Monday, 27 September 2010
JAKARTA(SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pencalonan Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI. Persetujuan tersebut diputuskan dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Persetujuan itu diberikan anggota sidang paripurna setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Agus Suhartono pada 23 September 2010. Meski demikian, DPR memberikan empat catatan terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) ini. ”Setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi I sepakat untuk menyetujui pengangkatan Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI,”tegas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta,kemarin.
Mahfudz menyatakan, empat catatan yang harus dilaksanakan Agus Suhartono adalah, pertama, menuntaskan reformasi di lingkungan TNI yang selama ini sudah berjalan dengan baik.Kedua,melakukan strategi yang lebih pasti untuk memenuhi kebutuhan minimum essential force (MEF) dengan memperhatikan secara sungguhsungguh industri pertahanan dalam negeri (badan usaha milik negara industri pertahanan), ketepatan teknologi persenjataan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia berikut tantangan dan ancaman ke depan serta diversifikasi sumber pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).
Ketiga, mengembangkan postur anggaran TNI antara belanja rutin dan belanja modal dengan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit dan memenuhi kebutuhan sarana perumahan dan kesehatan serta penguatan akuntabilitas anggaran.Keempat, penguatan peran TNI di wilayah perbatasan, khususnya wilayah perbatasan maritim,dan daerah-daerah rawan separatisme. Mahfudz mengungkapkan,Komisi I juga sudah melakukan klarifikasi terhadap administrasi dan latar belakang calon,termasuk meminta keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya,Komisi I tidak menemukan laporan masyarakat mengenai calon serta tidak adanya penyelidikan dan pengusutan terhadap calon.“Calon panglima adalah seorang perwira yang taat melaporkan harta kekayaannya,” ungkapnya.
Di hadapan anggota sidang paripurna, Mahfudz juga menyampaikan terima kasih terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Di bagian lain, Mahfudz meminta pemerintah dan DPR untuk membangun TNI yang tangguh dan profesional dengan cara meningkatkan anggaran untuk memodernisasi alutsista.Menurut Mahfudz, hal tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan pemberdayaan industri dalam negeri, pelaksanaan pengadaan alutsista melalui kontrak induk 2011–2014 secara multiyears,serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.
Sidang paripurna sempat diwarnai aksi interupsi sejumlah anggota DPR. Dari Fraksi Partai Golkar,Nurul Arifin meminta Agus untuk memperhatikan kesejahteraan para awak TNI di KRI Dewa Ruci yang sangat memprihatinkan.“ Panglima harus memperhatikan gaji awak kapal itu,”tegasnya. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Anzhar Cakrawijaya juga mengingatkan Agus Suhartono untuk menyelesaikan kasus perwira aktif yang dinilai masih bermasalah, bahkan menjadi buron dalam kasus Timor Timur.
Sementara itu,Agus Suhartono menyatakan terima kasih kepada DPR yang telah memberikan persetujuan atas pencalonan dirinya sebagai Panglima TNI.“Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya proses ini bisa dilalui,” tegasnya. Agus pun menyatakan akan menjadikan keamanan perbatasan menjadi salah satu prioritas kerjanya. ”Kami tetap mengamankan dengan melakukan operasi yang selama ini telah kami lakukan di perbatasan maritim, darat, dan tentunya semuanya akan didukung oleh ketiga angkatan,” jelasnya. Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan,Agus Suhartono juga memaparkan beberapa kebijakan yang akan dijalankannya jika menjadi Panglima TNI.
Salah satunya melanjutkan reformasi TNI yang sudah berjalan.Menurut dia, reformasi TNI saat ini masih perlu ditingkatkan. Selain itu,Agus juga akan menjamin netralitas TNI dalam bidang politik. Agus menyatakan, netralitas TNI telah terbukti dalam Pemilu 2009.Saat itu, TNI tetap mampu menjaga netralitas tanpa terlibat dukung mendukung partai politik. Netralitas ini, menurut dia, yang perlu di jaga dan ditingkatkan lagi. Bahkan, Agus pun berjanji akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI jika terpilih menjadi Panglima mendatang. Sementara itu,Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, penguatan program kekuatan pertahanan membutuhkan biaya yang sangat besar.
TNI, jelasnya, setidaknya membutuhkan dana Rp 57 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sjafrie yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengatakan,pada 2010 ini, TNI mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk kebutuhan alutsista sebesar Rp 7 triliun. Pada 2011 dan 2012,diharapkan mendapatkan alokasi dana masing-masing Rp10 triliun dan Rp11 triliun.
“Harapan kami, pada 2011 ada penambahan dana lagi sehingga lima tahun ke depan target pemenuhan dana alutsista sebesar Rp57 triliun bisa tercapai,”katanya. (adam prawira)
JAKARTA(SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pencalonan Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI. Persetujuan tersebut diputuskan dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Persetujuan itu diberikan anggota sidang paripurna setelah mendengarkan laporan Komisi I DPR tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Agus Suhartono pada 23 September 2010. Meski demikian, DPR memberikan empat catatan terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) ini. ”Setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi I sepakat untuk menyetujui pengangkatan Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI,”tegas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta,kemarin.
Mahfudz menyatakan, empat catatan yang harus dilaksanakan Agus Suhartono adalah, pertama, menuntaskan reformasi di lingkungan TNI yang selama ini sudah berjalan dengan baik.Kedua,melakukan strategi yang lebih pasti untuk memenuhi kebutuhan minimum essential force (MEF) dengan memperhatikan secara sungguhsungguh industri pertahanan dalam negeri (badan usaha milik negara industri pertahanan), ketepatan teknologi persenjataan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia berikut tantangan dan ancaman ke depan serta diversifikasi sumber pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).
Ketiga, mengembangkan postur anggaran TNI antara belanja rutin dan belanja modal dengan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit dan memenuhi kebutuhan sarana perumahan dan kesehatan serta penguatan akuntabilitas anggaran.Keempat, penguatan peran TNI di wilayah perbatasan, khususnya wilayah perbatasan maritim,dan daerah-daerah rawan separatisme. Mahfudz mengungkapkan,Komisi I juga sudah melakukan klarifikasi terhadap administrasi dan latar belakang calon,termasuk meminta keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya,Komisi I tidak menemukan laporan masyarakat mengenai calon serta tidak adanya penyelidikan dan pengusutan terhadap calon.“Calon panglima adalah seorang perwira yang taat melaporkan harta kekayaannya,” ungkapnya.
Di hadapan anggota sidang paripurna, Mahfudz juga menyampaikan terima kasih terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Di bagian lain, Mahfudz meminta pemerintah dan DPR untuk membangun TNI yang tangguh dan profesional dengan cara meningkatkan anggaran untuk memodernisasi alutsista.Menurut Mahfudz, hal tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan pemberdayaan industri dalam negeri, pelaksanaan pengadaan alutsista melalui kontrak induk 2011–2014 secara multiyears,serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.
Sidang paripurna sempat diwarnai aksi interupsi sejumlah anggota DPR. Dari Fraksi Partai Golkar,Nurul Arifin meminta Agus untuk memperhatikan kesejahteraan para awak TNI di KRI Dewa Ruci yang sangat memprihatinkan.“ Panglima harus memperhatikan gaji awak kapal itu,”tegasnya. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Anzhar Cakrawijaya juga mengingatkan Agus Suhartono untuk menyelesaikan kasus perwira aktif yang dinilai masih bermasalah, bahkan menjadi buron dalam kasus Timor Timur.
Sementara itu,Agus Suhartono menyatakan terima kasih kepada DPR yang telah memberikan persetujuan atas pencalonan dirinya sebagai Panglima TNI.“Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya proses ini bisa dilalui,” tegasnya. Agus pun menyatakan akan menjadikan keamanan perbatasan menjadi salah satu prioritas kerjanya. ”Kami tetap mengamankan dengan melakukan operasi yang selama ini telah kami lakukan di perbatasan maritim, darat, dan tentunya semuanya akan didukung oleh ketiga angkatan,” jelasnya. Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan,Agus Suhartono juga memaparkan beberapa kebijakan yang akan dijalankannya jika menjadi Panglima TNI.
Salah satunya melanjutkan reformasi TNI yang sudah berjalan.Menurut dia, reformasi TNI saat ini masih perlu ditingkatkan. Selain itu,Agus juga akan menjamin netralitas TNI dalam bidang politik. Agus menyatakan, netralitas TNI telah terbukti dalam Pemilu 2009.Saat itu, TNI tetap mampu menjaga netralitas tanpa terlibat dukung mendukung partai politik. Netralitas ini, menurut dia, yang perlu di jaga dan ditingkatkan lagi. Bahkan, Agus pun berjanji akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI jika terpilih menjadi Panglima mendatang. Sementara itu,Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, penguatan program kekuatan pertahanan membutuhkan biaya yang sangat besar.
TNI, jelasnya, setidaknya membutuhkan dana Rp 57 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sjafrie yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengatakan,pada 2010 ini, TNI mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk kebutuhan alutsista sebesar Rp 7 triliun. Pada 2011 dan 2012,diharapkan mendapatkan alokasi dana masing-masing Rp10 triliun dan Rp11 triliun.
“Harapan kami, pada 2011 ada penambahan dana lagi sehingga lima tahun ke depan target pemenuhan dana alutsista sebesar Rp57 triliun bisa tercapai,”katanya. (adam prawira)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar