TEMPO Interaktif, Jakarta - TNI mengakui belum adanya komitmen dari militer Amerika Serikat untuk dilakukannya normalisasi hubungan, terutama dengan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus).
Pembicaraan di awal pekan lalu antara Panglima Komando Operasi Khusus Pasifik Laksamana Muda Sean A. Pybus dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso hanya tentang prospek kerjasama bidang pertahanan kedua negara di masa depan.“Hanya soal kerja sama yang lebih baik di masa depan dalam bidang pertahanan, terutama pembangunan sumber daya manusia,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Aslizar Tanjung, ketika dihubungi, Sabtu (22/5).
Aslizar dimintai tanggapannya atas bantahan Pybus lewat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kalau dirinya pernah mengatakan akan segera memulihkan kerjasama dengan Kopassus. Dia menyebut laporan beberapa media itu tidak akurat.Dalam siaran yang disebar Jumat lalu itu pihak kedutaan mengungkapkan kalau pemerintahan Washington DC masih meninjau kebijakannya terhadap Komando yang dituding telah melakukan pelanggaran HAM itu. Amerika Serikat faktanya juga terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki secara transparan dugaan pelanggaran itu dan mengadili para pelakunya. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin, juga mengungkapkan sudah adanya perkembangan positif dalam hubungan kedua pihak.
Dia mengatakan kalau kunjungan tim Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Lodewijk F. Paulus ke Washington DC awal Maret lalu, mendapat respons bagus bahwa reformasi dalam tbuh TNI diakui.
Dia mengatakan kalau kunjungan tim Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Lodewijk F. Paulus ke Washington DC awal Maret lalu, mendapat respons bagus bahwa reformasi dalam tbuh TNI diakui.
“Karena di dalam TNI ada Kopassus, jadi reformasi ini membuka pintu bila kopassus bisa berjalan dengan kesatuan anti teror di Amerika,” kata dia pertengahan Maret lalu.
Soal reformasi yang sudah dilakukan di internal TNI juga disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Reformasi itu dilakukan tanpa desakan, tanpa paksaan. “Jadi sekarang yang ingin kami lakukan adalah fakta ini agar lebih dipahami oleh teman-teman, termasuk AS", kata Marty sambil menambahkan, “Kami tidak ingin ada bentuk kerjasama yang seolah-olah kondisionalitas."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar