TNI Belum Perlu Turun Tangan Tumpas Teroris

SENIN, 27 SEPTEMBER 2010, 09:17 WIB
VIVAnews - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebenarnya sudah diberikan mandat untuk turut memberantas teroris di Tanah Air. Tetapi, untuk mengerahkan pasukan TNI butuh kebijakan tersendiri dari pemerintah. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai bahwa untuk saat ini belum perlu mengerahkan TNI untuk memberantas gerombolan teroris yang menurut polisi belakangan merampok dengan senjata api itu.

Kinerja Detasemen Khusus 88 yang ditugaskan untuk memberantas teroris dinilai masih mumpuni. Tetapi dengan catatan. "Saya melihat Detasemen Khusus 88 secara perorangan itu sudah cukup bagus. Tapi operasi pemberantasan teroris ini bukan hanya menembak pelaku saja, tapi operasi dari hulu ke hilir. Ini rangkaian, bukan kasus perkasus," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Senin 27 September 2010.

Menurut Hasanuddin, peran TNI dalam pemberantasan teroris sudah tertuang dalam Undang-Undang TNI nomor 34 pasal 7 ayat dua. Tetapi butuh setidaknya dua pendekatan untuk mengerahkan TNI dalam memberantas teroris. Pertama, pemerintah harus membuat satu prosedur dengan persetujuan DPR untuk mengerahkan TNI. Kedua, melalui perbantuan langsung dari TNI. Meski begitu, Hasanuddin menilai saat ini masih belum perlu mengerahkan TNI untuk membantu polisi.

Hasanuddin mengingatkan kepada tim Densus 88 Polri bahwa dalam memberantas teroris bukan hanya dengan membunuh si pelaku. "Tetapi juga membunuh kemauan si teroris," kata mantan Sekretaris Militer era Presiden Megawati Soekarnoputri ini. Sejak tahun 2000, setidaknya 298 nyawa melayang akibat aksi kawanan teroris ini. Mereka yang tewas tidak hanya warga asing tapi juga warga negara Indonesia. Bagi Hasanuddin, Densus juga harus dapat mematikan jaringan, pendukung, donatur, dan sejenisnya yang berada di lingkaran teroris. Jadi, bukan hanya menembaki satu persatu. "Kalau didor satu, besok tumbuh lagi," tegas dia.