Selasa, 18 Mei 2010 , 08:39:00
PONTIANAK. Selain memastikan ketersediaan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI memberikan rumah layak huni bagi TNI/Polri di perbatasan.
PONTIANAK. Selain memastikan ketersediaan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI memberikan rumah layak huni bagi TNI/Polri di perbatasan.
“Sementara ini, pembangunan rumah di perbatasan diberikan ke TNI/Polri, karena mereka yang bertugas di sana,” terang Suharno Manoarfa, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) RI ditemui usai menjadi keynote speaker sebelum penutupan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalbar di Grand Mahkota Hotel.
Nantinya, Kemenpera akan terus berupaya meningkatkan pembangunan rumah bagi TNI. Program tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Bila kini Kemenpera akan membangun rumah layak huni bagi TNI/Polri di kawasan perbatasan, sebelumnya telah membangun 11 twin block Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk TNI/Polri. Tahun ini, telah meningkatkan rencana pembangunan rusunawa untuk TNI/Polri 28,5 twin block.
Dari 11 Rusunawa yang dibangun Kemenpera, enam twin block dihuni para prajurit TNI. Sedangkan dua sisanya digunakan Polri. Tiga twin block lainnya Rusunawa Kodam Jaya di Kelurahan Jatiwarna, Bekasi, Rusunawa TNI AL di Sunter, Jakarta Utara dan Mabes TNI AU di Kelurahan Jatiasih, Bekasi.
Tahun ini, Kemenpera berencana membangun sejumlah Rusunawa untuk TNI di beberapa wilayah seperti Bogor, Bekasi, Medan, Bandung, Aceh, Maluku, Pontianak, Yogyakarta, Semarang, Magelang dan kota lainnya. Makanya TNI diminta menyiapkan lahannya. Bila rumah untuk TNI/Polri dalam bentuk penyediaan dari negara, berbeda dengan penyediaan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah, di mana pemerintah hanya memberikan bantuan dalam hal pembiayaan yang murah. “Kita upayakan supaya pembiayaan itu dengan bunga yang murah, nanti kita lihat, mungkin sekitar 7-8 persen,” kata Suharno.
Terkait penyediaan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah tersebut, dia menerangkan, Pemda berkewajiban menyediakan rumah dan lahan untuk perumahan. Sedangkan mengenai adanya keluhan mengenai listrik untuk rumah-rumah tersebut, Suharno mengakuinya, makanya dia meminta agar persoalan tersebut segera diatasi. “Mana ada orang mau membeli rumah kalau tidak ada listriknya,” katanya.
Suharno datang ke Kalbar terkait undangan sebagai keynote speaker pada kegiatan Rakerda HIPMI Kalbar. Dalam kesempatan tersebut, Menpera menyampaikan materi mengenai pentingnya persoalan data untuk mengembangkan dunia usaha dan lainnya. Data yang dimaksudkan Suharno tersebut misalnya mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Loan Deposit Ratio (LDR) dan lainnya. (dik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar