25/06/2010 - 20:30INILAH.COM, Jakarta - Tentara tidak butuh hak pilih dan berpolitik, yang dibutuhkan TNI justru peningkatan kesejahteraan. Sejak reformasi, TNI adalah lembaga negara yang paling stabil, namun tidak pernah diperhatikan kesejahteraan anggotanya. Pendapat itu dikatakan pengamat hukum dan tata negara Irman Putra Sidin saat mengisi diskusi 'Menyoal Hak Pilih TNI' di DPR, Jakarta, Senayan, Jumat (25/6). "Selama 10 tahun reformasi, hanya tentara yang berhasil stabil, Polri diobok-obok, presiden sibuk lawan DPR. Ini saya lihat bahwa tentara sudah mulai berhasil, tapi negara ini belum berfikir apa kebutuhan yang sebenarnya. Kalau menurut saya tentara tidak butuh hak pilih, dia butuh gajinya dinaikkan," imbuh Irman.
Irman berpendapat wacana hak pilih atau hak politik TNI ini hanya pengulangan. Karena itu menurutnya, wacana seperti itu tidak diperlukan. Selama puluhan tahun di masa orde baru TNI aktif berpolitik. Namun, di era reformasi TNI dikembalikan ke barak, hanya menjadi alat pertahanan negara. Saking mustahilnya TNI diberi hak Politik, Irman berujar bahwa TNI baru bisa ikut berpolitik ketika Indonesia menjadi peserta Piala Dunia. "Wacana hak pilih TNI wacana berulang-ulang, kalau Indonesia sudah bisa ikut piala dunia baru bisa ikut TNI berpolitik," selorohnya.
Yang dimaksudkan, Irman tentara boleh diberikan hak politik jika kondisi politik Indonesia sudah betul-betul stabil. "Ke depan kalau kehidupan politik kita sudah masuk poitik konstitusi baru bisa, tapi faktanya 10 tahun reformasi kehidupan politik kita masih dalam hidup politik 'prostitusi'. Sudah jelas-jelas dalam UUD masih diganggu juga anggota KPU. Biarkan dia perbaiki dirinya, alat-alat negaranya diperbaiki, senjatanya," tandasnya. Sebagaimana diberitakan, saat menggelar pertemuan dengan wartawan di Istana Cipanas (18/6) SBY menggulirkan wacana pemberian hak pilih kepada anggota TNI pada Pemilu 2014.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar