Kamis, 23 September 2010 14:37 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-serangan berdarah oleh kelompok bersenjata ke Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menggunakan beberapa senjata militer, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara RI agar melakukan pengecekan sampai gudang-gudang dan satuan TNI dan Polri yang terkecil. "Jadi, dalam rapat politik, hukum, dan keamanan (polhukam) kemarin, Presiden menegaskan kembali agar dilakukan pemeriksaan sampai di gudang-gudang TNI dan Polri di kesatuan yang terkecil. Senjata itu harus terkontrol dan dikendalikan sampai satu butir peluru yang keluar," tandas Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi kepada Kompas di ruang kerjanya di lantai dua Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (23/9/2010) siang.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-serangan berdarah oleh kelompok bersenjata ke Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menggunakan beberapa senjata militer, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara RI agar melakukan pengecekan sampai gudang-gudang dan satuan TNI dan Polri yang terkecil. "Jadi, dalam rapat politik, hukum, dan keamanan (polhukam) kemarin, Presiden menegaskan kembali agar dilakukan pemeriksaan sampai di gudang-gudang TNI dan Polri di kesatuan yang terkecil. Senjata itu harus terkontrol dan dikendalikan sampai satu butir peluru yang keluar," tandas Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi kepada Kompas di ruang kerjanya di lantai dua Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (23/9/2010) siang.
Sebagaimana diberitakan, Mapolsek Hamparan Perak diserang kelompok bersenjata yang melibatkan 15 orang dengan menggunakan enam motor yang menewaskan tiga anggota Polri di mapolsek tersebut. Para penyerang menggunakan senjata panjang militer jenis AK-47, M-16, dan SS-1. Menurut Sudi, dengan pengecekan kembali peralatan, senjata, serta amunisi militer dan polisi, keberadaan senjata, amunisi, serta peralatan militer dan polisi dapat selalu terkontrol dan dikendali. "Dengan demikian, kita disegarkan kembali untuk mengawasi senjata dan itu bisa menutup kemungkinan penyalahgunaan senjata, amunisi, serta peralatan militer dan polisi," kata Sudi lagi. Menurut Sudi, rapat polhukam kemarin diselenggarakan di Kantor Presiden dan menghadirkan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso beserta tiga Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, serta Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Mensesneg, dan Wakil Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Tentang kemungkinan senjata yang digunakan kelompok bersenjata di Mapolsek Hamparan Perak, Sudi mengatakan, ada kemungkinan dari luar TNI atau Polri, mengingat jenis senjata yang ada, seperti AK-47, merupakan jenis yang sudah lama tidak digunakan lagi oleh TNI dan Polri sejak tahun 1965. "Kalau jenis senjata M-16 dan SS-1 mungkin saja ada yang diekspor atau bagaimana. Akan tetapi, nanti akan bisa ketahuan dari mana asal-usul senjata itu jika sudah tertangkap dan pegang bukti karena, kan, ada registernya dari mana," katanya. Namun, lanjut Sudi, ia berharap senjata-senjata tersebut bukan berasal dari TNI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar