Rabu, 22 September 2010
SURABAYA (Suara Karya): Indonesia serius membangun kapal perang canggih Perusak Kawal Rudal (PKR) yang akan menghabiskan biaya sebesar 220 juta. Pendanaan pembangunan kapal milik TNI Angkatan Laut itu mengunakan skema kredit ekspor dan 15 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Kita semua harus memahami bahwa project ini merupakan political will pemerintah," ujar Wakil Menteri Pertahanan yang juga Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Letjen Sjafrie Sjamsoeddin saat mengunjungi tempat pembuatan kapal PKR di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/9). Kunjungan Sjafrie ke PT PAL, didampingi Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan Laksda TNI M Jurianto, Kabadan Ranahan Kemenhan Laksma TNI Susilo, Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksda TNI Didik Suhari, Sekjen Kementerian Perindustrian Agus Tjahjana, dan Deputi Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Kementerian Ristek. Tampak hadir, Direktur Utama PT PAL Harsusanto.
Untuk mengerjakan satu unit kapal PKR akan membutuhkan waktu empat tahun. Kemenhan mewakili pemerintah Indonesia sebagai investor sekaligus pembeli, dijadwalkan telah menerima PKR pada Agustus 2014. Ia mengatakan, pembangunan kapal perang PKR di PT PAL merupakan langkah awal dari komitmen pemerintah untuk membangun industri pertahanan di dalam negeri. Bahkan, keberhasilan pembangunan PKR akan dijadikan pemerintah sebagai jembatan untuk membangun kapal selam canggih yang memiliki kecanggihan teknologi serta kemampuan tempur tingkat tinggi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang punya kepentingan dan terlibat langsung dalam kapal PKR agar mendukung dan menyatukan sikap mulai dari persiapan perencanaan hingga pelaksanaan pengerjaan.
"Saya mengharapkan semua stakeholder, terutama rekan-rekan yang ada dalam menegemen ini agar mendukungnya mulai dari awal hingga akhir pengerjaan. Kemenhan, PAL TNI AL bagian pengawakan harus memiliki kesatuan pemahaman dan sikap," ujar Sjafrie. Selain itu, Sjafrie mengingatkan, pengerjaan proyek PKR harus tetap berjalan, meskipun nantinya di tengah jalan akan menemukan satu dinamika ataupun kendala yang bisa mengaruhi pengerjaan proyek itu. Dinamika itu, dicontohkan Sjafrie, seperti kesiapan hanggar, dermaga ataupun factor lainnnya sehingga paralel dengan proses administrasi.
Dengan kesiapan itu, menurut dia, pengerjaan PKR masih menyisakan waktu yang banyak, meskipun mengalami kendala dari dinamika yang tak diharapkan itu. "Kita punya waktu cadangan yang akan dicapai agar bila terjadi dinamika itu tidak terpengaruh. Kita harus memenangi waktu. Kita perlu siasat untuk menyiapkan lebih awal," ujarnya.
Sjafrie mengatakan, pembangunan PKR di bawah satu menejemen di bawah Kementerian Pertahanan. KKIP yang diketuai Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menunjuk Kepala Dinas Material TNI Angkatan Laut (Kadismatal) Laksma TNI Rahmat Lubis sebagai Ketua Project Officer yang bertanggungjawab langsung ke Menhan.
"Project officer sudah harus melakukan orientasi mulai dari persiapan-persiapan baik dari awal perencanaan hingga pengerjaan dari project management ini. Mengenai building schedule adalah yang perlu dispersiapkan dalam maintower yang mendukung schedule ini," ujarnya.
SURABAYA (Suara Karya): Indonesia serius membangun kapal perang canggih Perusak Kawal Rudal (PKR) yang akan menghabiskan biaya sebesar 220 juta. Pendanaan pembangunan kapal milik TNI Angkatan Laut itu mengunakan skema kredit ekspor dan 15 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Kita semua harus memahami bahwa project ini merupakan political will pemerintah," ujar Wakil Menteri Pertahanan yang juga Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Letjen Sjafrie Sjamsoeddin saat mengunjungi tempat pembuatan kapal PKR di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/9). Kunjungan Sjafrie ke PT PAL, didampingi Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan Laksda TNI M Jurianto, Kabadan Ranahan Kemenhan Laksma TNI Susilo, Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksda TNI Didik Suhari, Sekjen Kementerian Perindustrian Agus Tjahjana, dan Deputi Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Kementerian Ristek. Tampak hadir, Direktur Utama PT PAL Harsusanto.
Untuk mengerjakan satu unit kapal PKR akan membutuhkan waktu empat tahun. Kemenhan mewakili pemerintah Indonesia sebagai investor sekaligus pembeli, dijadwalkan telah menerima PKR pada Agustus 2014. Ia mengatakan, pembangunan kapal perang PKR di PT PAL merupakan langkah awal dari komitmen pemerintah untuk membangun industri pertahanan di dalam negeri. Bahkan, keberhasilan pembangunan PKR akan dijadikan pemerintah sebagai jembatan untuk membangun kapal selam canggih yang memiliki kecanggihan teknologi serta kemampuan tempur tingkat tinggi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang punya kepentingan dan terlibat langsung dalam kapal PKR agar mendukung dan menyatukan sikap mulai dari persiapan perencanaan hingga pelaksanaan pengerjaan.
"Saya mengharapkan semua stakeholder, terutama rekan-rekan yang ada dalam menegemen ini agar mendukungnya mulai dari awal hingga akhir pengerjaan. Kemenhan, PAL TNI AL bagian pengawakan harus memiliki kesatuan pemahaman dan sikap," ujar Sjafrie. Selain itu, Sjafrie mengingatkan, pengerjaan proyek PKR harus tetap berjalan, meskipun nantinya di tengah jalan akan menemukan satu dinamika ataupun kendala yang bisa mengaruhi pengerjaan proyek itu. Dinamika itu, dicontohkan Sjafrie, seperti kesiapan hanggar, dermaga ataupun factor lainnnya sehingga paralel dengan proses administrasi.
Dengan kesiapan itu, menurut dia, pengerjaan PKR masih menyisakan waktu yang banyak, meskipun mengalami kendala dari dinamika yang tak diharapkan itu. "Kita punya waktu cadangan yang akan dicapai agar bila terjadi dinamika itu tidak terpengaruh. Kita harus memenangi waktu. Kita perlu siasat untuk menyiapkan lebih awal," ujarnya.
Sjafrie mengatakan, pembangunan PKR di bawah satu menejemen di bawah Kementerian Pertahanan. KKIP yang diketuai Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menunjuk Kepala Dinas Material TNI Angkatan Laut (Kadismatal) Laksma TNI Rahmat Lubis sebagai Ketua Project Officer yang bertanggungjawab langsung ke Menhan.
"Project officer sudah harus melakukan orientasi mulai dari persiapan-persiapan baik dari awal perencanaan hingga pengerjaan dari project management ini. Mengenai building schedule adalah yang perlu dispersiapkan dalam maintower yang mendukung schedule ini," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar