Jakarta, NusaBali – TNI AD siap berdemokrasi, termasuk menunaikan hak pilih dalam Pemilu 2014. Namun TNI AD akan tetap tunduk pada aturan dan menunggu keputusan pemerintah. ”Dari dulu TNI AD siap, namun semuanya tergantung penentuan dari atas karena yang menilainya dari atas,” ujar KASAD Jenderal George Toisutta usai pembukaan Rapat Pembinaan Teknis Kecabangan, di markas Divisi Infanteri-1 Kostrad Cilodong, Senin (21/6).
George pun menegaskan kesolidan TNI AD tidak akan terpengaruh dengan keikutsertaan dalam Pemilu. Menurutnya, walau menjunjung tinggi garis komando, di internal TNI pun terbangun proses demokratisasi. Hal itu bisa dilihat dalam proses pengambilan keputusan penting. ”TNI juga berdemokrasi dan diajar untuk demokrasi. Contoh kecil saat komandan akan mengambil keputusan selalu meminta pendapat staf. Jadi ada diskusi,” jelasnya. Terkait pengaruh tawaran politik praktis dari parpol, George menyatakan persoalan tersebut jangan terlalu dikhawatirkan. ”Kami lebih kuat,” tegasnya.
Sementara, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengapresiasi wacana Presiden SBY soal kembalinya hak pilih TNI. Gamawan menyerahkan sepenuhnya wacana tersebut kepada Presiden.
”Terserah pada Presiden, kalau memang TNI sudah siap, kata presiden kan dalam menjaga persatuan ya silakan rakyat menilai,” ujar Gamawan di kompleks Istana Presiden, Jl. Veteran, Jakarta Pusat, Senin (21/6) kemarin dilansir detikcom.
Gamawan menjelaskan, ia tidak ingin berspekulasi secara politik terkait wacana tersebut. Menurutnya, wacana itu harus dikaji kembali pada tataran normatif. ”Penilaian rakyat ini terwujud dalam perubahan undang-undang, maka itu kata Presiden serahkan pada perubahan undang-undang,” jelasnya.
Gamawan menambahkan, parlemen dan pemerintah perlu kembali merumuskan pendapat publik terkait wacana ini. ”Kan ini dituangkan dalam perubahan undang-undang ya. Andaikata TNI boleh, ini harus dilakukan dalam, perubahan undang-undang Pemilu,” tandasnya.
George pun menegaskan kesolidan TNI AD tidak akan terpengaruh dengan keikutsertaan dalam Pemilu. Menurutnya, walau menjunjung tinggi garis komando, di internal TNI pun terbangun proses demokratisasi. Hal itu bisa dilihat dalam proses pengambilan keputusan penting. ”TNI juga berdemokrasi dan diajar untuk demokrasi. Contoh kecil saat komandan akan mengambil keputusan selalu meminta pendapat staf. Jadi ada diskusi,” jelasnya. Terkait pengaruh tawaran politik praktis dari parpol, George menyatakan persoalan tersebut jangan terlalu dikhawatirkan. ”Kami lebih kuat,” tegasnya.
Sementara, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengapresiasi wacana Presiden SBY soal kembalinya hak pilih TNI. Gamawan menyerahkan sepenuhnya wacana tersebut kepada Presiden.
”Terserah pada Presiden, kalau memang TNI sudah siap, kata presiden kan dalam menjaga persatuan ya silakan rakyat menilai,” ujar Gamawan di kompleks Istana Presiden, Jl. Veteran, Jakarta Pusat, Senin (21/6) kemarin dilansir detikcom.
Gamawan menjelaskan, ia tidak ingin berspekulasi secara politik terkait wacana tersebut. Menurutnya, wacana itu harus dikaji kembali pada tataran normatif. ”Penilaian rakyat ini terwujud dalam perubahan undang-undang, maka itu kata Presiden serahkan pada perubahan undang-undang,” jelasnya.
Gamawan menambahkan, parlemen dan pemerintah perlu kembali merumuskan pendapat publik terkait wacana ini. ”Kan ini dituangkan dalam perubahan undang-undang ya. Andaikata TNI boleh, ini harus dilakukan dalam, perubahan undang-undang Pemilu,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar