Selasa, 26 Oktober 2010
RI-Korea Jajaki Pertukaran Kader Militer
Senin, 25 Oktober 2010 , 20:48:00 WIB
Laporan: Widya Victoria
RMOL. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Republik Korea General, Eui Don Hwang beserta stafnya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (25/10).
Kunjungan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan persahabatan dan kerjasama kedua angkatan bersenjata, khususnya angkatan darat. Dikatakan bahwa hubungan yang sangat akrab antara Indonesia dan Republik Korea, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan sebenarnya telah terjalin sejak empat puluh tahun yang lalu. Oleh karenanya, Panglima TNI menyambut baik adanya kerjasama militer antara Indonesia dan Republik Korea, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan kerjasama industri pertahanan.
Demikian dikatakan Kapuspen TNI Mayjen Aslizar Tanjung dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu. Aslizar melanjutkan, sebagaimana diketahui bahwa kerjasama kedua negara dalam bidang industri strategis pertahanan diwujudkan dalam bentuk kerjasama bidang alih teknologi alutsista modern seperti pengadaan kapal dan pemeliharaan kapal selam serta pesawat terbang. Sedangkan dalam bidang pendidikan, diwujudkan dalam bentuk kunjungan perwira. Diharapkan pula dapat dilakukan pertukaran kader kedua angkatan bersenjata di masa datang.
Dalam kesempatan tersebut, Kasad Republik Korea menyampaikan bahwa Republik Korea dalam membangun kerjasama dengan negara lain adalah tidak hanya menjual produk jadi, melainkan kerja sama tersebut dibangun atas dasar kepentingan bersama dalam meningkatkan kemampuan alih teknologi industri pertahanan kedua negara dan jaminan kepelatihan serta dukungan suku cadang dan logistik yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dalam kerjasama industri pertahanan kedua negara, seperti pengadaan kapal dan perbaikan kapal selam untuk Indonesia dan pengadaan CN-235 oleh Republik Korea Selatan.
Menyinggung tentang reformasi yang telah dilakukan oleh militer Republik Korea, General Eui Don Hwang menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan akan mengurangi jumlah kekuatan personel militer hingga tahun 2020, namun demikian ditegaskan bahwa pengurangan kekuatan personel tersebut tidak mengurangi kemampuan yang dimiliki militer Republik Korea, karena diimbangi dengan modernisasi alutsista militer Korea.
Diakhir kunjungannya, General Eui Don Hwang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima TNI atas segala bantuan dan dukungannya dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Semenanjung Korea. Secara khusus Panglima TNI menyampaikan bahwa stabilitas keamanan di kawasan tersebut penting karena berdampak langsung pada meningkatnya pembangunan perekonomian di kawasan. [wid]
Laporan: Widya Victoria
RMOL. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Republik Korea General, Eui Don Hwang beserta stafnya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (25/10).
Kunjungan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan persahabatan dan kerjasama kedua angkatan bersenjata, khususnya angkatan darat. Dikatakan bahwa hubungan yang sangat akrab antara Indonesia dan Republik Korea, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan sebenarnya telah terjalin sejak empat puluh tahun yang lalu. Oleh karenanya, Panglima TNI menyambut baik adanya kerjasama militer antara Indonesia dan Republik Korea, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan kerjasama industri pertahanan.
Demikian dikatakan Kapuspen TNI Mayjen Aslizar Tanjung dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu. Aslizar melanjutkan, sebagaimana diketahui bahwa kerjasama kedua negara dalam bidang industri strategis pertahanan diwujudkan dalam bentuk kerjasama bidang alih teknologi alutsista modern seperti pengadaan kapal dan pemeliharaan kapal selam serta pesawat terbang. Sedangkan dalam bidang pendidikan, diwujudkan dalam bentuk kunjungan perwira. Diharapkan pula dapat dilakukan pertukaran kader kedua angkatan bersenjata di masa datang.
Dalam kesempatan tersebut, Kasad Republik Korea menyampaikan bahwa Republik Korea dalam membangun kerjasama dengan negara lain adalah tidak hanya menjual produk jadi, melainkan kerja sama tersebut dibangun atas dasar kepentingan bersama dalam meningkatkan kemampuan alih teknologi industri pertahanan kedua negara dan jaminan kepelatihan serta dukungan suku cadang dan logistik yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dalam kerjasama industri pertahanan kedua negara, seperti pengadaan kapal dan perbaikan kapal selam untuk Indonesia dan pengadaan CN-235 oleh Republik Korea Selatan.
Menyinggung tentang reformasi yang telah dilakukan oleh militer Republik Korea, General Eui Don Hwang menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan akan mengurangi jumlah kekuatan personel militer hingga tahun 2020, namun demikian ditegaskan bahwa pengurangan kekuatan personel tersebut tidak mengurangi kemampuan yang dimiliki militer Republik Korea, karena diimbangi dengan modernisasi alutsista militer Korea.
Diakhir kunjungannya, General Eui Don Hwang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima TNI atas segala bantuan dan dukungannya dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Semenanjung Korea. Secara khusus Panglima TNI menyampaikan bahwa stabilitas keamanan di kawasan tersebut penting karena berdampak langsung pada meningkatnya pembangunan perekonomian di kawasan. [wid]
TNI Siapkan Infrastruktur Pesawat Intai Tanpa Awak
Polkam / Senin, 25 Oktober 2010 13:42 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: TNI telah mempersiapkan infrastruktur bagi skuadron pesawat intai tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
"Kami percepat pembangunannya seperti hanggar dan segala perlengkapan yang menyertainya, seperti peralatan intai, intelijen dan lainnya" kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat usai memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I di Jakarta, Senin (25/10). TNI segera membangun skuadron pesawat intai untuk mengamankan seluruh wilayah RI, terutama di perbatasan baik darat, laut maupun udara. "Rencananya, empat pesawat intai tanpa awak akan tiba pada medio 2011, dari satu skuadron yang direncanakan," ungkap Imam.
Ia mengemukakan, skuadron pesawat intai tanpa awak meski akan bermarkas di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, namun pengoperasiannya di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Mabes TNI. Soal jumlah personel dan teknisi yang dipersiapkan, KSAU mengatakan, "Hal itu, terkait organisasi, dan karena kita belum memiliki skuadron pesawat intai tanpa awak sebelumnya maka kita tengah mempelajari susunan dan bentuk organisasinya".
Imam mengemukakan, pihaknya tengah menjajaki bentuk dan susunan organisasi skuadron pesawat intai tanpa awak dari Australia dan Singapura. "Kita pelajari bentuk dan susunan organisasinya sambil mempersiapkan yang lain, karena kita kan belum pernah memiliki skuadron pesawat intai tanpa awak," paparnya. Sebelumnya, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Ery Biatmoko mengemukakan, personel yang mengoperasionalkan tidak banyak, sekitar dua orang untuk memantau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di perbatasan darat, laut dan udara.
Pesawat intai tanpa awak itu, dapat dioperasikan lima sampai enam jam per hari."Sehingga, semisal, kita ingin memantau wilayah tengah Indonesia, kita bisa terbangkan hingga Tarakan, kembali lagi ke Pontianak. Begitu untuk ke wilayah lainya di Indonesia," tuturnya menjelaskan.(Ant/BEY)
"Kami percepat pembangunannya seperti hanggar dan segala perlengkapan yang menyertainya, seperti peralatan intai, intelijen dan lainnya" kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat usai memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I di Jakarta, Senin (25/10). TNI segera membangun skuadron pesawat intai untuk mengamankan seluruh wilayah RI, terutama di perbatasan baik darat, laut maupun udara. "Rencananya, empat pesawat intai tanpa awak akan tiba pada medio 2011, dari satu skuadron yang direncanakan," ungkap Imam.
Ia mengemukakan, skuadron pesawat intai tanpa awak meski akan bermarkas di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, namun pengoperasiannya di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Mabes TNI. Soal jumlah personel dan teknisi yang dipersiapkan, KSAU mengatakan, "Hal itu, terkait organisasi, dan karena kita belum memiliki skuadron pesawat intai tanpa awak sebelumnya maka kita tengah mempelajari susunan dan bentuk organisasinya".
Imam mengemukakan, pihaknya tengah menjajaki bentuk dan susunan organisasi skuadron pesawat intai tanpa awak dari Australia dan Singapura. "Kita pelajari bentuk dan susunan organisasinya sambil mempersiapkan yang lain, karena kita kan belum pernah memiliki skuadron pesawat intai tanpa awak," paparnya. Sebelumnya, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Ery Biatmoko mengemukakan, personel yang mengoperasionalkan tidak banyak, sekitar dua orang untuk memantau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di perbatasan darat, laut dan udara.
Pesawat intai tanpa awak itu, dapat dioperasikan lima sampai enam jam per hari."Sehingga, semisal, kita ingin memantau wilayah tengah Indonesia, kita bisa terbangkan hingga Tarakan, kembali lagi ke Pontianak. Begitu untuk ke wilayah lainya di Indonesia," tuturnya menjelaskan.(Ant/BEY)
Puluhan Pesawat Tempur Digeser ke Kaltim
Senin, 25 Oktober 2010 | 12:23 WITA
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Handry Jonathan & Fachmi Rachman
BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - Penerjunan pasukan Detasemen Bravo Paskhas, Senin (25/10) dinihari mengawali rangkaian latihan puncak Angkasa Yudha TNI AU di Sangatta, Kaltim. Sesuai strategi, Den Bravo diterjunkan sebagai pasukan pionir menyusup dan mempelajari kekuatan lawan.
Demikian dikemukakan Komandan Pangkalan TNI AU (Lanud) Balikpapan, Letkol Pnb Riva Yanto di Base Operasi Sepinggan. Usai Den Bravo, kembali terjun 14 personil pengendali tempur (Dalpur) dari Batalyon 464 Paskhas Malang. Dalpur bertugas untuk membuka jalur komunikasi dan perlindungan pasukan. "Dalpur bertugas membuka komunikasi dengan kolat (komando latihan). Ini sebagai penentu kelanjutan misi latihan," ujar Riva.
Dua penerjunan sengaja dilakukan saat gelap guna menambah kemampuan personil. Setiap pasukan Dalpur dilengkapi dengan sub-machine gun Daewoo, radio, teropong, panel, serta pakaian sipil. "Usai mendarat, mereka langsung ganti pakaian sipil untuk memantau keadaan di sekitar sasaran," tuturnya.
Angkasa Yudha merupakan latihan puncak di jajaran TNI AU. Senin (25/10), beberapa pesawat tempur yang digunakan akan tiba di Bandara Sepinggan. Diantaranya, 10 unit Hawk 100 dari Skadron 1 Pontianak dan Skadron Udara 12 Pekanbaru. Lima unit Hercules, Lima unit F-5E/F Tiger Skadron Udara 14, Lanud Iswahyudi, Madiun. Serta satu Helikopter SAR Super Puma Nas 332. Alutsista ini melengkapi pesawat Casa C212M-200, Fokker 27 dan satu helikopter yang telah digunakan Minggu kemarin.
Puncak latihan akan digelar Rabu (27/10) tepat pukul 08.00 di Sangatta. Seluruh pesawat tempur dijadwalkan melakukan penembakan secara bergantian. "Seharusnya ini skenario serangan fajar. Tetapi sengaja kami gelar pukul 08.00 agar masyarakat dapat menyaksikan juga," kata dia.
Latihan ini, lanjutnya, melibatkan sedikitnya 650 personil. Termasuk petugas Kolat, ground crew pesawat, serta personil Paskhas.
Usai latihan, TNI AU dijadwalkan menggelar Air Static Show di Base Ops Lanud Sepinggan. TNI AU akan memperlihatkan pesawat dan heli yang digunakan dalam latihan Angkasa Yudha 2010 ini. Selain itu, Lanud Balikpapan juga menyiapkan pameran foto dan aksesori TNI AU.
"Melalui latihan ini kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Kaltim kemampuan TNI AU. Selain menumbuhkan rasa nasionalisme kami ingin masyarkat merasa bangga memiliki TNI AU," tutur Riva. Ia juga berharap generasi muda Kaltim mau terpanggil untuk bergabung bersama TNI di masa mendatang.
Jumat, 22 Oktober 2010
DAFTAR ISI KLIPING TGL 22 Oktober 2010
1. Oknum TNI Divonis 12 Tahun Penjara Akibat Narkoba
2. Kapal Perang TNI AL Halau Kapal Greenpeace
3. Belanja Senjata Rp 50 Triliun
4. Pangdam XII Ingatkan Kemungkinan Skenario Asing Di...
5. Indobatt Peringati HUT Paskhas di Lebanon
2. Kapal Perang TNI AL Halau Kapal Greenpeace
3. Belanja Senjata Rp 50 Triliun
4. Pangdam XII Ingatkan Kemungkinan Skenario Asing Di...
5. Indobatt Peringati HUT Paskhas di Lebanon
Oknum TNI Divonis 12 Tahun Penjara Akibat Narkoba
Kamis, 21/10/2010, 19:35 WIB
Seorang oknum perwira menengah TNI AD, Mayor Mohamad Taufiq Liem (39), divonis penjara 12 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam sidang di Pengadilan Militer III-13 Madiun, Kamis (21/10/2010), akibat tersandung kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba). Dalam kasus ini, terdakwa diketahui menyimpan 9,65 gram sabu-sabu, lalu 1,42 gram biji yang diduga biji ganja, lebih dari 60 butir pil ekstasi berbagai warna, dan berbagai alat untuk mengonsumsi narkoba seperti timbangan elektrik, tester, bong, pipet, korek, dan lainnya.
Seorang oknum perwira menengah TNI AD, Mayor Mohamad Taufiq Liem (39), divonis penjara 12 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam sidang di Pengadilan Militer III-13 Madiun, Kamis (21/10/2010), akibat tersandung kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba). Dalam kasus ini, terdakwa diketahui menyimpan 9,65 gram sabu-sabu, lalu 1,42 gram biji yang diduga biji ganja, lebih dari 60 butir pil ekstasi berbagai warna, dan berbagai alat untuk mengonsumsi narkoba seperti timbangan elektrik, tester, bong, pipet, korek, dan lainnya.
Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di rumah dinas terdakwa di Mess Korem setempat, Jalan TGP Nomor 5 Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada 15 Juni 2010. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan kedua sesuai pasal 112 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan menjatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun, denda Rp100 juta subsider pidana kurungan lima bulan, dan dipecat dari dinas militer," ujar Hakim Ketua Kolonel Chk (K) Putu Oka Dewi Iriani, saat sidang.
Sebelum vonis, penasihat hukum terdakwa sempat membacakan pledoi. Namun, pledoi tidak dapat meringankan hukuman, terlebih terdakwa sempat melarikan diri dari pengadilan sebelum sidang vonis digelar. "Terdakwa adalah manusia biasa yang tidak bisa luput dari kesalahan. Terdakwa juga belum pernah dihukum dan sudah mengabdi selama 17 tahun," kata salah satu penasihat hukum terdakwa, Mayor Chk Edy Purwoko.
Mendengar putusan ini, terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai Perwira Seksi Operasi (Pasi Ops) Korem 081/DSJ Madiun langsung menerima. "Saya menerima putusan majelis hakim dan mengakui kesalahan saya. Saya juga siap menanggung risikonya," ujar perwira lulusan Akademi Militer (Akmil) Magelang tahun 1995 ini setelah berkonsultasi dengan dua penasihat hukumnya. Oditur Tinggi Militer (jaksa penuntut) juga langsung menerima putusan majelis hakim ini. Hal ini karena putusan tersebut jauh lebih berat dari tuntutan oditur yang menuntut terdakwa divonis penjara lima tahun.
Fakta di persidangan membuktikan, terdakwa mendapatkan barang terlarang tersebut dari hasil rampasan saat yang bersangkutan bertugas di Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan. Namun terdakwa tidak melaporkan hasil rampasan tersebut ke aparat berwajib dan malah menyimpannya sampai bertugas di Korem 081/DSJ Madiun.
Terdakwa juga mengaku pernah mengonsumsi narkoba sebanyak dua kali di sebuah diskotik di Kota Batam. Terakhir kali, terdakwa juga pernah mengonsumsi pil ekstasi di sebuah diskotik di Kota Madiun pada 10 Juni 2010. Dari situ, militer setempat menyelidikinya dan menggeledah rumah dinas terdakwa pada 15 Juni 2010. Aparat akhirnya menemukan barang terlarang tersebut yang disimpan di dalam rumah dinas terdakwa.
Rentetan kasus narkoba yang menjerat terdakwa ini masih diperparah dengan ulah terdakwa yang sempat melarikan diri sebelum sidang dimulai Kamis siang sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga di Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman yang berjarak sekitar 300 meter dari Pengadilan Militer setempat Jalan Ciliwung No. 121 Kota Madiun.
Aparat TNI yang bertugas di pengadilan militer setempat langsung mengejar dan mencari keberadaan terdakwa. Aparat sempat menggeledah beberapa rumah warga sekitar. Berkat laporan salah satu warga, pelaku akhirnya ditemukan bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah warga.
"Terdakwa memang tadi sempat lari, tapi sudah ditangkap. Sebenarnya sudah ada protap dalam pengamanan bagi anggota selama menjalani persidangan. Waktu itu oditur sedang menelpon dan tiba-tiba terdakwa lari," kata Komandan Korem 081/DSJ Madiun Kolonel (Infanteri) B Zuirman. (Fat/At)
Kapal Perang TNI AL Halau Kapal Greenpeace
Kapal Rainbow Warrior milik organisasi pecinta lingkungan internasional Greenpeace. Kamis, 21 Oktober 2010 23:05 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Welang dan KRI Imam Bonjol menghalau Kapal Rainbow Warrior milik organisasi pencinta lingkungan Greenpeace Internasional yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Tindakan kedua kapal perang TNI AL menghalau Rainbow Warrior untuk menegakkan hukum di laut dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
"TNI AL melaksanakan hal yang sama terhadap kapal apapun yang tanpa izin memasuki perairan Indonesia," kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI Aslizar Tanjung melalui siaran pers, Kamis (21/10).
Sebelumnya diberitakan, Rainbow Warrior akan merapat ke pelabuhan Tanjung Priok pada pertengahan bulan ini untuk menjalani misi lingkungan hidup. Namun, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pembatalan izin dan melarang kapal itu masuk ke Indonesia. Alasannya, ada ketidakcocokan antara sifat kunjungan yang sampaikan Greenpeace dengan jadwal mereka selama di sini.
Menurut Aslizar, Rainbow Warrior dihalau secara persuasif. Tindakan yang dilakukan oleh kedua kapal perang TNI AL kemarin merupakan tindakan tegas TNI AL dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan Tanah Air. "Aksi ini diharapkan mempunyai efek penangkal (detterent effect) terhadap semua jenis kapal laut yang berusaha memasuki wilayah perairan RI secara ilegal," ujarnya. MAHARDIKA SATRIA HADI
Belanja Senjata Rp 50 Triliun
Banjarmasinpost.co.id - Jumat, 22 Oktober 2010 Dibaca 84 kali
DPR RI melalui Komisi I, Rabu (21/10) menyetujui penggelontoran dana Rp 50 triliun untuk menambah anggaran peremajaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Dana itu untuk memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista rencana strategis (Renstra) Tahap I (2011-2014) yang totalnya memerlukan dana Rp 150 triliun. Sisanya akan dicicil dua anggaran ke depan alias menggunakan pola tahun jamak.
DPR RI melalui Komisi I, Rabu (21/10) menyetujui penggelontoran dana Rp 50 triliun untuk menambah anggaran peremajaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Dana itu untuk memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista rencana strategis (Renstra) Tahap I (2011-2014) yang totalnya memerlukan dana Rp 150 triliun. Sisanya akan dicicil dua anggaran ke depan alias menggunakan pola tahun jamak.
Sepintas, angka 50 triliun menjadi jumlah yang aduhai untuk dibelanjakan. Tetapi, bila itu untuk kepentingan persenjataan sebuah negara, maka dana sebesar itu bisa jadi satuan yang kecil. Apalagi, bila konteksnya dihubungkan dengan negara Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan, maka strategi, sistem, persenjataan serta manusianya, memerlukan dukungan dana sangat besar. Sekadar perbandingan, pada pekan ini Kerajaan Saudi Arabia juga menambah anggarannya Rp 540 trilun untuk belanja senjata di Amerika.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pernah mengatakan, untuk memenuhi kekuatan persenjataan pokok minimal saja, TNI memerlukan dana Rp 150 triliun. Artinya, masih diperlukan Rp 100 triliun lagi untuk mencapai standar minimal. Maka dengan dana yang belum cukup itu, TNI diharuskan pandai-pandai memilah senjata apa yang prioritas untuk dibeli. Data dari markas TNI menyebutkan, Indonesia segera membangun skuadron pesawat intai untuk mengamankan seluruh wilayah RI, terutama di perbatasan baik darat, laut maupun udara. Empat pesawat intai tanpa awak akan tiba pada 2011 dan ditempatkan di Pangkalan Udara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat.
Tentu masih banyak peralatan persenjataan yang diperlukan TNI, namun belum mampu terbeli. Ketika hubungan diplomatik RI-Malaysia memanas September lalu, muncul di media massa data tentang alat perang RI. Jenis tank, Indonesia hanya memiliki 350 unit, kalah dari Singapura 450 unit meski luas wilayah Indonesia hampir 3.000 kali lebih besar dari Singapura. Di Asia Tenggara, jumlah tank yang dimiliki TNI AD hanya berada di posisi keempat setelah Vietnam 1.935 unit, Thailand 848 unit, Singapura 450 unit. Tidak aneh, bila kemudian, anggota Komisi I DPR RI Ibas yang tak lain adalah putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan peralatan perang Indonesia tidak mampu menghadapi Malaysia, karena banyak yang sudah kuno.
Walau pernyataan itu kemudian memicu ketersinggungan banyak kalangan, namun itu sebuah gambaran bahwa Indonesia tidak siap menghadapi ancaman dari luar. Memang menyedihkan sekaligus mengerikan! Peralatan perang bagi sebuah negara tidak bisa dipungkiri menjadi barometer kekuatan negara itu sendiri. Peralatan perang memang bukan untuk mencari musuh, tetapi lebih untuk mempertahankan kedaulatan negara tersebut serta harga diri.
Apalagi seperti Indonesia yang secara geografis berada di peta strategis dan terbuka dengan negara kepulauan, maka sudah menjadi keperluan mutlak memiliki peralatan perang canggih baik di darat, udara apalagi laut. Jadi, jangan sampai ada lagi sindiran, bahwa armada laut RI, kalah cepat ketika mengusir kapal nelayan asing yang masuk perairan Indonesia, hanya karena kapal kita kalah canggih.
red: DhenySumber: Banjarmasin Post
Pangdam XII Ingatkan Kemungkinan Skenario Asing Di Indonesia
Jumat, 22 Oktober 2010 02:29 WIB
Pontianak, (tvOne)
Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjungpura Mayjen TNI Moeldoko mengingatkan kemungkinan terjadinya berbagai konflik di beberapa daerah bagian dari skenario asing untuk memperburuk citra Indonesia di mata dunia. "Termasuk beredarnya rekaman penyiksaan terhadap seorang warga Papua yang seolah-olah dilakukan oleh aparat TNI," kata Moeldoko di Pontianak, Kamis.
Pontianak, (tvOne)
Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjungpura Mayjen TNI Moeldoko mengingatkan kemungkinan terjadinya berbagai konflik di beberapa daerah bagian dari skenario asing untuk memperburuk citra Indonesia di mata dunia. "Termasuk beredarnya rekaman penyiksaan terhadap seorang warga Papua yang seolah-olah dilakukan oleh aparat TNI," kata Moeldoko di Pontianak, Kamis.
Hal itu diperburuk dengan gencarnya media dalam negeri yang cenderung memberitakan hal-hal yang negatif sehingga dunia ikut-ikutan menyoroti setiap persoalan bangsa Indonesia. "Ada indikasi pihak asing untuk memperkeruh suasana dengan tujuan membuat Indonesia semakin lemah sehingga bisa dimanfaatkan," kata Moeldoko.
Pangdam XII Tanjungpura mengimbau, agar seluruh masyarakat Indonesia meningkatkan kewaspadaannya agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh provokator-provokator yang menginginkan terganggunya keamanan Indonesia. "Mari kita galang persatuan dan kesatuan, tingkatkan kewaspadaan dan jangan mudah tergiring oleh situasi yang ingin memperkeruh keadaan," ujarnya.
Menurut dia, kenapa kasus video pemukulan oleh oknum TNI terlalu dibesarkan, padahal belum tentu itu benar. "Kalaupun terbukti, silakan proses secara hukum terhadap oknum pemukulan tersebut," katanya. Moeldoko menyesalkan, tindakan media yang memberitakan tanpa terlebih dahulu mengecek kebenarannya. "Kalau sekarang dunia terlanjur mempercayai video itu karena telah diberitakan meskipun belum tentu kebenarannya," kata Pangdam.
Bisa video itu rekayasa, karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) pernah merampas senjata milik TNI, karena pelaku pemukulan badannya kekar dan berambut cepak lalu langsung dituding anggota TNI. "Masyarakat saya minta berhati-hati, apalagi sekarangs sudah didukung teknologi tinggi, sehingga bukan tidak mungkin hanya rekayasa yang ingin menyudutkan TNI," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, adanya video penganiayaan terhadap seorang warga Papua yang diduga dilakukan oleh oknum TNI harus dibuktikan kebenarannya. "Harus dipastikan dulu apa yang terjadi. Kalau memang ada prajurit yang salah, maka akan ditindak sesuai aturan yang ada," katanya.
Video yang menyudutkan anggota TNI muncul di Youtube. Dalam tayangan video berdurasi 1 menit dan berjudul "Indonesian army attacking West Papuan civilians in highland region" itu terlihat sejumlah orang yang memakai seragam TNI melakukan kekerasan pada warga Papua.
Video yang menyudutkan anggota TNI muncul di Youtube. Dalam tayangan video berdurasi 1 menit dan berjudul "Indonesian army attacking West Papuan civilians in highland region" itu terlihat sejumlah orang yang memakai seragam TNI melakukan kekerasan pada warga Papua.
Indobatt Peringati HUT Paskhas di Lebanon
Kamis, 21 Oktober 2010 - 20:10 WIB
ADSHIT AL-QUSAYR (Pos Kota) – Indonesian Battalion memperingati hari kelahiran ke-63 Komando Pasukan Khas TNI Angkatan Udara dengan menggelar upacara peringatan di lapangan upacara Soekarno-Base UN Position 7-1 Adshit Al-Qusayr beberapa waktu lalu dipimpin, oleh Komandan Satuan Tugas Batalyon Mekanis Kontingen Garuda XXIII-D/ UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) Letkol Inf Andi Perdana Kahar selaku inspektur upacara. Sedangkan Kapten (Pasukan) Alpin Jonggi Lumban Tobing bertindak selaku Komandan Upacara.
Dalam sambutan tertulis Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP; yang dibacakan oleh Komandan Indobatt, disampaikan dalam beberapa tahun terakhir ini, telah banyak kemajuan dan upaya perubahan yang telah dilakukan Korpaskhas. Kemajuan penataan di bidang organisasi, personel dan pembinaan satuan jajaran, terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penambahan jumlah prajurit Paskhas secara bertahap disesuaikan dengan pengembangan kekuatan satuan.
Demikian juga pembinaan satuan jajaran, lebih diarahkan untuk mewujudkan kemampuan matra udara, komando, pertahanan udara titik, dan kemampuan khusus. Kemajuan yang telah dicapai saat ini merupakan rangkaian hasil kerja keras, disiplin, dedikasi dan loyalitas pengabdian segenap prajurit jajaran Korpaskhasau.
Sedangkan dalam sambutan tidak tertulisnya, Komandan Indobatt Letkol Inf Andi Perdana Kahar menyampaikan pujiannya atas pengucapan Sapta-Marga TNI oleh salah satu prajurit Paskhas saat maju kehadapan seluruh pasukan upacara kali ini. “Pengucapan Sapta-Marga kali ini merupakan yang terbaik yang pernah saya dengar dari seluruh upacara 17-an yang selama ini digelar di Lebanon Selatan”, ujarnya dengan serius.
Dalam sejarahnya, enam puluh tiga tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1947, peristiwa bersejarah berupa penerjunan pasukan payung yang pertama di Kalimantan Tengah, senantiasa menjadi sumber inspirasi pada peringatan hari ulang tahun Korpaskhas. Peristiwa heroik tersebut, telah mewariskan nilai-nilai luhur perjuangan dan pengabdian sosok prajurit sejati, kepada bangsa dan negara. Nilai pengabdian dan pengorbanan yang dilandasi oleh sebuah tekad, jiwa ksatria, keberanian dan ketulusan hati, hendaknya senantiasa mengalir dalam darah dan melekat dalam dada setiap prajurit ”Baret Jingga”.
Dari awal terbentuknya, Korpaskhas secara konsisten telah melaksanakan komitmen pengabdian, melalui berbagai keterlibatannya dalam operasi militer maupun tugas-tugas lain bersama satuan TNI lainnya. Berbagai operasi militer seperti penumpasan PRRI/ Permesta, penumpasan G-30S/ PKI, Trikora/ Dwikora, Operasi Seroja, misi perdamaian dunia dan lain-lainnya, menjadi bukti nyata pengabdian sekaligus prestasi prajurit Paskhas.
Thema peringatan HUT Paskhas tahun ini adalah “Dengan militansi prajurit, korps Paskhas siap melaksanakan tugas TNI Angkatan Udara dalam rangka menegakkan dan menjaga keutuhan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Peringatan HUT Paskhas di lingkungan Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-D dilanjutkan dengan acara ramah-tamah di Kompi Mekanis C Indobatt UN Position 9-2 desa Al-Zikkyeh. Kegiatan ini diawali dengan sambutan oleh Perwira Senior dari Korpaskhas Kapten (Pasukan) Yosafat dari Detasemen Bravo Paskhas, yang saat ini tergabung dalam Satuan Tugas FPU XXVI-B/ UNIFIL (Force Protection Unit UNIFIL) di New-Land UNIFIL Naqoura.
Kapten (Pasukan) Yosafat menyatakan ungkapan rasa bangganya dapat memperingati HUT korps-nya ini di negeri Lebanon Selatan. Serta ucapan terimakasihnya mewakili seluruh prajurit yang lainnya, kepada pimpinan Indobatt yang telah memberikan kesempatan bagi prajurit Paskhas untuk merayakannya di kompi mekanis C Indobatt.
Menanggapi hal tersebut, Letkol Inf Andi Perdana Kahar menimpali, merupakan suatu kehormatan baginya dapat bersama-sama dengan Korps Baret Jingga merayakan HUT ke-63 Paskhas di bumi Lebanon Selatan.
“Jika meninjau kembali moto dari pasukan ini, saya sangat terkesan. Vadikaraste Mafalesu Kadatjana yang artinya Berjuang tanpa menghitung untung ruginya. Hal ini mengingatkan saya, bagaimana seharusnya seorang prajurit TNI profesional. Yakni bekerja tanpa pamrih demi bangsa dan negara, menjadi prajurit yang profesional dan solid satu sama lain.
Ini merupakan modal dasar untuk menghadapi tugas tantangan di masa mendatang”, ujarnya di hadapan seluruh hadirin yang ada. Malam ramah-tamah ini dilanjutkan dengan acara pemotongan Nasi Tumpeng oleh Komandan Indobatt didampingi oleh Wadan Indobatt Letkol Mar Guslin Kamase.
Serta pemotongan kue Ulang-Tahun yang diberikan kepada Kapten (Pasukan) Yosafat. Perayaan sederhana namun penuh makna ini turut membangkitkan semangat kebersamaan diantara prajurit Indobatt, jelas perwira penerangan Konga XXIII-D/Unifil, Kapten Sus Michiko Moningkey. (puspen/syamsir)
Rabu, 20 Oktober 2010
DAFTAR ISI KLIPING TGL 20 Oktober 2010
2. Varia TNI, Pembekalan Teknis Penyusupan Lakip
3. Bela Penjudi, TNI Todong Polisi
4. 1.000 Aparat TNI dan 2 SSK Polri Amankan Kunjungan...
5. Mabes TNI Diminta Segera Klarifikasi
6. MENHAN MINTA RS KEMHAN DAN TNI JADI BLU
7. Komitmen Modernisasi Alutsista Dinilai Lemah
8. Polisi dan TNI Diterjunkan untuk Pengamanan Jamaah...
9. Pangdam I/BB Mayjen TNI Leo Sieger Dijamu 3 Pemkab...
10. Kerawanan Perbatasan RI-PNG Cukup Tinggi
Bila Terbukti Siksa OPM, Ditindak Tegas
Rabu, 20 Oktober 2010 | 00:41 WIB Editor: yuli Sumber : ANTJAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar TNI tengah menyelediki video yang menampilkan aksi kekerasan oleh oknum TNI terhadap anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Juru bicara TNI, Mayjen TNI Aslizar Tandjung di Jakarta, Selasa (19/10/2010) dalam pernyataannya mengatakan, penyelidikan meliputi tempat dan tempat kejadian, serta keaslian dari video tersebut.
"Penyelidikan dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat luas," katanya. "Bila terbukti terdapat oknum TNI yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut, dipastikan pimpinan TNI akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku."
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyayangkan jika aksi penyiksaan dalam kegiatan interogasi itu benar-benar dilakukan oleh oknum TNI. Pasalnya, interogasi hanya boleh dilakukan oleh aparat kepolisian dalam ranah pro-yustisia.
Sementara, anggota Komisi I DPR, Effendi Choiri, menegaskan, TNI dipercaya untuk bertugas menjaga kedaulatan negara secara umum dan bukan menjaga orang per orang setiap warga negara.
"Enggak boleh memperlakukan orang semena-mena. Kalau ada pelanggaran hukum, itu bagian polisi, bukan bagian TNI," katanya.
Seperti diberitakan, selama 22 jam hingga sekitar pukul 11.30 WIB, video yang menggambarkan kekerasan dan penganiayaan yang diduga dilakukan aparat TNI terhadap sejumlah orang Papua beredar di situs web YouTube.
Video itu menggambarkan aksi tak berperikemanusiaan terhadap mereka yang dituduh terlibat OPM. Kini YouTube telah menutup akses terhadap video tersebut.
Varia TNI, Pembekalan Teknis Penyusupan Lakip
Rabu, 20 Oktober 2010 Suara Karya
JAKARTA - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menerima pembekalan teknis penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dari Ketua Tim Bintek Laksamana Pertama TNI Zufri Zainal Abidin, serta perwakilan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi di Markas Komando Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Jakarta, Selasa (19/10).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh perwakilan dari satuan kerja yang berada di bawah jajaran Koarmabar. Pangarmabar mengatakan, saat ini, penyusunan laporan kinerja khususnya di jajaran Koarmabar, masih mengalami kesulitan. "Ini terutama, belum adanya keseragaman dan sinkronisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Pangarmabar dalam amanatnya yang dibacakan Inspektur Armabar Kolonel TNI Sulaeman Banjar Nahor.
Untuk itu, pembinaan teknis oleh tim gabungan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mabes TNI serta Mabes TNI AL, merupakan langkah tepat. Sehingga, tutur dia, pembuatan laporan kinerja jajaran Koarmabar sesuai harapan pemerintah, dalam hal ini, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. (Feber Sianturi)
Panglima TNI Terima Kujungan PTDM
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menerima kunjungan kehormatan Panglima Tentara Darat Malaysia (PTDM) Jenderal Datuk Zulkifeli bin Mohd Zin beserta staf di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (19/10).
Petinggi Tentara Darat Malaysia yang akrab dipanggil Jenderal Zulkifeli menjabat PTDM sejak Mei 2010. Beberapa jabatan militer yang pernah diemban antara lain Panglima Brigade Infantri ke-8 di Kelantan, Komandan Tim Pemantau Antara Bangsa, Panglima Divisi Infantri, Panglima Medan Tentara Darat dan Wakil Panglima Tentara Darat Malaysia.
Panglima TNI mengucapkan selamat atas pengangkatan Datuk Zulkifeli bin Mohd Zin sebagai Panglima Angkatan Darat Malaysia yang baru, dengan harapan dapat lebih meningkatkan hubungan militer kedua negara di masa datang khususnya terkait kerja sama pengamanan perbatasan kedua negara yang lebih baik. Kunjungan PTDM ke Indonesia, untuk meningkatkan kerja sama militer antar kedua negara khususnya di bidang pendidikan dan latihan khususnya dengan TNI AD yang selama ini telah terjalin dengan baik, sehingga dapat lebih meningkatkan hubungan militer kedua negara di masa datang. (Feber Sianturi)
Presiden SBY Tiba di Apron Galaktika
MAKASSAR - Presiden Susilo Bambang Yudoyono beserta Ibu Ani Yudoyono, Selasa (19/10) beserta rombongan tiba di Apron Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin.
Turut hadir menyambut, Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Amril Amir, Kas Koopsau II Marsekal Pertama TNI Ida Bagus Anom, Pangkosekhanudnas II Marsekal Pertama TNI Abdul Muis, Komandan Lantamal VI Laksamana TNI (Mar) Chaidier Patonnory, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Johny Wainal Usman, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Agus Supriatna, Kajati Sulsel Burhanuddin, Ketua DPRD Sulsel Alwi Room, Walikota Makassar Ilham Arief Siradjudin.
Dari Gedung Galaktika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan langsung menuju Makassar dalam rangkaian peresmian sejumlah proyek di Sulawesi Selatan di antaranya peresmian eksport perdana biji besi, proyek infrastruktur dan Trans Studio Mall Makassar (wahana bermain Indoor terbesar di dunia) serta rapat koordinasi Gubernur se- Indonesia dan dalam rangkaian HUT Sulawesi Selatan Ke-341. (Feber Sianturi)
JAKARTA - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menerima pembekalan teknis penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dari Ketua Tim Bintek Laksamana Pertama TNI Zufri Zainal Abidin, serta perwakilan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi di Markas Komando Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Jakarta, Selasa (19/10).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh perwakilan dari satuan kerja yang berada di bawah jajaran Koarmabar. Pangarmabar mengatakan, saat ini, penyusunan laporan kinerja khususnya di jajaran Koarmabar, masih mengalami kesulitan. "Ini terutama, belum adanya keseragaman dan sinkronisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Pangarmabar dalam amanatnya yang dibacakan Inspektur Armabar Kolonel TNI Sulaeman Banjar Nahor.
Untuk itu, pembinaan teknis oleh tim gabungan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mabes TNI serta Mabes TNI AL, merupakan langkah tepat. Sehingga, tutur dia, pembuatan laporan kinerja jajaran Koarmabar sesuai harapan pemerintah, dalam hal ini, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. (Feber Sianturi)
Panglima TNI Terima Kujungan PTDM
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menerima kunjungan kehormatan Panglima Tentara Darat Malaysia (PTDM) Jenderal Datuk Zulkifeli bin Mohd Zin beserta staf di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (19/10).
Petinggi Tentara Darat Malaysia yang akrab dipanggil Jenderal Zulkifeli menjabat PTDM sejak Mei 2010. Beberapa jabatan militer yang pernah diemban antara lain Panglima Brigade Infantri ke-8 di Kelantan, Komandan Tim Pemantau Antara Bangsa, Panglima Divisi Infantri, Panglima Medan Tentara Darat dan Wakil Panglima Tentara Darat Malaysia.
Panglima TNI mengucapkan selamat atas pengangkatan Datuk Zulkifeli bin Mohd Zin sebagai Panglima Angkatan Darat Malaysia yang baru, dengan harapan dapat lebih meningkatkan hubungan militer kedua negara di masa datang khususnya terkait kerja sama pengamanan perbatasan kedua negara yang lebih baik. Kunjungan PTDM ke Indonesia, untuk meningkatkan kerja sama militer antar kedua negara khususnya di bidang pendidikan dan latihan khususnya dengan TNI AD yang selama ini telah terjalin dengan baik, sehingga dapat lebih meningkatkan hubungan militer kedua negara di masa datang. (Feber Sianturi)
Presiden SBY Tiba di Apron Galaktika
MAKASSAR - Presiden Susilo Bambang Yudoyono beserta Ibu Ani Yudoyono, Selasa (19/10) beserta rombongan tiba di Apron Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin.
Turut hadir menyambut, Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Amril Amir, Kas Koopsau II Marsekal Pertama TNI Ida Bagus Anom, Pangkosekhanudnas II Marsekal Pertama TNI Abdul Muis, Komandan Lantamal VI Laksamana TNI (Mar) Chaidier Patonnory, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Johny Wainal Usman, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Agus Supriatna, Kajati Sulsel Burhanuddin, Ketua DPRD Sulsel Alwi Room, Walikota Makassar Ilham Arief Siradjudin.
Dari Gedung Galaktika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan langsung menuju Makassar dalam rangkaian peresmian sejumlah proyek di Sulawesi Selatan di antaranya peresmian eksport perdana biji besi, proyek infrastruktur dan Trans Studio Mall Makassar (wahana bermain Indoor terbesar di dunia) serta rapat koordinasi Gubernur se- Indonesia dan dalam rangkaian HUT Sulawesi Selatan Ke-341. (Feber Sianturi)
Bela Penjudi, TNI Todong Polisi
Selasa, 19 Oktober 2010 , 18:02:00
JAKARTA,.JPNN — Mabes Polri memberikan klarifikasi terkait aksi seorang oknum tentara yang membawa senjata dan memaksa polisi melepaskan tersangka kasus judi di Polsek Natar, Lampung Selatan, Senin (18/10) malam. Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Iskandar Hasan mengungkapkan, peristiwa itu berawal dari penggerebekan sebuah lokasi perjudian di wilayah Natar, Lampung Selatan.
Menurut Iskandar, dari penggerebekan itu polisi membawa para tersangka kasus perjudian beserta barang bukti ke Polsek Natar. Namun saat memboyong pelaku perjudian menuju Polsek, justru aparat diteriaki sebagai rampok dan mendapatkan perlawanan warga. Saat itulah polisi mengeluarkan tembakan peringatan yang kemudian melukai dua orang warga yakni Edison dan Harun.
Berhasil kabur dari sergapan warga, rombongan polisi berhasil membawa para tersangka ke Polsek. Namun setibanya di Polsek setempat, warga telah berkumpul bersama seorang oknum Angkatan Darat (AD) yang membawa senjata api.
Polisi menyebut oknum itu menodongkan senjata dan meminta polisi melepaskan dua tersangka judi yang ditangkap. "Dipimpin oknum TNI AD dengan menodongkan senjata dan memaksa dua tersangka dilepaskan," ujarnya di Mabes Polri, Selasa (19/10) sore.
Karenanya, polisi melepaskan dua tersangka yang telah tertangkap itu. Namun setelah berkoordinasi dengan Pemda dan Komandan Batalion TNI setempat, dua tersangka itu berhasil ditangkap kembali. Sementara oknum tentara itu diserahkan ke kesatuannya untuk diperoses secara hukum.
Sedangkan dua warga yang terluka dibawa ke rumah sakit. "Biaya pengobatannya ditanggung sepenuhnya oleh polisi," tambahnya.(zul/jpnn)
JAKARTA,.JPNN — Mabes Polri memberikan klarifikasi terkait aksi seorang oknum tentara yang membawa senjata dan memaksa polisi melepaskan tersangka kasus judi di Polsek Natar, Lampung Selatan, Senin (18/10) malam. Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Iskandar Hasan mengungkapkan, peristiwa itu berawal dari penggerebekan sebuah lokasi perjudian di wilayah Natar, Lampung Selatan.
Menurut Iskandar, dari penggerebekan itu polisi membawa para tersangka kasus perjudian beserta barang bukti ke Polsek Natar. Namun saat memboyong pelaku perjudian menuju Polsek, justru aparat diteriaki sebagai rampok dan mendapatkan perlawanan warga. Saat itulah polisi mengeluarkan tembakan peringatan yang kemudian melukai dua orang warga yakni Edison dan Harun.
Berhasil kabur dari sergapan warga, rombongan polisi berhasil membawa para tersangka ke Polsek. Namun setibanya di Polsek setempat, warga telah berkumpul bersama seorang oknum Angkatan Darat (AD) yang membawa senjata api.
Polisi menyebut oknum itu menodongkan senjata dan meminta polisi melepaskan dua tersangka judi yang ditangkap. "Dipimpin oknum TNI AD dengan menodongkan senjata dan memaksa dua tersangka dilepaskan," ujarnya di Mabes Polri, Selasa (19/10) sore.
Karenanya, polisi melepaskan dua tersangka yang telah tertangkap itu. Namun setelah berkoordinasi dengan Pemda dan Komandan Batalion TNI setempat, dua tersangka itu berhasil ditangkap kembali. Sementara oknum tentara itu diserahkan ke kesatuannya untuk diperoses secara hukum.
Sedangkan dua warga yang terluka dibawa ke rumah sakit. "Biaya pengobatannya ditanggung sepenuhnya oleh polisi," tambahnya.(zul/jpnn)
1.000 Aparat TNI dan 2 SSK Polri Amankan Kunjungan SBY
SELASA, 19 OKTOBER 2010 | 13:09 WITA | 48893 HitsDisambut Aksi Unjuk Rasa
MAKASSAR -- Kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Makassar, Selasa pagi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI. Ini menyusul riak aksi penolakan kedatangan SBY di kota ini sehari sebelumnya, Senin kemarin.
Setidaknya, untuk melancarkan kedatangan SBY, sekitar 1.000 aparat TNI dari Kodam VII Wirabuana dikerahkan.
Termasuk 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) aparat dari Polrestabes Makassar diterjunkan untuk membackup pengamanan.
Mereka disebar hampir di setiap sudut kota mengantisipasi hal yang tidak diinginkan di saat dan setelah kunjungan SBY dalam rangka membuka rapat koordinasi gubernur se-Indonesia di Hotel Clarion, Jl AP Pettarani.
Dari pantauan wartawan, pagi tadi, aparat yang berjaga di sepanjang jalan yang akan dilalui rombongan SBY dilengkapi senjata laras panjang, termasuk di depan kampus Unhas, UMI, Universitas 45, flyover, UNM hingga di Hotel Clarion.
Jalan menuju tempat yang juga akan dikunjungi SBY di Trans Mal, serta sejumlah pasar mendapat pengamanan ekstra ketat dengan tiga hingga lima aparat TNI yang berjaga.
Untuk memperlancar kedatangan SBY di Makassar, pihak kampus juga ikut meliburkan mahasiswa. Hal ini sebagai antisipasi terjadinya aksi mahasiswa menyusul bentrok mahasiswa dengan polisi di sekitar Jl Urip Sumoharjo, Senin kemarin.
Kendati kampus diliburkan dan ketatnya pengamanan aparat, unjukrasa mahasiswa di sejumlah titik tetap berlangsung. Mahasiswa UMI yang menahan sebuah truk kanvas dan memarkirnya di tengah jalan, mengakibatkan arus lalulintas di Jl Urip Sumoharjo macet total.
Tidak jauh dari kampus UMI, puluhan mahasiswa Universitas 45 juga menggelar aksi penolakan kedatangan SBY. Dalam orasinya, mahasiswa menyorot berbagai kebijakan SBY dan masalah yang terjadi di negeri ini. (sms)
Mabes TNI Diminta Segera Klarifikasi
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi WedhaswarySelasa, 19 Oktober 2010 | 14:05 WIB Editor: Glori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, mengatakan, beredarnya video penganiayaan terhadap seorang pria Papua, yang diduga dilakukan oleh oknum TNI, harus segera diklarifikasi oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
Klarifikasi ini, menurut dia, penting untuk mencegah berkembangnya berbagai spekulasi atas apa yang terekam dalam video yang beredar sejak kemarin. "Hari ini seharusnya sudah ada klarifikasi dan pernyataan dari Mabes TNI tentang apa yang terjadi di video tersebut," kata Ramadhan, Selasa (19/10/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Klarifikasi cepat dari TNI dinilainya akan menyelamatkan persepsi buruk masyarakat terhadap TNI. "Jangan karena nila setitik, rusak susu sepabrik. Reformasi TNI kita tahu saat ini sudah berjalan baik dan memberi penghormatan pada hak asasi manusia (HAM), itu jelas sekali. Jangan sampai kejadian seperti ini mempertaruhkan nama baik TNI," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Bukan pelanggaran HAM
Ramadhan sendiri berpendapat, aksi penganiayaan yang terekam dalam video—meski diduga dilakukan oleh oknum TNI—bukanlah sebuah tindakan pelanggaran HAM. Apa yang terjadi, menurut dia, tindakan indisipliner dan kriminal murni.
"Bukan pelanggaran HAM, melainkan indisipliner dari anggota TNI. Kalau pelanggaran HAM, ada state (negara) yang terlibat. Tindakan (penganiayaan) itu, menurut saya, kriminal murni," kata Ramadhan.
Tindakan pelanggaran HAM, yang dicontohkan Ramadhan adalah penculikan. "Penculikan itu pelanggaran HAM karena direncanakan melalui rapat-rapat, sangat sistematis. Pelanggaran HAM itu kalau ada garis komando dari atas ke bawah," ujarnya.
Namun, jika diketahui bahwa tindakan itu dilakukan oleh oknum TNI, menurut Ramadhan, terhadap yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas.
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, mengatakan, beredarnya video penganiayaan terhadap seorang pria Papua, yang diduga dilakukan oleh oknum TNI, harus segera diklarifikasi oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
Klarifikasi ini, menurut dia, penting untuk mencegah berkembangnya berbagai spekulasi atas apa yang terekam dalam video yang beredar sejak kemarin. "Hari ini seharusnya sudah ada klarifikasi dan pernyataan dari Mabes TNI tentang apa yang terjadi di video tersebut," kata Ramadhan, Selasa (19/10/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Klarifikasi cepat dari TNI dinilainya akan menyelamatkan persepsi buruk masyarakat terhadap TNI. "Jangan karena nila setitik, rusak susu sepabrik. Reformasi TNI kita tahu saat ini sudah berjalan baik dan memberi penghormatan pada hak asasi manusia (HAM), itu jelas sekali. Jangan sampai kejadian seperti ini mempertaruhkan nama baik TNI," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Bukan pelanggaran HAM
Ramadhan sendiri berpendapat, aksi penganiayaan yang terekam dalam video—meski diduga dilakukan oleh oknum TNI—bukanlah sebuah tindakan pelanggaran HAM. Apa yang terjadi, menurut dia, tindakan indisipliner dan kriminal murni.
"Bukan pelanggaran HAM, melainkan indisipliner dari anggota TNI. Kalau pelanggaran HAM, ada state (negara) yang terlibat. Tindakan (penganiayaan) itu, menurut saya, kriminal murni," kata Ramadhan.
Tindakan pelanggaran HAM, yang dicontohkan Ramadhan adalah penculikan. "Penculikan itu pelanggaran HAM karena direncanakan melalui rapat-rapat, sangat sistematis. Pelanggaran HAM itu kalau ada garis komando dari atas ke bawah," ujarnya.
Namun, jika diketahui bahwa tindakan itu dilakukan oleh oknum TNI, menurut Ramadhan, terhadap yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas.
MENHAN MINTA RS KEMHAN DAN TNI JADI BLU
Jakarta, 19/10/2010 (Kominfo-Newsroom) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro minta Menteri Kesehatan agar rumahsakit (RS) di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan statusnya dijadikan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai RS publik atau umum.
Selama ini, RS di lingkungan TNI maupun Kemhan, selain melakukan tugas pelayanan kesehatan untuk prajurit TNI, juga melayani umum. "Selama ini, RS di lingkup TNI dan Kemhan menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana penerimaan RS harus diserahkan ke kas negara yang kemudian dikembalikan ke RS untuk biaya operasional. Ini kan lama prosesnya," katanya kepada wartawan usai Rakor Kesehatan Kemhan dan TNI, di Jakarta, Selasa (19/10).
Oleh karena itu, lanjut Menhan, pihaknya meminta Menkes agar RS di lingkungan TNI dan Kemhan ditetapkan sebagai RS BLU. Sesuai UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan pendapatan RS publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional RS dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara atau daerah.
Menurut Purnomo, jika RS di lingkup TNI dan Kemhan ditetapkan sebagai BLU, untuk biaya operasional, terutama untuk pelayanan kesehatan masyarakat, dapat dengan cepat diwujudkan seperti yang dilakukan RS di lingkungan Polri sekarang ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan perubahan status RS di lingkup Kemhan dan TNI itu adalah bagian dari pengembangan kerjasama antara Kemhan dan Kemkes. “Jadi dengan adanya MoU sudah dilaksanakan, seperti RS Suharso. Beasiswa untuk dokter spesialis juga bisa dimanfaatkan oleh dokter militer,” katanya.
Selain itu, lanjut Endang, ada kerjasama yang perlu dikembangkan, yaitu pelayanan kesehatan di perbatasan. “Jadi di beberapa tempat strategis wilayah perbatasan akan kita berikan RS bergerak. Kita baru punya RS bergerak di Raja Ampat, sedangkan tenaganya kita tempatkan dari tenaga medik TNI di perbatasan,” ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya juga akan melakukan kerjasama penelitian dengan RS di lingkup Kemhan dan TNI terkait ada penyakit yang sering dihadapi prajurit, seperti malaria atau diare.(yr/dry)
Selama ini, RS di lingkungan TNI maupun Kemhan, selain melakukan tugas pelayanan kesehatan untuk prajurit TNI, juga melayani umum. "Selama ini, RS di lingkup TNI dan Kemhan menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana penerimaan RS harus diserahkan ke kas negara yang kemudian dikembalikan ke RS untuk biaya operasional. Ini kan lama prosesnya," katanya kepada wartawan usai Rakor Kesehatan Kemhan dan TNI, di Jakarta, Selasa (19/10).
Oleh karena itu, lanjut Menhan, pihaknya meminta Menkes agar RS di lingkungan TNI dan Kemhan ditetapkan sebagai RS BLU. Sesuai UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan pendapatan RS publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional RS dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara atau daerah.
Menurut Purnomo, jika RS di lingkup TNI dan Kemhan ditetapkan sebagai BLU, untuk biaya operasional, terutama untuk pelayanan kesehatan masyarakat, dapat dengan cepat diwujudkan seperti yang dilakukan RS di lingkungan Polri sekarang ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan perubahan status RS di lingkup Kemhan dan TNI itu adalah bagian dari pengembangan kerjasama antara Kemhan dan Kemkes. “Jadi dengan adanya MoU sudah dilaksanakan, seperti RS Suharso. Beasiswa untuk dokter spesialis juga bisa dimanfaatkan oleh dokter militer,” katanya.
Selain itu, lanjut Endang, ada kerjasama yang perlu dikembangkan, yaitu pelayanan kesehatan di perbatasan. “Jadi di beberapa tempat strategis wilayah perbatasan akan kita berikan RS bergerak. Kita baru punya RS bergerak di Raja Ampat, sedangkan tenaganya kita tempatkan dari tenaga medik TNI di perbatasan,” ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya juga akan melakukan kerjasama penelitian dengan RS di lingkup Kemhan dan TNI terkait ada penyakit yang sering dihadapi prajurit, seperti malaria atau diare.(yr/dry)
Komitmen Modernisasi Alutsista Dinilai Lemah
Tuesday, 19 October 2010
JAKARTA (SINDO) – Komitmen modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai masih lemah. Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, lemahnya komitmen untuk melakukan modernisasi alutsista tersebut tergambar dengan jelas dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi I DPR ,Senin (18/10) lalu.
Seperti diberitakan, Kementerian Keuangan hanya menyanggupi menyediakan anggaran tambahan sebesar Rp2 triliun dari Rp11 triliun yang dibutuhkan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melaksanakan renstra tahap pertama mewujudkan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force. “Komitmen untuk modernisasi alutsista masih lemah,” ujarnya di Jakarta kemarin. Jika pemerintah memiliki komitmen yang serius,ujar Jaleswari, seharusnya politik anggaran dapat mengimplementasikan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pentingnya pengembangan dan modernisasi alutsista TNI.
“Presiden telah menyatakan akan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk modernisasi. Tapi, pemerintah kan tidak hanya presiden, ada juga menteri terkait.Harusnya Menteri Keuangan dan Bappenas dapat mempersiapkan sumber-sumber keuangan untuk membiayai,” ujarnya. Namun Jaleswari mengingatkan, dengan besarnya anggaran pertahanan yang dikelola Kementerian Pertahanan dan TNI dibutuhkan efisiensi serta transparansi.“
Alokasi anggaran harus ada perencanaan yang matang dan harus dikaitkan dengan kebutuhan prioritas,”katanya. Sementara, usai membuka Rapat Koordinasi Kesehatan Kementerian Pertahanan dan TNI di Kantor Kemhan kemarin, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan, jika kekuatan pokok minimum tidak terpenuhi bisa dipastikan akan menimbulkan risiko terjadinya pelanggaranpelanggaran atas wilayah kedaulatan Indonesia.
Dia melanjutkan, negara di kawasan Pasifik seperti Selandia Baru secara perlahan sudah meningkatkan kekuatan pertahanan dalam rangka perimbangan kekuatan di kawasan.“Kita pun perlu meningkatkan kekuatan tersebut dalam rangka perimbangan kekuatan di kawasan.Apalagi wilayah kita sangat strategis. Dan kita pun sudah di bawah minimum 30%,”ujarnya. Namun Purnomo mengakui, di sisi yang berbeda ada kekhawatiran dari otoritas keuangan akan terjadi kenaikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Jadi,ada dua risiko di dua kutub yang berbeda. Satu risiko fiskal dua resiko kedaulatan.Tinggal hitung-hitungannya bagaimana kompromi itu bisa terjadi,” katanya. Sementara anggota Komisi I DPR Ramadhan Pohan mengatakan, penambahan atau pengurangan alokasi anggaran pada satu kementerian akan berdampak pada kementerian lainnya. Tetapi penguatan alutsista kita itu adalah kebutuhan, bahkan mutlak untuk saat ini.
“Tugas Menteri Keuangan-lah bagaimana menambahkan alokasi anggaran pertahanan sebagaimana diinginkan Kementerian Pertahanan dan didukung oleh Komisi I,”ujarnya. Namun,jika alokasi penambahan anggaran sektor pertahanan belum bisa dioptimalkan melalui kebijakan politik anggaran, perlu diformulasikan solusi lainnya. (pasti liberti)
JAKARTA (SINDO) – Komitmen modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai masih lemah. Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, lemahnya komitmen untuk melakukan modernisasi alutsista tersebut tergambar dengan jelas dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi I DPR ,Senin (18/10) lalu.
Seperti diberitakan, Kementerian Keuangan hanya menyanggupi menyediakan anggaran tambahan sebesar Rp2 triliun dari Rp11 triliun yang dibutuhkan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melaksanakan renstra tahap pertama mewujudkan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force. “Komitmen untuk modernisasi alutsista masih lemah,” ujarnya di Jakarta kemarin. Jika pemerintah memiliki komitmen yang serius,ujar Jaleswari, seharusnya politik anggaran dapat mengimplementasikan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pentingnya pengembangan dan modernisasi alutsista TNI.
“Presiden telah menyatakan akan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk modernisasi. Tapi, pemerintah kan tidak hanya presiden, ada juga menteri terkait.Harusnya Menteri Keuangan dan Bappenas dapat mempersiapkan sumber-sumber keuangan untuk membiayai,” ujarnya. Namun Jaleswari mengingatkan, dengan besarnya anggaran pertahanan yang dikelola Kementerian Pertahanan dan TNI dibutuhkan efisiensi serta transparansi.“
Alokasi anggaran harus ada perencanaan yang matang dan harus dikaitkan dengan kebutuhan prioritas,”katanya. Sementara, usai membuka Rapat Koordinasi Kesehatan Kementerian Pertahanan dan TNI di Kantor Kemhan kemarin, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan, jika kekuatan pokok minimum tidak terpenuhi bisa dipastikan akan menimbulkan risiko terjadinya pelanggaranpelanggaran atas wilayah kedaulatan Indonesia.
Dia melanjutkan, negara di kawasan Pasifik seperti Selandia Baru secara perlahan sudah meningkatkan kekuatan pertahanan dalam rangka perimbangan kekuatan di kawasan.“Kita pun perlu meningkatkan kekuatan tersebut dalam rangka perimbangan kekuatan di kawasan.Apalagi wilayah kita sangat strategis. Dan kita pun sudah di bawah minimum 30%,”ujarnya. Namun Purnomo mengakui, di sisi yang berbeda ada kekhawatiran dari otoritas keuangan akan terjadi kenaikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Jadi,ada dua risiko di dua kutub yang berbeda. Satu risiko fiskal dua resiko kedaulatan.Tinggal hitung-hitungannya bagaimana kompromi itu bisa terjadi,” katanya. Sementara anggota Komisi I DPR Ramadhan Pohan mengatakan, penambahan atau pengurangan alokasi anggaran pada satu kementerian akan berdampak pada kementerian lainnya. Tetapi penguatan alutsista kita itu adalah kebutuhan, bahkan mutlak untuk saat ini.
“Tugas Menteri Keuangan-lah bagaimana menambahkan alokasi anggaran pertahanan sebagaimana diinginkan Kementerian Pertahanan dan didukung oleh Komisi I,”ujarnya. Namun,jika alokasi penambahan anggaran sektor pertahanan belum bisa dioptimalkan melalui kebijakan politik anggaran, perlu diformulasikan solusi lainnya. (pasti liberti)
Polisi dan TNI Diterjunkan untuk Pengamanan Jamaah Haji
Selasa, 19 Oktober 2010, 18:43 WIB Red: taufik rachman Sumber: antara
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Agama memberangkatkan petugas haji dari kepolisian sebanyak 15 orang yang memiliki kemampuan reskrim dan TNI 30 orang untuk mengamankan penyelenggaraan haji 1431 Hijriyah di tanah suci.
"Tahun lalu banyak kasus kriminal terhadap jemaah haji seperti berpura-pura menolong membawakan tas, tapi ternyata membawa lari," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Slamet Riyanto kepada pers di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, beberapa dari anggota sindikat kriminal yang merupakan mukimin ilegal tersebut sudah ada yang ditangkap. Mereka berasal dari berbagai suku di Indonesia dan menangani korbannya sesuai dengan sukunya.
Dalam kesempatan itu Slamet juga mengemukakan sebanyak 200.348 dari 223.118 paspor untuk pemberangkatan jemaah haji telah selesai divisakan di Kedutaan Besar Arab Saudi.
"Sisanya tinggal 22.770 paspor lagi yang perlu divisakan. Paspor itu milik jemaah yang mutasi atau meninggal sehingga tak jadi berangkat lalu digantikan dan lain-lain," katanya.
Ia juga membantah kabar bahwa kemah di Mina tidak akan cukup untuk jemaah haji kuota tambahan yang untuk Indonesia jumlahnya sampai 3.500 jemaah haji reguler.
"Masak pemerintah Saudi memberi tambahan kuota tapi tempat tinggalnya di Mina tidak dijamin? Insya Allah tidak ada yang terlantar. Sedangkan jemaah haji khusus kuota tambahan yang 6.500 jemaah, itu urusan travelnya," kata Slamet.
Ia juga mengemukakan, pada 2010 telah disiapkan 374 gedung untuk pondokan jemaah di Mekkah dimana jarak terjauh pondokan dari Masjidil Haram 4.000 meter, dimana 63 persen berada di Ring I (di bawah 2.000 meter), lebih baik daripada 2009 dimana jarak terjauh 7.000 meter dan 2008 sampai sejauh 15.000 meter.
Sedangkan penempatan pondokan di Madinah, pada 2010, 95 persen ada di Markaziah dengan jarak di bawah 600 meter dari Masjid Nabawi, sedangkan jarak terjauh 750 meter.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Agama memberangkatkan petugas haji dari kepolisian sebanyak 15 orang yang memiliki kemampuan reskrim dan TNI 30 orang untuk mengamankan penyelenggaraan haji 1431 Hijriyah di tanah suci.
"Tahun lalu banyak kasus kriminal terhadap jemaah haji seperti berpura-pura menolong membawakan tas, tapi ternyata membawa lari," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Slamet Riyanto kepada pers di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, beberapa dari anggota sindikat kriminal yang merupakan mukimin ilegal tersebut sudah ada yang ditangkap. Mereka berasal dari berbagai suku di Indonesia dan menangani korbannya sesuai dengan sukunya.
Dalam kesempatan itu Slamet juga mengemukakan sebanyak 200.348 dari 223.118 paspor untuk pemberangkatan jemaah haji telah selesai divisakan di Kedutaan Besar Arab Saudi.
"Sisanya tinggal 22.770 paspor lagi yang perlu divisakan. Paspor itu milik jemaah yang mutasi atau meninggal sehingga tak jadi berangkat lalu digantikan dan lain-lain," katanya.
Ia juga membantah kabar bahwa kemah di Mina tidak akan cukup untuk jemaah haji kuota tambahan yang untuk Indonesia jumlahnya sampai 3.500 jemaah haji reguler.
"Masak pemerintah Saudi memberi tambahan kuota tapi tempat tinggalnya di Mina tidak dijamin? Insya Allah tidak ada yang terlantar. Sedangkan jemaah haji khusus kuota tambahan yang 6.500 jemaah, itu urusan travelnya," kata Slamet.
Ia juga mengemukakan, pada 2010 telah disiapkan 374 gedung untuk pondokan jemaah di Mekkah dimana jarak terjauh pondokan dari Masjidil Haram 4.000 meter, dimana 63 persen berada di Ring I (di bawah 2.000 meter), lebih baik daripada 2009 dimana jarak terjauh 7.000 meter dan 2008 sampai sejauh 15.000 meter.
Sedangkan penempatan pondokan di Madinah, pada 2010, 95 persen ada di Markaziah dengan jarak di bawah 600 meter dari Masjid Nabawi, sedangkan jarak terjauh 750 meter.
Pangdam I/BB Mayjen TNI Leo Sieger Dijamu 3 Pemkab Di Pendopo Rantauprapat
Postid in Marsipature Hutanabe by Redaksi on October 19th, 2010BERSAMA: Pangdam I/BB Mayjen TNI Leo Siegers (pakaian adat) foto bersama wagub Labuhanbatu Suhari SIP, Pj Bupati Labusel Drs H Abdul Rajab, Pj Bupati Labura Drs H Asrin Naim, Kapolres Labuhanbatu AKBP Robert Kennedy, Dandim 0209/LB Letkol Inf Abdi IS Zebua, Kajari Rantauprapat M Alinafiah Pohan dan Tokoh Masyarakat, Minggu (17/10) malam, di Pendopo Rantauprapat.
Rantauprapat (SIB)
Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Leo Sieger, dijamu 3 pemerintah daerah wilayah hukum Kodim 0209/Labuhanbatu, Minggu (17/10) malam, di Pendopo Pemkab Labuhanbatu Jalan WR Supratman Rantauprapat. Panglima juga “dibulang-bulangi” 3 kepala daerah terkait yakni Bupati Labuhanbatu, Pj Bupati Labuhanbatu Selatan dan Pj Bupati Labuhanbatu Utara, dengan pakaian adat sebagai kenang-kenangan.
Muspida plus 3 daerah itu menyambut hangat kunjungan Panglima Kodam I/BB Leo Sieger yang datang bersama Asintel Kodam I/BB Andi Simangerukka dan Asisten Operasional Kolonel Arif Rahman serta lainnya di Rantauprapat. Muspida dimaksud, antara lain; Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD diwakil Wabup Suhari SIP, Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan Drs H Abdul Rajab Pasaribu, Pj Bupati Labuhanbatu Utara Drs H Asrin Naim, Kapolres Labuhanbatu AKBP Robert Kennedy, Dandim 0209/LB Letkol Inf Abdi IS Zebua, Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Ellya, Ketua DPRD Labura Ali Tambunan, para kepala SKPD Pemkab Labuhanbatu, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama.
Seusai dijamu malam itu, Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Ellya R Siregar, menyampaikan sambutannya dan mengucapkan selamat datang di Labuhanbatu. Selanjutnya ketiga kepala daerah menyampaikan sambutan terhadap Pangdam dan rombongan.
Bupati Labuhanbatu diwakili Wabup Suhari SIP didampingi Pj Bupati Labusel dan Pj Bupati Labura, menyampaikan maaf dari Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar tidak dapat hadir karena sedang di Jakarta mengikuti pelatihan bupati/walikota yang baru dilantik se Indonesia selama 3 minggu ini.
“Jadi, Panglima, saya di sini bupati selama tiga minggu ini,” ujar Suhari disambut tawa para pejabat malam itu.
Suhari menyebutkan Labuhanbatu aman-aman saja, termasuk Labusel dan Labura. Namun demikian, pihak Pemkab Labuhanbatu sangat senang dengan kehadiran Pangdam.
“Kami sangat senang Pangdam bisa datang ke daerah ini,” sambut Suhari dalam bahasa Prancis, karena sebelumnya Pangdam menyebut pernah bertugas di Prancis.
Pangdam Leo Sieger dalam kesempatan itu dipersilakan memberi bimbingan dan arahan. Kata dia, tujuannya melakukan kunjungan kerja ini hanya satu, untuk membangkitkan semangat TNI dan Polri menjaga persatuan dan kesatuan.
“Tujuan saya cuma satu, untuk membangkitkan semangat TNI dan Polri menjaga persatuan dan kesatuan,” ungkapnya.
Menurut dia, kerjasama TNI dengan Polri dan dengan pemerintah di daerah ini perlu terjalin dengan baik
“Dalam hidup ini tidak ada yang susah jika kita bekerjasama, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi dan saling mencintai,” urainya.
Namun, menurutnya, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara, luar biasa. Luar biasa karena memiliki kekayaan alam yang besar dengan kelapa sawit dan karet serta hasil pertanian lainnya.
“Sambutannya juga sangat baik. Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa, tapi saya titip satuan-satuan saya di sini. Laporkan kepada saya jika ada yang tidak pas dari prajurit saya,” pinta Pangdam asal Ambon itu, seraya mengucapkan selamat ulang tahun hari jadi ke-65 Pemkab Labuhanbatu.
Katanya, dengan bermodalkan saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi dan saling mencintai dan kompak ditambah saling percaya, maka tidak akan ada masalah. Sehingga modal itu diyakininya akan membuat aman daerah ini.
Seusai Pengdam memberi bimbingan, Wabup Suhari didampingi tokoh masyarakat memakaikan pakaian adat daerah itu ke Pangdam Leo Sieger. Tak ketinggalan Pj Bupati Labusel dan tokoh masyarakat serta Pj Bupati Labura dan Ketua DPRD Labura memberi pakaian adat. Sebaliknya, Pangdam juga memberi plakat cendera mata kepada 3 kapala daerah itu.
Di penghujung acara silaturahmi tersebut, kepala-kepala daerah serta muspida dan Pangdam menyumbangkan lagu-lagu kesayangan masing-masing sebagai hiburan. (S25/y)
Langganan:
Postingan (Atom)