Kesejahteraan TNI Dipandang Lebih SubstansialKetimbang Masalah Hak Pilih di Pemilu

Kamis, 24 Juni 2010 , 14:47:00
JAKARTA - Politisi dari PPP, M Romahurmuziy mengatakan, wacana tentang peningkatan kesejahteraan TNI lebih substansial daripada mengusung isu pemberian hak pilih bagi TNI dalam Pemilu 2014. Dia pun berharap kesejahteraan TNI lebih diperhatikan, mengingat beban TNI dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara sangat berat.

"DPR yang memiliki hak budget sebaiknya memang lebih memikirkan ini. Dalam APBN tahun 2010, uang lauk-pauk TNI (memang) sudah naik. Ke depan, perlu lebih besar lagi," katanya di Gedung DPR RI, Kamis (24/6). Upaya peningkatan anggaran bagi TNI itu, menurut Romahurmuziy, hendaknya bukan hanya dalam anggaran untuk pembelian alutsista, tetapi juga yang menyentuh aspek kesejahteraan.

Hal ini menurutnya dirasakan perlu, demi adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban TNI. Apalagi katanya, pemerintah sudah melarang TNI berbisnis. "Jumlah bisnis TNI yang dihentikan pemerintah cukup besar," ujarnya pula.

Sementara, mengenai wacana pemberian hak pilih TNI, Romahurmuzy mengatakan bahwa sebaiknya hal itu dikaji kembali, demi kepentingan yang lebih besar. Ia berpendapat, TNI hendaknya tetap berperan sebagai pengayom, pemelihara dan pelindung masyarakat. Untuk itu menurutnya, netral merupakan posisi yang terbaik bagi TNI.

"Sebaiknya belum sekarang. Proses reformasi belum selesai. Paling tidak, perlu satu siklus lagi. Apakah kita ingin melihat TNI terkotak-kotak, terpecah-belah di kesatuan?" katanya. Adanya norma garis komando dalam tubuh militer, kata Romahurmuziy lagi, diharapkan ikut menjadi bahan pertimbangan.

Romahurmuziy sekaligus menegaskan, pernyataan ini ia sampaikan bukan lantaran PPP merasa takut soal keberpihakan TNI kepada satu partai tertentu (apabila mereka punya hak suara). Soalnya secara kuantitas, jumlah suara TNI menurutnya relatif kecil, yaitu hanya sekitar 400 ribu. (rnl/jpnn)