Hillary Clinton: Reformasi Kopassus Berlanjut

Hak asasi manusia dan akuntabilitas menjadi landasan interaksi dengan TNI dan Kopassus.
SABTU, 18 SEPTEMBER 2010, 09:39 WIB
Arfi Bambani Amri
VIVAnews - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, menegaskan kerjasama keamanan terbatas dengan militer Indonesia akan terus berlanjut. Amerika meyakini, perubahan demokratis sedang terjadi di Indonesia dan reformasi terus berjalan di Tentara Nasional Indonesia, khususnya Komando Pasukan Khusus (Kopassus). "Kami berniat memulai dari diskusi di level staf untuk membangun kesepahaman mengenai kita beroperasi dan berlatih," kata Hillary dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Washington DC, Jumat 17 September 2010.

Pernyataan Hillary ini menjawab pertanyaan jurnalis mengenai rapat dengar pendapat Kongres Amerika Serikat dengan pemerintah Amerika mengenai akuntabilitas militer Indonesia khususnya Kopassus pekan depan. Kongres hendak bertanya, mengapa kerjasama dilakukan mengingat ada kondisi di Papua. Hillary menyatakan, hak asasi manusia dan akuntabilitas adalah persoalan kritis di Amerika Serikat. Dua hal ini, kata Hillary, tetap menjadi landasan interaksi dengan TNI dan Kopassus.

"Dan kami berpandangan ada kesempatan besar untuk kemajuan dan kerjasama dan kami menunggu untuk memulainya," kata Hillary. Pada 22 Juli lalu, Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, dalam jumpa pers dengan sejumlah media nasional dan internasional di Hotel Four Seasons,menyatakan Amerika akan membantu Indonesia dalam mereformasi pertahanan dan meningkatkan kualitas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah AS menilai TNI telah melakukan reformasi penting di tubuh militer sejak jatuhnya rezim Suharto. Menurut Gates, baru-baru ini Kementerian Pertahanan Indonesia (Kemenhan) telah berjanji melindungi dan memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Salah satunya dengan menonaktifkan pejabat militer yang dituduh melanggar HAM. Sedangkan bagi yang terbukti bersalah akan diberhentikan.

Gates menambahkan, bentuk kerjasama ini akan diawali dengan melibatkan Indonesia pada sejumlah konferensi terpilih, serta acara tentang subjek non-lethal seperti peraturan hukum, HAM, dan proses pengambilan keputusan dalam militer. Bantuan militer Amerika Serikat ke Indonesia sempat dihentikan akibat kritik keras atas praktik pelanggaran HAM di Timor Timur (sekarang Timor Leste) dan sejumlah peristiwa lain pada masa rezim Orde Baru Soeharto.