Remunerasi TNI Masih Sebatas Wacana

Kamis, 28 Januari 2010
JAKARTA (Suara Karya): Rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan TNI, masih sebatas wacana. Sebab, pada program pertahanan 2010, belum ada cetak biru (blue print) dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan yang mengatur peningkatan kesejahteraan prajurit berdasarkan prestasi kerja (renumerasi).

"Kami belum menerima lebih detail," ujar Kepala Staf TNI Angkatan Laut Marsekal Madya TNI Agus Suhartono usai membuka Rapim TNI AL, di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta, Rabu (27/1). Rapim dihadiri Kasum TNI Laksdya TNI Didik Heru Purnomo, Wakasal Laksdya TNI Moekhlas Sidik, Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI Budhi Hardjo, pejabat teras Mabes TNI AL dan para pemimpin Kotama TNI AL yang seluruhnya 161 orang. Tema Rapim TNI AL Tahun 2010 adalah, Dengan Membangun Kekuatan Pokok Minimum (MEF) yang Berorientasi pada Konsep Tri Matra Terpadu, TNI Angkatan Laut Siap Melaksanakan Tugas.

Pada tahun anggaran 2010, tutur Agus, pemerintah telah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, berupa kenaikan gaji pokok lima persen, kenaikan tunjangan uang makan dan lauk-pauk sebesar Rp 5.000 dan pengadaan rumah dinas dan rumah nondinas. Namun, penyusunan program kesejahteraan tersebut masih universal. "Renumerasi belum dijabarkan karena masih menunggu keputusan pemerintah. Semoga ada dan direalisasikan dalam tahun ini," ujarnya.

Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI seperti yang direncanakan pemerintah pada program kerja 2009, diharapkan segera direalisasikan bersamaan dengan pemberian tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. "Untuk tunjangan khusus prajurit yang bertugas di kawasan perbatasan masih menuggu surat keputusan menteri keuangan. Kita berharap tidak wacana tapi segera terealisasi," ujar Agus.

Dia menyebutkan, kenaikan gaji pokok prajurit TNI sebesar lima persen merupakan bagian dari 65 persen alokasi anggaran pertahanan 2010. Seperti telah disampaikan Panglima TNI, bahwa 65 persen anggaran pertahanan diperuntukkan pada kesejahteraan dan profesionalisme. Dari 65 persen itu, dialokasikan untuk peningkatan gaji, uang makan, uang lauk-pauk dan rehabilitasi serta pembangunan rumah dinas dan rumah nondinas.

"Dari jumlah itu, TNI AL mendapat Rp 6,3 triliun. Dan dari angka 6,3 ini, 60 persen telah diprioritaskan untuk kesejahteraan prajurit dan PNS," ujarnya.