Pangdam: Papua Tidak Mungkin Merdeka

SELASA, 18 MEI 2010 11:14 WITA 20438 Hits
Mayjen TNI Hotma Marbun
JAYAPURA – (Fajar Metro). Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Hotma Marbun menegaskan, wilayah kedaulatan NKRI mulai dari Sabang sampai Merauke adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, bahkan dari dulu hingga sekarang, sejarah telah mencatatnya bahwa ide-ide tentang Papua Merdeka adalah sesuatu hal yang tidak akan mungkin terjadi dan terwujudkan.

"Saya bisa menjamin itu, karena selama ada TNI, maka tidak akan mungkin terjadi, kecuali TNI mati, baru bisa terjadi," tegas jenderal bintang dua ini kepada wartawan usai acara syukuran HUT Kodam XVII/Cenderawasih ke-47 di Makodam XVII/Cenderawasih, kemarin. Dikatakan, soal peristiwa-peristiwa penembakan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya adalah masih dikategorikan dalam bentuk tindak pidana kriminal, sehingga yang bertindak dalam melakukan penyelidikan adalah aparat kepolisian.

"Orang-orang yang melakukan pembunuhan, kemudian memiliki senjata tidak resmi berarti ada pelanggaran hukum yang dilanggar oleh kelompok tertentu, sehingga dikatakan tindakan kriminal, maka polisi yang akan dikedepankan," terangnya. Sementara TNI, kata Panglima, nantinya akan membantu apabila diminta oleh kepolisian untuk memback up, namun itu semua tidak akan selesai kalau hanya TNI/Polri saja, tapi semua elemen mulai dari Pemprov, Pemkab, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama harus bersatu untuk menyelesaikan.

"Untuk permintaan Pemda Puncak Jaya yang menyerahkan kepada aparat keamanan setelah deadline waktu sampai 28 Juni 2010, maka itu ada hukum yang mengaturnya, sebab kalau pemerintah Indonesia mengatakan itu separatis, maka tugas TNI sudah berjalan," tukasnya.

"Mereka itu hanya beraninya di hutan, karena mereka tempatnya di situ, tapi kalau dia berani turun ke kota, maka semua akan melawan. Mereka itu tidak memikili senjata banyak, bahkan tidak sampai 1000 atau 100 dan bisa dihitung, masak TNI tidak mampu melawannya. Oleh karena itu, kapanpun kita diminta kesiapannya maka kita TNI selalu siap, mau itu besok pagi juga bisa atau sekarang kita selalu siap," tandasnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan dari Nicholas Jouwe yang selalu membuat pernyataan-pernyataan yang selalu kontradiksi dengan masyarakat asli Papua, seperti menolak perjuangan OPM serta pernyataan bahwa negara di dunia mendukung Papua dalam bingkai NKRI, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alua, mengatakan, ungkapan-ungkapan itu yang bukan keluar dari lubuk hatinya, melainkan pernyataan yang hanya dipolitisir oleh Nicholas serta orang-orang tertentu untuk mencari simpati saja, lantaran Nicholas ingin pulang menikmati masa tuanya di Papua tanah kelahirannya.

Dirinya mengaku sangat tahu pasti siapa itu sosok Nicholas Jouwe, sebab sebelumnya dirinya bersama dengan beberapa rombongan dari MRP tahun 2003 pernah mengunjungi kediaman Nicholas Jouwe di Belanda, hanya untuk mengajak Nicholas Jouwe pulang, kunjungan saat itu merupakan kunjungan resmi, sayangnya saat bertemu dengan Nicholas Jouwe, malah pendiri OPM tersebut menolak untuk pulang. Yang mengherankan, lanjut Agus, ketika ada delegasi dari Indonesia yang dikirim ke Belanda untuk mengajak Nicholas pulang, baru pendiri OPM tersebut mau kembali ke Papua. Di tempat terpisah, Moderator Presidium Dewan Adat Papua Herman Awom mengatakan, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Nicholas Jouwe adalah pernyataan yang hanya didalangi oleh orang-orang tertentu, yang sengaja menggunakan momen kepulangan Nicholas dengan target-target tertentu, salah satunya ingin menggagalkan rencana dari masyarakat Papua yakni dialog antara Jakarta dan Papua.

Bahkan dalam kesempatan tersebut Herman juga mengharapkan agar mereka yang selalu menggunakan momen kepulangan Nicolas untuk kepentingan tertentu, agar jangan terlalu bermain di belakang kepulangan Nickolas. "Biarlah Nicholas Jouwe pulang ke Papua untuk menikmati masa tuanya dengan tenang," ujarnya.