Minggu, 25 April 2010 23:33 WIBJAKARTA--MI: Anggota Komisi I DPR Ahmad Basarah meminta adanya keinginan yang kuat dari TNI, selaku pengguna utama produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar lebih mengutamakan produksi dalam negeri.
Sebagaimana pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pertahanan Keamanan dan Hubungan Internasional, Andreas H Parera, Ahmad mendukung penuh terbentuknya Komisi Kebijakan Industri Pertahanan (KIIP).
"Tetapi di samping itu, diperlukan good and political will yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya TNI sebagai user untuk menggunakan produk-produk alutsista yang memang sudah mampu diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) kita," ujar Ahmad Basarah yang juga Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan bidang Program. Dengan demikian, menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, TNI juga turut menyumbang bagi pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada kemampuan bangsanya sendiri. Andreas Pareira secara terpisah menegaskan, pihaknya mendukung penuh terbentuknya Komisi Kebijakan Industri Pertahanan (KIIP) yang diketuai Menteri Pertahanan.
"Namun, yang lebih penting lagi, ialah KKIP harus bisa mewujudkan wacana pembangunan Industri pertahanan nasional," katanya. Untuk itu, menurut dia, beberapa kendala selama ini, misalnya, ketidaksinkronan antara sejumlah instansi dalam pembangunan industri pertahanan harus segera di atasi.
"Hambatan-hambatan itu terjadi, karena pertama, tidak adanya koordinasi lintas kementerian, Bappenas dan BUMNIS," ujarnya. Kedua, dukungan permodalan yang sangat jauh dari memadai. "Sedangkan yang ketiga, adanya 'gap' antara perencanaan postur pertahanan dengan pengadaan alutsista," kata Andreas Pareira yang pernah jadi anggota Komisi I DPR RI periode 2004-2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar