Jakarta, Jawa Post - Tidak semua kekuatan politik menginginkan prajurit TNI segera ikut serta mencoblos. PDIP termasuk parpol yang tetap menginginkan militer bersikap netral pada 2014.
“Mungkin belum waktunya TNI memiliki hak memilih seperti warga lain,” kata Puan Maharani, ketua bidang Politik PDIP, di sela-sela kegiatan jalan santai partai tersebut di Plaza Barat, Gelora Bung Karno, Senayan, kemarin (20/6).
Putri pasangan Megawati dan Taufik Kiemas itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai kepentingan. Karena itu netralitas TNI masih diperlukan untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau suatu lembaga yang seharusnya bisa menjadi salah satu payung dalam berbangsa dan bernegara kemudian ikut berpolitik, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Siapa yang akan melindungi warganya kalau mereka sudah diarahkan untuk memilih salah satu partai politik,”jelas Puan.
Wacana hak pilih TNI bergulir setelah Presiden SBY memberi sinyal agar prajurit juga mendapat hak pilih. SBY juga menginginkan suasana yang kondusif. Sementara Mabes TNI kini sedang mengkaji kapan waktu yang tepat bagi prajurit untuk bisa masuk bilik suara.
Menurut Puan, suasana tarik-menarik bernuansa kepentingan selalu muncul di negera ini. Siapa pun yang berkuasa, tegas Puan pasti selalu berusaha memanfaatkan semua lini untuk dapat mempertahankan kekuasaan. ”Karena itu kami berharap bahwa TNI yang harus netral sebaiknya tetap pada tempatnya,” tegas anggota DPR itu.
Lantas, kapan para prajurit bisa menggunakan hak memilih ?
“Mungkin sepuluh tahun lagi, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara serta etika berpolitik sudah cukup merasuk pada seluruh bangsa ini, “jawab Puan. Bila PDIP masih menolak, partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempermasalahkan TNI menggunakan hak pilih pada 2014 nanti. Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo menyatakan pihaknya mendorong agar revisi UU pemilu saat ini memulihkan hak politik warga negara kepada TNI. Bagi PKS tidak masalah ,” kata Agus seusai pentupan musyawarah nasional II PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta kemarin (20/6).
Menurut Agus masalah netralitas saat ini tampaknya bisa direduksi dari diri TNI. Sesuai dengan UU TNI kini telah melepaskan aset-aset mereka. Hal itu merupakan salah satu poin penting. Dengan melepaskan aset konflik kepentingan mereka berakhir,” kata Agus.
Bukankah TNI selama ini di bawah Presiden ? Menurut Agus, posisi TNI sebagai lembaga di bawah presiden tidak menjadikan itu alasan untuk menutup hak politik. “Di bawah presiden TNI menjalankan tugas kenegaraan, bukan tugas politik. Teknisnya mereka nanti tidak ikut kampanye tapi bisa memilih,” tandasnya.
Secara terpisah, Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan sikap , apakah setuju atau menolak pemberian hak memilih TNI pada Pemilu 2014,”masih terlalu prematur untuk dijawab sekarang.
Menurut dia, masih harus dikaji cecara mendalam manfaat dan kerugiannya bagi kepentingan NKRI. Jangan sampai kekompakan Saptamarga prajurit menjadi terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Kalau kualifikasi ini terpenuhi, silakan saja,”ujar Taufik yang juga wakil ketua DPR RI itu.
Dia mengatakan, beberapa negara yang demokrasinya sudah maju memberikan hak memilih kepada militer. Dalam konteks Indonesia, harus dicermati sejarah perjalanan dwifungsi ABRI di era Orba. Itu terutama dikaitkan dengan tuntutan reformasi. “Dari sana dicari resultante yang tepat,”kata Taufik.
“Mungkin belum waktunya TNI memiliki hak memilih seperti warga lain,” kata Puan Maharani, ketua bidang Politik PDIP, di sela-sela kegiatan jalan santai partai tersebut di Plaza Barat, Gelora Bung Karno, Senayan, kemarin (20/6).
Putri pasangan Megawati dan Taufik Kiemas itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai kepentingan. Karena itu netralitas TNI masih diperlukan untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau suatu lembaga yang seharusnya bisa menjadi salah satu payung dalam berbangsa dan bernegara kemudian ikut berpolitik, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Siapa yang akan melindungi warganya kalau mereka sudah diarahkan untuk memilih salah satu partai politik,”jelas Puan.
Wacana hak pilih TNI bergulir setelah Presiden SBY memberi sinyal agar prajurit juga mendapat hak pilih. SBY juga menginginkan suasana yang kondusif. Sementara Mabes TNI kini sedang mengkaji kapan waktu yang tepat bagi prajurit untuk bisa masuk bilik suara.
Menurut Puan, suasana tarik-menarik bernuansa kepentingan selalu muncul di negera ini. Siapa pun yang berkuasa, tegas Puan pasti selalu berusaha memanfaatkan semua lini untuk dapat mempertahankan kekuasaan. ”Karena itu kami berharap bahwa TNI yang harus netral sebaiknya tetap pada tempatnya,” tegas anggota DPR itu.
Lantas, kapan para prajurit bisa menggunakan hak memilih ?
“Mungkin sepuluh tahun lagi, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara serta etika berpolitik sudah cukup merasuk pada seluruh bangsa ini, “jawab Puan. Bila PDIP masih menolak, partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempermasalahkan TNI menggunakan hak pilih pada 2014 nanti. Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo menyatakan pihaknya mendorong agar revisi UU pemilu saat ini memulihkan hak politik warga negara kepada TNI. Bagi PKS tidak masalah ,” kata Agus seusai pentupan musyawarah nasional II PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta kemarin (20/6).
Menurut Agus masalah netralitas saat ini tampaknya bisa direduksi dari diri TNI. Sesuai dengan UU TNI kini telah melepaskan aset-aset mereka. Hal itu merupakan salah satu poin penting. Dengan melepaskan aset konflik kepentingan mereka berakhir,” kata Agus.
Bukankah TNI selama ini di bawah Presiden ? Menurut Agus, posisi TNI sebagai lembaga di bawah presiden tidak menjadikan itu alasan untuk menutup hak politik. “Di bawah presiden TNI menjalankan tugas kenegaraan, bukan tugas politik. Teknisnya mereka nanti tidak ikut kampanye tapi bisa memilih,” tandasnya.
Secara terpisah, Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan sikap , apakah setuju atau menolak pemberian hak memilih TNI pada Pemilu 2014,”masih terlalu prematur untuk dijawab sekarang.
Menurut dia, masih harus dikaji cecara mendalam manfaat dan kerugiannya bagi kepentingan NKRI. Jangan sampai kekompakan Saptamarga prajurit menjadi terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Kalau kualifikasi ini terpenuhi, silakan saja,”ujar Taufik yang juga wakil ketua DPR RI itu.
Dia mengatakan, beberapa negara yang demokrasinya sudah maju memberikan hak memilih kepada militer. Dalam konteks Indonesia, harus dicermati sejarah perjalanan dwifungsi ABRI di era Orba. Itu terutama dikaitkan dengan tuntutan reformasi. “Dari sana dicari resultante yang tepat,”kata Taufik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar