DAFTAR ISI KLIPING TGL 30 SEPTEMBER 2010

1. Kemenhan Anggarkan Rp 150 T untuk Alutsista
2. Polisi Mimika Baru Dipukul Oknum TNI
3. Prajurit Rangkap Jadi Guru
4. 32 Ribu Warga Lari ke Markas TNI-Polri

Kemenhan Anggarkan Rp 150 T untuk Alutsista

Rabu, 29/09/2010 18:35 WIB
Anwar Khumaini – detikNews
Jakarta - Kementerian Pertahanan menganggarkan sekitar Rp 150 triliun untuk pengadaan serta pemeliharaan dan perawatan alutsista. Dari jumlah tersebut, Rp 100 triliun diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

"Rp 57 triliun itu kekurangannya. Jadi total untuk suatu renstra itu kan untuk pengadaan dan peralatan itu Rp 150 triliun. Jadi di dalam RPJMN 2010 sampai 2014, Kemenhan akan mendapatkan untuk pemeliharaan dan pengadaan itu kira-kira Rp 100 triliun," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (29/9/2010).

Purnomo menjelaskan, jumlah di atas tersebut di luar belanja pegawai. "Jadi kekurangannya Rp 50 triliun. Rp 57 triliun persisnya," ujarnya. Tentunya, Menhan berharap ekonomi Indonesia ke depan bisa lebih baik, karena jika ekonomi Indonesia baik, pihaknya akan bisa mendapatkan tambahan Rp 57 triliun tersebut.

Menurut Purnomo, Rp 57 triliun tersebut masih belum bisa terakomodasi. Saat ini pihaknya masih akan terus memperjuangkan. "Belum, sekarang lagi kita perjuangkan," jawabnya. Purnomo menambahkan, alutsista yang akan dibuat di dalam negeri dari anggaran Rp 157 triliun tersebut meliputi fregat, juga fast patrol boat. Untuk di perairan Indonesia barat, TNI AL tidak mengembangkan kapal ukurang besar, sehingga bisa dibuat di dalam negeri.

"Kita lengkapi dengan rudal, persenjataan modern. Kalau yang untuk Indonesia timur memang besar-besar. Seperti fregat itu kita bangun di Surabaya. Mudah-mudahan akhir tahun kita bisa mendeklarasikan untuk membangun kapal selam di Indonesia juga di PT PAL," imbuh Menhan. Menhan optimsitis dana Rp 57 triliun itu bisa diperoleh dari sindikasi bank. Karena, menurutnya, untuk pembiayaan pembelian pesawat Sukhoi kemarin saja dibiayai oleh sindikasi bank dalam negeri. "Anda tahu nggak devisa kita sekarang US$ 78 miliar. Waktu saya Menteri Pertambangan dan Energi, devisa kita di bawah US$ 40-an miliar. Tapi karena kita ada ekspor meningkat, terus naik, sekarang US$ 78 miliar," ujarnya.
(anw/fay)

Polisi Mimika Baru Dipukul Oknum TNI

Rabu, 29 September 2010 23:25 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Seorang anggota Komando Rayon Militer (Koramil) Mimika berinisial Fal, Rabu (29/9) malam, sekitar pukul 20.00 waktu Papua, harus berurusan dengan Provoost lantaran memukul seorang anggota Kepolisian Sektor Mimika Baru.

Menurut sumber kepolisian, peristiwa pemukulan terhadap Brigadir Amran, bermula dari kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan Fal. Dalam keadaan mabuk Fal menolak ketika hendak di bawa ke Polsek Mimika Baru. Fal yang mengaku jika dirinya anggota TNI, kemudian dilepaskan dan diminta pulang ke rumah.

Tetapi Fal tidak pulang ke rumah, Fal mengaku dipukul anggota polisi kepada petugas garnisun. Fal kemudian datang bersama beberapa anggota Garnisun. "Sampai di Polsek Mimika Baru, dia (Fal) langsung menendang Arman, dan kemudian terjadi perang mulut," kata sumber Tempo. Kepala Kepolisian Resor Mimika, Ajun Komisaris Besar Muhammad Sagi, Rabu malam membenarkan pemukulan terhadap anak buahnya. Tetapi Menurut Sagi persoalan ini sudah diselesaikan. "Saya sudah berkoordinasi dengan Dandim (Komandan Kodim 1710 Mimika) dan sudah menyelesaikan persoalan ini di POM tadi malam (Rabu malam)," kata Sagi.

Muhammad Sagi juga mengakui perselisihan antara anak buahnya dengan anggota Koramil ini bermula dari kecelakan lalu lintas. Fal kemudian balik ke Polsek Mimika Baru berpakaian dinas, bersama beberapa anggota Garnisun.
TJAHJONO EP

Prajurit Rangkap Jadi Guru

Rabu, 29 September 2010 08:00 WIB
BIAK--MI: Sejumlah prajurit Kodim 1708 Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang bertugas menjaga keamanan di wilayah Koramil distrik Biak Barat melaksanakan tugas rangkap menjadi tenaga guru (pengajar) pada sekolah rintisan pemberantasan buta aksara.

Komandan Kodim 1708 Biak Letkol Inf Fahrid Amran, di Biak, Rabu (29/9) mengakui, keterlibatan prajurit TNI menjadi tenaga guru di sekolah setempat sebagai tugas pengabdian anggota dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya di wilayah distrik Biak Barat sekitarnya.

"Sebagai bentuk kepedulian prajurit TNI akan wajib belajar dan pemberantasan buta aksara, tugas sampingan anggota mengajar siswa patut diberikan dukungan moril karena bertujuan mendidik rakyat supaya bisa membaca, menulis dan berhitung," ucap komandan kodim termuda di Tanah Papua ini.

Dia mengatakan, untuk membantu pemerintah kabupaten mensejahterakan masyarakat dalam bidang pendidikan, pihak Kodim 1708 Biak sedang membangun satu ruang belajar pemberantasan buta aksara di wilayah Koramil Biak Barat.

Melalui ketesediaan fasilitas ruang kelas, lanjut Letkol Fahrid, diharapkan ruang belajar ini bisa dimanfaatkan menjadi tempat belajar mengajar bagi anak-anak, orang tua dan masyarakat umum di wilayah Koramil Biak Barat. Ia menyebutkan, satu ruang kelas tempat belajar sekolah pemberantasan buta aksara dirintis Kodim 1708 Biak sampai saat ini sedang dalam proses pembangunan.

"Saya berharap dalam tahun 2010 rampung, sehingga fasilitas ruang kelas yang dibangun bisa dipakai untuk melayani kebutuhan proses belajar mengajar bagi penduduk di daerah ini," tutur alumnus Akmil 1992 ini berharap. Menyinggung fasilitas buku pemberantasan buta aksara, menurut Letkol Fahrid Amran, berbagai buku bacaan buat sekolah pemberantasan buta aksara telah tersedia merupakan bantuan langsung dari ketua pengurus Persit Kartika Chandara Kirana Kodam XVII/Cendetawasih.

"Buku paket kiriman ketua Persit Kodam XVII/Cenderawasih sudah diterima Kodim 1708 Biak, berapa banyak jumlah saya juga tak dapat memastikan karena belum dibuka," ujarnya. (Ant/ip/Ol-07)

32 Ribu Warga Lari ke Markas TNI-Polri

Rabu, 29 September 2010 19:46 WIB
Tribun Kaltim/Niko Ruru
Ratusan warga terpaksa mengungsi ke Polresta Tarakan menyusul bentrok yang kembali pecah Selasa malam tadi.
KAMIS, 30 SEPTEMBER 2010 02:47 WITA
TARAKAN, TRIBUN - Sekitar 32 ribu warga Kota Tarakan, Kalimantan Timur, kini berlindung di markas TNI-Polri di wialyah itu, Rabu (29/9). Mereka lari mencari perlindungan setelah situasi keamanan kian mencekam akibat bentrok yang pecah sejak 26 September lalu.

Para pengungsi memadati markas Batalyon Infantreri Yonif 613/Raja Alam, markas TNI AU, markas TNI AL, Polresta Tarakan, satuan radar, dan asrama polisi di Jalan Sudirman. Ada juga yang memilih menempati SDN 029 yang berada di depan Markas Yonif 613/Raja Alam.m Ribuan lainnya diberitakan sudah lari (eksodus) meninggalkan Tarakan dan mengungsi ke kabupaten terdekat. Suasana kian mencekam setelah kembali terjadi bentrok Rabu pagi yang menewaskan dua orang. Warga memilih meninggalkan rumah dan mengungsi ke markas militer dan polisi karena merasa lebih aman. Sejumah warga mengaku, pihak keamanan dan tokoh masyarakat setempat yang meminta mereka mengungsi untuk menghindari kemungkinan terburuk.

Sejumlah kendaraan maupun truk-truk milik Brimob Polda Kaltim mengangkut para pengungsi menuju lokasi yang aman. Personel Yonif 613/Raja Alam ikut melakukan pengawalan terhadap truk-truk yang sudah disiagakan sejak Rabu pagi. Ribuan warga yang mengungsi ini berasal dari sejumlah wilayah di antaranya Mamburungan, Selumit, Jumawa Permai, termasuk wilayah sekitar Grand Tarakan Mall, Jalan Gajahmada, dan Jl Yos Sudarso. Mereka adalah para pendatang khususnya asal Sulsel. Namun, pendatang dari daerah lain seperti Jawa dan Sumatera juga ikut mengungsi karena takut.

Dari Makassar
Pemerintah Kabupaten Nunukan, kabupaten yang jaraknya sekitar tiga jam dengan speedboat, dari Tarakan, ikut menyiapkan sebelas tenda peleton yang bisa menampung sekitar 2.800 pengungsi. Tenda ini terpasang di sekitar terminal Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Tenda ini untuk 1.000 pengungsi yang berasal dari Tarakan, sementara 1.800 lainnya merupakan penumpang KM Bukit Siguntang asal Makassar tujuan Tarakan yang turun di Nunukan.

KM Siguntang tidak bisa sandar di Pelabuhan Melundung, Tarakan. Penumpang juga takut ke Tarakan karena beredar kabar bahwa warga setempat bersiap-siap menunggu dan akan mengusir para pendatang. Para pengungsi akan ditangani Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Nunukan. Untuk kebutuhan konsumsi maupun keperluan lainnya akan ditanggung Pemkab Nunukan. Sejumlah mahasiswa asal Nunukan yang berada di Tarakan memilih mengungsi ke Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. "Kami ikut speedboat yang disediakan Pemkab Bulungan untuk mengungsi ke Tanjung Selor. Di sana lebih aman," kata seorang mahasiswa.

Pertemuan Bandara
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal HP tiba di Tarakan, Rabu siang. Awang langsung mengadakan pertemuan dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat Tarakan di ruang rapat VIP Bandara Juwata, Tarakan. Dalam pertemuan tersebut Awang mengatakan, kedatangannya ke Tarakan untuk mengembalikan situasi dan kondisi Tarakan. Kapolda Kaltim, Irjen Pol Mathius Salempang, hingga pertemuan berakhir belum juga muncul di Tarakan. Dikabarkan, Mathius sedang berada di luar negeri.

Awang mengakui sudah ditelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta agar konflik antarkelompok warga itu tidak meluas. "Saya yakin dengan keinginan dua pihak serta kesungguhan aparat TNI dan Polri, kita semua dapat mencari jalan terbaik. Saya imbau kedua pihak menahan diri dan mempercayakan penanganan persoalkan ini secara hukum," ujar Awang. sementara Wali Kota Tarakan, Udin Hianggio, kemarin siang mengunjungi para pengungsi. Undin minta warga untuk tetap tenang dan bersabar. "Bapak dan ibu harap bersabar. Saya bersama Kapolda, aparat keamanan, dan Gubernur Kaltim akan menyelesaikan masalah ini secepatnya agar kondisi Tarakan bisa normal kembali," ujar Udin.

Lima Tewas
Korban jiwa terus bertambah. Hingga Rabu siang, Polda Kaltim mencatat lima korban tewas dan puluhan luka-luka. Korban yang tewas adalah Abdullah Salim (45) yang meninggal Senin (27/9). Berikutnya, Musyidul Armin (15) dan Bugut (37), meninggal Selasa (28/9) malam. Kemudian Iwan (31) dan Syamsul bin Samsuddin alias Udin (30), meninggal saat bentrokan Rabu pagi.
"Semua korban tewas akibat bentrokan," kata Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Antonius Wisnu Sutirta.

Menurutnya, semua korban tewas akibat serangan senjata tajam. Enam korban luka-luka yang sudah teridentifikasi masing-masing Agus (16) luka bacok di tangan kanan, Taufik (33) luka bacok di tangan kanan, Fikri bin Haji Sani luka bacok, Yudi (32) luka di telinga kiri, Hafid luka di kaki, dan Kalun (15) luka di tangan. Kerugian material meliputi empat rumah dibakar, dua rumah dirusak, dan dua kios dilalap si jago merah. Untuk mengamankan Kota Tarakan, lanjut Wisnu, saat ini di-BKO-kan aparat dari polres-polres terdekat seperti Malina, Berau, Nunukan, Bulungan, Brimob Polda Kaltim, Brimob Kelapa Dua Jakarta, Yonif Tarakan dan Malinau, Kodim, serta TNI angkatan udara.

Ketegangan kembali menyeruak setelah terjadi bentrok susulan sekitar pukul 22.00 wita, Selasa, yang menewaskan seorang warga. Tak pelak, sejak Rabu pagi aktivitas bisnis lumpuh total. Seluruh toko, swalayan, dan mall memilih tutup. Demikian halnya sekolah, kampus, dan kantor-kantor pemerintah maupun swasta, juga tutup. Belum diketahui sampai kapan kantor pemerintah maupun swasta, sekolah, dan kampus kembali dibuka mengingat situasi di Tarakan saat ini belum sepenuhnya kondusif.

Aparat TNI dari berbagai satuan menjaga ketat semua fasilitas umum di Kota Tarakan, seperti terminal angkutan umum, Bandara Juwata, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Pertamedika, dan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Perdamaian terus diupayakan aparat keamanan dan Pemerintah Kota Tarakan, dengan melakukan pertemuan di Hotel Tarakan Plaza. Turut hadir Ketua Persatuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) Pusat, Faridil Murad, dan sejumlah tokoh adat dari Bulungan.

Pasukan Jakarta
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengirim pasukan pengamanan dari Jakarta. "Jadi kami lakukan upaya evakuasi dan upaya pencegahan supaya tidak ada kekerasan lagi," kata Kapolri, di Jakarta, Rabu (29/9). Mengenai perkembanngan terakhir, Kapolri sudah melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan langsung mendapatkan arahan. Pasukan tambahan sudah diterbangkan ke Tarakan. "Pukul 03.00 waktu setempat telah sampai. Kami sudah dapat bantuan dari TNI satu batalyon. Deputi Operasional (Deops) Polri kami geser ke sana (Tarakan) untuk pengendalian. Ada juga tokoh masyarakat dan tokoh adat dari Jakarta," paparnya.

Sedang Presiden SBY mengingatkan agar perisiwa bentrokan yang terjadi di Tarakan tidak membesar seperti tragedi Sampit, di Kalimantan Tengah yang melibatkan suku Dayak dengan warga asal Madura, Jatim. "Kejadian seperti ini harus segera diatasi dengan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Harus tuntas. Kita punya pengalaman 10 tahun lalu ketika terjadi konflik etnis di Kalimantan Tengah, yang disebut dengan peristiwa Sampit," ujar SBY di Kantor Presiden, Jakarta.

Diakui konflik itu bermula dari masalah sepele. "Bermula dari perselisihan atau perkelahian antara satu dua orang dari komunitas berbeda. Kemudian meluas, membesar sampai terjadi konflik yang mengakibatkan korban jiwa," katanya. SBY mengingatkan agar tidak meremehkan kasus seperti itu dan menganggap hanya masalah biasa-biasa saja. "Saya berharap yang terjadi di Kaltim tidak seperti masa lalu. Syaratnya, dilakukan langkah-langkah terpadu, cepat, dan tepat," katanya.(Tribunnews/jns/noe/yat)

DAFTAR ISI KLIPING TGL 29 SEPTEMBER 2010

1. HUT TNI 5 Oktober Kodam Gelar Sendratari Kolosal M...
2. Tiga "Kick-Off" Panglima TNI Baru
3. Kopassus Siap Bantu Polri
4. Jaga Kedaulatan, Personel TNI Tak Boleh Gemuk
5. Simpati Pastor Bento Mengalir Deras di Twitter
6. Hari Kelam TNI di NTT

HUT TNI 5 Oktober Kodam Gelar Sendratari Kolosal Merah Putih

29 September 2010 BP

Denpasar (Bali Post) -
Sendratari kolosal dan bentangan bendera Merah Putih ukuran superjumbo -- panjang 91 meter dan lebar 39 meter -- akan menjadi bagian acara peringatan HUT ke-65 TNI di Kodam IX/Udayana.

Rencana Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Rachmat Budiyanto menggelar sendratari kolosal bertema ''Merah Putih'' dengan melibatkan personel 20 ribu dari unsur mahasiswa/i, pemuda dan anggota TNI, mengundang apresiasi banyak pihak. Acara itu akan digelar di Lapangan Puputan Badung dan dicatat dalam rekor Muri.

Komedian asal Jakarta Alfiansyah Bustami yang akrab dipanggil Komeng, Selasa (28/9) kemarin, menyatakan memberi apresiasi akan langkah bersejarah Pangdam IX/Udayana itu. Karena akan mengingatkan kembali kepada anak bangsa untuk tetap menghormati dan menjaga Merah Putih sebagai pemersatu bangsa. ''Saya salut semangat merah putih digelorakan oleh TNI,'' ujar Komeng. Ia sangat yakin acara ini akan suskes karena figur yang ikut mengurus di belakangnya adalah Gus Marhaen.

Kata Komeng, lokasi di Bali sebagai barometer keamanan di Indonesia sangat tepat, selain momen pelaksanaan pada 5 Oktober bertepatan dengan HUT TNI. Apalagi ada sinyalemen penurunan rasa persatuan dan kesatuan, maka tepat TNI membangkitkan kembali semangat dan patriotisme bangsa melalui pendekatan seni budaya. Terlebih kesakralan Merah Putih diangkat dan diberi ruang, sehingga ada taksu dan roh yang memberi vibrasi yang baik untuk meningkatkan patriotisme dan semangat kebangsaan, termasuk penghormatan pada Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. ''Kami pribadi memberi apresiasi,'' ujar Komeng.

Pada bagian lain, tokoh masyarakat Heru Sriyanto juga menyatakan hal senada dengan Komeng. Karena sangat sakralnya acara itu, dirinya secara pribadi akan ikut memberi sumbangsih dalam bentuk material, moral dan doa. Acara yang berkaitan dengan mendongkrak semangat persatuan, kesatuan, NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, memang layak mendapat porsi yang banyak. Pendekatan lewat dramatari salah satu langkah yang sangat efektif.

Wira Wedawitry, salah satu panitia, menyatakan beberapa perguruan tinggi akan berpartisipasi aktif seperti Undiknas, Unud, Stikes Bungkulan, Undiksha, ISI Denpasar, Universitas Mahendradatta, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. ''Beberapa persiapan sudah dilakukan, kami akan melakukan geladi bersih pada 4 Oktober nanti,'' kata Wira Wedawitry. (kmb11)

Tiga "Kick-Off" Panglima TNI Baru

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Selasa, 28 September 2010 17:52 WIB
KOMPAS.com/Caroline Damanik
Laksamana TNI Agus Suhartono (kiri) usai dilantik sebagai Panglima TNI yang baru di Istana Negara (28/9/2010), berpose bersama Panglima TNI sebelumnya Jendral TNI Djoko Santoso (tengah) dan Kepala Staf Angkatan Laut yang baru, Laksamana Madya TNI Soeparno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Selasa (28/9/2010), Laksamana TNI Agus Suhartono dilantik sebagai Panglima TNI yang baru di Istana Negara untuk menggantikan Jendral TNI Djoko Santoso. Usai dilantik, Agus memaparkan tiga program awalnya untuk mereformasi tubuh TNI ke depannya.

Langkah pertamanya adalah melanjutkan reformasi TNI, seperti menyelesaikan percepatan penyelesaian pengalihan bisnis TNI. Menurut Agus, saat ini tim pengalihan bisnis TNI tengah bekerja dan dia terus mengikuti. Agus berharap hasilnya segera didapatkan. "Saya enggak bisa targetkan (waktu) karena tidak terkait TNI semata. Tapi juga terkait institusi lain yang penanganannya harus bersama-sama," ungkapnya.

Lalu, langkah kedua yang akan ditempuhnya adalah menata kembali organisasi sesuai Perpres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. "Akan kita lakukan peninjauan kembali pengawakan yang tepat untuk organisasi. Kalau sudah tahu akan kita lakukan penataan yang akan berpengaruh pada alokasi anggaran belanja pegawai. Menata kembali postur anggaran," tambahnya.

Sedangkan langkah ketiga yang akan ditempuhnya adalah mempertahankan netralitas TNI. Selain itu, lanjutnya, TNI juga akan memperhatikan pembangunan kekuatan sesuai ketentuan pokok minimum. Agus mengaku sudah memiliki perencanaannya yang akan ditempuh secara bertahap. TNI juga akan siap terlibat dalam penanganan teroris sesuai dengan instruksi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang tengah dikaji serta pengetatan pasukan di daerah perbatasan dengan Malaysia.

Kopassus Siap Bantu Polri

Wednesday, 29 September 2010
PENYERGAPAN TERORIS Beberapa prajurit antiteror melakukan penyergapan teroris dan pembebasan sandera dalam simulasi gabungan Kopassus-SAS Australia dalam penanggulangan terorisme di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, kemarin. Simulasi gabungan tersebut melibatkan sekitar 300 personel dari kedua pihak.

DENPASAR (SINDO) – Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat siap turun tangan membantu Polri memberantas terorisme yang kini makin serius mengancam kedaulatan negara.

Komandan Kopassus Mayor Jenderal Lodewijk F Paulus mengatakan, meningkatnya radikalisme kelompok teroris membuat TNI menegaskan kesiapannya membantu kepolisian.“Kita lihat dari perkembangan terakhir,ada permasalahan serius dengan teroris seperti disampaikan Kapolri.Karena itu,kita harus tangani bersama,”katanya di sela-sela latihan antiteror Kopassus dan Special Air Service (SAS) Australia di Denpasar kemarin. Dengan dasar itu, Paulus menyatakan, Kopassus perlu mematangkan kekuatan seperti melalui latihan kontraterorisme sehingga siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kepolisian untuk membantu menangani kasus terorisme. “Kapan pun diminta,kita siap bantu Polri,”tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta menyatakan, TNI AD siap membantu Polri.Hanya saja,kapan pasukan penanggulangan teror TNI AD diterjunkan tetap menunggu instruksi dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) selaku koordinator Badan Nasional PenanggulanganTerorisme (BNPT). Menurut KSAD,selama ini TNI, khususnya AD, selalu dalam kondisi siap siaga untuk memerangi aksi terorisme. Hanya saja, agar pelaksanaan tugas tidak tumpang tindih dengan Polri,diperlukan instruksi khusus dari Menko Polhukam.

Termasuk penentuan jumlah pasukan dan asal matra dari pasukan antiteror itu. “Kalau kekuatan tergantung permintaan dan situasinya, (juga) di lihat sasarannya.Di TNI ada gultor (penanggulangan teror) Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD,Den 90 Bravo TNI AU, Den Jaka TNI AL. Yang tentukan tugas Menko Polhukam,” kata George Toisutta seusai melantik Brigjen TNI Suharsono sebagai Gubernur Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, kemarin.

PanglimaTNI Laksamana Agus Suhartono kembali menegaskan kesiapan TNI membantu kepolisian dalam memberantas aksi terorisme. Saat ini setiap angkatan telah menyiapkan pasukannya untuk turun ke lapangan.Namun,keterlibatan TNI masih harus menunggu aturan yang tengah digodok bersama oleh semua pihak dalam BNPT.

“Itu yang digodok bersama. Mudah-mudahan ke depan ada sinergi cukup bagus antara TNI dan Polri.Tapi, pengerahan keterlibatan pada penanggulangan terorisme kita tunggu mekanisme dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),” kata Agus seusai dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Sementara itu, pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengatakan, Polri harus segera menindaklanjuti ucapan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri yang akan melibatkan TNI dalam penanganan terorisme. ”Kalau sudah ada statemen, harus segera diimplementasikan. Kalau tidak ditindaklanjuti, berarti cuma ucapan atau statemen saja,” katanya kemarin.

Menurut dia,tidak menutup kemungkinan penyerangan oleh kelompok teroris akan kembali terjadi, bahkan bisa lebih tinggi eskalasinya. Seperti pembajakan dan penyanderaan masyarakat.Penyerangan terhadap kantor kepolisian menunjukkan keberanian dan kenekatan. Apalagi para pelaku penyerangan Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang,Sumut hingga kini belum tertangkap. Bambang menilai,keterlibatan TNI dalam penanganan teroris perlu diatur dalam undang-undang. Termasuk konsepsinya seperti bagaimana penanganannya, ancaman terornya seperti apa, berapa jumlah pasukan yang dilibatkan, serta kapan mereka mulai dilibatkan.” Termasuk puskodal (pusat komando pengendalian)-nya siapa.

Jadi aturan-aturan yang melibatkan TNI harus diatur dulu,” ujarnya. Jika tidak dibuatkan aturannya, kata Bambang,dikhawatirkan terjadi kekacauan karena belum ada koordinasi di antara masingmasing institusi. Dia menyebut selama ini penanganan teroris yang dilakukan TNI maupun Polri berbeda- beda. Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, keterlibatan TNI dalam penanganan kasus-kasus teroris bergantung pada kasus-kasus yang muncul.Jika aksi terorisme dinilai membahayakan dan mengganggu stabilitas nasional,ekonomi,pertahanan,dan keamanan seperti perang kota yang terjadi di Kota Mumbai, India, keterlibatan TNI sangat diperlukan.

Mantan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya ini mengakui hingga kini belum ada keterlibatan TNI secara langsung dalam penanganan teroris karena Polri belum meminta bantuan kepada institusi tersebut. ”Secara langsung belum, tapi sudah siap semua apabila terjadi,”katanya. Di bagian lain, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan mengatakan,sedikitnya 13 orang diamankan Polres Aceh Utara karena diduga terlibat dalam jaringan terorisme.

Seluruhnya merupakan warga Desa Sekip dan Jalan Thamrin Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Mereka ditangkap di rumah kos di Jalan Kenari Kuta Blang, Kecamatan Benda Sakti, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Mereka ditangkap karena tidak melapor kepada perangkat pemerintah setempat dan selama menetap diketahui berjualan buku.Menurut Iskandar, dari hasil pemeriksaan sementara,mereka berangkat dari Lubuk Pakam,Deli Serdang melewati Sampinet, Aceh Utara, selanjutnya ke Lhokseumawe.

Komandan SAS Australia Major General Mc Owen menyatakan, Australia sangat berkepentingan dengan latihan kontraterorisme. “Dalam peristiwa Bom Bali I dan II banyak warga kami menjadi korban. Terorisme menjadi ancaman nyata di kawasan Asia Tenggara sehingga harus ada kerja sama,” sebutnya. Owen menyampaikan perhargaan atas kepuasan bekerja sama dengan Kopassus.

“Kopassus merupakan pasukan elite paling bagus di Asia Tenggara sehingga menjadi aset yang sangat berharga untuk TNI dan Indonesia,” ujarnya. General Manager PT Angkasa Pura I Ngurah Rai Heru Legowo secara terpisah menyatakan, latihan kontraterorisme tidak mengganggu jadwal penerbangan. (miftachul chusna/agus joko/ rarasati syarief/sucipto).

Jaga Kedaulatan, Personel TNI Tak Boleh Gemuk

Selasa, 28/09/2010 08:21 WIB
Ramadhian Fadillah – detikNews
Jakarta - Sebagai penjaga kedaulatan negara, setiap personel TNI dituntut memiliki kemampuan fisik yang baik. Tidak boleh ada tentara yang kelebihan berat badan atau obesitas. "Kan sudah kontrak mau menjaga kedaulatan, tidak boleh ada yang gemuk," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Widjanarko kepada detikcom, Senin (28/9/2010) malam.

Widjanarko menambahkan setiap anggota TNI wajib mengikuti kesamaptaan 2 kali seminggu untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Di luar itu, para prajurit pun diminta rajin berolah raga. "Saya saja masih rajin push up 60 kali sehari," terang jenderal bintang satu ini.

Setiap beberapa bulan, ada tes fisik untuk seluruh anggota TNI. Tentunya uji kesamaptaan ini ditentukan dengan usia prajurit. Makin muda, makin tinggi standarnya. "Seperti kalau usia 55 tahun, pull up 2 kali, tetapi yang 25 tahun itu misalnya harus 10 kali," jelas dia.

Jika kegemukan, biasanya prajurit ini akan kesulitan saat hendak mengikuti sekolah atau naik pangkat. Karena persyaratan mengikuti pendidikan adalah wajib lulus tes fisik. "Jadi yang rugi yang bersangkutan sendiri," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan para polisi bertubuh tambun di Kediri, Jawa Timur, dipaksa untuk mengikuti berbagai latihan agar kembali bertubuh ideal. Dengan fisik yang ideal, mereka diharapkan siap melakukan berbagai tugas, termasuk memberantas teroris. Mabes Polri sendiri menilai, tidak soal tambun asal sigap.
(rdf/nrl)

Simpati Pastor Bento Mengalir Deras di Twitter

28 September 2010 10:23 wib Daerah
Kupang, CyberNews. Simpati bagi Pastor Beatus Ninu atau Bento melalui blog dan laman jejaring sosial Twitter, meluas, pasca penganiayaan tiga oknum TNI-AD dari Yonif 742/SWY, masing-masing Pratu Zainal, Pratu Daud dan Praka Abel Soni. Simpati terhadap Pastor Bento dan dukungan terhadap pimpinan TNI untuk menindak anggotanya itu marak dilakukan dan mendapat tanggapan beragam dari ribuan warga melalui jejaring sosial twitter. Mereka mengutuk perbuatan oknum TNI yang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan sepele.

Tony Suryokusumo melalui forumacademiantt@yahoogroups.com mengaku sedih dengan peristiwa kekerasan dilakukan oleh tentara yang ditugaskan di perbatasan. "Paling kasus ini hanya akan dikatakan dilakukan oleh "oknum" dan minta maaf maka perkaranya selesai, harusnya pimpinan langsung juga harus dihukum supaya ada tanggung jawab dalam pengawasan di lapangan dan sebaiknya pasukan tersebut segera ditarik saja," katanya melalui tony.suryokusumo@gmail.com.

Tony yang juga aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ini mengatakan kelakuan oknum TNI ini terjadi berulang kali di Timor Timur. Simpati serupa datang dari warga di negara tetangga Timor Leste. Emanuel Bria melalui mailnya emanuelbria@yahoo.co.uk. "Maaf kalau kurang berkenan dan agak subyektif, mungkin juga karena pengalaman traumatis sama yang berseragam loreng itu," katanya.
( Ant /CN16 )

Hari Kelam TNI di NTT

SELASA, 28 SEPTEMBER 2010 11:27 WIB
HARI-hari ini publik Nusa Tenggara Timur (NTT) gelisah, bahkan marah. Warga gelisah karena ada oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memukul Romo Beatus Ninu, Pr, Pastor Paroki Mater Dei Oepoli, di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Warga juga marah karena yang teridentifikasi sebagai pelaku pemukulan itu adalah tiga oknum anggota TNI-AD dari Yonif 742/SWY, yang bertugas menjaga tapal batas antara Indonesia (NTT/Timor Barat) dengan salah satu daerah enclave Negara Timor Leste di Oecusse.

Di mata masyarakat sipil, kasus pemukulan oleh oknum anggota TNI itu merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya. Sebab aparat yang mestinya bertugas menjaga, mengamankan dan mengayomi masyarakat, justeru melakukan tindakan yang sebaliknya. Menenggak minuman keras (miras) secara berlebihan sehingga mabuk, mengeluarkan kata-kata yang tidak etis dan ujung- ujungnya melakukan tindakan penganiayaan terhadap warga sipil, termasuk rohaniawan, seperti halnya yang dialami Rm Beatus Ninu, Pr memang tidak diinginkan semua pihak.

Perbuatan oknum anggota TNI dari Yonif 742/SWY itu sesungguhnya mencoreng citra institusi TNI sendiri dan mencederai hakekat dari tugas, fungsi dan peran TNI dalam berbangsa dan bernegara. Dinilai mencederai tugas, fungsi dan peran TNI, karena ketiga oknum tersebut tidak menunaikan tugas, fungsi dan perannya secara baik. Mereka malah menebar kegelisahan warga sipil, karena melakukan tindakan tidak terpuji dengan menganiaya seorang tokoh umat.

Berangkat dari realitas itu, maka sudah seharusnya pimpinan TNI mengambil tindakan tegas terhadap ketiga personel TNI Angkatan Darat itu. Pertama, menegakkan aturan hukum dengan memroses para pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku. Kedua, pimpinan institusi ini sebaiknya membebastugaskan yang bersangkutan. Sebab saat mengemban tugas menjaga dan mengawal tapal batas negara dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia, ketiga oknum itu malah melakukan 'pembusukan' dari dalam.

Artinya, bukannya warga yang diajak untuk sama-sama menjaga dan menciptakan keamanan, khususnya di daerah tapal batas, tetapi malah menganiaya dan menindas kembali warga sipil. Perlu diketengahkan pula bahwa ketika kasus penganiayaan Romo Beatus Ninu itu terekspose, berbagai pendapat muncul ke permukaan. Salah satunya disampaikan oleh Anggota DPRD NTT. "Perbuatan oknum TNI-AD itu patut disesalkan. Tapi yang lebih penting, adalah bagaimana mengeliminasi faktor penyebab kebrutalan oknum TNI terhadap masyarakat sipil di daerah perbatasan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT Hendrik Rawambaku, di Kupang.

Pernyataan ini menyiratkan pesan bahwa sudah banyak kasus yang dilakukan aparat TNI di daerah tapal batas. Karena itu kita berharap agar dalam kasus ini, petinggi TNI perlu mengambil tindakan tegas. Tindakan yang tegas itu bisa menjadi pelajaran bagi aparat TNI lainnya agar tidak meniru, apalagi berbuat seperti yang dilakukan ketiga oknum TNI di Oepoli itu.

Kita berharap agar petinggi TNI, khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur memahami kegelisahan warga saat ini dan sesegera mungkin mengobati luka hati masyarakat dengan tindakan yang tepat dan memenuhi asas keadilan hukum. Dengan begitu, hari-hari kelam yang dialami TNI di NTT saat ini, lambat laun bisa berbuah kebaikan untuk hari-hari yang akan datang.

DAFTAR ISI KLIPING TGL 28 SEPTEMBER 2010

1. Selasa Ini, Kopassus dan SAS Hajar 15 “Teroris”
2. 6 Helikopter TNI Diserbu Warga
3. DPR Restui Agus Suhartono
4. Panglima TNI Baru Janji Bantu Polri Berantas Teror...
5. Danrem Wirasakti Kupang Minta Maaf
6. Tiga Personil TNI-AD di Pos Perbatasan Oepoli Diga...
7. TNI Belum Perlu Turun Tangan Tumpas Teroris

Selasa Ini, Kopassus dan SAS Hajar 15 “Teroris”

Denpasar, Denpost
Enam helicopter mendarat di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon, Senin (27/9) kemarin, dalam rangka latihan bersama antara Komando Pasukan khusus (Kopassus) TNI AD bersama Special Air Service (SAS) Australia. Latihan bersama antiteror ini bersandi “Dawn Komando 10”. Kopassus dan SAS Australia melaksanakan latihan itu pada Selasa (28/9) pagi ini di terminal internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban. Sebanyak 50 personel pasukan elit TNI AD dan unsur pendukung bersama 20 personel SAS Australia terlibat dalam latihan bersama itu.

Dalam skenario, Kopassus menerima perintah dari Panglima TNI untuk membebaskan sandera yang menguasai Bandara Ngurah Rai, Tuban. Para teroris minta kepada pemerintah RI supaya segera membebaskan rekannya (teroris) yang sebelumnya ditangkap aparat. Para penebar teror itu memberikan waktu 2 x 24 jam kepada pemerintah supaya semua tuntutan mereka terpenuhi. Tak hanya itu, mereka minta bantuan logistik, pilot pengganti, dan obat-obatan , untuk kabur keluar negeri. Panglima TNI kemudian memerintahkan Kopassus untuk segera bertindak.

Mengingat di dalamnya sebagian besar warga Negara Australia yang jadi sandera, maka Kopassus juga melibatkan pihak Australia. Untuk memenuhi tuntutan teroris, tentara sengaja mengulur-ngulur waktu guna merancang berbagai persiapan. Hanya dalam waktu 15 menit, Kopassus bersama SAS akhirnya berhasil menembak mati sejumlah teroris, dan berhasil menyelamatkan para sandera di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai.

Menurut Kepala Dinas Penerangan Komando Pasukan Khusus TNI-AD , Letkol Infanteri Teguh, sebelum masuk pada tahap penyerangan kelompok sandara, aparat dan teroris digambarkan bernegosiasi. Pemerintah RI berupaya memenuhi permintaan teroris dan berusaha mengelabui mereka dengan mengedepankan fungsi Kopassus dan pasukan SAS Australia. Setelah semua disepakati, Kopassus bersama Jenderal dari Australia membuat strategi dengan mengatur sejumlah personel. Operasi ini kami sebut dengan Dawn Komando 10. Dimana untuk memberantas teroris yang menyandera sejumlah warga di Bandara Ngurah Rai, kami menerjunkan 50 personel dari Kopassus dan 20 dari Pasukan khusus Australia,” tegas Letkol Teguh.

Setelah disusun rapi, petugas kemudian dibagi-bagi. Kopassus mengelabui teroris dengan pura-pura terbang ke Lombok, namun balik lagi ke Bali lewat Pelabuhan Padangbai dan lewat darat menuju Renon. Dari sanalah mulai dilakukan penumpasan teroris, yakni dengan menggunakan enam helicopter, mobil catering (sesuai permintaan teroris). Yang dikirim ke Bandara Ngurah Rai memang mobil catering, namun di dalamnya dipenuhi anggota Kopassus yang siap menghajar teroris. Sedangkan di belakangnya ada mobil ambulans. Dari atas ada enam helicopter yang masing-masing berisi kendaraan roda dua lengkap dengan pasukan tembak.

Selain menggunakan kendaraan catering, Kopassus bersama pasukan dari Australia mempersiapkan mobil anti baja untuk mendobrak pintu Bandara Ngurah Rai. Setibanya di Terminal Keberangkatan Internasional, petugas yang menyamar jadi karyawan catering menghampiri para teroris. Setelah dekat, dua teroris kemudian minta supaya orang di dalam mobil catering turun.

Satu pasukan ada petugas catering turun dan siap menjalani pemeriksaan. Saat itu, pasukan memang tidak membawa senjata. Saat menjalani pemeriksaan itulah, dari belakang muncul mobil ambulans , sehingga mengalihkan perhatian para teroris yang melakukan pemeriksaan. “Saat perhatian teroris ke mobil ambulans, anggota kami yang menyamar langsung bergerak dan terjadilah perkelahian dua lawan satu,” ujar anggota Kopassus.

Berbarengan dengan kejadian itu, mobil lapis baja kemudian menobrak bandara, sehingga membuat konsentrasi para teroris buyar. Sedangkan pasukan tempur dari atas (helikopter) terjun menggunakan kendaraan roda dua (trail) yang sudah dipersiapkan. Baku tembak terjadi, sebelum akhirnya teroris dilumpuhkan dalam waktu 15 menit. “Lima belas menit ini waktu yang pendek sekali, karena kami bekerja dengan cepat. Lima belas menit waktu menumpas teroris hingga evakuasi, baik korban luka maupun teroris yang tertangkap dalam kondisi hidup,” jelas Letkol Teguh.

Sejumlah pucuk pimpinan TNI-AD direncanakan menyaksikan operasi latihan bersama itu, yaitu Komandan Komando Pasukan Khusus TNI AD Mayor Jenderal TNI Lodewijk Paulus, Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jendera TNI Rachmat Budiayanto dan Wakil Kepala Staf TNI AD, Letnan Jenderal TNI Suryo Prabowo. Dari Angktan Darat Australia, Komandan Komando Operasi Khusus Australia, Letnan Jenderal Mac Owen, dengan beberapa perwira menengahnya.

6 Helikopter TNI Diserbu Warga

Senin, 27 September 2010 13:49 WIB
Muhammad Hasanudin
Salah satu Helicopter milik TNI AD yang dipersiapkan untuk latihan bersama penanggunalangan teroris antara Kopassus TNI AD dengan Australian Special Air Service (SAS), selasa (28/09/2010)besok, sudah tiba di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

DENPASAR.KOMPAS.com- Menjelang latihan bersama penanggulangan teror Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD dengan Australian Special Air Service (SAS), Selasa, (28/9/2010) besok, enam Helikopter milik TNI-AD sudah mendarat di lokasi latihan. Yakni di Lapangan Nitimandala, Renon. Denpasar, Bali.

Helikopter jenis BOLCO 105, MI 17, BEL 205 A1 .yang masing-masing berjumlah dua unit, saat ini tengah dipersiapkan untuk menghadapi latihan besok. Di sela-sela persiapan, ratusan warga Denpasar dan sekitarnya berbondong-bondong melihat langsung dari jarak dekat keenam Helicopter tersebut.

Warga yang rata-rata datang membawa anak-anak mereka itu memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan diri dengan berfoto mengambil latar Helikopter. "Tumben saya lihat helikopter sebesar ini, dan bisa sedekat ini" ujar Diva Mentari, siswi kelas 6 SD yang datang bersama ayahnya untuk melihat dari dekat peralatan tempur milik TNI ini. Sebelum dimulainya latihan antara Kopassus-SAS, warga dapat leluasa mendekat ke Helikopter, dan para personel TNI-AD yang tengah mempersiapkan Helicopter tersebutpun menunjukkan sikap ramah kepada warga dengan sesekali melayani foto bersama mereka.

DPR Restui Agus Suhartono

Monday, 27 September 2010
JAKARTA(SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pencalonan Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI. Persetujuan tersebut diputuskan dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Persetujuan itu diberikan anggota sidang paripurna setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Agus Suhartono pada 23 September 2010. Meski demikian, DPR memberikan empat catatan terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) ini. ”Setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi I sepakat untuk menyetujui pengangkatan Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI,”tegas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta,kemarin.

Mahfudz menyatakan, empat catatan yang harus dilaksanakan Agus Suhartono adalah, pertama, menuntaskan reformasi di lingkungan TNI yang selama ini sudah berjalan dengan baik.Kedua,melakukan strategi yang lebih pasti untuk memenuhi kebutuhan minimum essential force (MEF) dengan memperhatikan secara sungguhsungguh industri pertahanan dalam negeri (badan usaha milik negara industri pertahanan), ketepatan teknologi persenjataan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia berikut tantangan dan ancaman ke depan serta diversifikasi sumber pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

Ketiga, mengembangkan postur anggaran TNI antara belanja rutin dan belanja modal dengan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit dan memenuhi kebutuhan sarana perumahan dan kesehatan serta penguatan akuntabilitas anggaran.Keempat, penguatan peran TNI di wilayah perbatasan, khususnya wilayah perbatasan maritim,dan daerah-daerah rawan separatisme. Mahfudz mengungkapkan,Komisi I juga sudah melakukan klarifikasi terhadap administrasi dan latar belakang calon,termasuk meminta keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya,Komisi I tidak menemukan laporan masyarakat mengenai calon serta tidak adanya penyelidikan dan pengusutan terhadap calon.“Calon panglima adalah seorang perwira yang taat melaporkan harta kekayaannya,” ungkapnya.

Di hadapan anggota sidang paripurna, Mahfudz juga menyampaikan terima kasih terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Di bagian lain, Mahfudz meminta pemerintah dan DPR untuk membangun TNI yang tangguh dan profesional dengan cara meningkatkan anggaran untuk memodernisasi alutsista.Menurut Mahfudz, hal tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan pemberdayaan industri dalam negeri, pelaksanaan pengadaan alutsista melalui kontrak induk 2011–2014 secara multiyears,serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

Sidang paripurna sempat diwarnai aksi interupsi sejumlah anggota DPR. Dari Fraksi Partai Golkar,Nurul Arifin meminta Agus untuk memperhatikan kesejahteraan para awak TNI di KRI Dewa Ruci yang sangat memprihatinkan.“ Panglima harus memperhatikan gaji awak kapal itu,”tegasnya. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Anzhar Cakrawijaya juga mengingatkan Agus Suhartono untuk menyelesaikan kasus perwira aktif yang dinilai masih bermasalah, bahkan menjadi buron dalam kasus Timor Timur.

Sementara itu,Agus Suhartono menyatakan terima kasih kepada DPR yang telah memberikan persetujuan atas pencalonan dirinya sebagai Panglima TNI.“Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya proses ini bisa dilalui,” tegasnya. Agus pun menyatakan akan menjadikan keamanan perbatasan menjadi salah satu prioritas kerjanya. ”Kami tetap mengamankan dengan melakukan operasi yang selama ini telah kami lakukan di perbatasan maritim, darat, dan tentunya semuanya akan didukung oleh ketiga angkatan,” jelasnya. Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan,Agus Suhartono juga memaparkan beberapa kebijakan yang akan dijalankannya jika menjadi Panglima TNI.

Salah satunya melanjutkan reformasi TNI yang sudah berjalan.Menurut dia, reformasi TNI saat ini masih perlu ditingkatkan. Selain itu,Agus juga akan menjamin netralitas TNI dalam bidang politik. Agus menyatakan, netralitas TNI telah terbukti dalam Pemilu 2009.Saat itu, TNI tetap mampu menjaga netralitas tanpa terlibat dukung mendukung partai politik. Netralitas ini, menurut dia, yang perlu di jaga dan ditingkatkan lagi. Bahkan, Agus pun berjanji akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI jika terpilih menjadi Panglima mendatang. Sementara itu,Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, penguatan program kekuatan pertahanan membutuhkan biaya yang sangat besar.

TNI, jelasnya, setidaknya membutuhkan dana Rp 57 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sjafrie yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengatakan,pada 2010 ini, TNI mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk kebutuhan alutsista sebesar Rp 7 triliun. Pada 2011 dan 2012,diharapkan mendapatkan alokasi dana masing-masing Rp10 triliun dan Rp11 triliun.

“Harapan kami, pada 2011 ada penambahan dana lagi sehingga lima tahun ke depan target pemenuhan dana alutsista sebesar Rp57 triliun bisa tercapai,”katanya. (adam prawira)

Panglima TNI Baru Janji Bantu Polri Berantas Teroris

Senin, 27/09/2010 11:16 WIB
Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Jakarta - Laksamana Agus Suhartono baru saja mendapat persetujuan DPR menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Djoko Santoso. Laksamana Agus menjanjikan TNI akan membantu Polri memberantas teroris yang makin gencar.

"Kalau memang diperlukan bantuan TNI tentu bagus sekali, karena itu menjadi salah satu tugas TNI," ujar Laksamana Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2010).

Agus menuturkan, TNI akan bekerjasama penuh dengan Polri memberantas terorisme. Saat ini kedua instansi tengah meramu pola kerjasamanya. "Sekarang sedang dibahas mekanismenya bagaimana dengan Polri," terang Agus.

Agus berharap, DPR juga menyetujui badan khusus yang mengkoordinasikan Polri dan TNI dalam pemberantasan terorisme. "Kan ada badan khusus nanti yang akan mengkoordinasikan," terang Agus.

Agus Suhartono diajukan oleh Presiden SBY sebagai calon tunggal panglima TNI. Setelah diuji oleh Komisi I DPR, Agus mendapat penilaian positif dan disetujui untuk menggantikan Jenderal Djoko Santoso.

Danrem Wirasakti Kupang Minta Maaf

Senin, 27 September 2010 19:06 WIB
KUPANG--MI: Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Kol (Arh) I Dewa Ketut Siangan, Senin (27/9), menemui Uskup Agung Kupang Mgr Petrus Turang untuk menyampaikan permohonan maaf atas insiden pemukulan Romo Beatus Ninu.

Selain menyampaikan permohonan maaf kepada Uskup Agung Kupang, Danrem juga mengutus petinggi TNI yang langsung terbang dari Kupang ke Amfoang, daerah yang berbatasan dengan negara Timor Leste, untuk menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Romo Beatus Ninu atau yang lebih dikenal dengan nama Romo Bento.

Danrem menyampaikan permohonan maaf tersebut dalam pertemuan dengan Uskup Agung Kupang Mgr Petrus Turang di Istana Keuskupan Agung Kupang. Danrem juga menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap tiga oknum anggota TNI dari Yonif 742/Satya Wira Yudha yang melakukan pemukulan terhadap Romo Bento di Desa Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kasus pemukulan itu terjadi saat ketiga oknum TNI tersebut mabuk minuman keras. Ketiga oknum TNI AD yang diperiksa itu adalah Pratu Zainal, Pratu Daud, dan Praka Abel Soni.

Menurut Danrem, pihaknya juga akan menghadirkan Romo Bento sebagai saksi korban untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga pihaknya bisa mengambil tindakan bagi oknum TNI yang melakukan pemukulan itu. "Kita juga akan menghadirkan saksi-saksi, termasuk korban," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sepihak dan langsung memberikan hukuman bagi ketiga oknum TNI sebelum mengetahui secara jelas duduk persoalannya. "Kita akan mengambil tindakan bagi oknum anggota tersebut, setelah semua pihak yang terlibat diperiksa," katanya. (Ant/OL-2)

Tiga Personil TNI-AD di Pos Perbatasan Oepoli Diganti

Senin, 27 September 2010 12:57 WIB
TEMPO Interaktif, KUPANG - Komandan Korem 161 Wirasakti Kolonel Art I Dewa Ketut Siangan mengatakan, pihaknya telah mengganti tiga oknum TNI Angkatan Darat dari kesatuan Batalyon Infanteri (Yonif) 742 yang bertugas di Pos Perbatasan di Desa Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Pergantian kami lakukan untuk menjaga suasana tetap kondusif,” kata Dewa Ketut Siangan usai bertemu Uskup Agung Kupang Petrus Turang, Senin (27/9).

Menurut Dewa Ketut Siangan, pergantian dilakukan Sabtu lalu (25/9) setelah ketiganya dipanggil menghadap Korem untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pemukulan terhadap Pastor Romo Beatus Ninu atau lebih dikenal Romo Bento, Kamis lalu (23/9). Dia tidak ingin peristiwa itu menimbulkan kericuhan di daerah tersebut.

Setelah peristiwa pemukulan tersebut, muncul desakan masyarakat di Desa Oepoli yang menolak keberadaan personil Yonif 742 di tiga pos perbatasan di wilayah enclave Oeccuse, Timor Leste tersebut. Masyarakat menilai oknum Yonif yang bertugas di daerah tersebut sering membuat keoanaran.

Bahkan sejak peristiwa tersebut, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti ke sawah. Itu sebabnya, masyarakat mengusulkan Pos Perbatasan hanya dijaga personil dari Komando Rayon Militer (Koramil) dan kepolisian Sektor (Polsek) Amfoang.

Menanggapi hal tersebut, Dewa Ketut Siangan mengatakan keberadaan personil TNI-AD, termasuk dari kesatuan Yonif tetap diperlukan. “Pengamanan dilakukan bersama personil Polsek setempat,” ucapnya. YOHANES SEO.

TNI Belum Perlu Turun Tangan Tumpas Teroris

SENIN, 27 SEPTEMBER 2010, 09:17 WIB
VIVAnews - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebenarnya sudah diberikan mandat untuk turut memberantas teroris di Tanah Air. Tetapi, untuk mengerahkan pasukan TNI butuh kebijakan tersendiri dari pemerintah. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai bahwa untuk saat ini belum perlu mengerahkan TNI untuk memberantas gerombolan teroris yang menurut polisi belakangan merampok dengan senjata api itu.

Kinerja Detasemen Khusus 88 yang ditugaskan untuk memberantas teroris dinilai masih mumpuni. Tetapi dengan catatan. "Saya melihat Detasemen Khusus 88 secara perorangan itu sudah cukup bagus. Tapi operasi pemberantasan teroris ini bukan hanya menembak pelaku saja, tapi operasi dari hulu ke hilir. Ini rangkaian, bukan kasus perkasus," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Senin 27 September 2010.

Menurut Hasanuddin, peran TNI dalam pemberantasan teroris sudah tertuang dalam Undang-Undang TNI nomor 34 pasal 7 ayat dua. Tetapi butuh setidaknya dua pendekatan untuk mengerahkan TNI dalam memberantas teroris. Pertama, pemerintah harus membuat satu prosedur dengan persetujuan DPR untuk mengerahkan TNI. Kedua, melalui perbantuan langsung dari TNI. Meski begitu, Hasanuddin menilai saat ini masih belum perlu mengerahkan TNI untuk membantu polisi.

Hasanuddin mengingatkan kepada tim Densus 88 Polri bahwa dalam memberantas teroris bukan hanya dengan membunuh si pelaku. "Tetapi juga membunuh kemauan si teroris," kata mantan Sekretaris Militer era Presiden Megawati Soekarnoputri ini. Sejak tahun 2000, setidaknya 298 nyawa melayang akibat aksi kawanan teroris ini. Mereka yang tewas tidak hanya warga asing tapi juga warga negara Indonesia. Bagi Hasanuddin, Densus juga harus dapat mematikan jaringan, pendukung, donatur, dan sejenisnya yang berada di lingkaran teroris. Jadi, bukan hanya menembaki satu persatu. "Kalau didor satu, besok tumbuh lagi," tegas dia.

DAFTAR ISI KLIPING TGL 27 SEPTEMBER 2010

1. Kopasus-SASR Australia Gelar Latihan Tanggulangi T...
2. Agus Prayogo Juara Lomba Lari HUT TNI
3. Presiden Harus Pertegas Bantuan TNI Soal Teroris
4. Korem Wirasakti Periksa Tiga Oknum TNI AD Pemukul ...
5. Kopassus Gelar Latihan Penanggulangan Teroris di B...
6. Mabes TNI Kirim Kapal Frans Kaiseipo ke Lebanon
7. TNI Ingin Dilibatkan Berantas Teroris

Kopasus-SASR Australia Gelar Latihan Tanggulangi Teroris

Pembajakan Pesawat di Bandara Ngurah Rai

Mangupura, Bali Post

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD akan melakukan latihan bersama dengan Pasukan Khusus Australia, (SASR) di Bandara Ngurah Rai, Bali untuk penanggulangan terorisme. “Latihan Penanggulangan terorisme yang dilaksanakan Kopassus TNI AD bekerja sama SASR dengan nama “Down Komando Tahun 2010,” kata General Manager (GM) PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Ngurah Rai, Heru Legowo, Minggu (26/9) kemarin.

Ia mengatakan dengan adanya latihan di bandara tersebut, menunjukkan kepada penumpang maupun wisatawan asing yang ke Bali, bahwa keamanan bandara ini sangat terjaga dengan standar internasional.

“Adanya latihan penanggulangan teroris tersebut, pihaknya ingin membuktikan bandara ini sangat mengutamakan keamanan, katanya didampingi Manager Personalia dan Umum PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Ngurah Rai, Alex Pujianto.

Dikatakannya, latihan tersebut akan melibatkan 300 personel dari kedua pasukan dengan skenario berlatih membebaskan sandera yang ditawan di dalam terminal Bandara Internasional Ngurah Rai, yang dilakukan oleh para pembajak pesawat tujuan Jakarta-Denpasar-Pert (Australia). Dari Kopassus TNI –AD akan dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Lodewik F. Paulus. Sedangkan dari SASR dipimpin Jenderal Mc. Owen,” ucapnya.

Heru Legowo mengatakan , kegiatan pelatihan penanggulangan teroris tersebut akan digelar mulai pukul 09.00 wita. Dijelakskannya, jumlah personel untuk pelaku utama terdiri atas Kopassus sebanyak 69 orang dan dari SASR sebanyak 25 orang. Begitu juga pendukung lainnya sebanyak 383 personel terdiri atas Kodam 40 orang, Kesdam 10 orang, Polisi Militer 10 orang, Denzipur 10 orang, Kodim 15 orang dan Angkasa Pura I sebanyak 35 orang. Sedangkan untuk kendaraan pendukung masing-masing dua unit helicopter Bolco, helicopter Bell dan Helikopter ME 17.

Agus Prayogo Juara Lomba Lari HUT TNI

BERITAJAKARTA.COM — 26-09-2010 12:29
Anggota TNI Angkatan Darat yang juga merupakan atlet lari nasional, Agus Prayogo akhirnya keluar sebagai pemenang Lomba Lari 10 K untuk kategori nasional putra memperingati HUT TNI ke-65 yang berlangsung di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (26/9). Dalam lomba tersebut, Agus berhasil menyisihkan para pesaingnya dengan catatan waktu terbaiknya yakni, 30 menit, 04 detik. Atas prestasinya itu, Agus berhak atas hadiah uang sebesar Rp 15 juta.

Sebelumnya, atlet asal Bogor, Jawa Barat ini juga telah meraih berbagai prestasi lomba lari baik untuk tingkat nasional maupun internasional saat menjadi wakil Indonesia di berbagai cabang olahraga lomba lari. Prestasi itu antara lain, memperoleh medali perak lomba lari 1.500 meter serta medali perunggu pada lomba lari 5.000 meter Asian All Star Meet II Tahun 2010 serta peraih medali emas Sea Games 2009 di Laos untuk kategori lomba lari 10.000 meter.

Sedangkan untuk posisi kedua dalam lomba lari 10 K, HUT TNI ke-65 kali ini, juga diraih pelari nasional, Jauhari Johan dengan catatan waktu 31 menit, 08 detik yang berhak atas hadiah uang sebesar Rp 10 juta. Posisi ketiga diraih Yahusa dengan catatan waktu 31 menit, 30 detik dan berhak atas hadiah uang sebesar Rp 7,5 juta. Untuk kategori nasional putri, juara pertama diraih Trianingsih dengan catatan waktu 33 menit, 44 detik yang berhak mendapat Rp 15 juta. Juara kedua diraih Afriana Paico dengan catatan waktu 39 menit, 05 detik dan berhak atas hadiah uang tunai Rp 10 juta.

Sedangkan juara ketiga diraih Rini Budiarti dengan catatan dengan waktu 40 menit, 42 detik dan berhak atas hadian uang sebesar Rp 7,5 juta. Yang menarik, gelaran lomba kali ini, juga berhasil mendapatkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) atas jumlah peserta lari terbanyak dengan jumlah 60 ribu peserta. Anugerah rekor MURI diserahkan langsung Direktur MURI, Jaya Suprana. "Rekor ini diberikan, karena sebelumnya belum ada sebuah lembaga ketahanan negara yang mengadakan lomba lari dengan jumlah peserta sebanyak ini," ujar Jaya Suprana, Minggu (26/9).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyatnya. "Dari sini dapat dilihat betapa kompak dan kebersamaan mereka," kata Prijanto. Kepedulian TNI terhadap rakyatnya, sambung Prijanto, selama ini telah terlihat dan nyata dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukannya. "Salah satunya partisipasi TNI dalam membantu menanggulangi bencana yang terjadi di Jakarta," tandasnya.dalam menanggulangi bencana di Jakarta, seperti banjir yang kerap melanda Ibukota dan lain sebagainya," tandasnya.

Presiden Harus Pertegas Bantuan TNI Soal Teroris

Minggu, 26 September 2010 16:38 WIB
Tersangka teroris Medan ketika tiba di Rumah Sakit Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta.
TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, presiden harus membuat aturan yang jelas soal koordinasi terkait keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. "Sangat perlu, dibuat undang-undang tugas pembantuan yang mengatur tugas dan fungsi TNI dalam penanganan terorisme, namun jika memang dirasakan mendesak peraturan presiden pun bisa dilaksanakan," kata saat dihubungi TEMPO, Ahad (26/9).

Menurut dia, aturan yang dibuat itu harus disertai tanggung jawab pihak TNI. "Itu agar rambu-rambu tugas dan fungsi TNI jelas," ujarnya. Untuk itu, Presiden harus juga secapatnya memanggil Kepala Kepolisian untuk mengetahui urgensi dan kebutuhan penanganan terorisme di Indoensia. Sebab kepolisian yang paling tahu urgensi apakah TNI perlu dilibatkan atau tidak. Presiden juga perlu menanyakan apakah kepolisian masih sanggup menangani terorisme tanpa TNI atau sebaliknya.

"Jika Kepala Kepolisian menyatakan tidak mampu, maka presiden bisa menerbitkan aturan untuk melibatkan TNI dalam penanganan terorisme," ujarnya. Awal pekan lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, kepada TEMPO mengutarakan, bahwa memang ada rencana untuk memasukan peran TNI dalam satuan tugas penindak anti teror. Koordinasinya hanya berbentuk memperkuat. "Namun harus sesuai ancaman."

Menurut Ansyaad kedua undang-undang, yakni UU TNI dan UU kepolisian mengatur kemungkinan untuk adanya permintaan tugas pembantuan TNI. Selain itu, dalam BNPT nantinya juga diisi oleh satuan tugas lain, seperti pencegahan yang diisi oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial.
SANDY INDRA PRATAMA

Korem Wirasakti Periksa Tiga Oknum TNI AD Pemukul Pastor

MINGGU, 26 SEPTEMBER 2010 15:30 WITA
KUPANG, tribunkaltim.co.id - Tiga orang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dari Batalyon Infantri (Yonif) 742/SWY yang diduga memukul pastor, Pratu Zainal, Pratu Daud dan Praka Abel Soni, menjalani pemeriksaan intensif di Markas Komando Resor Militer (Korem) 161/ Wira Sakti Kupang. Kepala Seksi Intelijen Korem 161/Wirasakti, Mayor Inf. Helmi, di Kupang, Minggu, mengatakan bahwa ketiga oknum TNI-AD itu terkait dengan tindakan pemukulan terhadap Pastor Paroki Mater Dei Oepoli Romo Beatus Ninu Pr, di kompleks Gereja Oepoli, di wilayah Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Kamis (23/9) sore.

"Untuk sementara saya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena pemeriksaan belum berakhir. Karena itu, agar infomasinya tidak simpang siur, maka sebaiknya semua pihak diminta untuk bersabar menunggu hasil akhirnya," katanya. Ia mengatakan, sambil pemeriksaan terhadap tiga oknum anggota ini berjalan, pihaknya juga sesuai rencana akan mendatangi Romo Bento di tempat kejadian perkara untuk mengkonfrontir pihak-pihak terkait dalam kejadian itu sehingga ada perimbangan informasi dan keterangan terkait dengan kasus tersebut.

"Saat ini hasilnya masing simpang-siur, sehingga sulit untuk mengambil kesimpulan, karena sebab musababnya awal hingga terjadinya pemukulan terhadap Romo belum lengkap, sehingga belum bisa mengatakan siapa sesungguhnya salah dan siapa yang benar," katanya. Terlepas siapa yang salah dan benar dalam kasus ini, kedatangan pihak Korem 161/Wira Saksi Kupang ke kediaman Romo Bento juga sekalian untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut yang telah menodai kewibawaan Pastor Paroki dan umat setempat.

"Apa yang dilakukan pihak Korem 161/Wira Sakti Kupang ini, semata-mata tindakan kemanusiaan yang tidak menghendaki jalinan komunikasi dan hubungan persaudaraan yang selama ini terbangun dan terjalin dengan baik, pupus begitu saja, hanya karena ulah oknum kami," katanya. Namun, ia mengemukakan, tidak berarti persoalan selesai di situ proses hukum dan pembinaan terhadap ketiga oknum anggota tersebut terus berjalan, dan apabila hasil akhirnya mereka salah akan ditindak tegas, sesuai dengan peraturan yang berlaku di tubuh TNI-AD. "Kita menyesalkan tindakan pemukulan terhadap Romo Beatus Ninu, Pr oleh tiga orang oknum anggota TNI-AD dari Yonif 742/SWY, karena itu kedatangan kami ke Paroki Mater Dei Oepoli di wilayah Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan wilayah kantung Timor Leste, Oecusse ini selain untuk mendapat keterangan yang pasti juga menyampaikan permohonan maaf," katanya.

Mayor Helmi mengaku belum menyerahkan ketiga oknum TNIAD itu ke pihak Detasemen Polisi Militer Kupang (Den-POM) Kupang, karena seorang di antara mereka, yaitu Praka Abel Soni, saat ini juga sedang menjalani perawatan di rumah sakit Wirasakti Kupang akibat insidien pada saat itu. Tiga orang oknum anggota TNI-AD dari Yonif 742/SWY melakukan tindakan pemukulan terhadap Pastor Paroki Mater Dei Oepoli Romo Beatus Ninu, Pr, di kompleks Gereja Oepoli, Kamis, (23/9).

Ketika itu, Romo yang terkenal humanis dan komunikatif dengan siapa saja itu bersama umat Katolik di paroki itu sedang melakukan persiapan untuk menjemput seorang rohaniawan yang baru ditahbiskan menjadi imam Katolik oleh Uskup Agung Kupang Mgr Petrus Turang beberapa waktu lalu di Kupang. Tanpa diduga, tiga oknum anggota TNI-AD dari Yonif 742/Satya Wira Yudha (SWY) yang bertugas di pos tengah markas komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste di Oepoli itu dalam keadaan teler akibat meneguk minuman keras, langsung menghajar Romo Bento.

Setelah mendapat laporan dari masyarakat setempat Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kol (Arh) I Dewa Ketut Siangan, pada Jumat, memerintah Kepala Seksi Intelijen Korem 161/Wirasakti Mayor Inf Helmi untuk menjemput tiga tersangka pelaku itu dengan helikopter pada Sabtu (25/9).(antara

Kopassus Gelar Latihan Penanggulangan Teroris di Bandara Ngurah Rai

Minggu, 26/09/2010 20:18 WIB
Gede Suardana - detikNews
Denpasar - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat bakal menggelar latihan penanggulangan terorisme di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Latihan ini melibatkan Pasukan Khusus Australia (SAS).

Demikian disampaikan General Manager Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai Heru Legowo pada jumpa pers di kantornya, Minggu (26/9/2010).

Latihan gabungan antiteroris ini bakal digelar pasukan kedua negara di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai pada Rabu (28/9/2010). Latihan ini dipimpin oleh Komando Jenderal Kopasus Mayor Jenderal Lodewijk F. Paulus. Sedangkan SAS dipimpin Jenderal Mc Owen.

Latihan tersebut melibatkan 300 personel dari kedua pihak. Mereka latihan membebaskan sandera yang ditawan di dalam terminal internasional. Pelaku menyandera penumpang yang dibajak dari pesawat tujuan Jakarta-Denpasar-Perth.

Personel yang terlibat dalam latihan ini, di antaranya Kopassus 69 personel, SAS 25 personel. Personel pendukung dari Kodam IX Udayana, Kesdam, Kodim, Angkasa Pura I Ngurah Rai. Kendaraan pendukung adalah Helikopter Bolcow, Helikopter Bell, dan Helikopter ME 17.

"Latihan ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bandara Ngurah Rai berupaya memberi rasa aman kepada wisatawan mancanegara dan masyarakat," kata Legowo.

Mabes TNI Kirim Kapal Frans Kaiseipo ke Lebanon

Senin, 27 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mengirim Kapal Perang RI Frans Kaiseipo untuk bergabung dalam Satuan Tugas Maritim Pasukan Perdamaian (Maritim Task Force) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon Selatan. Pengiriman kapal perang ini untuk kedua kali dilakukan Indonesia, setelah KRI Diponegoro. Pelepasan KRI Frans Kaiseipo melalui Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta, Sabtu (24/9) menyertakan 100 personel TNI Angkatan Laut (Satgas Maritim Konga XXVIII-B/Unifil) dan diberangkatkan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Tampak hadir, Kepala Staf TNI Angakatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono, Wakil KSAU Marsdya TNI Sukirno, Panglima Armabar Laksda TNI Marsetio, Pangarmatim Laksda TNI Bambang Suwarto dan Komandan Lantamal III Laksma TNI Iskandar Sitompul serta Duta Besar Lebanon untuk Indonesia. Pasukan TNI akan bertugas selama enam bulan di Lebanon. Mereka akan menempuh perjalanan dua bulan melalui rute Belawan-Cochin-Salalah-Port Said-Beirut. "Pengiriman ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk ikut menjaga perdamaian dunia," ujar Panglima TNI. Keberadaan MTF, menurut dia, diharapkan mampu mengeleminasi penyeludupan senjata yang cenderung berasal dari wilayah-wilayah yang sedang dilanda konflik perang.

Batalion Tank
Sementara itu, Komando Daerah Militer XII Tanjungpura mulai membangun satu batalion tank, bagian Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat awal tahun 2011 guna menambah kekuatan di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. "Batalion tank itu akan kami tempatkan di Kabupaten Bengkayang, untuk memudahkan mobilisasinya kendaraan berat itu di sepanjang kawasan perbatasan Kalbar - Malaysia," kata Komandan Korem 121 Alambhana Wanawai Kolonel Inf Toto Rinanto di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan, rencana pembentukan batalion tank itu secara detil masih digodok di Mabes TNI AD. "Pada dasarnya kami siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari gangguan luar dan dalam," kata Totok. Menurut dia, lokasi akan dibangunnya batalion tank itu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. "Saya bersama Pangdam XII Tanjungpura sudah turun langsung meninjau lokasi pembangunan batalion tersebut," ujarnya. (Feber S)

TNI Ingin Dilibatkan Berantas Teroris

Senin, 27 September 2010 00:00 WIB
Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso berharap TNI dilibatkan lebih jauh dalam membantu kepolisian memberantas terorisme. Tidak hanya pada operasi sehari-hari, tetapi juga operasi-operasi khusus.

"Kita harap (kerja sama) dapat ditingkatkan di operasi-operasi yang khusus digelar, bukan operasi sehari-hari. Kapolri sudah memberi sinyal untuk dipertimbangkan agar TNI mengikuti operasi antiteror," ujar Djoko di sela-sela kegiatan lomba lari 10K dalam rangka HUT ke-65 TNI di Silang Monas Jakarta, kemarin.

Pernyataan Djoko itu terkait maraknya kembali aksi terorisme yang terjadi di Aceh, diiringi perampokan bank dan penyerangan polisi di Sumut, serta perampokan terbaru di Padang, Sumbar, Sabtu (25/9).

Menurut Djoko, kerja sama dengan kepolisian selama ini sudah dilakukan sesuai UU TNI Nomor 34/2004. "Sehari-hari kita sudah bekerja sama, termasuk melakukan latihan antiteror dua kali dengan kepolisian. Kita juga memasok intelijen, di daerah juga bekerja sama untuk pengamanan VVIP dan lain-lain," urainya. Meskipun hingga saat ini belum ada permintaan khusus, TNI mendukung dalam hal pemberian informasi intelijen dan pembinaan teritorial.

Di sisi lain, anggota polsek se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengikuti latihan menembak dalam acara tanggap dan siaga terorisme di Markas Komando Brimob Kompi Gondowulung, kemarin.

"Latihan ini untuk mengasah ketajaman menembak bagi anggota polisi," kata Kapolda DIY Brigadir Jenderal Ondang Sutarsa.

Di Tuban, Jawa Timur, polres menambah jumlah personel pada 20 kepolisian sektor (polsek) di wilayah itu untuk mengantisipasi serangan teroris. (NJ/SO/YK/OL/X-9)

DAFTAR ISI KLIPING TGL 26 SEPTEMBER 2010

1. Panglima: Belum Ada Permintaan Khusus dari Kapolri...
2. Adrianus: Polri Hanya Bersikap Gentlement ke TNI
3. Panglima TNI: Tidak Ada Perintah PPRC ke Sumut Bah...
4. Teroris Tak Incar Prajurit TNI

Panglima: Belum Ada Permintaan Khusus dari Kapolri

Sabtu, 25 September 2010 19:26 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 491 kali

Jakarta (ANTARA News) - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, belum ada permintaan khusus dari Kepala Polri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri terkait dengan pemberantasan terorisme.

Ditemui di Jakarta, Sabtu, dia mengatakan, "Belum ada permintaan apa-apa. Kalau koordinasi sih setiap hari." Djoko menegaskan, pemberantasan terorisme dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yakni tahap deteksi, pencegahan, penanggulangan, dan penindakan lalu rehabilitasi.

"Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap dalam proses apa pun tergantung permintaan Polri. Kalau dibutuhkannya pendeteksian, kita akan gunakan intelijen. Kalau penindakan, kita bisa kerahkan satuan antiteror," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri mengatakan pihaknya siap melibatkan pasukan khusus yang beranggotakan gabungan dari tiap angkatan di TNI untuk menangani terorisme. Dikatakan Kapolri, tim khusus itu akan dikoordinasikan oleh Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Anggota tim berasal dari Detasemen Bravo (Den Bravo-90) Angkatan Udara, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) Angkatan Laut, dan Detasemen Gultor (Den-81 Gultor) Angkatan Darat.

"Akan ada penindakan pada momen-momen tertentu bila diperlukan. Kita akan bersama-sama pada striking force pada masa akan datang. Ini sudah musuh bersama yang tidak bisa dibiarkan," jelas Kapolri.Penanganan teroris selama ini menjadi tanggung jawab Polri dibawah Tim Densus 88 Anti Teror Polri.

Namun, selama 10 tahun terakhir, kelompok teroris tidak pernah berhenti melakukan teror di berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 563 teroris ditangkap hidup, 44 terduga teroris tewas, dan 10 teroris tewas bunuh diri sejak tahun 2000.
Akibat aksi teroris dalam 10 tahun terakhir, 298 warga tewas dan 838 lainnya mengalami luka hingga cacat. Selain itu, 19 polisi tewas dan 29 lainnya luka berat.

Terakhir, korban dari pihak Polri, yakni tiga anggota yang tewas ditembak di Mapolsek Hamparan Perak, Sumatera Utara.(*)

Adrianus: Polri Hanya Bersikap Gentlement ke TNI

Sabtu, 25 September 2010 21:32 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kriminolog Adrianus Meliala menilai pernyataan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tentang kemungkinan Kepolisian RI bekerja sama dengan TNI dalam penanganan aksi terorisme adalah sebatas sikap 'ramah tamah' semata.

Sikap tersebut dilatarbelakangi banyaknya aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia sekitar lima tahun terakhir. Banyaknya kejadian teror memaksa Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri mengambil tindakan tegas menumpas gerombolan teroris.

"Ini lebih kepada sikap gentlement dari pihak Polri terkait banyaknya aksi teror beberapa tahun terakhir," kata Adrianus ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Sabtu (25/9) malam. Adrianus mengatakan Densus 88 banyak dikritik masyarakat akibat tindakan tegas yang diambil saat menghadapi para pelaku terorisme. Tak jarang personel Densus 88 harus menembak mati para pelaku teror agar aksinya dapat dihentikan. "Supaya tidak dikritik lagi, akhirnya Polri mengajak serta TNI."

Kapolri kemarin mengatakan Markas Besar Kepolisian RI akan segera membentuk Satuan Tugas Striking Force untuk menajamkan aksi pemberantasan terorisme di Indonesia. Selama ini, Kepolisian melalui satuan Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror, merupakan ujung tombak pemberantasan terorisme.

Satgas Striking Force akan dibentuk di tingkat daerah, dengan tujuan memudahkan Polri melakukan tindakan represif untuk menegakkan hukum. Nantinya, Densus 88 Polri dapat bekerja sama dengan Denjaka, Den Bravo, dan Sat-81 Gultor.

Denjaka adalah Detasemen Jala Mangkara, Korps Pasukan Khusus Antiteror Marinir TNI Angkatan Laut. Sedangkan Den Bravo-90 adalah Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Detasemen 90 Antiteror. Adapun Sat-81 Gultor adalah Komando Pasukan Khusus Satuan Penanggulan Teror TNI Angkatan Darat

.Adrianus menampik kemungkinan Densus 88 dinyatakan kewalahan menangani aksi terorisme di Indonesia, termasuk mengantisipasi indikasi perubahan pola serangan para teroris dari serangan bom menjadi serangan terbuka, seperti yang tampak pada beberapa aksi teror di Sumatera Utara beberapa waktu terakhir.

Rekam jejak Densus 88 dalam pemberantasan terorisme selama ini dinilai cukup bagus. Satuan khusus ini, kata Adrianus, dalam kurun waktu lima tahun terakhir mampu menangkap setidaknya 470 orang teroris. Sekitar 400 orang di antaranya telah menjalani pidana. "Densus juga telah menembak mati sekitar 20 orang teroris selama kurun waktu yang sama."

Pencapaian ini, lanjutnya, tentu dapat diterima oleh hukum. Masyarakat sudah sepakat bahwa penanganan terorisme harus melalui jalur hukum, sehingga yang paling tepat menanganinya adalah aparat kepolisian.

"Banyaknya pelaku teror yang diseret ke pengadilan membuktikan penanganan aksi terorisme secara hukum telah dijalankan oleh Polri," ujarnya.

Panglima TNI: Tidak Ada Perintah PPRC ke Sumut Bahas Terorisme

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso memastikan kedatangan Komandan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Mayjen TNI Geerhan Lantara ke Sumatera Utara (Sumut) bukan untuk membahas terorisme. PPRC datang untuk koordinasi.

"Tidak ada perintah dari Panglima TNI untuk bertemu dengan Kapolda Sumut. Mungkin mereka bertemu biasa saja, wajar koordinasi sesama satu angkatan dulu," kata Djoko.

Hal ini disampaikan Djoko usai melepas pasukan TNI AL ke Lebanon di Markas Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (25/9/2010).

Djoko menegaskan, tidak ada perintah untuk membahas terorisme. "Tidak ada perintah," ujar dia.
Komandan PPRC Mayjen TNI Geerhan Lantara datang ke Sumut pada Jumat 24 September 2010. Selain bertemu dengan Pangdam I Bukit Barisan, Geerhan juga bertemu dengan Kapolda Sumut.

Keterangan yang diberikan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Leo Siegers, kedatangan Geerhan Lantara untuk membicarakan pelaksanaan rencana operasi di wilayah Bukit Barisan, terutama di wilayah Korem 033/WP Batam dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. (aan/gah)

Teroris Tak Incar Prajurit TNI

Sabtu, 25 September 2010 - 08:23 wib

Muhammad Saifullah - Okezone

Ilustrasi (Foto Koran SI)
JAKARTA- Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri telah mengistruksikan jajarannya terutama yang bertugas di daerah terpencil untuk waspada terhadap serangan teroris.

Kuat dugaan, fasilitas aparat keamanan di wilayah terpencil akan menjadi target utama serangan kelompok teroris, termasuk pos jaga militer, menyusul peristiwa penembakan tiga polisi di Mapolsek Hamparan Perak, Sumatera Utara pada Rabu 22 September lalu.Pengamat intelijen Dynno Cressbon membenarkan polisi kini menjadi salah satu terget serangan teroris. Terutama mereka yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Namun dia membantah bahwa prajurit TNI juga masuk dalam daftar serangan teroris.

Dynno beralasan, teroris belum mengkategorikan prajurit TNI dalam kelompok Thoghut. Yaitu penguasa zalim yang mengubah hukum-hukum Allah. “Belum pernah ada satu kasus pun mereka (teroris) menyerang TNI,” ungkapnya kepada okezone di Jakarta, Sabtu (25/9/2010).

Dynno menduga thoghut dalam perspektif para teroris Indonesia adalah polisi, kepala negara, dan kelompok-kelompok lain yang menghalangi kegiatan mereka dalam menegakkan syariat Islam. Dalam kaitan ini, prajurit TNI belum masuk dalam daftar mereka.Sekedar mengingatkan, kelompok teroris diduga kuat berada di balik serangan Mapolsek Hamparan Perak yang menewaskan tiga polisi. Begitu pula dalam peristiwa tewasnya dua polisi di pos polisi Kentengrejo, Purworejo, Jawa Tengah, pada Sabtu 10 April 2010 lalu.

DAFTAR ISI KLIPING TGL 25 SEPTEMBER 2010

1. Latihan Kopassus di Bali Libatkan Enam Heli
2. Kopassus dan SAS Latihan Bersama
3. TNI AL Tangkap Kapal Penyelundup Kayu
4. TNI Sebaiknya Dilibatkan Dalam Penanganan Teroris

Latihan Kopassus di Bali Libatkan Enam Heli

Denpasar, Nusa Bali

Rencana latihan bersama antara Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD bersama Special Air service (SAS), Tentara Khusus Australia di Bali mulai disiapkan. Dalam latihan itu setidaknya melibatkan enam Helikopter. Lokasi yang disiapkan bukan hanya di Bandara Ngurah Rai, namun juga direncanakan bakal digelar di Lapangan Niti Mandala Renon.

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Letkol Arm I Kadek Arya Atmawijaya. Menurutnya latihan dua kekuatan elit itu akan digelar pada Selasa (28/9) nanti. "Rencananya Renon (Niti Mandala Reno, red)," katanya disela-sela coffee Morning pada jumat (24/9).

Hanya saja untuk jumlah personel yang akan dilibatkan dalam latihan kedua negara ini belum dipastikan. "Kalau jumlahnya saya belum tahu pasti, namun rencananya akan ada enam helikopter dalam latihan nanti," imbuhnya. Sementara itu untuk skenario dalam latihan itu, direncanakan akan mengamankan tamu VVIP. "Skenarionya berkaitan dengan pengamanan VVIP termasuk ancaman terorisme," ulasnya.

Dia menggambarkan dalam skenario awal, latihan terpadu dimulai dari informasi andanya ancaman penyanderaan di Bandara Ngurah Rai. Personel gabungan antara Kopassus dengan SAS kemudian diberangkatkan menuju titik ancaman menggunakan helikopter untuk melakukan evakuasi dan melakukan pemindahan. "Tapi untuk detailnya ada pada Penerangan Kopassus, kita masih koordinasikan lebih lanjut, paparnya.

Ditanya apakah latihan itu terkait dengan semakin maraknya aksi terorisme di beberapa daerah di Indonesia ? pihaknya membantah. Menurut dia, latihan itu digelar dengan rencana jauh hari sebelumnya. "Jadi tidak berkaitan dengan ancaman terorisme saat ini, tapi sudah diprogramkan sejak lama ,"ulasnya.

Sementara itu dalam acara cofffe Morning bersama pimpinan dan awak media yang bertempat di Makodam IX/Udayana, ini dilakukan untuk menjalin kerjasama antara Kodam dengan media. "Harapannya kerjasama yand sudah kita bangun sejak lama bisa terjalin terus, " pangkasnya.

Kopassus dan SAS Latihan Bersama

Jumat, 24 September 2010 10:35 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 636 kali

Denpasar (ANTARA News) - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD dan SAS Australia akan melaksanakan latihan penanggulangan teror bersama di Bali dalam waktu dekat, kata Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX/Udayana, Letnan Kolonel Artileri I Kadek A Atmawijaya.

"Latihan ini telah dijadwalkan sejak beberapa lama lalu, bukan semata-mata karena ada potensi ancaman. Lebih baik kita selalu bersiap menghadapi keadaan terburuk, sehingga latihan semacam ini selalu dilakukan. Kali ini memang lokasi latihan di Bali," katanya kepada ANTARA, di Denpasar, Jumat siang.

Kontingen latihan anti teror yang terlibat meliputi Satuan Penanggulangan Teror 81 Komando Pasukan Khusus TNI-AD dari markas besarnya di Kawasan Cijantung, Jakarta Timur, dengan mitranya dari Special Air Service Australia.

Beberapa perwira kunci dari kedua satuan komando ini telah tiba di Denpasar sejak beberapa hari lalu dan tengah melakukan koordinasi lapangan serta penyamaan jalur komando.
Latihan anti teror di Bali ini, katanya, akan dilaksanakan di beberapa tempat. "Skenario persisnya belum kita tahu, namun dimulai dari Lapangan Nitimandala Renon, Denpasar, dan berakhir di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai," katanya. Dalam skenario awal, latihan terpadu anti teror ini dimulai dengan informasi ancaman penyanderaan dan perusakan di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai.

Personel-personel gabungan Indonesia dan Australia yang dipadukan dalam satu gugus tugas penanggulangan dan diberangkatkan ke titik ancaman melalui helikopter dari Dinas Penerbangan TNI-AD.

Setiba di lokasi yang dikuasai teroris, tim penanggulangan teror langsung beraksi dengan perlengkapan dan persenjataan yang telah disiapkan. Alhasil, kawanan teroris bisa digulung dan aksi terorisme itu dinyatakan dapat ditanggulangi.

"Bali telah dikenal sebagai tujuan wisata kelas dunia. Tanggung jawab kita bersama untuk mengamankannya, dalam hal ini kami melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kami dan saat ini kami tengah bermitra dengan Angkatan Darat Australia."

Semula latihan bersama Komando Pasukan TNI-AD dan Special Air Service Australia ini dijadwalkan dilaksanakan sebelum kunjungan Presiden Amerika Serikat, Barack H Obama, pada Juni lalu. Namun Obama membatalkan kunjungan ke Indonesia dan hingga kini belum disepakati saat persis kunjungan resmi itu dilakukan.

Antara SAS Australia dan Komando Pasukan Khusus TNI-AD memiliki beberapa kesamaan kualifikasi, di antaranya penanggulangan teror, operasi intelijen, operasi kontra intelijen, hingga sabotase atas instalasi vital pihak lawan.

Komando Pasukan Khusus TNI-AD tercatat juga pernah "mencicipi" kontak senjata langsung dengan SAS Inggris pada saat konfrontasi dengan Malaysia terjadi pada awal dasawarsa `60-an di hutan belantara Kalimantan Utara.

TNI AL Tangkap Kapal Penyelundup Kayu

Jumat, 24 September 2010 19:09 WIB Peristiwa Hukum/Kriminal Dibaca 120 kali
Surabaya (ANTARA News) - Satuan Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarakan berhasil menangkap kapal pengangkut kayu selundupan di perairan laut Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Letnan Kolonel Laut Yayan Sugiana, di Surabaya, Jumat, mengatakan kayu tersebut akan diselundupkan ke Tawao, Malaysia Timur.

"Saat ini kapal dan awaknya diamankan di Pangkalan TNI AL Tarakan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," kata Yayan. Ia mengemukakan peristiwa tersebut bermula dari kecurigaan anggota Patkamla Lanal yang sedang berpatroli menggunakan Kapal TNI AL Sekatak di perairan Batu Putih terhadap sebuah KM Panen Laut.

Kapal tersebut dihentikan petugas tepatnya di titik koordinat 118-27-39 Bujur Timur dan 01-29-62 Lintang Utara, Kamis (23/9), pukul 01.30 WITA. Kapal berbobot 25 gross ton tersebut mengangkut 15 meter kubik atau sekitar 115 batang kayu hitam amara tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

"Saat diperiksa kapal yang dinakhodai Fahmi bin Abu itu tak bisa menunjukkan surat izin berlayar dan dokumen muatan," kata Yayan mengutip keterangan Komandan Patkamla KAL Sekatak Serda (Bah) Rochmadi.

Menurut keterangan nakhoda, kapal tersebut berlayar dari Batu Putih menuju Tawao, Malaysia Timur. Di dalam kapal berwarna biru itu juga terdapat delapan anak buah kapal. Sementara itu, Komandan Lanal Tarakan Kolonel Laut (P) Bambang Irwanto mengatakan kasus pembalakan liar di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia Timur sebenarnya sudah sering terjadi.

Modus operandinya, kayu-kayu yang diduga merupakan hasil pembalakan liar dari hutan-hutan di Kaltim itu diangkut dengan menggunakan kapal-kapal motor kecil yang berbobot mati cukup besar menuju Malaysia Timur.

"Untuk menghindari pemeriksaan dari aparat berwenang, biasanya pelayaran dilakukan pada malam hari," katanya sebagaimana ditirukan Yayan. Guna mengantisipasi kejadian serupa, pihak Lanal Tarakan yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia semakin meningkatkan patroli pengamanan.

TNI Sebaiknya Dilibatkan Dalam Penanganan Teroris

Jumat, 24 September 2010 20:36 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 424 kali
Medan (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyarankan agar Tentara Nasional Indonesia dapat dilibatkan dalam penanganan teroris yang kini memasuki wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan.

"Sebaiknya TNI dilibatkan, karena ini juga menyangkut keamanan nasional, keamanan negara," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga di Medan, Jumat.

Saran itu disampaikannya menanggapi peristiwa penyerangan dengan senjata api yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap Markas Polsek Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Rabu (22/9) tengah malam sekitar pukul 00.30 WIB.

Peristiwa itu sendiri menewaskan tiga personel polisi yang tengah bertugas pada malam itu, masing-masing Aiptu Deto Sutejo, Aiptu Baik Sinulingga dan Bripka Riswandi. Chaidir Ritonga juga menyarankan perlunya dihidupkan kembali sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) guna menghadapi berbagai ancaman dan gangguan serta hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negara termasuk teroris.

Menurut politisi Partai Golkar itu, kasus penyerangan bersenjata terhadap Mapolsek Hamparan Perak tidak hanya masalah terorisme atau perampokan bersenjata, melainkan sudah menyangkut keamanan nasional, mengingat kejahatan bersenjata belakangan ini cenderung semakin meningkat. Penyerangan dan penembakan terhadap personel polisi di Polsek Hamparan Perak, katanya, harus ditangani secara komprehensif. "Jangan lagi hanya dibebankan kepada kepolisian, tapi hendaknya juga dengan melibatkan TNI," ujarnya.

Ia mengakui kasus tersebut kini sudah ditangani aparat kepolisian dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang sudah tidak diragukan lagi. "Kita sama sekali tidak meragukan kemampuan mereka, tapi persoalan yang terjadi belakangan ini sudah menyangkut keamanan nasional. Jadi TNI sebaiknya dilibatkan, karena juga merupakan bagian dari aparat keamanan negara," ujarnya. Menurut dia, kepolisian bisa bekerja sama dengan TNI dalam menghadapi dan menangani berbagai ancaman, gangguan dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun luar. "Terorisme itu sendiri kini sudah mengganggu keutuhan negara," katanya.

Apalagi, katanya menambahkan, TNI selama 30 tahun lebih sudah menyatu dengan masyarakat, baik melalui Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) maupun ABRI Masuk Desa (AMD) yang kini disebut TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sehingga penguasaannya terhadap segala gangguan keamanan sama baiknya dengan kepolisian.

"Sesungguhnya kita terlambat dalam melibatkan TNI dalam penanggulangan masalah teroris ini, karena kasus kejahatan bersenjata yang dikait-kaitkan dengan teroris kini cenderung terus meningkat," ujar Chaidir Ritonga. (*)

DAFTAR ISI KLIPING TGL 24 SEPTEMBER 2010

1. DPR Minta TNI Terlibat Tangani Terorisme
2. Dibentuk Tim Khusus Anti Teror Gabungan
3. Indonesia Akan Miliki FBI dan CIA Tangani Teroris
4. TNI-Polri Adu Bola, SBY Lakukan Kick Off
5. Tema “Merah Putih” Pentas Spektakuler Pada HUT ke-...
6. Donor Darah HUT ke-65 TNI
7. SBY Meminta Pengecekan Senjata di Gudang
8. Panglima TNI Terima Laporan Kenaikan Pangkat 19 Pa...
9. 16 Rumah di Loli Dibakar

DPR Minta TNI Terlibat Tangani Terorisme

Laporan wartawan KOMPAS.com Sandro Gatra
Kamis, 23 September 2010 21:55 WIB
Laksamana TNI Agus Suhartono mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Ruang Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (23/9/2010). Agus merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi I DPR mendesak agar TNI terlibat dalam penanganan gerakan kelompok teroris yang tidak pernah berhenti melakukan teror disejumlah wilayah. Desakan itu lantaran anggota dewan menilai aksi kelompok teroris telah sangat mengancam. Desakan itu disampaikan para anggota dewan saat uji kepatutan dan kelayakan Laksamana Agus Suhartono sebagai calon Panglima TNI di ruang rapat Komisi I DPR, di Jakarta, Kamis (23/9/2010) malam. "Polri belum maksimal, perlu TNI," ucap Max Sopacua, anggota dari Fraksi Demokrat.

Teguh Juwarno, anggota dari Fraksi PAN menilai Polri tidak mampu menangani masalah terorisme yang selama ini menjadi tanggung jawab Polri. Tidak hanya masalah teroris, ia menilai Polri gagal mencegah terjadinya konflik di masyarakat. "Kasus Tanjungpriok, Manokwari. Sekarang ini sudah masuk tahap gawat. Investasi terganggu, kepercayaan masyarakat terganggu," kata dia.

Anggota dari Fraksi PKS, Syahfan Badri Sampurno menilai, TNI tidak boleh diam melihat aksi teroris yang semakin berani seperti aski penyerangan di Mapolsek Hamparan Perak, Sumatera Utara. Menurut dia, sikap diam TNI itu akan menimbulkan spekulasi dimasyarakat. "Orang akan berspekulasi lebih jauh jika lihat senjata organik (saat merampok), rambut cepak," ucapnya. "Kami tahu persis mau kemana gerakan teroris. Sebentar lagi akan ada gerakan menggulingkan negara," tambah TB Hasanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR.

Menanggapi desakan itu, Agus mengatakan, masalah itu sedang dibahas di Kementrian Pertahanan. Namun, kata dia, TNI melihat Polri masih mampu menangani terorisme. "Secara keseluruhan polisi masih mampu kendalikan situasi. Bahkan teroris masih bisa ditangkap dan diproses secara hukum," ucap Kepala Staf Angkatan Laut itu.