Diancam Teroris, TNI AL Siaga

OperaSi gabungan Angkatan Laut Indonesia, Malaysia, Singapura, serta Thailand ditingkatkan menyusul informasi adanya reneana teroris menyerang tangker-tangker minyak yang melewati Selat Malaka.

JAKARTA, NusaBali
TNI AL meningkatkan kewaspadaan di Selat Malaka terkait adanya peringatan soal rencana aksi terorisme di selat tersibuk itu. Selain itu Operasi Mallaca Straits Sea'Patrol (MSSP) yang merupakan operasi gabungan Angkatan Laut· Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta Thailand, terus ditingkatkan.

"Kita gelar kekuatan. Kita mengerahkan unsur-unsur kekuatan di sana dan kita siagakan," ujar Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Muda Marsetio di Lantamal ill,JI Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Jumat (5/3).

Sebelumnya diberitakan, sebuah kelompok teroris yang tidak dikenal sedang merencanakan serangan terhadap kapal-kapal tanker minyak di Selat Malaka

Laporan ini berdasar analisa Angkatan Laut Singapura dan Asosiasi Perkapalan Singapura. Asosiasi Perkapalan Singapura menyatakan, pihaknya telah menerima imbauan dari Pusat Informasi Angkatan Laut Singapura mengenai 'indikasi bahwa sebuah kelompok teroris merencanakan serangan terhadap kapal-kapal tanker minyak di Selat Malaka.' Dikatakan pula bahwa tidak menutup kemungkinan terjadi serangan terhadap kapal-kapal besar lainnya dengan kargo berbahaya.

Angkatan Laut Singapura mengingatkan para pengelola kapal bahwa para militan mungkin menggunakan kapal-kapal kecil seperti speedboat untuk menyerang tanker-tanker minyak.

Kelompok bajak laut dan perampok telah menggunakan perahu-perahu nelayan untuk menaiki kapal-kapal dalam serangan-serangan mereka sebelurnnya di Selat Malaka.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Lebih dari 30 persen perdagangan dunia dan separuh pengiriman minyak dunia melalui selat tersebut. Otoritas maritim Malaysia langsung meningkatkan pengamanan di Selat Malaka menyusul adanya ancaman serangan teroris di wiIayah itu.

Menurut Marsetio, informasi soal ancaman yang diterima dari maritime security eoast 4 hari lalu itu, kemungkinan bukan merupakan ancaman teroris. Namun aksi perompakan yang mengincar kapal-kapal niaga yang melintas Selat Malaka.
"Sebenarnya bukan terorisme tapi diindikasikan kegiatan perompakan yang akan mengancam beberapa kapal yang akan melintas disana. Belum ada pernyataan ancaman teroris," terangnya.

Namun TNI AL 'bersama negara-negara pantai di sekitar Selat Malaka, tetap meningkatkan kesiagaan. Apapun ancamannya. "Kita meningkatkan kewaspadaan. Untuk sea robbery maupun .sea piraey di sana, juga kita antisipasi," tegasnya dilansir detikcom.

Wakil Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin pun menilai peringatan itu tidak perIu terlalu ditanggapi. "Saya tidak mau mengomentari sesuatu yang tidak ada akuntabilitasnya," ujar Sjafrie di kantomya, Jakarta Pusat Jurnat (5/3).
Sjafrie menilai, kondisi di Selat Malaka saat ini" terus membaik. Adanya patroli bersama Angkatan Laut Singapura, Malaysia dan Indonesia membuat kasus perompakan dan peneurian di Selat Malaka menurun drastis. "Operasi bersama ini punya tingkat kemajuan yang sangat tinggi. Perompakan di Selat Malaka, turun jauh. Drastis," tegasnya.

Tim Kopassus Lobi AS Cabut Embargo

JAKARTA, Jawa Post - Ada sinyal bahwa pemerintah AS siap membuka bantuan militer AS untuk Kopassus TNI-AD dan TNI pada umumnya. Tim khusus yang dipimpin Danjen Kopassus Mayjen Lodewijk Freidrich Paulus saat ini melakukan lobi intensif di Washington DC. Pemerintah AS mempertimbangkan untuk mencabut embargo bantuan militer dan larangan latihan bersama.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya kemarin (5/3). "Mereka (tim khusus RI) masih berada di AS untuk memberikan penjelasan. Yang jelas, akan ada pencairan atau normalisasi," ujamya.

Sjafrie yang juga personel baret merah' Kopassus itu menjelaskan bahwa lobi dengan AS berjalan baik. Dia mencontohkan, saat ini Kopassus sudah melakukan perubahan sangat mendasar: "Misalnya, orang (personel Kopassus) yang tadinya melanggar HAM telah diberi sanksi secara hukum," katanya.

Sjafrie secara pribadi pemah ditolak masuk AS karena diisukan tersangkut pelanggaran HAM 1998 maupun pelanggaran HAM di Timor Leste. Sejauh ini kongres memang melarang pemerintah AS memberikan bantuan kepada unit militer yang dianggap punya cacat HAM atau pernah melanggar HAM. Aturan itu disebut aturan Leahy yang disahkan pada 1997.

Sjafrie berharap normalisasi hubungan antara AS dan Kopassus bisa segera terjadi. Dengan normalisasi hubungan, diharapkan akan ada latihan bersama dan pertukaran perwira. "Kalau bisa tahun ini, lebih baik," kata jenderal bintang tiga itu.
Meski hingga ini belum ada latihan bersama AS-Kopassus, Sjafrie menegaskan bahwa larangan itu tidak terIalu berpengaruh pada TNI. Menurut dia, saat ini Kopassus sudah berlatih rutin dengan berbagai negara, seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Australia. (rdl/dwi)

Waspadai Teroris Selat Malaka, Menhan Perintahkan TNI Siaga

Sabtu, 06/03/2010 03:10 WIB
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Pemerintah tidak mau lengah menghadapi kemungkinan adanya aksi teroris dan perompak di Selat Malaka. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menginstruksikan kepada Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Patroli laut dilakukan oleh Armada Barat TNI AL dan kordinasi pengamanan laut Selat Malaka dengan Singapura dan Malaysia," ujar Purnomo lewat pesan singkatnya, Jumat (5/3/2010).Purnomo menambahkan di samping patroli laut, frekuensi pantauan radar laut IMSS (Integrated Maritime Surveillance Systems) sepanjang selat Malaka yang dimiliki oleh Indonesia di sepanjang selat Malaka telah ditingkatkan.

"Ada 12 radar IMSS yang disiagakan," terangnya. Tidak hanya di laut, Purnomo juga sudah meminta seluruh Komando Daerah Militer (Kodam) se-Sumatera untuk lebih waspada. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengaku telah siap dengan pasukannya. Kekuatan yang disiapkan berasal dari Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Komando Armada Wilayah Barat TNI AL.

Obama Berencana Cabut Larangan Pelatihan Kopassus

Rabu, 03/03/2010 14:33 WIB
Obama Berencana Cabut Larangan Pelatihan Kopassus
Rita Uli Hutapea – detikNews
Washington - Di tengah rencana kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia, pemerintahannya sedang berupaya mencabut larangan pelatihan pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Larangan itu telah diberlakukan oleh pemerintah AS selama 12 tahun.Pemerintahan Obama tengah berencana menguji coba program pelatihan untuk para anggota muda Kopassus. Empat anggota Kopassus termasuk pimpinannya, Mayjen Lodewijk Paulus, tengah berada di Washington untuk membahas rencana itu.

"Detailnya sedang diselesaikan," kata juru bicara Kedutaan Besar RI seperti dilansir Washington Post, Rabu (3/3/2010). Setelah pertemuan dengan Kepala Komando Pasukan AS, Laksamana Robert F Willard di Jakarta pada Februari lalu, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro telah memperkirakan bahwa kolaborasi antara AS dan Kopassus akan kembali dilanjutkan.

Langkah pemerintahan Obama itu menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia. "Ini pertanda yang sangat baik," cetus Ernie Bower, pakar mengenai Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies mengenai kedatangan delegasi Kopassus ke Washington tersebut.

Sesuai putusan tahun 1997 yang dikenal sebagai Aturan Leahy, AS dilarang melakukan pelatihan unit-unit militer asing yang memiliki sejarah pelanggaran HAM kecuali pemerintah yang bersangkutan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengadili para pelaku.Menurut sumber-sumber, untuk menyiasati aturan itu, pemerintahan Obama hanya akan mentraining dan latihan gabungan dengan prajurit-prajurit Kopassus yang dikarenakan umur mereka, tidak mungkin terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran HAM sebelumnya oleh Kopassus.

Namun langkah itu mendapat penolakan dari berbagai pihak termasuk partai Obama sendiri, Demokrat. "Kami tahu ada sebagian yang ingin melanjutkan bantuan untuk Kopassus, namun hukum AS mewajibkan pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengadili para anggota Kopassus," kata Senator Patrick J Leahy yang memimpin subkomite Senate Appropriations di DepdulAS.

TNI, Polri Bahas Konsep Latihan Bersama

Jumat, 05 Maret 2010 18:40 WIB
Penulis : Bunga Pertiwi

-->JAKARTA--MI: Tim perancang latihan bersama penanggulangan terorisme antara TNI-Polri, Jumat (5/3), melaporkan konsep latihan mereka. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Marsda Sagom Tamboen kepada wartawan di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/3).

Kapuspen TNI Marsda Sagom Tamboen datang ke Mabes Polri menemani Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso untuk bertemu dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri. "Panglima TNI dan staf bertemu dengan Kapolri dan staf."

Dijelaskan oleh Sagom, agenda pertemuan ini untuk mendengarkan paparan perencanaan latihan. Ia melanjutkan, pelaksanaan latihan bersama ini akan dilakukan pada pertengahan Maret 2010. Latihan bersama ini merupakan kelanjutan latihan yang pernah dilakukan pada 2008 silam. "Seharusnya dilakukan pada 2009, tapi karena kesibukan TNI dan Polri maka baru dapat dilakukan pada tahun ini," tutur Sagom.

Latihan bersama ini, lanjut Sagom, masih sama seperti latihan bersama yang dilakukan pada 2008 lalu. TNI dan Polri berlatih secara terpadu menanggulangi aksi terorisme. Terkait dengan yang terjadi di Aceh, TNI hanya memantau dan mengikuti perkembangan. "Sementara ini, TNI hanya menyikapi dengan cara memantau dan mengikuti perkembangan di lapangan. Langkah-langkah di lapangan sementara akan dilakukan oleh rekan-rekan Polri."Â Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan TNI akan terlibat jika telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur undang-undang. "Kalau sudah sesuai barulah kita terlibat. Tapi, sampai saat ini belum. Dari Polri pun belum minta bantuan ya semoga semua bisa terselesaikan dalam waktu dekat," terangnya.

Terkait dengan kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, Sagom menjelaskan bahwa koordinasi sudah jalan hingga hari kedatangan. Meski demikian, tetap ada tim dari Kedutaan Besar AS yang akan menangani bagaimana perencanaan kedatangan presiden pertama berkulit hitam AS itu. "Kita belum tahu berapa kekuatan dari AS. Yang jelas, berapa pun mereka akan mengerahkan kekuatan dalam konteks pengamanan kepala negaranya, harus berkoordonasi dengan kita sebagai penanggung jawab," tandasnya.

Kopassus Lobi AS Cabut Embargo

Jumat, 05 Maret 2010 15:25 WIB
Penulis : Dinny Mutiah

-->JAKARTA--MI: Amerika Serikat masih mengembargo latihan bersama dengan Komando Pasukan Khussus (Kopassus). Danjen Kopassus Mayjen Paulus F Lodewijk terbang ke Amerika Serikat untuk melobi pencabutan embargo tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/3). "Masih ada pembatasan (latihan bersama), tapi pembatasan bukan dari kita. Silakan saja yang memulai mengadakan penyesuaian," ujar Sjafrie.

Ia mengaku tidak tahu apakah kedatangan Presiden Amerika Serikat pada 20-22 Maret mendatang akan membahasa persoalan tersebut. Yang terpenting, kata dia, Indonesia telah mengirimkan tim yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Danjen Kopassus, untuk menormalisasi persoalan tersebut.

"Sekarang ada tim normalisasi, yang berangkat ke Amerika yang merupakan suatu proses kemajuan dalam rangka memberikan pencerahan tentang perkembangan kopassus saat ini. Kopassus sudah mempunyai suatu perubahan yang sangat mendasar," jelasnya. Ia menolak memberikan komentar terkait pernyataan salah seorang Senator Amerika Serikat Patrick Leahy terkait alasan pembatasan akibat banyaknya oknum pelanggar HAM di tubuh Kopassus. Ia menegaskan bahwa semua proses hukum telah berjalan sesuai aturan. Jika ada yang berkomentar demikian, ia menilai hal itu sebagai tuduhan tak berdasar. "Kenapa anda menuntut sesuatu yang ga ada landasan hukumnya, itu berarti suatu alegasi. Yang kita bicarakan proses hukum. Mereka yang terkena proses hukum sudah diselesaikan secara hukum," tukasnya.

Meski mendapat pembatasan, ia menegaskan hal itu tak mempengaruhi profesionalisme TNI, khususnya Kopassus. Kopassus tetap menjalankan latihan bersama dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia.

"Ini bukan suatu halangan yang prinsip, profesionalisme tetap berjalan. TNI punya doktrin sendiri untuk tingkatkan profesionalitasnya," tandasnya.

Panglima TNI Duga Teroris Aceh dalam Jaringan Internasional

Jumat, 05 Maret 2010 23:25 WIB
Penulis : Thalatie Yani

-->JAKARTA--MI: Panglima TNI Djoko Santoso mensinyalir teroris yang ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri di Aceh sebagai jaringan teroris internasional. Namun hingga kini belum ada bukti yang mengindikasikan hal itu.

"Iya, saya kira jaringan teroris internasional. Jadi bisa-bisa saja. Cuma sampai sekarang belum ada bukti," tukas Panglima usai mengikuti sidang kabinet bidang polhukam di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/3).

Terkait dengan kasus Selat Malaka dimana Singapura mengeluarkan peringatan bagi kapal yang hendak melintasi Selat Malaka untuk berhati-hati karena ada ancaman dari perompak, Panglima menyatakan itu hanya peringatan. Sampai sekarang TNI meningkatkan kewaspadaan dengan patroli dan siap siaga. "Itu kan warning dari Singapura tapi sampai sekarang kita hanya meningkatkan kewaspadaan, belum ada kejadian apapun," tukasnya.

Tersangka Penikam Logo Ditahan

Jumat, 5 Maret 2010 09:24 WITA
Laporan Benny Jahang
KUPANG, POS KUPANG.Com -- Junaidi, salah seorang warga Kota Kupang yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus penikaman Dedi Logo (24), warga Oebufu, ditahan aparat penyidik Reskrim Polresta Kupang.Kapolresta Kupang, AKBP Heri Sulistianto, melalui Kasat Reskrim, AKP Yeter Selan kepada Pos Kupang, Kamis (4/3/2010), menjelaskan, setelah diperiksa secara intensif oleh penyidik, Junaidi yang sebelumnya menyandang status tangkapan, langsung ditahan penyidik Polresta Kupang, Rabu (3/3/2010) petang.

"Tersangka sudah kita tahan di ruang tahanan Polresta Kupang," ujarnya. Sementara tersangka Justen, anggota TNI dari Brigif 21 Komodo yang diduga turut terlibat dalam kasus yang sama, telah diserahkan kepada DenPOM Kupang untup proses penyidikannya. Selan menjelaskan, pada Rabu (3/3/2009), Kasi Intel Brigif 21 Komodo telah melakukan koordinasi dengan pihak Polresta Kupang terkait kasus yang melibatkan oknum anggota TNI itu. Pada prinsipnya, kata Selan, pihak TNI mendukung proses hukum terhadap Justen yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Menurut Selan, para tersangka dijerat dengan pasal 170 junto pasal 351 ayat 3 KUHP.

Jadi Prioritas Penyidik Reskrim Polresta Kupang kini mulai memrioritaskan penyidikan kasus pembunuhan Elisabeth Zelvin Sonbai (13) yang ditemukan tewas mengenaskan di Jalur 40, Selasa (8/9/2009). "Kasus pembunuhan di Jalur 40 itu akan menjadi prioritas untuk segera dituntaskan," kata Kasat Reskrim Polresta Kupang, AKP Yeter Selan, S.H kepada Pos Kupang di Mapolresta Kupang, Rabu (3/3/2010).

Menurut Selan, sejak dirinya menjabat Kasat Reskrim Polresta Kupang, ia masih mempelajari keterangan beberapa saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik reskrim. Keterangan beberapa saksi itu perlu dikembangkan lagi oleh penyidik, sehingga bisa mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. (ben)

Tidak Ada Alasan AS Terus Embargo Kopassus TNI AD

Jumat, 05/03/2010 17:51 WIB
Ramadhian Fadillah – detikNews
Jakarta - Danjen Kopassus, perwakilan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri tengah melakukan lobi ke Pemerintah AS untuk normalisasi kerjasama militer AS dengan Kopassus TNI AD. Pihak DPR RI menilai langkah ini tepat.

"Seharusnya itu menjadi bagian dari diplomasi kita," kata anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani melalui telepon, Kamis (5/3/2010). Dia meminta agar tim yang melakukan lobi meyakinkan AS bahwa segala masalah terkait pelanggaran HAM di Indonesia yang melibatkan Kopassus TNI AD telah diselesaikan secara transparan. Mulai dari kasus Mei 98, Timor-Timur, hingga penculikan aktivis, semua sudah diselesaikan secara hukum.

"Yang bersalah telah dihukum, mulai dari penjara, pemecatan hingga penon-aktifan dan apa yang telah diputuskan oleh hukum di Indonesia tidak bisa diintervensi pihak asing," ujar politisi dari F-Gerindra ini. Lebih lanjut ditegaskannya tidak ada lagi alasan bagi AS tidak mencabut embargo peralatan tempur dan menggelar latihan bersama dengan pasukan Kopassus TNI AD. Terlebih AS juga jelas melakukan pelanggaran HAM dibanyak tempat.

"Bagaimana dengan pelanggaran HAM yang dilakukan AS di Irak, Afghanistan dan Pakistan misalnya? Itu kan telanjang sekali bagaimana mereka lakukan pelanggaran HAM tapi negara lain diintervensi," sindirnya.

DAFTAR ISI KLIPING TGL 5 MARET 2010

1. TNI Kembali Mutasi 32 Pati
2. Djoko: TNI Jangan Terjebak Rutinitas
3. Konga Terapkan Strategi Persuasif di Lebanon
4. Tak Ada Sejarah Yang Final
5. KSAD Buka Kejurnas Judo di Akmil
6. Menilik Sejarah di Monumen Pancasila Sakti

TNI Kembali Mutasi 32 Pati

Jumat, 5 Maret 2010
JAKARTA (Suara Karya): Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali melakukan mutasi terhadap 34 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Mutasi tersebut berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/03/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Siaran pers yang diterima Suara Karya dari Mabes TNI di Jakarta, Kamis (4/3) menyebutkan, 34 orang Pati dan Pamen melaksanakan mutasi jabatan di jajaran TNI terdiri dari tujuh orang di jajaran Mabes TNI, tujuh orang di jajaran TNI Angkatan Darat, lima orang di jajaran TNI Angkatan Udara, delapan orang di jajaran Kementerian Pertahanan, satu orang di jajaran Kementerian Polhukam, dua orang di jajaran Badan Intelijen Negara (BIN), satu orang di jajaran Lemhannas, dua orang di jajaran Wantannas dan 1 orang di jajaran Setmil Setneg RI. Sebanyak sembilan Perwira Tinggi mutasi antar jabatan dalam pangkat yang sama, yakni Mayjen TNI Hendardji Soepandji dari Aspam Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menjadi Alih Status.

Marsekal Pertama (Marsma) TNI Maroef Syamsudin dari Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN menjadi Staf Ahli Bidang Hankam BIN, Mayjen TNI Bambang Suranto dari Komandan Sesko TNI AD menjadi Koordinator Staf Ahli Panglima TNI, Mayjen TNI Markus Kusnowo dari Kepala Staf Kostrad menjadi Komandan Sesko TNI AD, Marsma TNI Agus Margono dari Staf Khusus KSAU menjadi Irops Itjen TNI, Marsma TNI Bambang Priambodho dari Dirrenprogar Ditjen Renhan Kementerian Pertahanan menjadi Dirrenbanghan Ditjen Renhan Kementerian Pertahanan, Marsma TNI Sugijanto dari Irops Itjen Kementerian Pertahanan menjadi Kapusku Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Chairunan Hasbullah dari Kapusrehab Kementerian Pertahanan menjadi Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angakatan Darat (RSPAD) Ditkesad, Marsma TNI Sulaksito dari Kepala Biro Admin TNI dan Polri Setmil Setneg RI menjadi Waaspers KSAU.
Promosi Jabatan

Selanjutnya, 12 Pati dan Pamen dalam promosi jabatan, yaitu Brigjen TNI Tisna Komara dari Sahli Bid Hankam BIN menjadi Aspam Kasad, Brigjen TNI Mochamad Fuad Basya dari Waasrenum Panglima TNI menjadi Perwira Sahli Tingkat III Bidang Hubint Panglima TNI, Kolonel TNI Mudjiono dari Paban IV/ Renprogar Srenum TNI menjadi Waasrenum Panglima TNI, Brigjen TNI Jul Effendi Sjarief dari Waaster KSAD menjadi Aster KSAD, Kolonel TNI Agus Surya Bakti dari Danrem 152/Babullah Kodam XVI/ Patimura menjadi Waaster KSAD, Marsma TNI Gunpanadi Waluyo dari Waaspam KSAU menjadi Aspam KSAU, Kolonel TNI Heriyanto Rachman dari Paban II/Hublu Sintel TNI menjadi Waaspam KSAU, Kolonel TNI Amat Bartono dari Kabagum Setditjen Renhan Kementerian Pertahanan menjadi Dirrenprogar Ditjen Renhan Kementerian Pertahanan. (Feber Sianturi)

Djoko: TNI Jangan Terjebak Rutinitas

Jumat, 5 Maret 2010
JAKARTA (Suara Karya): Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, meminta TNI tidak terjebak pada kinerja yang bersifat program rutinitas. Sebab, rutinitas akan menimbulkan kejenuhan dan stagnasi.

"TNI tidak boleh bekerja hanya berdasarkan rutinitas program semata, namun dituntut untuk mampu mengembangkan dan membawa semangat dan tradisi inovasi dan kreativitas yang tinggi dan senantiasa segar," kata Djoko pada upacara serah terima jabatan Komandan Sesko TNI dari pejabat lama Marsekal Madya TNI Edy Harjoko kepada Laksamana Madya TNI Moekhlas Sidik, di Markas Komando Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat. Edy Harjoko selanjutnya akan menduduki jabatan sebagai kepala staf umum (kasum) TNI.

Perkembangan lingkungan strategis, menurut Panglima TNI, bergerak cepat dan sulit diprediksi. Sehingga, dalam menghadapinya diperlukan analisis permasalahan yang tajam dan komprehensif. Tak lain, tujuannya untuk mencapai akurasi keputusan tepat, tuntas dan menyentuh substansi. Selain itu, analisis konfrehensif berdampak pada minimalisasi resiko.
"Atas dasar itulah, maka dinamika pemikiran Sesko TNI harus terus dipelihara dan dikembangkan, agar tidak mengalami stagnasi dan kejenuhan," ujarnya. Ia mengharapkan, Sesko TNI melahirkan pemikiran kreatif dan inovatif yang konseptual serta mampu melahirkan para perwira berkualitas, sesuai dengan mottonya centre of excellence (pusat keunggulan).

"Keberhasilan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi lembaga yang strategis ini sangat penting artinya bagi TNI, terutama dalam ikut menentukan kualitas sumber daya perwira yang dapat diproyeksikan untuk menduduki jabatan teras di lingkungan TNI di masa-masa mendatang," ujar Djoko.

Ke depan, ucap Djoko menegaskan, Sesko TNI selalu mengaktualisasikan dan merevitalisasikan diri dalam suatu sistem, mekanisme dan cara kerja yang profesional, efektif dan efisien, melalui kurikulum pendidikan yang terencana dan terprogram dengan baik.

Panglima TNI juga menyempatkan diri meninjau rumah flat bagi personel Sesko TNI yang baru diresmikan pada 5 Januari 2010. Rumah tersebut terdiri dari tiga lantai dan telah dihuni 24 kepala keluarga. Selesai peninjauan, Panglima TNI menanam pohon beringin putih di depan gedung utama Sesko TNI.

Penegakan Disiplin

Secara terpisah, Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Hari Krisnomo melakukan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada empat prajuritnya yang indisipliner. "Pemecatan itu semula akan dilakukan Pangdam Mayjen TNI Hari Krisnomo, tapi keempat prajurit yang akan dipecat itu tidak hadir, sehingga prosesi pemecatan batal," kata Kepala Penerangan Kodam VII/Wirabuana Mayor TNI Rustam Effendi di Makassar.

Keempat prajurit TNI yang akan menjalani PTDH di Lapangan Prayudha Sekolah Calon Tantama (Secata) Rindam VII/Wirabuana, Malino Kabupaten Gowa, yakni Sertu Idam dari Detasemen Markas (Denma) Kodam VII/Wirabuana. Pratu Rusli Ali dari Satuan Polisi Militer Kodam (Pomdam) VII/Wirabuana, Prada Rusli dari Batalyon 726 Tamalatea, serta Sertu Nurnaningsih dari Jasmani Resor Militer (Jasrem) 14 B Halualeo Kendari.

Ketidakhadiran keempat prajurit tersebut bukan berarti PTDH tidak dilakukan, karena PTDH tersebut sudah dijadwalkan dan dilaporkan ke Mabes TNI. (Feber Sianturi)

Konga Terapkan Strategi Persuasif di Lebanon

Jumat, 5 Maret 2010
JAKARTA (Suara Karya): Satuan Tugas Batalyon Kontingen Garuda XXIII-D/Unifil (Indobatt) sebagai pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon Selatan tetap mengutamakan strategi tugas persuasif dan improvisasi kreasi. "Komitmen Indobatt untuk mendapatkan tempat di hati dan pikiran masyarakat, menjadi suatu pilihan yang tepat dalam rangka mensukseskan operasi pemeliharaan perdamaian. Melalui penerimaan yang baik oleh masyarakat terhadap eksistensi pasukan Garuda di wilayah Lebanon Selatan, maka terdapat suatu harapan yang positif untuk mencapai keberhasilan misi perdamaian yang dilakukan oleh Indobatt di lapangan," kata Komandan Indobatt, Letkol TNI Andi Perdana Kahar di Lebanon, dalam surat elektronik diterima Suara Karya di Jakarta, Kamis (4/3).

Salah satu pendekatan persuasif yang dilaksanakan Satgas Konga dalam melaksanakan misi perdamaian dunia adalah mengadakan Mobil Pintar Indobatt (Smart Car Indobatt). Andi mengatakan, kualitas kegiatan smart car Indobatt akan selalu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan daya tarik anak-anak Lebanon untuk mengikuti aktifitas pendidikan tersebut.
"Ini menjadi bagian dari strategi tugas untuk mendapatkan respon positif dari seluruh masyarakat Lebanon terhadap eksistensi pasukan Garuda," ujarnya.

Rapat Dansatgas
Dia menjelaskan, eksistensi pasukan Garuda sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB dengan membawa bendera Merah Putih di tengah tengah komuniti internasional selalu berkomitmen untuk mengedepankan nama baik bangsa dan negara Indonesia. Hal ini pula yang mendorong para Dansatgas Konga yang berada di bawah komando United Nations Interim Forces In Lebanon (Unifil) untuk menyepakati strategi melalui pendekatan tugas di Lebanon Selatan.

Pertemuan dua jam tersebut dihadiri Wakil Komandan Sektor Timur Unifil yang juga Penasehat Kontingen Indonesia, Kolonel TNI Surawahadi, Komandan Satgas FHQSU Konga XXVI-B1/Unifil yang juga Komandan Konga Kolonel TNI Restu Widiyantoro, Komandan Satgas FPC Konga XXVI-B2/ UNIFIL Letkol TNI Fulad, Komandan Satgas POM TNI Konga XXV-B/Unifil, Letkol TNI Ekoyatma Parnowo, Komandan Indobatt Letkol TNI Andi Perdana Kahar, perwakilan Kontingen Indonesia di Staff Officer UNifil, Letkol TNI Almuchalif Suryo serta perwira staf Indobatt.

Para Dansatgas bersama-sama menuangkan buah pikiran tentang penataan kembali struktur organisasi serta pencitraan Bangsa Indonesia sebagai salah satu Troop Contributing Country (TCC) di daerah operasi pemeliharaan perdamaian Lebanon Selatan.

"Hal ini menjadi perhatian seluruh empat satuan tugas beserta personel Military Staff dan Staff Officer Unifil mengingat bahwa pasukan Garuda Indonesia merupakan kontingen terbesar ketiga setelah kontingen Italia dan Perancis," ujarnya.

Berdasarkan kuantitas tersebut, dikatakan Andi, kontingen Indonesia harus mengedepankan keunggulan dalam bertugas, sehingga kontingen Indonesia akan diperhitungkan secara kualitas. "Apabila hal ini tercapai, maka visi dan misi Indonesia untuk menambah jumlah peacekeeper yang bertugas di bawah bendera PBB akan semakin bertambah," katanya. (Feber Sianturi)

Tak Ada Sejarah Yang Final

Kamis, 4 Mar 2010 13:45:53
Bernas.co.id. WAKIL KSAD Letjend TNI J Suryo Prabowo menjelaskan penyusunan sejarah memang masih menyisakan kontroversi dan perdebatan, karena menulis sejarah memang tidak akan pernah selesai. Namun penyusunan sejarah yang hanya untuk penciptaan pahlawan tersebut sifatnya hanya story bukan menjadi history. "Catatan sejarah biasanya memuat tokoh tertentu sehingga pembaca tertarik," kata Suryo Prabowo usai menghadiri seminar sejarah sejarah di Monumen Jogja Kembali belum lama ini.

Katanya, penulisan sejarah selama ini terlalu subjektif dan terlalu dibesar-besarkan. Sedangkan korban jiwa dalam peristiwa sejarah hanya dipakai atau dihitung sebagai angka kuantitatif saja. Maka ia sangat berharap dengan adanya seminar dari Dinas Sejarah Angkatan Darat yang bertema mengedepankan obyektivitas dalam menulis sejarah akan memberikan masukan positif. Ia juga menandaskan agar penyusunan sejarah tidak hanya dipakai sebagai afirmasi, tapi bisa dipakai untuk our story, yang dapat ditingkatkan menjadi sejarah yang sebenar-benarnya.

Dalam penyusunan sejarah hendaknya ada pemahaman sejarah terlebih dahulu, apa yang terjadi kala itu, bagaimana peristiwanya. Sebagai contoh misalnya, seperti ada catatan pengambilan keputusan, ada catatan komitmen kedua belah pihak. Dngan demikian kaum muda bisa mempelajari sejarah, bisa memetik himah mengambil segi positif dan tidak mengulangi atau meniru yang negatif.

"Dalam penyusunan sejarah saya harap tidak hanya menggunakan kebenaran politik saja, tapi juga perlu memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti sosial, hukum, ekonomi budaya dan lain sebagainya. Karena sejarah memang mencakup banyak aspek dan konteksnya sangat luas. Seperti peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 misalnya, merupakan sejarah, yang benar-benar terjadi dan merupakan gebrakan utama untuk meweujudkan new nation" katanya.

"Serangan Umum 1 Maret ini menurut saya tidak hanya pertempuran, tapi peperangan yang sangat menarik karena tidak hanya mengandalkan hard power tapi juga soft power. Hard power adalah dengan peperangan terbuka atau pengerahan segenap elemen pertahanan, sedangkan penggunaan soft power seperti front diplomatik dan penggabungan keduanya disebut smart power.

Kita jadikan ini our story, jangan sekedar story. Keberhasilan tersebut bukan hanya milik TNI tapi seluruh komponen bangsa. Semoga menjadi sejarah yang benar, benar, benar," cetusnya. Suryo juga berharap para pemuda senang sejarah. Seajarah itu hendaknya bisa masuk kurikulum seperti di luar negeri. Di Amerika, Inggris bisa besar karena di sanan ada lesson learn yang dipelajari, ada stuctur story yang harus dikembangkan ada case study yang harus digali. "Kalu bangsa ini sudah melupakan sejarah dan tidak mau menggali ya sudah selesai. Dalam penulisan sejarah tidak pernah ada kata selesai sebab, tidak ada sejarah yang final, tidak ada kebenaran yang benar, benar, benar" tandasnya.

"Sejarah bukan hanya untuk mencari siapa yang berjasa semua bangsa ini berjasa, saya nggak bisa hebat kalau nggak punya prajurit, nggak ada kalian. Ngapain juga sih kita ribut nyari siapa pahlawan. Kita bicara sejarah ya, bukan distory, kalau distrory its not my story (katanya). Sekarang dengan begini seminar history, history, history kita himpun menjadi menjadi our story," pungkasnya. (c18)

KSAD Buka Kejurnas Judo di Akmil

04 Maret 2010 23:08 wib
Magelang. (Suara merdeka). Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta membuka Kejurnas Judo yunior dan senior Kartika Cup III di Gor Soeroto Akademi Militer (Akmil) Magelang, Kamis (4/3). Kejurnas ini diikuti 511 atlet dari 26 provinsi.

Sedianya, Kejurnas akan dibuka secara langsung oleh Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Dr Andi Alfian Mallarangeng. Namun karena menteri berhalangan, Jenderal George Toisutta yang kebetulan menjabat sebagai Ketua PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) yang membukanya.

"Kami berharap kejurnas ini akan menjadi jembatan bagi cabang olah raga judo untuk membina dan meningkatkan performa dan prestasi di tingkat internasional," kata Menegpora Dr Andi Alfian Mallarangeng dalam sambutannya seperti dibacakan Jenderal George Toisutta.

Dijelaskan, kejurnas itu merupakan seleksi untuk Pelatnas SEA Games ke-26 tahun 2011 mendatang. Judo diharapkan menjadi cabang olah raga yang mampu menyumbangkan prestasi se setiap event kejuaaran dunia. "Ke depan kami menargetkan judo mampu menciptakan tradisi baru dengan meraih prestasi maksimal demi mengharumkan nama bangsa. Karena itu mari kita dukung bersama pembinaan olah raga judo demi meraih kejayaan di pentas dunia," kata menegpora. Menurut ketua panitia Gatot Nurmantyo kejurnas itu juga bertujuan untuk meningkatkan teknik, fisik, serta mental para pejudo Indonesia. Peningkatan pemahaman melalui pendekatan edukatif dinilai penting untuk meraih prestasi tinggi.

Gatot berharap kejurnas ini akan mampu melahirkan kader-kader baru yang siap menggantikan atlet senior untuk menghadapi ajang nasional maupun internasional. "Ajang ini juga menjadi tolok ukur perkembangan kejuaraan judo tingkat nasional," kata dia.

Rencananya, pertandingan itu akan digelar mulai 4 April sampai 7 maret lusa. Pembukaan kejurnas berlangsung semarak dengan penampilan personil Akmil yang membawakan tari Gendang Rampak. Sejumlah penonton tampak bersorak saat mereka menabuh gendang sambil menyanyikan lagu Indonesia di Dadaku. Mengenai pemilihan lokasi kejurnas, Jenderal George Toisutta mengatakan bahwa Magelang pernah melahirkan sejumlah atlet besar pada masa lalu. Karena itu, PB PJSI berharap hal ini akan terulang pada masa mendatang. "Kami ingin Magelang mampu melahirkan atlet besar lagi," harap dia.

PB PJSI menjanjikan atlet yang mampu meraih prestasi dalam kejuaraan ini akan diberi kemudahan untuk naik tingkat. Hal itu akan diberikan kepada mereka yang mampu menjadi juara 1, 2 dan 3. "Judo adalah olah raga yang terhormat, mari kita junjung tinggi sportifitas dan meraih prestasi maksimal," tegas Jenderal George Toisutta.

Menilik Sejarah di Monumen Pancasila Sakti

Monumen Pancasila Sakti -- jakarta.go.id
Kamis, 04 Maret 2010 13:30 WIB
Penulis : Rimbo Afred
(Media Indonesia). APAKAH Anda masih ingat sejarah tewasnya tujuh perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) akibat kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI)? Meski kekejaman itu belum terungkap jelas hingga kini, namun Anda tetap bisa menyaksikan beberapa peninggalan atas tragedi 30 September 1965 lalu di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.

Monumen Pancasila Sakti adalah salah satu monumen paling bersejarah bagi keutuhan Negara Republik Indonesia yang terletak di Lubang Buaya, Pondok Gede atau dekat dengan Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

Beberapa ruang masih tersisa di dalam area monumen ini seperti pusat pelatihan PKI, sumur pembuangan para korban dan Museum Diaroma. Museum Diorama ini berisi patung yang menggambarkan penyiksaan para korban TNI (Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen Mas Tirtodarmo, Haryono, Mayjen Siswondo Parman, Brigjen Donald Isaac Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dan Lettu CZI Pierre Andreas Tendean hingga ruang relik berisi miniatur pemberontakan PKI di seluruh Indonesia.

Pemerintah melakukan aksinya untuk menghabisi komplotan PKI sehari setelah kejadian (1 Oktober 1965) dan mayat-mayat itu ditemukan pada 4 Oktober 1965. Operasi ini diawasi langsung oleh Soeharto dan kemudian ke tujuh perwira itu dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur yang letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian. Dengan adanya kejadian itu, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

DAFTAR ISI KLIPING TGL 4 MARET 2010

1. TNI Wait and See Soal Penggerebekan Teroris di Ace...
2. Mabes TNI Sesalkan Kasus Calon Jenderal Rampas Ana...
3. Wow, 'Keluarga Keraton' Hibahkan Harta Karun Rp 1,...
4. Panglima Tuntut Sesko TNI Berkembang

TNI Wait and See Soal Penggerebekan Teroris di Aceh

Rabu, 03/03/2010 22:33 WIB
Andri Haryanto - detikNews
Bandung - Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menunggu perkembangan informasi terkait penangkapan 13 orang yang diduga mengikuti pelatihan teroris di Nangroe Aceh Darussalam, Selasa (2/3/2010) kemarin. TNI menyerahkan hal itu kepada Polri."Masalah perkembangan di Aceh terkait dengan pelaku kriminal, TNI hanya mengikuti perkembangan," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, seusai serah terima Komandan Sekolah Komando TNI dari Marsekal Muda Edy Harjoko kepada Laksamana Madya Moeklas Sidik, di Sesko TNI, Jalan Martanegara, Bandung, Rabu (3/3/2010).Ia menuturkan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab TNI di bidang pertahanan negara pihaknya menyerahkan hal itu kepada Polri. "Sesuai tugas dan fungsi Polri lah yang berwenang. Apabila dalam perkembangan yang kita ikuti ada terkait tugas pokok TNI baru terjun ke lapangan," katanya.

Ia enggan menjabarkan koordinasi yang dilakukan TNI dan Polri dalam memperkuat informasi terkait tertangkapnya 13 orang yang diduga sedang berlatih."Begitu nanti eskalasinya sudah sampai kepada hal-hal yang menjadi tanggung jawab TNI, maka ya harus turun tangan," terang jenderal bintang dua ini.

Pihaknya juga menolak jika ketiga belas orang yang ditangkap tersebut masuk dalam gerakan saparatis (kelompok bersenjata). "Kita tidak bisa membuat suatu asumsi oh ini sudah masuk ke wilayah ini, ini ke wilayah ini," tutur Sagom. Datasemen Khusus 88 Mabes Polri menggerebek tempat latihan di Aceh Besar yang diduga menjadi sarang pelatihan teroris.

Mabes TNI Sesalkan Kasus Calon Jenderal Rampas Anak

Rabu, 03/03/2010 14:36 WIB
Jakarta Detik News. - Mabes TNI menyesalkan adanya kasus kolonel SHD yang dipromosikan menjadi brigadir jenderal merampas anak dari hasil hubungan di luar pernikahan. Mabes mendukung pengusutan kasus itu.

"Kalau itu terjadi kita sesalkan. Mudah-mudahan itu tidak benar. Sepanjang itu belum terbukti, kita tetap harus menindaklanjuti," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen kepada detikcom, Rabu (3/3/2010).

Sagom mengaku, belum ada laporan resmi dari TNI AD ke Mabes TNI atas kasus calon jenderal bintang satu dengan perempuan berinisial ULE itu. Permasalahan terkait dengan hukum di tiap angkatan pasti diselesaikan angkatan masing-masing.

Namun, Mabes siap memberikan sanksi kepada SHD jika dalam pemeriksaan terbukti melakukan kesalahan. Namun saat ini, lanjut Sagom, kasus itu masih diproses. SHD juga belum diperiksa.

"Sekecil apapun kesalahan kalau nanti dalam prosesnya itu ditemukan bukti-bukti kesalahan yang bersangkuatan pasti ada hukumnya. Tentara hukumannya selalu lebih berat dari masyarakat sipil," tandas Sagom.

Kasus tersebut bermula ketika SHD, kolonel yang tengah dipromosikan menjadi brigadir jenderal ditengarai merampas Kevin, bayi 4 bulan hasil hidup bersama tanpa nikah antara ULE dan SHD. Kevin dirampas dari tangan ULE, pertengahan Januari 2010 lalu saat Kevin sakit dan dirawat oleh keluarga SHD di Jombang, Jawa Timur. Pada saat itu pula, SHD menjanjikan akan menikahi ULE. Namun, saat ULE hendak pulang ke Jakarta, Kevin ditahan keluarga SHD di Jombang.

ULE, Senin (1/3/2010) lalu melaporkan SHD ke Puspomad. Selasa (2/3/2010) kemarin, ULE diperiksa dari siang hingga pukul 20.00 WIB di Puspomad, Jalan Medan Merdeka Timur. Selama pemeriksaan tersebut, dia diberondong dengan 9 pertanyaan oleh penyidik dari TNI.

Wow, 'Keluarga Keraton' Hibahkan Harta Karun Rp 1,3 T untuk TNI

Kamis, 04/03/2010 03:41 WIB
Jakarta – Detik News. Ahli waris Pakubuwono IX menyerahkan hibah harta karun yang bernilai Rp 1,3 triliun pada TNI dan rakyat Indonesia. Pemberian hibah ini dilakukan oleh KGPH Tjokro Koesomo atau KH Chaerul Fathulloh, pria yang mengaku diberi amanah oleh Pakubuwono IX.
Tjokro menjelaskan harta karun itu saat ini masih berada di bank asing. Bentuknya batangan emas, surat-surat berharga dan berbagai obligasi lainnya.

"Kami ingin mengembalikannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," terangnya saat deklarasi pemberian aset tersebut di Anjungan Provinsi Jawa Tengah, TMII, Jakarta Timur, Rabu (3/3/2010). Tjokro yang mengaku panglima tertinggi aset amanah RI Owner of Holder Indonesia ini, menjelaskan kekayaan yang luar biasa ini didapat dari hasil penjualan rempah-rempah sejak zaman Indonesia belum merdeka."Pemilik sahnya adalah rakyat Indonesia," tegasnya.Dengan harta karun ini, Tjokro mengaku akan menggunakannya untuk membeli 3 kapal korvet untuk TNI AL. Tidak hanya untuk TNI, harta karun ini juga akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun untuk pengelolaannya, Tjokro menjelaskan harus melalui Yayasan Graha Manunggal Sentosa. Dalam acara deklarasi tersebut, Tjokro Yayasan Graha Manunggal Sentosa pun mengundang Presiden SBY bersama segenap jajaran menteri, pimpinan TNI, Kapolri, Pimpinan KPK, Jaksa Agung hingga perwakilan PBB. Namun para tamu VIP tersebut berhalangan hadir.

Panglima Tuntut Sesko TNI Berkembang

Rabu, 03 Maret 2010 23:43 WIB
Penulis : Dinny Mutiah
BANDUNG--MI: Keberadaan sekolah staf komando TNI tak hanya sekadar tempat belajar perwira. Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menuntut sesko TNI selalu berkembang dinamis agar mampu mencetak perwira handal.

"Sesko TNI tidak boleh bekerja hanya berdasarkan rutinitas program semata, namun dituntut untuk mampu mengembangkan dan membawa semangat dan tradisi inovasi dan kreativitas yang tinggi dan senantiasa segar," ujar Panglima TNI dalam sambutan saat sertijab dansesko di Bandung, Rabu (3/3).Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI melantik Laksamana Madya Moekhlas Siddik. Ia menggantikan posisi Marsekal Madya Edy Harjoko yang selanjutnya akan menduduki jabatan Kepala Staf Umum TNI.

Menurut Panglima TNI, perkembangan lingkungan strategis bergerak dengan cepat dan sulit diprediksi, sehingga dalam menghadapinya diperlukan analisis permasalahan yang tajam dan komprehensif. Semuanya berujung pada akurasi keputusan yang diambil dengan cepat dan tepat, tuntas dan menyeluruh serta menyentuh pada substansinya, sehingga dampak resikonya dapat diminimalisasi.

"Diharapkan akan muncul pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif yang konseptual, serta mampu melahirkan para perwira hasil didik yang berkualitas," tukas Panglima. Keberhasilan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi lembaga strategis ini sangat penting artinya bagi TNI, terutama dalam menentukan kualitas sumber daya perwira yang dapat diproyeksikan untuk menduduki jabatan teras di lingkungan TNI di masa mendatang. (DM/OL-03)

RI Jajaki Kembali Pelatihan Kopassus dengan AS

Selasa, 2 Maret 2010 15:41 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 325 kali

Jakarta, 2/3 (ANTARA) - Pemerintah Indonesia sedang menjajaki kembali kemungkinan pelatihan bagi anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) di Amerika Serikat. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kepada ANTARA News di Jakarta, Selasa mengatakan, Indonesia telah mengirimkan tim khusus untuk membahas kemungkinan dibuka kembali pelatihan bagi prajurit Kopassus di AS.

"Tim terdiri atas unsur Departemen Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI dan Kopassus. Tim semalam sudah berangkat, untuk membicarakan berbagai kemungkinan" ungkapnya. Kopassus menjalin kerja sama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS. Namun, kerja sama itu terhenti menyusul embargo militer yang diterapkan AS terhadap Indonesia pada 1999.

Bahkan setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus masih belum diberikan pihak negara Paman Sam itu. Padahal, pasca pencabutan embargo militer itu, AS telah membuka kembali kerja sama International Military Education and Training (IMET), Foreign Military Sales (FMS), Foreign Military Financing (FMF), maupun Defence Export dengan Indonesia.

"Namun, untuk Kopassus masih belum hingga kini," kata Sjafrie.Ia mengatakan, salah satu agenda kemitraan komprehensif yang akan disepakati RI dan AS dalam serangkaian kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia medio Maret mendatang adalah memantapkan kerja sama pertahanan kedua negara yang telah kembali berjalan sejak November 2005.

Pemerintah Indonesia akan memantapkan beberapa kerja sama pertahanan yang telah dijalin kembali dengan Amerika Serikat, pasca pencabutan embargo militer oleh negara itu pada November 2005, terutama bidang pendidikan dan latihan bagi prajurit dan perwira TNI. "Salah satunya program IMET yang telah berjalan kembali, pasca embargo militer AS kepada Indonesia," kata Sjafrie.(R018/A038)

Gaji Kecil, Rumah pun tidak Dapat

Senin, 01 Maret 2010 00:12 WIB
(MI). DESAKAN berbagai kalangan agar ada moratorium penertiban rumah dinas TNI bertepuk sebelah tangan. Pemerintah tetap pada pendirian bahwa rumah dinas tentara hanyalah untuk para tentara, bukan bagi para anak keturunan mereka. Alasannya banyak tentara aktif yang belum memperoleh rumah dinas.

Meski bertugas bertahun-tahun sebagai prajurit pun, jika ia sudah purnatugas, mohon maaf, silakan hengkang. Bagaimana karut-marut rumah dinas itu terjadi? Berikut laporannya. Arif, seorang sersan dua TNI Angkatan Udara, hingga kini masih mengontrak rumah. Gajinya sebagai prajurit tidak cukup untuk ongkos membeli rumah dinas. Ternyata, rumah dinas yang disediakan negara juga harus dibeli. Tidak gratis.

Menurut Arif, harga satu rumah dinas yang berada di kawasan Halim Perdanakusuma sekitar Rp70 juta. "Paling murah Rp45 juta. Enggak mungkin Rp10 juta-Rp20 juta," ujarnya, pekan lalu. Uang tersebut dipakai untuk memperbaiki teras, biaya pemeliharaan rumah, dan uang bagi tentara yang sebelumnya menempati rumah dinas tersebut. "Sebagai prajurit muda, enggak sanggup saya menyediakan uang sejumlah itu," ujar Arif yang menerima gaji per bulan Rp2,6 juta ditambah uang lauk-pauk itu. Gaji tersebut, tukas Arif, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Apalagi saat ini istrinya tengah mengandung tujuh bulan.

Untuk mengontrak rumah, ia harus merogoh kocek Rp500 ribu per bulan, belum termasuk biaya listrik yang berkisar Rp100 ribu per bulan. Ia juga harus membayar cicilan utang di bank. Arif mengatakan ia meminjam uang ke bank sebesar Rp40 juta saat baru menjadi tentara untuk membantu orang tua.

Tidak tertarik tinggal di rumah dinas? "Pasti ingin. Tinggal di rumah dinas banyak untungnya. Tidak perlu memikirkan uang kontrakan, dekat dari kantor, dan keamanan terjamin. Tapi, saya tidak cukup punya uang."

Kerupuk Jadi Lauk untuk Sepekan

Selasa, 02 Maret 2010 00:13 WIB
(MI). DUA kaleng kerupuk diletakkan di sebuah meja kecil berdekatan dengan rice cooker di sudut ruang tamu rumah dinas kodim di kawasan Sroyo, Temanggung, Jawa Tengah. Sebuah setrika tergeletak di lantai tak jauh dari meja membuat rumah tipe 36 tampak sesak. Si empunya rumah, Pelda Suyono, 52, dengan mengenakan celana pendek dan kaus oblong warna hijau menemui tamu di ruangan itu. ''Beginilah kondisi rumah dinas kami, tapi masih kami syukuri,'' katanya.

Bersama istrinya, Mujiarti, 48, dan keempat anak perempuannya, Suyono menempati rumah dinas di kawasan Sroyo sejak 2005. Karena rumah itu hanya memiliki dua kamar tidur, keempat putri Suyono menempati salah satu kamar berukuran sekitar 2 x 3 meter, sedangkan satu kamar lainnya ditempati Suyono dan istrinya. ''Beruntung anak pertama saya sudah jadi polwan dan sekarang bertugas di Polres Ungaran, Semarang. Jadi, satu kamar untuk tiga orang anak masih cukup,'' kata Mujiarti.

Selama 32 tahun bertugas sebagai anggota TNI, Suyono mengaku secara ekonomi hidupnya kerap kerepotan. Dengan gaji kotor sebesar Rp3,5 juta per bulan, keluarganya hidup sangat sederhana. ''Saya memaklumi gaji anggota TNI paling rendah jika dibandingkan dengan tentara lain se-ASEAN karena keuangan negara masih lemah," kata anggota Kodim Temanggung yang sudah memasuki masa persiapan pensiun ini.

Hanya, karena gaji yang pas-pasan itu, Mujiarti mesti memangkas semua pengeluaran. Tujuannya agar anak-anaknya bisa tetap sekolah meski tidak sampai bangku perguruan tinggi. ''Dalam sehari, untuk berbelanja maksimal Rp10 ribu,'' tutur Mujiarti. Semangat pantang mundur menghemat anggaran membuat keluarga harmonis ini berinisiatif selalu menyediakan makanan kering seperti kerupuk. Satu kaleng kerupuk digunakan untuk persediaan lauk selama sekitar sepekan. Untuk menambah penghasilan, keluarga ini juga memelihara 10 ayam. ''Telurnya dijual ke pasar," ungkap Mujiarti.

Kemhan Majukan RUU Kamnas Ke Prolegnas

Rabu, 3 Maret 2010
JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pertahanan akan kembali mengajukan RUU Keamanan Nasional dalam Program Legislasi Nasional 2010 menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

"Embrionya sudah ada dalam pembahasan beberapa waktu lalu dengan melibatkan banyak elemen, sekarang akan dimajukan lagi berdasar Inpres nomor 1 tahun 2010 itu yang antara lain memprioritaskan penyusunan RUU Keamanan Nasional," ungkap Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Selasa (2/3). Sjafrie mengatakan, proses pengajuan kembali RUU Kamnas dalam Prolegnas 2010 tersebut masih dibicarakan dengan parlemen mengingat sebelumnya RUU Kamnas tidak masuk dalam Prolegnas 2010.

"Pada Prolegnas 2010, hanya RUU Komponen Cadangan yang disetujui untuk masuk dalam pembahasan periode 2010-2014. Dengan adanya Inpres tersebut, maka kita ajukan lagi dan masih dibicarakan dengan parlemen," katanya. Ia mengemukakan, dengan adanya Inpres tersebut maka akan dikaji lagi RUU Kamnas agar lebih komprehensif karena masalah keamanan tidak semata dipandang secara mikro tetapi juga makro dimana keamanan diperlukan juga untuk menjamin berjalannya roda ekonomi nasional.

Jadi, dikatakan Sjafrie, keamanan tidak semata bicara pelayanan dan perlindungan masyarakat oleh polisi atau masalah pertahanan negara oleh TNI, tetapi lebih dari itu yakni bagaimana keamanan nasional menjadi stabilisator pelaksanaan pembangunan ekonomi dan lainnya," tuturnya.

Selama ini, lanjut dia, UU tentang pertahanan keamanan memang sudah ada seperti UU No3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No34/2004 tentang TNI, UU No2/2002 tentang Polri, namun semuanya belum saling berkaitan satu sama lain. "Jadi ibaratnya sekarang ini sedang kita susun UU payung atau induk dari tiga UU tadi. Setiap pasal yang tidak sinkron dalam tiga UU tadi akan disinkronkan dalam RUU Kamnas sehingga tidak perlu ada revisi lagi," kata mantan Pangdam Jaya itu.

Seperti diketahui Inpres nomor 1/2010 mencantumkan prioritas bidang keamanan yaitu pengamanan NKRI dan penanggulangan tindak terorisme; peningkatan kemampuan peralatan pertahanan keamanan; pembentukan Badan Nasional Pengelola Daerah Perbatasan; Inventarisasi data dan penamaan pulau-pulau kecil terluar; Penyusunan RUU Keamanan Nasional; Pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI/PNS yang bertugas di kawasan perbatasan; dan revitalisasi industri strategis pertahanan dan keamanan nasional.

Teroris di Aceh
Menteri pertahanan Malaysia A Zahid Hamidi membantah keterlibatan ATM (Angkatan Tentara Malaysia) dalam pelatihan teroris di Aceh, setelah ditemukan beberapa seragam tentara yang mirip dengan seragam ATM. Seperti diberitakan media massa di Malaysia, Selasa (2/3), Menhan Zahid Hamidi mengatakan telah meminta Kedubes Malaysia di Jakarta untuk mendapatkan laporan lengkap Polri mengenai kasus itu.

Ia menegaskan tak mungkin ada keterlibatan baik langsung atau tidak oleh ATM pada kegiatan pemberontakan atau terorisme di negara tetangganya. Menhan Malaysia mengatakan itu terkait dengan pemberitaan kepolisian Aceh yang menggerebek markas pelatihan teroris di kawasan hutan Jalin, Aceh Besar. Diduga sekitar 50 orang sering melakukan latihan militer untuk tujuan terorisme.

Kapal Perusak untuk TNI Diproduksi pada 2010

Selasa, 02 Maret 2010 19:51 WIB
Penulis : Dinny Mutiah
JAKARTA--MI: Kementerian Pertahanan menyatakan siap merealisasikan anggaran untuk pemenuhan alutsista pada 2010. TNI AL menyatakan telah mengajukan usulan pengadaan kapal perusak kawal rudal untuk segera direalisasikan tahun ini. TNI AL optimistis kapal ini akan siap diproduksi pada tahun yang sama. Hal ini disampaikan oleh KSAL Laksamana Agus Suhartono kepada Media Indonesia, di Jakarta, Selasa (2/3).

"Itu sudah di Kementerian Pertahanan. Mungkin minggu depan sudah ada TEP (Tim Evaluasi Pelaksanaan) untuk menentukan siapa yang mengerjakan," kata Agus.

Pihaknya mengajukan satu buah kapal jenis PKR untuk permulaan. Pembuatan kapal yang dianggarkan senilai 170 juta euro ini akan dikerjakan oleh PT PAL yang akan bekerja sama dengan negara lain melalui kerjasama. Ada tiga negara yang diusulkan menjadi rekan kerja, yakni Belanda, Italia, dan Rusia. Ketiga opsi itu akan ditentukan oleh kementerian. Ia memperkirakan produksi kapal akan selesai pada 2012.

"Kita mengajukan opsi tapi kami hanya menilai dalam tataran teknis operasional. Yang menilai transfer of technology, loan agreement, masalah politis, dll itu Kemenhan. Jadi, mengadakan suatu barang itu dari mana sangat kompleks, tidak hanya masalah technical dan operasional requirement," tukasnya.

TNI AL juga sedang mengusahakan agar kontrak pengadaan dua buah kapal selam bisa diselesaikan tahun 2010. Ia menyatakan akan mengajukan tiga negara sebagai opsi bagi kementerian. Ia berharap akhir pemerintahan KIB II, dua kapal selam yang dibutuhkan sudah bisa dioperasikan di Indonesia.

"Kita belum (menentukan). Masih dalam proses," cetusnya.

DAFTAR ISI KLIPING TGL 2 MARET 2010

1. Buku Bandara Ngurah Rai
2. Bakti Sosial
3. TNI Bantah Mata-Matai Gerakan Indonesia Bersih
4. Penyusupan Intel hanya Salah Koordinasi
5. Panglima TNI Terima Pangab Singapura & Kasau Malay...
6. TNI AD Terbitkan Buku Biografi Soeharto
7. Kasad: Mengenal Sejarah Untuk Membangkitkan Kesada...
8. Listrik Bantuan PNPM Mubazir
9. Mantan KSAD Tolak Penggusuran Rumah Dinas TNI
10.Prajurit Wajib PunyaPedoman Hadapi Tantangan
11.Pangdam: Kodam Jaya Siap Amankan Kunjungan Barrack...
12.Kodam Jaya PrioritaskanPengamanan di Sejumlah Titi...
13.DPR Melunak Soal Moratorium Rumah Dinas TNI
14.DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano

Buku Bandara Ngurah Rai

Bali Post - Saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku sejarah Airport Ngurah Rai (1930-1910), berarti telah berusia 8 tahun. Ketika Denpasar menjadi ibu kota Provinsi Bali pada tahun 1958, maka pada era tahun 60-an dilakukan perluasan Bandara Ngurah Rai. Perluasan tersebut sangat sulit, banyak masalah termasuk dari segi keamanannya. Namun dengan dedikasi yang tinggi, ·komisaris Kairupan, Steysen Ratu (staf Kodam XVI/Udayana, pada saat itu memasuki MPP), beserta staf lainnya mampu mengamankan pengerjaan proyek tersebut sehingga tuntas dan hasilnya dapat dirasakan hingga saat ini. Proyek dikerjakan oleh pihak Bina Marga, dengan pimpinan, kalau tidak salah Bapak Ir. Pramoedji. Rocky S.I Ratu, S.H., Denpasar

Bakti Sosial

Bali Post - GIANYAR -Serangkaian peringatan HUT ke-64 Persit Kartika Candra Kirana, dan HUT ke-46 Dharma Pertiwi, digelar Bakti Sosial Kesehatan Masyarakat di Desa Guwang, Sukawati, Senin (1/3) kemarin. Wakil Ketua Persit Candra Kirana, Ny. Agung Revoltan, menyampaikan kegiatan baksos dilaksanakan selama tiga hari, bertujuan menyukseskan program menuju Indonesia sehat 2010. Serangkaian kegiatan yang dilakukan bakti sosial pemeriksaan mata gratis, operasi katarak, dan pembagian kacamata gratis. Kegiatan pembukaan dihadiri Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI. Agung Revulton, jajaran Kodam IX/Udayana, Bupati dan Jajaran Muspida Gianyar, serta jajaran Kodim 1616/Gianyar. (kmb16)

TNI Bantah Mata-Matai Gerakan Indonesia Bersih

Senin, 01 Maret 2010 15:52 WIB
Penulis : Dinny Mutiah

JAKARTA--MI: TNI membantah menugasi anggotanya untuk memonitor rapat aksi Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (1/3). TNI menyatakan hal ini terkait tertangkapnya anggota kesatuan intel Kostrad saat memonitor rapat GIB. TNI menegaskan kehadiran prajurit bukan atas perintah atasan.

"Tidak ada perintah dari atasannya untuk hadir di acara tersebut, tapi atas inisiatifnya sendiri," kata Sagom. Ia menyatakan yang bersangkutan sedang diperiksa untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya tersebut. Intel Kostrad tersebut diketahui memonitor gerakan GIB setelah penggeladahan dan diketahui membawa surat tugas dari kesatuannya. Ia dilepaskan oleh GIB setelah diberi pengertian.

Karo Humas Kementerian Pertahanan Brigjen I Wayan Midhio menyatakan bahwa tugas intel TNI adalah memonitor pergerakan yang bersifat ancaman dari asing, baik ancaman militer dan nirmiliter. Hal itu sesuai dengan tugas TNI untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Ia menegaskan jika intel tersebut tidak untuk meneror masyarakat. "TNI tugasnya memantau anacaman yang datang dari asing, baik sifatnya dari militer maupun nirmiliter," tukasnya. Terkait permintaan Komisi I DPR RI untuk klarifikasi, ia menyatakan bahwa pihaknya tak masalah. Namun, pihak yang lebih berhak untuk mengklarifikasi adalah TNI.

Penyusupan Intel hanya Salah Koordinasi

Selasa, 02 Maret 2010 00:19 WIB
Penulis : Akhmad Mustain
JAKARTA--MI: Juru Bicara Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi menyatakan bahwa penyusupan salah seorang intel dalam rapat GIB hanya karena kedua pihak tidak melakukan koordinasi. Sebenarnya, Adhie mengaku selalu mengundang intel untuk menepis adanya gerakan-gerakan siluman di GIB.

"Biasanya saya mengundang mereka (Intel), tetapi memang tidak diberitahukan kepada teman-teman. Kita minta intel datang untuk tidak menimbulkan kecurigaan terhadap GIB," kata Adhie di Jakarta, Senin (1/3). Memang kejadian Sabtu (27/2) itu karena dirinya tidak hadir dalam rapat itu. Karena, jika dirinya hadir, meskipun tahu keberadaan intel dalam rapat GIB, pasti akan dibiarkan. "Teman-teman yang tidak tahu mungkin merasa tersinggung karena disusupi intel.

Jadi karena itu ya kita bagaimana lagi. Memang harusnya ada koordinasi," ungkap Adhie. Dikatakannya, mengundang intel merupakan alternatif agar gerakan yang dilakukan GIB tidak dicurigai sebagai gerakan anarkisme. GIB, kata Adhie, hanya merupakan gerakan moral yang musuhnya para koruptor. "Kita tidak bukan musuh Polisi atau Tentara. Musuh kami koruptor," tandasnya.

Panglima TNI Terima Pangab Singapura & Kasau Malaysia

Senin, 1 Maret 2010 - 18:21 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso, menerima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Singapura Lieutenant General (LTG) Desmond Kuek Bak Chye, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/3). Kunjungan diawali dengan upacara penghormatan militer kepada LTG Desmond Kuek. Kunjungan tersebut dalam rangka pamitan kepada Panglima TNI.

Dalam kunjungan ini Pangab Singapura didampingi oleh H.E. Mr. Ashok Mirpuri (Dubes Singapura untuk Indonesia), Col. Chan Wei Gean, Col. Kenneth Liow, Col. Tan Chong Yean dan Major Nigel Chan. Pada tempat yang sama, Panglima TNI juga menerima kunjungan Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia (PTUDM) Jenderal Dato’ Sri Rodzali bin Daud.

Kunjungan tersebut merupakan perkenalan Jenderal Dato’ Sri Rodzali bin Daud kepada Panglima TNI. Jenderal Dato’ yang sebelumnya berkunjung ke Kasau TNI Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP, didampingi oleh Brigadier General (BG) Latip bin Ismail (Pegawai Tinggi Pendamping PTUDM) dan BG. Dato’ Ismail (Athan Malaysia di Jakarta). Jenderal Dato’ adalah lulusan Akademi Tentera Diraja Malaysia tahun 1973. Pendidikan militer yang pernah di tempuh antara lain Seskoau di New Zealand dan Master Degree bidang studi pertahanan di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2002.

PTUDM mengawali karier di dunia militer di mulai dengan menjabat sebagai Komandan Pusat Latihan Terbang 3, berdinas di Skuadron No. 12 dan No. 17, Komandan Pangkalan Udara Kuantan, Penasihat Pertahanan, dan terakhir sebelum menjabat sebagai Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia sebagai Panglima Operasi Udara.

Turut hadir dalam acara ini Kasad Jenderal TNI George Toisutta, Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono, SE, Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP , Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary, dan Kapuspen TNI Marsda TNI Sagom Tamboen, S.IP. (puspen/syamsir)

TNI AD Terbitkan Buku Biografi Soeharto

Sosbud / Senin, 1 Maret 2010 15:11 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat (Disjarahad) menerbitkan buku biografi Jenderal Besar TNI HM Soeharto. Peluncuran buku berjudul "Jenderal Besar dari Kemusuk" yang berlangsung di Monumen Jogja Kembali, Senin (1/3), itu dihadiri keluarga almarhum Soeharto, yakni putra bungsu almarhum, Hutomo Mandala Putra dan adik tiri Soeharto, Probosutedjo.

Sejumlah jenderal bintang satu dan perwira menengah lainnya terlihat hadir pada acara ini. Peluncuran buku ini diawali dengan seminar bertajuk "Menguak Tabir Kebenaran Enam Jam di Yogyakarta dalam Peristiwa Serangan Umum 1 Maret."

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Profesor Suhartono mengatakan, ilmu sejarah memiliki sifat open ended, sehingga selalu terbuka. Adik tiri Soeharto, Probosutedjo mengatakan, sebenarnya Pak Harto tidak memerlukan lagi gelar pahlawan. Namun semuanya diserahkan kepada masyarakat untuk menilai.Buku setebal lebih dari 200 halaman itu diterbitkan untuk lingkungan sendiri dan tidak diperjualbelikan.

Kasad: Mengenal Sejarah Untuk Membangkitkan Kesadaran

Senin, 1 Maret 2010 - 15:59 WIB
YOGYAKARTA (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, mengatakan mengenal dan mempelajari sejarah, bukan saja mengetahui tentang fakta-fakta faktual di masa lampau saja, tetapi juga memiliki tujuan untuk membangkitkan kesadaran sejarah (historical sense) dan membuka pemikiran dalam konteks historis, yaitu retrospeksi masa lampau, realisasi masa kini dan proyeksi masa depan atau disebut Tridimensional.

Hal ini dikatakan Kasad Ketika membuka sekaligus sebagai Keynot Speech Seminar Sejarah Tahun 2010, yang dibacakan Wakasad Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo di Aula Museum Jogja Kembali (Monjali) Jogyakarta, (1/3). Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat ini bertemakan “Dengan Seminar Sejarah, Disjarah Siap Mengedepankan Obyektifitas dalam penulisan Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949”. Mengangkat topik: “Menguak tabir Kebenaran Enam Jam di Yogyakarta dalam Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949”.

Kasad mengatakan, sejarah sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dari masa lampau, dapat mempelajari apa saja yang mempengaruhi kemajuan dan kejatuhan sebuah Negara atau sebuah peradaban. Semua dapat mempelajari latar belakang alasan berbagai macam kegiatan dan sudut pandang budaya, serta teknologi yang bermacam-macam sepanjang zaman.

Kasad mencuplik sejarahwan Amoid Toynbee, mempelajari sejarah adalah membuat sejarah. “To study hiostory is to build history”. Masa lalu mendasari keadaan masa kini, masa kini proyeksi masa depan. Dengan demikian masa lalu senantiasa jadi bahan perdebatan menyangkut pilihan, penilaian dan keputusan, ketiganya saling bersangkut paut. Nuansa seperti itu, menurut Kasad amatlah relevan bila dihubungkan dengan seksama bahwa sejarah merupakan guru yang paling bijaksana.

“Bila dikaitkan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejalan dengan himbauan founding fathers negeri ini yang mengingatkan kepada kita untuk “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”, karena bila kita sudah tidak mengenal sejarah bangsa sendiri, maka akan terputus mata rantai sejarah itu dan pada akhirnya kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa “, kata Jenderal TNI George Toisutta. Berangkat dari gambaran ini, maka pendidikan sejarah menjadi sangat urgen dalam ke rangka pembangunan karakter bangsa, dan harus ditempatkan sebagai disiplin ilmu yang sangat penting demi pembangunan anak bangsa, tambah Kasad. (dispenad/syamsir)

Listrik Bantuan PNPM Mubazir

POS KUPANG/JULIANUS AKOIT
Dua anggota TNI Detasemen Perhubungan (Denhub) Kodam IX/Udayana yang bertugas di perbatasan RI dan RDTL dimintai warga Desa Faenake memperbaiki jaringan listrik bantuan PNPM di desa itu, Kamis (25/2/2010)

Senin, 1 Maret 2010 21:10 WITA
KEFAMENANU, POS KUPANG. com -- Program listrik desa di Desa Faenake, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) senilai Rp 82.596.250,00 tahun 2009 lalu, mubazir. Listrik hanya menyala satu minggu pada awal Januari 2009. Setelah itu padam dan tidak berfungsi lagi hingga Februari 2010 ini. Program ini diduga diwarnai pungutan liar (pungli) oleh pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Faenake. Pasalnya, warga setempat dibebani pungutan Rp 100.000,00 tiap kepala keluarga (KK) untuk pengadaan dua bola lampu listrik. Padahal harga dua bola lampu 10 watt tidak sampai Rp 100 ribu. Total dana pungli yang terkumpul Rp 12.700.000,00.

Keluhan ini disampaikan Edy Kolo, Frans Kolo, Yasintus Lake, Jakobus Kolo, Agustinus Kono, Michael Nule, Ny. Katarina Fallo, dan Petrus Ely Kefi, Ketua BPD Desa Faenake. "Dalam rapat di kantor desa bersama pengurus PNPM dan aparat pemerintah desa, warga sepakat dana PNPM dipakai untuk pengadaan genzet listrik. Warga membuat proposal dana sebesar Rp 142 juta," jelas Petrus Ely Kefi, Ketua BPD Desa Faenake, di Kantor Desa Faenake, Kamis (25/2/2010) siang. Proposal itu, jelas Kefi, diajukan sejak awal tahun 2008. Pada bulan Agustus 2008, proposal disetujui PNPM-MP. "Lalu disepakati pengadaan genzet diadakan pihak ketiga melalui mekanisme pelelangan/tender. Dan tender dimenangkan CV Volta yang berdomisili di Kupang, ibukota Provinsi NTT," jelas Kefi, dibenarkan beberapa warga setempat. Kefi mengaku tidak tahu berapa harga satu genzet berkekuatan 10 KVA yang diadakan CV Volta, termasuk pembuatan rumah genzet dan pengadaan material listrik untuk pemasangan jaringan dan instalasi ke rumah warga. "Semuanya kontraktor yang kerja. Warga cuma terima barang," ujarnya.

Dia mengatakan, jaringan listrik hanya mampu menjangkau warga dua dusun dari tiga dusun di Desa Faenake. "Sekitar 98 KK belum terlayani jaringan listrik PNPM. Atau ada 127 KK yang rumahnya sudah dipasang jaringan dan instalasi listrik PNPM itu," paparnya. Hal serupa diungkapkan Yasintus Lake, warga lainnya. "Untuk apa pasang jaringan listrik di rumah saya cuma jadi hiasan. Saat malam desa ini tetap gelap-gulita," kata Lake kecewa. Lake mempersoalkan pungutan Rp 100.000,00/KK oleh pengurus UPK dengan alasan untuk pembelian 2 bola lampu. "Setahu saya, harga satu bola lampu listrik tidak sampai Rp 10 ribu. Lalu sisa Rp 90 ribu dikemanakan? Saya tidak menuduh, tapi menduga ada pungli," jelas Lake dibenarkan Ny. Katarina Falo dan Edy Kolo. "Bahkan ada warga memberi ayam jantan 1 ekor kepada pengurus TPK karena tidak punya duit Rp 100 ribu," timpal Edy Kolo

Ketua TPK, Ny. Anastasia Abi, yang dikonfirmasi soal mubazirnya listrik bantuan PNPM-MP membenarkan adanya kasus itu. "Listrik ini sudah bermasalah satu tahun. Cuma nyala satu minggu kemudian tidak nyala sampai sekarang," jelas Ny. Abi. Ia mengaku tidak paham mengapa listrik bantuan PNPM-MP tidak beroperasi selama satu tahun. Tentang pungutan Rp 100 ribu, Ny. Abi membenarkan adanya pungutan itu untuk membeli dua bola lampu. Tapi ia tidak menjelaskan apakah harga dua bola lampu Rp 100 ribu. "Pungutan sudah disepakati dalam rapat bersama warga di Kantor Desa Faenake," tandasnya. Selain pungutan Rp 100 ribu/KK untuk beli dua lampu, dalam rapat bersama disepakati warga harus menyetor ke TPK sebesar Rp 20.000/KK/bulan sebagai dana operasional. (ade)

Minta Bantuan TNI
KEPALA Desa (Kades) Faenake, Hironimus Suni (46), menyatakan kekecewaannya atas mubazirnya listrik bantuan PNPM-MP. "Kalau dibilang kecewa, saya orang yang paling kecewa," katanya, ketika ditemui di Kantor Desa Faenake. Ia membenarkan listrik bantuan PNPM-MP mubazir karena satu tahun tidak nyala kendati sempat nyala selama satu minggu, namun tidak beroperasi selama satu tahun. "Cuma nyala awal bulan Januari 2009 selama satu minggu. Setelah itu padam hingga sekarang," ungkapnya.

Suni mengaku tidak paham soal pelistrikan dan perakitan jaringan dan instalasi listrik. "Kebetulan ada anggota TNI yang tugas di perbatasan RI - Republic Demokratic Timor Leste (RDTL) yang mengerti soal listrik Kami minta bantuan mereka untuk memperbaikinya. Dan mereka ternyata sanggup memperbaikinya. Sekarang mereka sedang bekerja memperbaikinya," jelas Suni. "Teknisi PNPM-MP maupun suplier-nya tidak bekerja maksimal dan kurang paham pemasangan jaringan listrik. Misalnya, pemasangan dudukan mesin genzet tidak ditanam pada lantai tapi dibiarkan. Genzet bergetar hebat dan tali kipas longgar akibat getaran. Ini mempengaruhi putaran tali kipas yang berdampak pada putaran rpm dan daya listrik menjadi rendah," kata Praka Bayu S.L, dan Serka M. Iskandar, prajurit Detasemen Perhubungan (Denhub) Kodam IX Udayana, ketika ditemui saat sedang membantu warga memperbaiki jaringan listrik PNPM - MP di Desa Faenake, Kamis lalu.

Ia juga menjelaskan, teknisi keliru merakit jaringan genzet menuju box panel dan ke box handel serta menuju MCB-nya. Dikatakannya, ada satu unit MCB ukuran 45 Ampere yang terbakar akibat salah perakitan. "Semoga setelah diperbaiki listrik bisa berfungsi kembali," jelas Praka Bayu. Konsultan Manajemen PNPM Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Ny. Adolfince Nubatonis, dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, mengaku sangat terkejut. "Selama ini Fasilitator Kecamatan (FK) tidak melaporkan soal itu kepada saya. Nanti datang bertemu saya di kantor hari Senin depan. Soalnya FK tidak bisa dihubungi dan dimintai pertanggungjawaban karena sedang pulang kampung. Hari ini masih libur," jelas Nubatonis. (julianus akoit)

Mantan KSAD Tolak Penggusuran Rumah Dinas TNI

Senin, 1 Maret 2010 - 22:07 wib
Thomas Joko - Okezone
Ilustrasi (Foto: Koran SI)
SEMARANG - Mantan KSAD Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto menolak penggusuran rumah dinas yang ditempati para purnawirawan TNI. “Saya mendukung para purnawirawan menolak penggusuran rumah dinas TNI yang ditempati mereka selama ini,” tegas Tyasno Sudarto usai mengikuti HUT KODAM IV/Diponegoro ke 60 di Watugong, Semarang, Senin (1/3/2010). Mantan Pangdam IV/Diponegoro ini mengatakan, para pensiunan TNI semasa aktif telah mendarmabaktikan hidupnya bagi negara.

Untuk itu, di masa pensiunnya mereka perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah.“Pemerintah harus mengusahakan setiap pensiunan prajurit TNI memperoleh rumah sendiri. Itu penting supaya pada saat tidak aktif lagi sebagai prajurit, mereka tidak merasa terbebani dikejar-kejar kesatuannya untuk meninggalkan rumah dinas yang ditempati,” jelas Tyasno.

Dia menambahkan permasalahan ini harus diselesaikan dengan melibatkan DPR RI, Departemen Pertahanan, Mabes TNI, dan purnawirawan. “Persoalan penggusuran rumah dinas milik TNI sebenarnya muncul karena bisnis TNI telah dihapuskan,” kata dia.Hingga saat ini, banyak prajurit TNI yang belum memiliki rumah karena tak mampu membeli. Mereka juga tidak dapat mengandalkan pemberian rumah dinas dari angkatannya.

Prajurit Wajib PunyaPedoman Hadapi Tantangan

Selasa, 2 Maret 2010
JAKARTA (Suara Karya): Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan, prajurit TNI Angkatan Laut wajib memiliki pedoman kuat dalam menghadapi berbagai perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. "Menghadapi perkembangan situasi dan kondisi lingkungan yang serba konsumtif dan bebas seperti saat ini, setiap prajurit TNI AL harus memiliki dan memegang teguh pedoman tersebut," ujar KSAL dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Senin (1/3).

KSAL memimpin serah terima jabatan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), dan tiga jabatan strategis lainnya di lingkungan TNI AL di Dermaga Koarmatim Ujung, Surabaya. Upacara yang berlangsung lancar sedikit berbeda dengan sertijab-sertijabt sebelumnya dengan dipasangnya baliho besar bertuliskan The New Spirit (Semangat Baru) TNI AL di atas kapal latih KRI Dewaruci. Semangat baru itu terdiri dari enam kata kunci, yakni kehormatan, kejujuran, dedikasi, loyalitas, profesionalisme, dan keberanian.

Sebenarnya, tutur Agus, semua nilai-nilai keprajuritan sudah tertuang dalam sumpah prajurit dan Sapta Marga. Namun, nilai-nilai tersebut perlu diaktualisasikan supaya implementasi dalam kehidupan dan tugas sehari-hari bisa berjalan lebih baik. "Prajurit TNI AL harus selalu mempertimbangkan kehormatan dalam melangkah, menjunjung tinggi kejujuran, punya dedikasi dan loyalitas tinggi, profesional serta memiliki keberanian dalam mengambil setiap keputusan," ujarnya. "Intinya, ditegaskan Agus, prajurit itu seperti baterai yang perlu di-charge agar selalu tumbuh semangat baru," tandasnya.

Jabatan Pangarmatim diserahterimakan dari Laksamana Muda (Laksda) TNI Ignatius Dadiek Surarto kepada Laksda TNI Among Margono yang sebelumnya menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal). Laksda TNI Ignatius Dadiek Surarto yang belum genap tujuh bulan menjadi Pangarmatim, selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Asisten Operasi KSAL. Sedangkan tiga jabatan strategis lain yang juga diserahterimakan dalam kesempatan tersebut, masing-masing Komandan Seskoal dari Laksda Among Margono kepada Laksda TNI Didi Setiadi yang sebelumnya menjabat Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL). Sementara posisi yang ditinggalkan Didi Setiadi ditempati Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Suwarto. Satu pergantian lainnya adalah Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) dari Laksma TNI Rudi Hendro kepada pejabat baru Laksma TNI Halomoan Sipahutar. "Beliau (Laksda TNI Ignatius Dadiek Surarto) ditarik ke Mabes TNI AL, karena saat ini saya tidak memiliki asisten operasi," ujar KSAL menanggapi pergantian Pangarmatim yang cukup singkat tersebut. (Feber Sianturi/Andira)

Pangdam: Kodam Jaya Siap Amankan Kunjungan Barrack Obama

Senin, 1 Maret 2010 - 11:46 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – “Salah satu dari tugas pokok Kodam Jaya/Jayakarta yakni pengamanan tamu VIP dan VVIP, sebagaimana kita ketahui pada pertengahan Maret ini Indonesia akan kedatangan tamu Kepala Negara Amerika Serikat, yaitu Presiden Barrack Obama. Berkenaan dengan itu Kodam Jaya/Jayakarta dan perkuatannya telah siap mengamankan kunjungan tersebut baik sebelum, selama dan sesudah kedatangannya.”

“Untuk itu kepada seluruh personel Kodam Jaya/Jayakarta agar mempersiapkan diri dan peralatannya, sehingga pada saatnya dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” jelas Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Darpito Pudyastungkoro,S.Ip.MM, dalam amanat tertulis yang dibacakan Kasdam Jaya, Brigadir Jenderal TNI Waris yang bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara bendera, di lapangan upacara Kodam Jaya, Jl. Mayjen Sutoyo No 5 Cililitan, Jakarta Timur, Senin (1/3).

Upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dan tanggal 17 tiap bulan, merupakan ungkapan kesetiaan dan kepedulian serta keteguhan sikap sebagai prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kodam Jaya/Jayakarta, kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kondisi apapun. Seluruh warga Kodam Jaya/Jayakarta siap melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, saat ini dan dimasa yang akan datang. Hadir dalam upacara tersebut Irdam Jaya Kolonel Inf Amrid Salas Kembaren, Pa Ahli Pangdam Jaya, Pa LO AL dan AU, Asrendam Jaya, para Asisten Kasdam Jaya, para Kabalak jajaran Kodam Jaya serta seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil jajaran satuan Badan Pelaksana Kodam Jaya yang bermarkas di lingkungan markas Kodam Jaya. Bertindak sebagai Komandan Upacara Komandan Batalyon Armed-7/ 105 GS, Letnan Kolonel Arm Erick C Simanjuntak, dengan pengucap Sapta Marga Letnan Dua Arm Hary Daryadi.

Pangdam Jaya juga menyampaikan bahwa, pada pertengahan bulan Februari yang lalu telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Kodam Jaya/Jayakarta. Rapat Pimpinan Kodam Jaya Tahun 2010 merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyamakan visi dan persepsi dan perumusan pokok-pokok kebijakan Kodam Jaya/Jayakarta pada tahun 2010, yang dalam pelaksanaanya diharapkan sejalan dengan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI dan pokok-pokok kebijakan Kasad, yang sebelumnya juga telah dirumuskan dalam Rapim TNI dan Rapim TNI AD Tahun 2010.

Lebih jauh Pangdam mengatakan bahwa, sebagai penjabaran dan menindak lanjuti pokok-pokok kebijakan dari Kepala Staf Angkatan Darat yang disampaikan pada Rapat Pimpinan Angkatan Darat Tahun 2010 beberapa waktu lalu, maka Kodam Jaya/Jayakarta sebagai salah satu kompartemen strategis yang berada dilingkungan TNI akan merespon dan siap melaksankan kebijakan tersebut, dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional.

Pangdam Jaya mengingatkan bahwa, saat ini hampir seluruh wilayah Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya masih mengalami curah hujan cukup tinggi yang mengakibatkan banjir. Walaupun sampai saat ini berdasarkan pemantauan dan data belum terjadinya banjir masif (besar). Tetapi hal ini tidak mengurangi kesiapan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan datangnya banjir yang lebih besar dan berakibat buruk.
Karena berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa puncak curah hujan terjadi pada pertengahan Maret 2010. Untuk itu ajak masyarakat, beri pengertian tentang dampak banjir seperti timbulnya penyakit dan masalah sosial lainnya. Untuk itu setiap personel Kodam Jaya harus dapat menjadi contoh dilingkungannya dalam menghadapi situasi ini.

Pada akhir amanatnya, Pangdam Jaya/Jayakarta menyampaikan bahwa Kodam Jaya/Jayakarta bersama-sama dengan Yayasan Damai dan Bersinarlah Indonesiaku melaksanakan lomba membangun sarana dan Fasilitas sosial di 50 titik yang tersebar diseluruh wilayah DKI Jakarta.Fasilitator bersama pemerintah memiliki dana yang terbatas, prajurit TNI dan Polri sebanyak 3000 personel siap bekerja, masyarakat turut berpartisipasi dan tidak dibatasi, dan hasil dari lomba ini dalam bentuk tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, maka jadilah bentuk kerja sama ini menjadi mozaik kebersamaan dan keiindahan yang patut untuk dilanjutkan dimasa yang akan datang. (pendam Jaya/syamsir)

Kodam Jaya PrioritaskanPengamanan di Sejumlah Titik

Selasa, 2 Maret 2010
JAKARTA (Suara Karya): Panglima Kodam Jaya yang juga Panglima VVIP Ibu Kota Negara, Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro mengatakan, pengamanan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama akan dilakukan di beberapa titik yang menjadi tujuan kunjungan Presiden Obama selama di Jakarta. "Ada beberapa titik rawan yang akan kita fokuskan pengamanannya, selama Obama berada di Jakarta, terutama di tempat-tempat yang dikunjunginya," ujar Darpito di Jakarta, Senin (1/3). Hal itu disampaikannya usai penutupan Lomba Prajurit Pelopor Pembanungunan di Makodam Jaya/Jayakarta.

Tampak hadir, yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Waris dan para pengurus Yayasan Damai dan Bersinarlah Indonesia. Tentang titik-titik rawan tersebut, Pangdam Jaya mengatakan, masih dalam pembahasan kedua pihak baik Pemerintan Indonesia maupun Pemerintah AS. "Ini masih dalam pembahasan, jadi belum dapat dipastikan berapa titik yang dianggap rawan dan menjadi fokus pengamanan kedua pihak saat Presiden Obama berada di Jakarta," ungkap Darpito. Presiden Obama akan Presiden AS Barack Obama akan melakukan perjalanan emosional dengan keluarganya ke Indonesia pada 20-23 Maret mendatang.

Obama, yang dikenal sebagai Barry Kecil ketika tinggal di Jakarta dengan ibunya pada 1960-an, tahun lalu mengatakan, dirinya sangat menantikan untuk dapat mengunjungi tempat-tempat tua di Indonesia, yang dulu kerap dikunjunginya. Juru bicara Gedung Putih, Robert Gibbs mengatakan, Obama akan meresmikan kemitraan komprehensif AS-Indonesia dalam kunjungan itu, untuk mempererat hubungan kedua negara. Deputi Perwakilan Perdagangan AS Demetrios J Marantis mengatakan, dalam kunjungan tersebut, Obama akan mengusung tiga agenda ekonomi. Pertama, mengupayakan perbaikan iklim investasi di Indonesia, Kedua, meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara melalui kerja sama internasional dan ketiga, mendiskusikan beberapa isu perdagangan bilateral.

Pengamanan Aksi
Sementara itu, Darpito mengatakan, pihaknya belum menerima permintaan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk ikut serta dalam pengamanan Jakarta menyusul akan berlangsungnya demonstrasi besar-besaran pada sidang Paripurna DPR pada 2 Maret 2010. Seperti diketahui, massa menuntut, agar paripurna DPR menindaklanjuti pandangan akhir Pansus Hak Angket Bank Century untuk dibawa ke penyelesaian hukum. "Sampai sekarang ini kami belum menerima permohonan dari Polda Metro Jaya untuk pengamanan Jakarta," katanya.

Namun begitu, Darpito menyatakan, pihaknya tetap menyiapkan pasukan untuk mengamankan aksi demonstrasi itu. Bahkan, sejumlah tempat yang dinilai memiliki potensi kerawanan, akan menjadi perhatian khusus Kodam Jaya. "Tempat-tempat itu berupa instalasi-instalasi vital dan aset negara yang memang harus dikawal agar tidak terganggu oleh aksi-aksi brutal," ujarnya. Darpito belum bersedia menyebutkan jumlah pasukan yang akan dikerahkan untuk membantu aparat Polda Metro Jaya. "Yang pasti kita sudah siap. Kita sudah memberikan pembinaan dan arahan kepada seluruh prajurit yang ada di jajaran Kodam Jaya," katanya. (Feber Sianturi)

DPR Melunak Soal Moratorium Rumah Dinas TNI

Senin, 01 Maret 2010 12:46 WIB
Penulis : Dinny Mutiah
JAKART--MI: DPR menyatakan moratorium penertiban rumah dinas TNI berlaku parsial disesuaikan dengan kasus yang terjadi. "Klasifikasikan dulu apa saja materi yang dikosongkan. Kalau ada yang diperjualbelikan, tidak diisi anaknya, istrinya, atau yang bersangkutan dan dalam batas-batas yang wajar (silakan ditertibkan). Moratorium tidak berlaku total," kata Wakil Ketua Komisi I bidang pertahanan Tb. Hassanuddin kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (1/3).

Penertiban terhadap rumah dinas yang dihuni oleh purnawirawan yang telah memiliki rumah pribadi tak dinafikan. DPR tidak keberatan meski Komisi I lebih senang jika kedua belah pihak duduk bersama membicarakan kebijakan yang solutif. Kebijakan yang sudah ada, tegas dia, harus dirancang ulang. "Pertama dibuat dulu kebijakan bersama. Ini harus melibatkan DPR. Pemerintah harus duduk bersama dengan panja," cetusnya. Persoalan rumah dinas tak bisa ditangani secara umum. Masing-masing rumah dinas, jelasnhya, memiliki riwayat kasus yang berbeda sehingga perlu penanganan berbeda pula.

Ia mencatat beberapa kasus yang terjadi seperti ada yang mau meninggalkan rumah dinas tapi ingin ada uang pengganti, ada yang sengaja menguasainya, ada yang rela meninggalkannya, dan lain-lain. Jika semua sudah diidentifikasikan, DPR dan pemerintah baru bisa menghitung kebutuhan anggaran untuk penyediaan rumah dinas. "Timbulnya masalah justru gara-gara rumah golongan I dan II, padahal aturan itu sudah sejak 1980-an. TNI tidak melakukan upaya yang baik atas penanganan rumah dinas hingga kemudian terjadi pindah tangan tanpa dikontrol komandan komplek. Akibatnya gaduh seperti sekarang," imbuhnya.

DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano

Monday, 01 March 2010
JAKARTA (SI) – Komisi I DPR memprotes rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli pesawat SuperTucano dari Brasil. Pasalnya,rencana pembelian pesawat yang ditujukan untuk memantau daerah perbatasan itu tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR. Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi, kabar Kemenhan berencana membeli SuperTucano justru baru didapat dari media massa. Padahal, semestinya, rencana tersebut lebih dulu dikonsultasikan dengan Dewan.

”Nggak tanggung-tanggung, yang saya dengar SuperTucano yang akan dibeli itu 12 unit,” katanya di Jakarta kemarin. Bagi Fayakhun, bukan hanya soal jumlah pembelian yang menjadi masalah. Lebih dari itu, soal fungsi,kegunaan,dan tujuan pembelian SuperTucano juga jadi masalah.“Kenapa harus Tucano,” tanya politikus muda partai beringin itu. Dia menjelaskan, secara fungsional, SuperTucano tidak cocok untuk melakukan pengawasan perbatasan.Justru pesawat Oviten Bronco yang saat ini dimiliki TNI lebih fungsional dalam melakukan pengawasan perbatasan.

”Jadi seharusnya kalau mau beli pesawat untuk mengawasi perbatasan yalebih baik yang semodel dengan Oviten Bronco, tinggal hunting. SuperTucano itu mesin pesawatnya jadul meski keluaran baru dan nggak cocok untuk pengawasan perbatasan,”tandasnya. Untuk itu,Fayakhun meminta kementerian yang dipimpin Purnomo Yusgiantoro itu segera menyerahkan master plan kepada Komisi I. Dengan master plan, semua program kementerian akan lebih sinergis dengan Dewan. ”Jangan seperti sekarang,yang diberi informasi soal rencana Kemenhan hanya orang-orang tertentu saja. Ingat, semua anggota Komisi I punya hak yang sama. Program harus atas persetujuan anggota Komisi I,”tandasnya. Fayakhun menambahkan, ketimbang membeli pesawat, lebih baik membeli alat komunikasi dan sensor untuk perbatasan. Secara prinsip,alat komunikasi dan sensor lebih praktis dan fungsional dalam melakukan pengawasan perbatasan. ”Kebanyakan kan penebangan liar. Itu kan masuknya dari darat. Begitu alat beratnya masuk wilayah kita,itu sensor sudah bekerja,” tandasnya. Sementara itu,Ketua Komisi I DPR Kemal Stambul membenarkan belum putusnya pembelian jenis pesawat untuk pengawasan perbatasan. Saat ini, kata dia, Kemenhan diberi waktu untuk mendalami jenis dan spesifikasi pesawat yang berguna untuk melakukan pengawasan daerah perbatasan.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengungkapkan TNI akan membeli pesawat jenis SuperTucano sebanyak 16 unit untuk satu skuadron yang merupakan pengganti pesawat OV-10 yang telah dipensiunkan sejak 2007 lalu. Proses pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) itu, kata Panglima, akan dilaksanakan pada rencana dan strategi (renstra) II tahun 2010–2014. ”TNI AU telah mengajukan anggaran pembelian beserta dukungannya sebanyak 16 unit untuk satu skuadron,”ujarnya. Selain itu, dalam renstra II tahun 2010–2014,Djoko mengungkapkan TNI AL telah menganggarkan pembelian kapal cepat rudal trimaran dengan panjang 60 meter dan kapal cepat rudal dengan panjang 40 meter. (pasti liberti

DAFTAR ISI KLIPING TGL 1 MARET 2010

1. Intel Mengaku Aktivis Dibekuk Saat Rapat GIB
2. Kasad Buka Penataran Terpusat Taktik Bertempur
3. Letjen TNI Burhanudin Amin Prajurit Sejati

Intel Mengaku Aktivis Dibekuk Saat Rapat GIB

Minggu, 28 Februari 2010, 18:08 WIB
VIVAnews - Seorang anggota intelijen dari TNI Angkatan Darat dibekuk saat mengikuti rapat Gerakan Indonesia Bersatu (GIB). Intel ini sempat mengaku sebagai aktivis saat diinterogasi.Menurut, Lalu Hilman Afriandy, salah satu aktivis GIB, ihwal terbongkarnya intel ini, ketika diadakan rapat di markas GIB, Sabtu, 27 Februari 2010. Saat itu, peserta rapat yang berasal dari berbagai gerakan curiga dengan gerak-gerik intel tersebut.Curiga, beberapa orang kemudian menangkap dan menginterogasinya.

"Saat itu ditanya dari mana, dia mengatakan dari GPS atau Gerakan Pemuda Srengseng. Kami tahu tidak ada GPS masuk dalam GIB," kata Hilman saat dihubungi VIVAnews, Minggu, 28 Februari 2010.Saat digeledah, ternyata intel yang berumur sekitar 25 tahun membawa surat tugas monitoring dari Kostrad. "Setelah diperiksa kemudian kami lepaskan. Karena untuk apa juga kami menahan," kata Hilman.

Hilman juga berpesan kepada intelijen yang tertangkap itu, jika memang mereka ingin mendapatkan informasi datang saja saat jumpa pers. "Saya katakan silakan ikut saat jumpa pers, tapi jangan saat rapat-rapat," kata Hilman.

Akhirnya, GIB pun tidak mempersoalkan masalah kehadiran intelijen tersebut. "Yah, namanya intel Melayu, kemana-mana membawa surat tugas. Saya beritahu gerakan kami ini juga untuk mereka para prajurit TNI," katanya.

Kasad Buka Penataran Terpusat Taktik Bertempur

Minggu, 28 Februari 2010 - 13:14 WIB
BANDUNG (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, membuka penataran terpusat Taktik bertempur gelombang pertama yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Kodiklat Angkatan Darat di Cipatat Jawa Barat.

Peserta penataran berjumlah 353 orang terdiri dari komandan brigade, komandan batalyon, Kepala bagian latihan, perwira seksi latihan dan bintara pelatih dari seluruh Kotama serta Balakpus di jajaran Angkatan Darat yang berlangsung selama dua minggu.

Dalam amanatnya Kasad mengatakan, taktik bertempur merupakan seni dan ilmu untuk memberdayakan satuan guna memenangkan suatu pertempuran. Taktik bertempur akan mengalami evolusi, seiring dengan tujuan, karakteristik musuh, medan pertempuran, sistem persenjataan musuh, dan kemampaun satuan sendiri.

Ditambahkan, dihadapkan dengan realitas pelaksanaan tugas operasi yang dilaksanakan satuan TNI Angkatan Darat selama ini, yang sering melaksanakan operasi dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), maka arah pembinaan latihan ke depan diarahkan untuk melaksanakan OMSP dengan titik berat Operasi Lawan Insurjensi (OLI).

Ditegaskan Kasad, penataran ini diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan prajurit TNI Angkatan Darat agar profesional dalam menghadapi tugas-tugas ke depan, yang semakin dinamis dan kompleks, dalam menjaga integritas dan keutuhan wilayah NKRI.

“Penataran ini bukan latihan untuk menyiapkan prajurit sebagai peraga-peraga untuk ditonton atau didemonstrasikan dengan memperlihatkan keindahan gerakan perorangan dan keindahan manuver satuan, tetapi untuk membentuk prajurit yang benar-benar tangguh dan handal dalam bertempur di medan pertempuran, sehingga hasil penataran ini perlu ditransformasikan kepada seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Darat”, tegas Kasad.

“Untuk itu, perlu suatu perubahan tentang doktrin taktik bertempur TNI Angkatan Darat yang mampu menjawab tuntutan dan tantangan tugas pada masa kini dan masa yang akan datang. Upaya tersebut dilakukan dengan mengevaluasi dan memperbaiki taktik pertempuran yang kita miliki, dan segera mensosialisasikannya dalam pelaksanaan Penataran Terpusat Taktik Bertempur seperti sekarang ini”, tambah Kasad.

Usai pembukaan penataran terpusat taktik bertempur ini para peserta juga menerima pengarahan dari Kasad, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo, Komandan Kodiklat Angkatan Darat Letjen TNI Syaiful Rizal, dan Pangkostrad Letjen TNI Burhanudin Amin. (dispenad/syamsir)

Letjen TNI Burhanudin Amin Prajurit Sejati

Senin, 1 Maret 2010
Bagi Letjen TNI Burhanudin Amin, tugas dan tanggung jawab baru sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad) adalah tantangan dan kesempatan meningkatkan kinerja dalam rangka berbakti kepada bangsa dan negara.

"Bekerja keras dan berbuat yang terbaik adalah bentuk pengabdian yang mulia bagi saya dan bagi seluruh prajurit sejati," ujar pria kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 5 November 1952 ini. Itulah yang selalu ditekankan suami Dewi Feny Suciati dan ayah dua putra ini. Bahkan, teruna Akademi Militer Angkatan 1976 ini meyakini bahwa kerja keras dan pengabdian TNI kepada negara akan makin sempurna apabila dilandasi rasa kebersamaan dan kekompakan sesama prajurit.

Sebagai Pangkostrad ke-32, prajurit yang memulai karier militernya sebagai Komandan Peleton 711 Dam VII Wirabuana ini punya misi dan visi yang tak jauh berbeda dengan Pangkostrad lama, Jenderal TNI George Toisutta.

Penerima tanda jasa SL Kesetiaan VIII, SL Kesetiaan XVI, dan SL Kesetiaan XXIV, SL Seroja, SL Raksaka Dharma, SL Dwija Sista, dan BT Kep Narariya ini menegaskan, Kostrad harus menghasilkan prajurit sejati yang dilandasi kemampuan tinggi, pengetahuan dan tetap rendah hati yang mendekatkan diri kepada rakyat.
Tuntutan ini sesuai perkembangan lingkungan strategis dan ancaman arus globalisasi. "Jika tak dibekali pembinaan dan pembekalan, justru akan sulit untuk menjadikan prajurit Kostrad sejati," ujar mantan Pangdam Bukit Barisan yang juga mantan Kasdivif I Kostrad ini.