dan Yonif 744/SYB yang menggelar kegiatan tersebut. Kegiatan itu baginya merupakan kepedulian TNI bagi masyarakat dalam bidang Kesehatan. Dia berharap, pengobatan massal maupun pembangunan deker tidak saja digelar di Fatubenao, tapi dapat dilaksanakan di tempat lain pada kecamatannya.

Senada, Lurah Fatubenao, Yohanes M Asa kepada Timor Express mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI yang menggelar kegiatan bhakti TNI diwilayahnya. Bhakti TNI katanya, telah memberikan nilai tambah bagi masyarakat, di mana ada pembangunan deker maupun pengobatan massal bagi warga kelurahannya.

Dia berharap, kegiatan serupa bisa dilanjutkan untuk menciptakan kebersamaan dan kemanunggalan TNI dan masyarakat. Berdasarkan informasi, setidaknya terdaftar 300 peserta kegiatan pengobatan massal yang tersebar di 32 RT. Dalam pengobatan itu, peserta mendapatkan pemeriksaan gratis dan obat dibagikan secara cuma-cuma. (lok/ays)

Sigit Gelar Tes Urine Pada Anak Buahnya

Tribun Jateng - Selasa, 26 Juli 2011 08:33 WIB
Laporan Wartawan Tribun Yogya /M Huda

TRIBUNJATENG.COM MAGELANG – Seluruh jajaran pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, forum pimpinan daerah dan instansi vertikal , kepala sekolah SMP/SMA Negeri dan swasta anggota TNI dan Polri terlihat baris berjajar di ruang tengah gedung Pemerintah Kota Magelang, Senin (25/7/2011).

Satu persatu mengisi data diri masing-masing, kemudian masuk ke toilet secara bergantian untuk memberikan urine yang saat itu tengah digelar tes urine oleh Pemkot.

Wali Kota Magelang, Ir Sigit Widyonindito MT mengungkapkan Kota Magelang yang berada di posisi silang Semarang –Yogyakarta dan Purwokerto, telah terdeteksi sebagai zona merah dalam peredaran penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Ini sangat memrihatinkan karena penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi diri pribadi, keluarga dan masyarakat,” katanya.

Sigit sendiri memimpin pada barisan nomor satu pada pelaksanaan tes urine bagi para pejabat tersebut.

Untuk tes urine bagi para pejabat struktural di lingkungan Pemkot Magelang yang diikuti anggota Polri dan TNI tersebut, lanjutnya, merupakan salah satu bentuk antisipasi untuk mencegah merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

“Kita ingin memberi contoh yang baik kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan secara terencana , tetapi dalam undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut tidak diberitahu akan dilakukan tes urine, hanya tercantum rapat koordinasi terbatas.

“Memang sudah terencana, namun undangan untuk para peserta adalah rakor terbatas,” tuturnya.

Sigit menambahkan, beruntung hingga saat ini memang tidak ada laporan adanya pegawai di lingkungan Pemkot Magelang yang menyalahgunakan maupun mengedarkan obat-obatan terlarang.

“Saya optimis tidak ada. Apalagi belum ada informasi maupun temuan yang mengarah ke sana,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas (Kesbangpolinmas) Kota Magelang, Drs Suryantoro mengatakan, pemeriksaan air seni itu untuk mengetahui apakah ada di antara abdi negara tersebut yang menjadi pecandu narkoba atau tidak.

Sedangkan untuk mengantisipasi peredaran gelap narkoba di masyarakat, pihaknya akan menggandeng instansi terkait untuk melakukan hal serupa ke sekolah-sekolah maupun kantor-kantor yang ada di Kota Magelang.

“Tentunya , pelaksanaan tes urine tersebut akan dilakukan secara mendadak ,”katanya.

Editor : budi_pras

Menjaga Keutuhan NKRI Melalui Uang Rupiah

Tribunnews.com - Selasa, 26 Juli 2011 05:32 WIB
Laporan Wartawan Tribunnewsbatam.com, dedy suwadha

TRIBUNNEWS.COM, KRI SIBOLGA - Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak saja menjadi tugas aparat keamanan saja, tetapi juga menjadi tugas bersama yang dapat dilakukan antarlembaga pemerintah. Inilah yang coba dibangun oleh Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia.

Bertema menjaga kedaulatan ekonomi Republik Indonesia, dan menjalankan UU no 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Rupiah, maka Bank Indonesia menjalin kerjasama uji coba dengan TNI AL untuk menggelar kegiatan Sosialisasi Keaslian uang rupiah dan penelitian di Wilayah Pulau terluar di Kabupaten Anambas dan Natuna. Karena kegiatan bergaya ekspedisi, maka TNI AL dari Armada Barat (Armabar) menerjunkan KRI Teluk Sibolga, untuk mengangkut rombongan BI, staf ahli DPR RI dari Komisi XI membawa serta uang tunai sebanyak Rp 3 miliar dari pecahan terkecil hingga terbesar.

Eko Yulianto, Kabiro Kebijakan Peredaran Uang BI, melalui Hasiholan Siahaan, Pusat Analis Biro Pengedaran Uang, Senin (18/7) lalu saat pelepasan tim, menjelaskan kegiatan uji coba sosialisasi penggunaan mata uang rupiah di seluruh Indonesia adalah tanggung jawab BI selaku lembaga moneter di Indonesia. UU no 7 tahun 2011 tentang penggunaan mata uang Rupiah, menamanahkan BI harus mengsosialisasikan dan memastikan seluruh masyarakat di wilayah NKRI telah menggunakan mata uang rupiah sebagai alat bertransaksi. Termasuk, penyebaran dan penggunaan mata uang rupiah tersebut hingga berada di pulau-pulau terluar, terpencil dan berbatasan dengan negara tetangga.

Provinsi Kepri yang memiliki 19 pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Vietnam, menjadi titik perhatian adalah lima pulau seperti Pulau Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas, Pulau Tarempa Kota Kabupaten Anambas, Pulau Laut dan Pulau Sekatung Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna, Pulau Ranai ibukota Kabupaten Natuna dan Pulau Subi Besar dan Kecil Kecamatan Subi Kabupaten Natuna. Pihak BI dan TNI AL merencanakan perjalan atau ekspedisi ini berlangsung satu minggu mulai dari Batam, Senin (18/7) dan berakhir di Batam, Minggu (24/7/2011).

"Uang yang dibawa oleh BI ini akan digunakan untuk melayani pergantian uang lusuh yang diduga banyak dimiliki masyarakat yang tinggal di daerah pulau-pulau terluar. Fakta dari kegiatan ekspedisi yang pertama kami lakukan di Kepulauan Miagas Sulawesi Utara akhir Juni 2011 lalu, ditemukan keberadaan uang rupiah lusuh dan rupiah tidak laku banyak ditemukan dan masih menjadi alat transaksi. Bahkan, ada juga ditemukan mata uang Peso Filipina. Setelah kita kunjungi seluruh pulau terluar ini, akhirnya uang senilai Rp 2 miliar yang kami bawa tertukar habis di lima pulau yang dikunjungi. Tentu, dengan beredarnya rupiah di pulau terluar ini, selain menjalin silahturahmi juga dilakukan sosialiasi rupiah dan beredarnya rupiah dapat menunjukan kalau negara peduli dengan keberadaan masyarakatnya yang tinggal di pulau perbatasan. Tentu saja, Kegiatan ini juga terlaksana berkat bantuan dan kerjasama TNI AL dengan menggunakan KRI Sultan Luku,"ujar Eko Yulianto, Kabiro Kebijakan Peredaran Uang BI, melalui Hasiholan Siahaan, Pusat Analisis Biro Pengedaran Uang BI.

Dijelaskan Eko Yulianto, kerjasama Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut dalam rangka layanan kas, sosialisasi keaslian uang rupiah dan penelitian di Wilayah Pulau terluar di Kabupaten Anambas dan Natuna 18 Juli sampai 24 Juli 2011, merupakan program uji coba lanjutan, yang dituangkan dibuat oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, (alm) S Budi Rochadi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) melalui Asops Kasal Laksamana Muda Slamet Sulistyono.

"Setelah di wilayah pulau terluar di Kepri, selanjutnya akan dilakukan di wilayah kepulauan di NTT,"ujar Eko singkat.

Atas dasar kerjasama ini, BI dan TNI AL melalui Lantamal IV TNI AL melanjutkan ekspedisi yang kedua dengan rute perlayaran selama satu minggu dengan lima pulau terluar di wilayah Kepri. Kegiatan ini terdiri hampir 20 orang tim, mulai dari petugas BI, perbankan, TNI AL dan media. Rmbongan dilepas langsung oleh Laksamana Pertama (P) Darwanto, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang dan Eko Yulianto dan Suwoko Singoastro pejabat Direktur Bank BNI, di Pelabuhan Batuampar Batam, Senin (18/7) tepat pukul 11.30 WIB. Acara pelepasan juga diisi dengan penyerahan lima unit generator set ukuran 5.000 VA dari Bank Indonesia untuk Pos TNI AL lima pulau terluar di Anambas dan Natuna yang akan disinggahi.

Kepada wartawan, Laksamana Pertama (P) Darwanto menjelaskan kondisi uang yang ditemukan dan beredar di masyarakat sudah sangat tidak layak digunakan bertransaksi. Terutama masyarakat pulau yang tidak memiliki akses perbankan. " Laporan dari anggota di sana, banyak uang rupiah yang tidak layak guna. Belum lagi, uang yang rusak atau uang tidak laku edar. Oleh itu, keinginan kerjasama Bank Indonesia dengan pimpinan TNI AL di pusat sangat kami dukung. Bentuk dukungan ini, dalam bentuk kesiapan anggota untuk memfasilitasi transportasi laut dan kru kapal KRI.

"Karena uang yang dibawa dalam jumlah besar, tentu keterlibatan TNI AL dan KRI akan bisa diandalkan ketika membawa uang yang nilai sangat besar dengan berat uang logam yang tidak bisa dibawa menggunakan trasportasi udara. Karena, ini merupakan kerjasama uji coba, diminta seluruh anggota kami di seluruh Kepri memberikan dukungan penuh agar bisa berjalan lancar,"ujar Darwanto, didampingi Kolonel Gig Sipatula, Palaksa Lantamal IV Tanjungpinang.

Penggunakan kapal KRI Teluk Sibolga (536), sebagai sarana mengakut logistik dan rombongan akan mampu mengarungi perairan lepas di sejumlah pulau terluar di Anambas dan Natuna. Kapal buatan Jerman Timur tahun 1977, merupakan kapal keenam dari kapal perang jenis logistik tempur.

Pemilihan waktu perjalan tim BI juga berkaitan dengan jadwal rutin patroli KRI Teluk Sibolga di Perairan Anambas dan Natuna. Sehingga, sekali jalan, dua tugas bisa langsung terlaksana. Ditambah, Komandan Kapal Mayor Laut Asep Budiman telah berpengalaman melalui rute lima titik yang ditentukan KRI Teluk Sibolga. Ikut mendampingi, Letnan Kolonel Laut (P) TNI AL Bambang Winarto dari Lantamal IV Tanjungpinang, serta Mayor Laut Laode dari Mabes TNI AL Jakarta.

Adapun rute perjalan yang dilalui KRI Teluk Sibolga dimulai dari Batam menuju Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas dengan transit di Pangkalan TNI AL di Tanjung Uban Bintan, untuk pengisin bahan bakar. Degan menempuh sekitar 13 jam pelayaran, diperkirakan tim akan sampai di titik pertemuan kegiatan dilakukan Selasa (19/7/2011) pagi perjalan. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan ke Kecamatan Tarempa Kabupaten Anambas, Pulau Laut dan Pulau Sekatung Kabupaten Natuna, Pulau Ranai Kabupaten Natuna dan Pulau Subi Serasan Kabupaten Bintan. Tim kembali ke Batam dan Minggu malam (25/7/2011).

Sementara itu, dalam keterangan resmi pimpinan BI pusat, diungkap untuk menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah pulau terluar, kini tidak saja dilihat dari keberadaan aparat keamanan di daerah tersebut. Jika rasa aman tidak ditunjang dengan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, tentu rasa menjadi warga negara Indonesia lama-lama akan menjadi hilang.

Mewaspadai kondisi ini, maka Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan bersama, dalam bentuk memberikan pelayanan kas keliling dengan tujuan utama menarik keberadaan mata uang Rupiah yang telah lusuh, hingga melakukan sosialisasi keaslian uang Rupiah, agar dapat diminimalisir peredaran uang palsu yang beredar di wilayah pulau-pulau terluar di Indonesia.

"Ketersedia Rupiah di perbatasan dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan tidak hanya memiliki aspek ekonomi semata, namun juga berdampak pada aspek lain kedaulatan NKRI. Menjaga kedaulatan NKRI tidak dapat optimal dilakukan apabila masyarakat di wilayah kepulauan tidak terperhatikan kesejahteraanya,"ujar Eko menambahkan.

Dengan keikutsertaan wartawan Tribun Batam dalam ekspedisi ini, direnacanakan akan tuangkan hasil ekpedisi hingga beberapa tulisan bersambung baik di edisi cetak Tribun Batam maupun di edisi on-line www.tribunnewsbatam.com.

OPM makin beringas

Oleh Sri Handini
Published On: 26 July 2011

Lagi-lagi gerombolan bersenjata beraksi di Puncak Jaya Papua, anggota TNI-AD yang sedang menggelar patroli pengamanan bakti sosial tiba-tiba oleh sekelompok bersenjata yang jumlahnya diperkirakan lima hingga 10 orang menembaki patroli TNI.

Salah seorang prajurit TNI Pratu Lukas Yahya Kafiar anggota batalion 753/AVT Nabire tertembak di bagian kepala tembus ke belakang, dan tewas di tempat. Setelah melakukan penembakan para gerombolan bersenjata itu kemudian melarikan diri menuju hutan di sekitar lokasi kejadian.

Peristiwa penembakan yang dilakukan gerakan separatis TPN-OPM terhadap prajurit TNI-AD selama beberapa saat terak¬hir ini semakin membabi buta dan vulgar saja. Insiden penembakan terhadap anggota TNI belakangan ini kerap terjadi di Puncak Jaya. Sebelumnya pada tanggal 5 Juli 2011 lalu tiga anggota TNI dari Batalyon Infanteri 751/BS ditembak kelompok sipil bersenjata di kampung Kalome, Distrik Tinggi Nambut. Korban yang tertembak saat itu yakni Prada Kadek mengalami luka tembak pada bagian siku sebelah kanan.

Pada saat tim evakuasi bergerak menuju tempat kejadian, juga dihadang dan terjadi lagi kontak tembak antara kelompok sipil bersenjata. Kontak tembak itu kembali mengakibatkan korban di pihak TNI atas nama Sertu Deni yang mengalami luka tembak pada bagian paha kanan dan Praka Fauzi mengalami luka tembak pada bagian tangan kanan.

Tindakan OPM yang melakukan kontak senjata dengan TNI sudah keterlaluan dan melanggar HAM. OPM selalu bikin ulah di tanah Papua, padahal di negeri ini kepemilikan senjata oleh warga sipil telah diatur dengan undang-undang. Dengan demikian apabila betul kelompok OPM/TPN memiliki senjata itu adalah ilegal yaitu melakukan pelanggaran ter¬hadap hukum.

Bila mencermati kejadian ini, maka tindakan OPM bukan lagi sekadar kriminal biasa, akan tetapi sudah mengarah ke makar, untuk itu warga Papua harus menjadikan OPM menjadi musuh bersama dan jangan membiarkan aksi-aksi mereka merajalela.

Sri Handini, Kompleks Kostrad, Keb. Lama Selatan, Jakarta

Dua Anggota TNI Kena Razia

Tribun Medan - Senin, 25 Juli 2011 19:27 WIB
Laporan Wartawan Tribun Medan/bew

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dinas Sosial Sumut kembali menggelar razia lanjutan, Minggu (24/7) dini hari. Sehari sebelumnya (Sabtu, 23/7), Dinas Sosial juga menggelar razia serupa. Razia yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Satuan Pol P, Petugas Kepolisian Polresta Medan, dan Polisi Militer ini merupakan program rutin yang dilakukan Dinas Sosial untuk menciptakan suasana ramadan yang nyaman.

Kepala Dinas Sosial Sumut, Robetson mengatakan, tuna wisma yang terjaring saat penertiban akan dibawa ke Unit Pelayanan Terpadu(UPT) Binjai. Khusus untuk wanita tuna susila akan di bawa ke Parawarsa, tempat rehabilitasi tunasusila.

"Mereka akan dibina dan dibekali dengan keterampilan, sehingga nantinya berguna di lingkungan mereka dan tidak ke jalanan lagi," katanya di kantornya, Minggu (24/7).

Dalam razia tersebut, selain merazia tuna wisma dan tuna susila, Dinas Sosial juga berhasil menjaring puluhan pasangan dari berbagai hotel-hotel Melati di Padang Bulan. Robetson mengatakan, pasangan yang ditangkap akan diproses. "Apabila mereka memiliki surat nikah yang sah dan sesuai, mereka akan dilepaskan," kata Robetson.(bew)

Penulis : Budi

Bantah Berjudi, Cuma Tagih Uang Keamanan

Selasa, 26 Juli 2011 | 07:01 WIB

LAMONGAN | SURYA - Penyidik Polres Lamongan terus mengembangkan penyidikan kasus judi sabung ayam di Desa Beru, Kecamatan Sarirejo, yang digerebek polisi, Minggu (24/7) petang. Jumlah pelakunya menjadi 14 orang, sedang barang bukti uang tunai mencapai Rp 11 juta dan 42 sepeda motor.

Sementara tiga oknum anggota TNI yang turut dibekuk, Serda R (49), Serka M (40) dan Kopka K (42) telah dijemput Plh Komandan Sub Denpom V/2-3 Lamongan, Lettu Kusno, Minggu malam sekitar pukul 23.30 WIB. Ketiga anggota TNI itu sempat beberapa jam diinapkan di ruang Reskrim Mapolres.

Ketiga anggota TNI saat dicecar pertanyaan oleh penyidik di Mapolres, mengaku, kedatangannya di lokasi perjudian hanya mengharap uang keamanan. ”Kami datang itu hanya meminta uang KM (keamanan), tidak terlibat bentuk judi apapun di lokasi,” aku salah satu anggota TNI itu di ruang Kaur Binops Reskrim, Iptu H Suwandi.

Kasdim 0812 Lamongan, Mayor Inf Hertoyo, menyatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan hasil penyidikan Sub Denpom terkait penangkapan tiga anggota TNI di arena sabung ayam. Ia hanya menegaskan bahwa kasus itu sudah ditangani Denpom. ”Sanksi bisa saja dijatuhkan kepada mereka tergantung tingkat kesalahannya,” kata Hertoyo.

Surya yang mengonfirmasi ke Sub Denpom, Senin (25/7), tidak berhasil mendapatkan informasi lebih rinci, lantaran Plh Komandan Sub Denpom Lettu Kusno tidak berada di tempat. Menurut sumber Surya, Kusno sedang ke Mojokerto terkait tiga anggota TNI yang berperkara tersebut.
Sementara itu sumber Surya menyebutkan, satu di antara tiga anggota TNI yang dibekuk itu menjadi pemegang catatan waktu (timer) di setiap sesi adu ayam. ”Apapun alasannya anggota TNI di tempat perjudian tetap melanggar sumpah prajurit,” ujar sumber yang tidak mau disebut namanya itu.

Kini tiga anggota TNI itu menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Selain menjalani hukuman dispilin dengan kurungan selama 21 hari, ada kemungkinan tiga anggota TNI itu dilimpahkan ke Oditur Militer 13 Madiun.

Sementara itu, hingga Senin sore, jumlah pelaku judi sabung ayam yang ditahan Polres Lamongan bertambah menjadi 14 orang. Kasubag Humas Polres Lamongan, AKP Gunawan Wibisono mengatakan, polisi juga terus bekerja untuk mengembangkan kasus ini sehingga dimungkinkan bertambahnya tersangka.

Judi sabung ayam di Beru itu dikoordinir dengan rapi dan diduga melibatkan banyak pihak sebagai bekingnya. Menurut AKP Gunawan, setiap pembukaan judi sabung ayam, panitia selalu menyisikan uang komisi sebesar 10 persen dari nilai total omzet judi. Nilainya diperkirakan mencapai jutaan rupiah karena omzet judi sabung ayam di Beru itu mencapai puluhan juta dalam sehari. ”Komisi 10 persen itu, istilahnya uang banyu (uang air),” ujar Gunawan Wibisono.

Uang komisi alias ‘uang air’ itulah yang kemudian dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang mengelola dan mengamankan judi tersebut. Sehingga judi di Desa Beru itu berjalan bertahun-tahun tanpa tersentuh aparat.

Wakapolres Lamongan Kompol Toni Sugiyanto, Minggu malam, menyatakan, sebenarnya lokasi perjudian sabung ayam di Beru itu sudah lama menjadi target penggerebekan. Namun ketika petugas hendak bergerak selalu bocor.”Ya baru ini kita berhasil,” ujar Toni.

Menanggapi keberhasilan Polres Lamongan menggerebek judi sabung ayam beromzet pulu¬han juta rupiah, Ketua Komisi A, Kusmanan menyatakan, polisi harus bertindak profesional menuntaskan kasus ini sampai ke pengadilan. Menurutnya, kerja keras polisi ini akan mendapat dukungan dari masyarakat jika semuanya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ”Ada permainan (perjudian) pasti ada pelakunya, kan mustahil kalau sampai tidak ada tersangkanya,” tegas Kusma¬nan.

Olimpiade Militer, TNI Raih Best Fair Play

Nasional - Senin, 25 Juli 2011 | 23:04 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Kontingen Tentara Nasional Indoensia (TNI) meraih predikat "The Best Fair Play" dalam cabang olah raga orienteering (navigasi darat) Olimpiade Militer ke-5 Dunia di Rio de Janeiro, Brazil.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Penerangan Umum TNI Kolonel Minulyo Suprapto mengatakan predikat itu diberikan pada penutupan perhelatan tahunan tersebut pada Minggu (24/7/2011) waktu setempat.

Menurut Minulyo, atlet TNI tampil memukau di ajang dunia yang diselenggarakan di Paty de Alferes dan National Forest Mario Xavier, Saropedica, Rio de Janeiro, itu.

"TNI tetap menunjukkan sportifitas dan semangat serta militansi yang tinggi," kata Minulyo dalam dalam keterangan persnya dari Brazil yang diterima, Senin (25/7/2011).

Ia mengemukakan, orienteering ini merupakan cabang olah raga baru bagi TNI, bahkan di tingkat nasional belum memiliki wadah organisasinya. Olah raga ini adalah perpaduan antara navigasi darat dan lari lintas alam.

Dalam kegiatan yang baru pertama kali diikuti itu Indonesia itu, secara umum TNI menempati urutan ke-20 dari 22 negara peserta.[iaf/antara]

TNI Diminta Ikut Berperan Menanggulangi Terorisme

Selasa, 26 Juli 2011

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut berperan menanggulangi terorisme.
"Teror yang mengatasnamakan agama bukan hanya tugas kepolisian, tapi tugas seluruh penegak hukum dan masyarakat," katanya saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Terorisme di Jakarta, Senin (25/7).

Dikatakan Djoko, akhir-akhir ini TNI seperti gamang menghadapi konflik sosial terorisme yang kerap terjadi di wilayahnya. "Kegamangan itu muncul, setelah tugas TNI dan kepolisian dipisahkan," katanya.

Ia meminta kegamangan yang ada saat ini itu harus dihilangkan. "Tentara juga harus ikut serta memerangi aksi yang menimbulkan keresahan masyarakat ini. TNI bisa melakukan tindakan pencegahan. Kalau tindakan hukum, seperti penangkapan nanti Polisi," ujar Djoko.

Dengan infrstruktur yang dimiliki TNI di daerah seperti Komando Rayon Militer (Koramil) dan Komando Daerah Militer (Kodim), diyakini TNI mampu meredam dan mencegah potensi terorisme sejak dini."Tinggal mengasah kemampuan intelijesi anggota di satuan TNI sehingga mapu menangkap kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial keagamaan di daerah," kata Djoko.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan, TNI tidak ingin gegabah tangani terorisme meski memiliki kemampuan untuk itu.

Pada rapat koordinasi penanganan terorisme di Jakarta, Senin, ia mengatakan bahwa kendala yang dialami anak buahnya terutama terkait kewenangan yang dimiliki tentara untuk menindak teroris. "Tentara tidak ingin gegabah mengambil langkah hukum karena bisa dituduh mengambil wilayah kewenangan kepolisian. Kami tak ingin ada tuduhan melakukan hal yang seperti dulu lagi," kata Pramono.

Terkait itu, ia berharap rapat koordinasi penanggulangan terorisme itu dapat menghasilkan sebuah solusi yang menempatkan tugas dan kewenangan tentara dalam menindak terorisme. "Tapi, tidak menyalahi aturan," kata Pramono.

Kepala Polri Jenderal Polisi Timur Pradopo justru menyambut baik adanya kerja sama dengan TNI, karena penanggulangan terorisme adalah tugas bersama antara polisi dan TNI.

Ia meyakini kedua institusi dapat bekerja sama mengawasi dan menindak teroris. "Khususnya di daerah," katanya.

Kapolri mengatakan, solusi yang tepat adalah sinergitas kewenangan setiap institusi. Pembagian kewenangan ini dianggap efektif mencegah dan memikirkan langkah terbaik menanggulangi terorisme.

Belasungkawa

Ditempat terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan belasungkawa atas terjadinya serangan kembar di pusat kota Oslo dan perkemahan musim panas angkatan muda Partai Buruh yang diselenggarakan di Pulau Utoya yang diduga dilakukan oleh aksi terroris yang terjadi di Norwegia pada Jumat (22/7) yang lalu.

Menurut SBY, aksi terorisme bisa dilakukan oleh kelompok mana pun tanpa memandang agama, suku, bangsa, atau identitas apa pun. "Terorisme adalah terorisme," ujar Presiden di Kantor Kepresidenan, kemarin.

Presiden dalam pernyataannya juga menyatakan hubungan bilateral Indonesia dan Norwegia selama ini cukup dekat dan kuat di antaranya dalam mengatasi perubahan iklim dan penyelamatan hutan.

Selain itu, Indonesia dan Norwegia juga berinisiatif menggelar dialog interaktif global untuk menghindari konflik yang bisa timbul dari kesalapahaman atas pemuatan karikatur Nabi Muhammad di koran Denmark. (Ant/Rully)

Senin, 25 Juli 2011

DAFTAR ISI KLIPING TGL 25 JULI 2011

  1. 7 Pucuk Senjata M 16 Kodim Ketapang Macet Saat Tem...
  2. Rumah Anggota TNI Diobok-obok Maling
  3. Pembacok Anggota TNI Inhil Tertangkap di Rengat
  4. Kualitas Senjata Lokal TNI Lumayan
  5. Sri Mulyani Jangan Jadi Boneka Asing
  6. Menhan: Skuadron Sukhoi dan F-16 Segera Dilengkapi...
  7. Gadis Gunungkidul Diperkosa Oknum Tentara di Kost

7 Pucuk Senjata M 16 Kodim Ketapang Macet Saat Tembakan Salvo

Tribunnews.com - Minggu, 24 Juli 2011 17:07 WIB

TRIBUNNEWS.COM, KETAPANG - Empat hari sudah almarhum mantan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat periode 2005-2009, Heronimus Sintin (66) menempati tempat tinggal terakhirnya di Pemakaman Kristen Payak Kumang, Ketapang, Kalimantan Barat, Sabtu (23/7/2011).

Misteri tidak meletusnya tembakan salvo pada upacra pemakaman militer mantan anggota TNI itu masih menjadi tanda tanya, keluarga, pelayat, serta warga Ketapang yang menghadiri prosesi pemakaman dilakukan secara Katolik sekitar pukul 14.00 WIB itu. "Apakah ini sengaja direkayasa, atau ada hal lain, sehingga tembakan salvo pada upacara pemakaman itu sama sekali tidak meledak," kata Leo tokoh adat Dayak Ketapang.

Leo mengatakan, semula pihak keluarga menduga tidak adanya letusan dari senapan M 16 diarahkan kelangit tepat di atas makam alm tokoh Ketapang itu merupakan aturan baru pada prosesi pemakaman militer. "Ketika usai pemakaman, saat ibadah penghiburan di rumah duka, semua memperbincangkan tidak meletusnya senapan itu," tegas Leo.

Pantauan Tribun ketika mengikuti upacara pemakaman tersebut, ratusan pelayat dari berbagai kalangan hadir sebagai penghormatan, tokoh Ketapang yang dianggap banyak berjasa dalam mewujudkan stabilitas Kabupaten Ketapang. Prosesi pemakaman secara militer dipimpin Danramil Tumbang Titi, dan sebagai komandan upacara Kapten Patilo anggota Kodim 1230 Ketapang. Tembakan penghormatan militer M 16 dari tujuh anggota TNI bertugas hanya mengeluarkan suara "ketek" dari pemicu, namun tidak meletus.

Tembakan penghormatan ke udara dilakukan dua kali, namun tetap tidak mengelurkan suara letusan. Ratusan warga yang menghadiri semula menganggap tidak meletusnya senapan tersebut memang sesuai rencana, namun puluhan anggota TNI yang bertugas dalam upacara itu getir (sedikit bingung dan takut). Beberapa di antara mereka ada yang telihat gemetar, ketika hendak memasukan sangkur ke kantong sangkur di pinggul mereka. Alm Heronimus Sintin meninggal 19 Juli 2011 karena sakit, dan dikebumikan 23 Juli 2011 di Pemakaman Kristen Payak Kumang.

Alm Heronimus Sintin semasa hidup kerap membantu TNI Polri dalam meredakan sejumlah pertikaian di pedalaman Ketapang. Kepiawaiannya berkomunikasi dan ringan tangannya ia sangat disegani, karena kebaikannya. "Beliau memang tokoh yang sangat berjasa, makanya kami sangat kecewa jika satu peluru pun pihak Kodim tidak mau memberikannya untuk penghormatan terakhir," kata Susilo Aheng juga kerabat almarhum.

Peristiwa tidak meletusnya seluruh senjata anggota TNI Kodim 1203 Ketapang dalam tembakan salvo tersebut mulai diperbincangkan usai pemakaman, Komandan Upacara Pemakaman, Kapten Patilo mengemukakan, proses pemakaman secara militer merupakan sesuatu yang sakral dan tidak boleh digantikan.

Patilo juga menegaskan tujuh senjata yang dipergunakan untuk tembakan salvo tersebut telah diisi peluru hampa yang baru, ia membantah jika dikatakan tidak ada peluru. "Sebelum upacara dilakukan, segala persiapan telah dilakukan. Termasuk peluru hampa yang baru kami persiapkan, ini di luar akal sehat hingga tembakan ini tidak meledak," kata Patilo kepada Tribun melalui sambungan telepon.

Untuk meyakinkan keluarga, Patilo mengungkapkan anggotanya hingga mengeluarkan peluru dalam senapan M 16 yang dipergunakan untuk penghormatan almarhum. "Pelurunya ada, tidak kosong semuanya ada peluru, namun ini kejadian luar biasa," pungkasnya.
Peristiwa luar biasa ini beberapa hari terakhir menjadi perbincangan di tengah maysarakat Ketapang, dari mulut kemulut. (pio)

Rumah Anggota TNI Diobok-obok Maling

Minggu, 24/07/2011 15:40 WIB
Tamam Mubarrok - detikSurabaya
Mojokerto - Suparman, seorang anggota TNI yang bertugas di salah satu kesatuan yang bermarkas di Mojokerto harus merelakan motor kesayangannya yang raib digondol maling.

Pasalnya, rumah warga Dusun Bulak Sempu, Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo Mojokerto ini diobok-obok maling, Minggu (24/7/2011).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, raibnya motor Yamaha Vixion bernopol S 3326 RI itu bermula saat Suparman akan tidur, Sabtu (23/7/2011) pukul 23.00 Wib. Suparman menaruh motornya di ruang tamu dengan kondisi kunci setir, selanjutnya, Suparman tidur.

Setelah tidur pulas, keesokan harinya pada 04.30 Wib, Suparman bangun dan berniatan untuk melakukan salat Subuh. Dengan kondisi gelap, dia berjalan menuju kamar mandi. Namun, belum sampai di kamar mandi, Suparman meilhat pintu rumah depannya dengan kondisi terbuka lebar.

Karena kaget pintunya terbuka, Suparman akhirnya menyalakan lampu ruang tamunya. Dengan kaget, Suparman melihat motor kesayangannya telah tidak ada di tempat. Saat itu pun, dengan kondisi marah Suparman langsung mencari motornya ke sudut-sudut rumahnya.

Meski motornya telah raib, Suparman yang mengecek rumahnya dengan membawa senter dan mengetahui kaca jendela depan rumahnya dalam kondisi pecah. Melihat hal ini, Suparman langsung melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Jatirejo.

Sementara Kapolsek Jatirejo, AKP Slamet Riyadi saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah membenarkan adanya laporan tersebut. Bahkan, saat ini pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut.

"Tadi Pak Suparman yang melaporkan sendiri kejadian ini. Saat ini kita melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Dugaan kuat, pelaku lebih dari satu orang dan sangat pengalaman, karena yang menjadi korban adalah anggota TNI," katanya saat dikonfirmasi detiksurabaya.com.

Pembacok Anggota TNI Inhil Tertangkap di Rengat

Ahad, 24 Juli 2011 21:03
Pelaku pembacok Serka Paratoni, personil TNI di Tembilahan tak bisa kabur lebih lama. Ia tertangkap di Rengat dan kini dalam pengamanan Polres Inhil.

Riauterkini-TEMBILAHAN- Pelarian Agus (40), pedagang buah yang secara membabi buta menyerang Serka Pratoni dengan parang tak bisa terlalu lama melarikan diri. Ia ditangkap aparat gabungan TNI-Polri di Rengat, Indragiri Hulu, saat berusaha kabur, setelah melakukan tindak kriminalnya. Ia ditangkap sekitar pukul 21.00 WIB, Sabtu (23/4/11).

“Tersangka berhasil ditangkap di Rengat,” ungkap Kepala Paur Humas Polres Inhil, Ipda Zahari kepada riauterkini.com, Ahad (24/7/11).

Sebagai data tambahan, Hanya gara-gara menegur seorang pedagang buah yang melempar anak kecil dengan buah, seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa) menjadi korban pembacokan hingga luka parah, Sabtu (23/7/11) sekitar pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan keterangan yang didapat riauterkini.com di lapangan, saat itu terjadi pertengkaran mulut antara seorang pedagang buah diketahui bernama Agus yang berjualan di emperan Pasar Rakyat Jalan Yos Sudarso Tembilahan dengan saudaranya.

Saat pertengkaran berlangsung disebutkan Babinsa Desa Lahang, Kecamatan Gaung diketahui bernama Serka Paratoni sedang membeli buah di sana, sehingga saat pelaku Agus bertengkar hebat dengan saudaranya ia melihatnya. Ketika itu pelaku Agus melempar anak saudaranya yang masih kecil dengan buah, tindakan ini ditegur oleh korban.

Tak dinyana, ternyata teguran ini langsung dibalas dengan tebasan parang oleh pelaku Agus dan ditangkis korban sehingga melukai tangan kirinya, pelaku terus menyerang dan kembali melukai bagian punggung Babinsa tersebut. Saat itu korban masih berada diatas sepeda motornya.

Ternyata, dalam kondisi korban tidak berdaya dan luka parah pelaku terus mengayunkan parang hingga kembali melukai bagian kepala belakang korban.

Melihatnya korbannya terkapar bersimbah darah, pelaku kemudian meninggalkan TKP dengan masih memegang parang yang digunakannya membacok korban. Setelah ia pergi barulah warga yang berada disana berani membawa korban ke RSUD Puri Husada Tembilahan. Setelah melakukan pembacokan tersebut, pelaku kemudian kabur dan saat ini terus dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian

Kualitas Senjata Lokal TNI Lumayan

Minggu, 24 Juli 2011 , 09:12:00
JAKARTA - Tim ekspedisi Bukit Barisan yang baru saja selesai menunaikan misnya tak hanya menemukan flora dan fauna baru. Tim yang terdiri dari 787 prajurit, pecinta alam, dan relawan itu juga melakukan uji coba persenjataan. Tentu, senjata yang digunakan buatan Indonesia.

"Uji senjata dilakukan oleh personel dari Kopassus dengan sengaja tidak membersihkan senjata selama satu bulan selama di pedalaman hutan," ujar Kadispen TNI AD Brigjen Wiryantoro, Sabtu (23/7). Senjata itu lantas diuji tembak dan dinilai akurasinya.

"Hasilnya, dari 32 pucuk SS-1 yang diujicoba hanya empat yang macet. Ini berarti baik," katanya. Itu berarti, senjata buatan dalam negeri masih sangat layak digunakan untuk medan berat dan situasi pedalaman hutan seperti gerilya.

SS1 adalah singkatan dari Senapan Serbu 1, senapan serbu yang banyak digunakan oleh TNI dan POLRI. Senapan ini diproduksi oleh PT. Pindad Bandung, berdasarkan senapan FN FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata Fabrique Nationale (FN), Belgia.

Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5.56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 4,01 kg. Senapan ini bersama-sama dengan M16, Steyr AUG dan AK-47 menjadi senapan standar TNI dan POLRI, tapi karena diproduksi di Indonesia, senapan ini paling banyak digunakan.

SS-1 diproduksi dalam 2 konfigurasi utama, yaitu senapan standard dan karabin pendek. Versi senapan standar disebut SS1-V1 (FNC "Standard" Model 2000) dan karabin disebut SS1-V2 (FNC "Short" Model 7000). Kedua varian diatas dilengkapi dengan laras yang berisi pelintiran tembakan tangan kanan sepanjang 178 mm (untuk stabilisasi mengantisipasi peluru SS109 belgia yang lebih berat).

Menurut Wiryantoro, uji coba senjata itu memang direncanakan untuk mengukur kualitas senjata lokal. "Supaya kita bisa melakukan penilaian yang akurat. Karena itu memang sengaja tidak dibersihkan seakan-akan dalam situasi gerilya," katanya.

Seluruh tim eksepedisi bukit barisan tersebar ke tujuh wilayah ekspedisi yaitu Gunung Leuser (Aceh), Gunung Sinabung (Sumut), Gunung Singgalang (Sumbar), Gunung Kerinci (Jambi), Gunung Seblat (Bengkulu), Gunung Dempo (Sumsel), Gunung Tanggamus di Lampung.

Selama pelaksanaan kegiatan ekspedisi ini, Tim Flora-fauna telah berhasil menemukan sejumlah 8 spesies baru terdiri tiga flora seperti jenis Impatiens sp1/pacar air di pantai cermin Surian Solok selatan" Sumbar, jenis Impatiens sp2/pacar air di Paninggahan danau singkarak Solok Sumbar,jenis Impatiens sp3/pacar air di Sijunjung Sumbar.

Juga lima fauna seperti kodok jenis Microhylasp,Philatus sp1,Philatus sp2,Philatus sp3, lalat jenis Drosophila, yang seluruhnya ditemukan di GunungTujuh Kerinci Jambi,serta menemukan dua jenis fauna langka seperti Kucing Emas (Golden cat)di Gunung Dempo Sumatera Selatan serta Burung Ciung Mungkal (CochoaBeccarii) di Gunung Singgalang Sumatera Barat. Rencananya, hasil ekspedisi ini akan dibukukan dan diterbitkan oleh penerbit group Jawa Pos JP Books. (rdl)

Sri Mulyani Jangan Jadi Boneka Asing

Nasional - Minggu, 24 Juli 2011 | 18:03 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah harus protes kepada kedutaan besar negara sahabat yang membiarkan diplomatnya menggalang kekuatan di dalam negeri untuk mendukung Sri Mulyani sebagai calon presiden. Jangan sampai, Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjadi boneka oleh pihak asing

"Bukan hanya tidak etis, tetapi tindakan itu harus dilihat sebagai modus intervensi asing terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Faktanya sudah diungkap para purnawirawan TNI AD yang didatangi para diplomatasing dan meminta mereka mendukung Sri Mulyani dalam pemilihan Presiden 2014," ujar Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada wartawan, Minggu (24/7/2011).

Menurut Bambang, ini adalah masalah serius, dan pemerintah tidak boleh menyederhanakan persoalan ini. Walaupun memang hak Sri Mulyani untuk maju sebagai Capres.

"Namun, persoalannya menjadi lain kalau kekuatan asing itu ingin menjadikan Sri Mulyani sebagai boneka yang memimpin Indonesia.Kalau gerakan para diplomat asing itu tidak diprotes, sama artinya kita setuju negara dan bangsa ini digadaikan kepada pihak asing," terangnya.

Dia menilai, bantuan kekuatan asing itu tidaklah gratis. Tidak mungkin dilakukan begitu saja jika kekuatan-kekuatan asing itu tidak mempunyai kepentingan. menurut dia pada waktunya nanti, mereka akan menuntut kompensasi. Misalnya, akan minta konsesi bisnis yang nilainya mencapai ribuan kali lipat, dibandingkanpuluhan juta dolar yang dikeluarkan untuk penggalangan massa pendukung Sri Mulyani.

"Agar gerakan diplomat asing menggalang dukungan itu tidak berlanjut, pemerintah harus mengajukan protes. Pemerintah bisa mendapatkan identitas para diplomat itu dengan meminta keterangan dari para purnawirawan TNI yang menerima mereka," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, sebelum memutuskan untuk menjadi Capres 2014, Sri Mulyani sebaiknya mundur satu-dua langkah lagi, karena ada kewajibannya yang belum dituntaskan, yaitu skandal Bank Century. "Dia juga harus membuat klarifikasi karena sempat dituduh sebagai Sales Promotion Girl (SPG)-nya Bank Dunia," ucap Bambang.

Arsip Blog