DPR Kritik Rencana Pembelian Tucano

Monday, 01 March 2010
JAKARTA (SI) – Komisi I DPR memprotes rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli pesawat SuperTucano dari Brasil. Pasalnya,rencana pembelian pesawat yang ditujukan untuk memantau daerah perbatasan itu tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR. Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi, kabar Kemenhan berencana membeli SuperTucano justru baru didapat dari media massa. Padahal, semestinya, rencana tersebut lebih dulu dikonsultasikan dengan Dewan.

”Nggak tanggung-tanggung, yang saya dengar SuperTucano yang akan dibeli itu 12 unit,” katanya di Jakarta kemarin. Bagi Fayakhun, bukan hanya soal jumlah pembelian yang menjadi masalah. Lebih dari itu, soal fungsi,kegunaan,dan tujuan pembelian SuperTucano juga jadi masalah.“Kenapa harus Tucano,” tanya politikus muda partai beringin itu. Dia menjelaskan, secara fungsional, SuperTucano tidak cocok untuk melakukan pengawasan perbatasan.Justru pesawat Oviten Bronco yang saat ini dimiliki TNI lebih fungsional dalam melakukan pengawasan perbatasan.

”Jadi seharusnya kalau mau beli pesawat untuk mengawasi perbatasan yalebih baik yang semodel dengan Oviten Bronco, tinggal hunting. SuperTucano itu mesin pesawatnya jadul meski keluaran baru dan nggak cocok untuk pengawasan perbatasan,”tandasnya. Untuk itu,Fayakhun meminta kementerian yang dipimpin Purnomo Yusgiantoro itu segera menyerahkan master plan kepada Komisi I. Dengan master plan, semua program kementerian akan lebih sinergis dengan Dewan. ”Jangan seperti sekarang,yang diberi informasi soal rencana Kemenhan hanya orang-orang tertentu saja. Ingat, semua anggota Komisi I punya hak yang sama. Program harus atas persetujuan anggota Komisi I,”tandasnya. Fayakhun menambahkan, ketimbang membeli pesawat, lebih baik membeli alat komunikasi dan sensor untuk perbatasan. Secara prinsip,alat komunikasi dan sensor lebih praktis dan fungsional dalam melakukan pengawasan perbatasan. ”Kebanyakan kan penebangan liar. Itu kan masuknya dari darat. Begitu alat beratnya masuk wilayah kita,itu sensor sudah bekerja,” tandasnya. Sementara itu,Ketua Komisi I DPR Kemal Stambul membenarkan belum putusnya pembelian jenis pesawat untuk pengawasan perbatasan. Saat ini, kata dia, Kemenhan diberi waktu untuk mendalami jenis dan spesifikasi pesawat yang berguna untuk melakukan pengawasan daerah perbatasan.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengungkapkan TNI akan membeli pesawat jenis SuperTucano sebanyak 16 unit untuk satu skuadron yang merupakan pengganti pesawat OV-10 yang telah dipensiunkan sejak 2007 lalu. Proses pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) itu, kata Panglima, akan dilaksanakan pada rencana dan strategi (renstra) II tahun 2010–2014. ”TNI AU telah mengajukan anggaran pembelian beserta dukungannya sebanyak 16 unit untuk satu skuadron,”ujarnya. Selain itu, dalam renstra II tahun 2010–2014,Djoko mengungkapkan TNI AL telah menganggarkan pembelian kapal cepat rudal trimaran dengan panjang 60 meter dan kapal cepat rudal dengan panjang 40 meter. (pasti liberti