Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi WedhaswarySelasa, 19 Oktober 2010 | 14:05 WIB Editor: Glori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, mengatakan, beredarnya video penganiayaan terhadap seorang pria Papua, yang diduga dilakukan oleh oknum TNI, harus segera diklarifikasi oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
Klarifikasi ini, menurut dia, penting untuk mencegah berkembangnya berbagai spekulasi atas apa yang terekam dalam video yang beredar sejak kemarin. "Hari ini seharusnya sudah ada klarifikasi dan pernyataan dari Mabes TNI tentang apa yang terjadi di video tersebut," kata Ramadhan, Selasa (19/10/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Klarifikasi cepat dari TNI dinilainya akan menyelamatkan persepsi buruk masyarakat terhadap TNI. "Jangan karena nila setitik, rusak susu sepabrik. Reformasi TNI kita tahu saat ini sudah berjalan baik dan memberi penghormatan pada hak asasi manusia (HAM), itu jelas sekali. Jangan sampai kejadian seperti ini mempertaruhkan nama baik TNI," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Bukan pelanggaran HAM
Ramadhan sendiri berpendapat, aksi penganiayaan yang terekam dalam video—meski diduga dilakukan oleh oknum TNI—bukanlah sebuah tindakan pelanggaran HAM. Apa yang terjadi, menurut dia, tindakan indisipliner dan kriminal murni.
"Bukan pelanggaran HAM, melainkan indisipliner dari anggota TNI. Kalau pelanggaran HAM, ada state (negara) yang terlibat. Tindakan (penganiayaan) itu, menurut saya, kriminal murni," kata Ramadhan.
Tindakan pelanggaran HAM, yang dicontohkan Ramadhan adalah penculikan. "Penculikan itu pelanggaran HAM karena direncanakan melalui rapat-rapat, sangat sistematis. Pelanggaran HAM itu kalau ada garis komando dari atas ke bawah," ujarnya.
Namun, jika diketahui bahwa tindakan itu dilakukan oleh oknum TNI, menurut Ramadhan, terhadap yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas.
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, mengatakan, beredarnya video penganiayaan terhadap seorang pria Papua, yang diduga dilakukan oleh oknum TNI, harus segera diklarifikasi oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
Klarifikasi ini, menurut dia, penting untuk mencegah berkembangnya berbagai spekulasi atas apa yang terekam dalam video yang beredar sejak kemarin. "Hari ini seharusnya sudah ada klarifikasi dan pernyataan dari Mabes TNI tentang apa yang terjadi di video tersebut," kata Ramadhan, Selasa (19/10/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Klarifikasi cepat dari TNI dinilainya akan menyelamatkan persepsi buruk masyarakat terhadap TNI. "Jangan karena nila setitik, rusak susu sepabrik. Reformasi TNI kita tahu saat ini sudah berjalan baik dan memberi penghormatan pada hak asasi manusia (HAM), itu jelas sekali. Jangan sampai kejadian seperti ini mempertaruhkan nama baik TNI," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Bukan pelanggaran HAM
Ramadhan sendiri berpendapat, aksi penganiayaan yang terekam dalam video—meski diduga dilakukan oleh oknum TNI—bukanlah sebuah tindakan pelanggaran HAM. Apa yang terjadi, menurut dia, tindakan indisipliner dan kriminal murni.
"Bukan pelanggaran HAM, melainkan indisipliner dari anggota TNI. Kalau pelanggaran HAM, ada state (negara) yang terlibat. Tindakan (penganiayaan) itu, menurut saya, kriminal murni," kata Ramadhan.
Tindakan pelanggaran HAM, yang dicontohkan Ramadhan adalah penculikan. "Penculikan itu pelanggaran HAM karena direncanakan melalui rapat-rapat, sangat sistematis. Pelanggaran HAM itu kalau ada garis komando dari atas ke bawah," ujarnya.
Namun, jika diketahui bahwa tindakan itu dilakukan oleh oknum TNI, menurut Ramadhan, terhadap yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar