Laporan wartawan KOMPAS Suhartono
Senin, 20 September 2010 00:52 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui, reformasi TNI dalam satu dasawarsa ini masih belum tuntas selesai. Dari sekian peran yang salah satunya secara permanen baru diselesaikan adalah fungsi sosial politik TNI yang dikembalikan sesuai jatidiri TNI sebagai alat negara yang profesional dan modern. Namun, masalah lain di antaranya pengalihan fungsi bisnis TNI, masih belum selesai dan terus berlangsung. Demikian pula tantangan mewujudkan TNI sebagai institusi yang memiliki transparansi dan akuntabilitas anggaran masih terus dibenahi. Oleh sebab itu, Presiden terus mengingatkan pimpinan TNI untuk menyelesaikan secara menyeluruh reformasi TNI.
Senin, 20 September 2010 00:52 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui, reformasi TNI dalam satu dasawarsa ini masih belum tuntas selesai. Dari sekian peran yang salah satunya secara permanen baru diselesaikan adalah fungsi sosial politik TNI yang dikembalikan sesuai jatidiri TNI sebagai alat negara yang profesional dan modern. Namun, masalah lain di antaranya pengalihan fungsi bisnis TNI, masih belum selesai dan terus berlangsung. Demikian pula tantangan mewujudkan TNI sebagai institusi yang memiliki transparansi dan akuntabilitas anggaran masih terus dibenahi. Oleh sebab itu, Presiden terus mengingatkan pimpinan TNI untuk menyelesaikan secara menyeluruh reformasi TNI.
"Pengangkatan Panglima TNI yang baru, diharapkan Presiden Yudhoyono sebagai momentum bagi penuntasan reformasi TNI secara menyeluruh," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha saat dihubungi Kompas di Jakarta, Minggu (19/9/2010) sore tadi. Menurut Julian, saat menerima kedua calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu, Presiden mengingatkan keduanya, jika salah satunya terpilih agar tidak sungkan untuk mendorong TNI menjadi korps yang transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran.
"Sejauh ini, adapun mengenai reformasi internal di tubuh TNI sudah cukup baik, terutama dalam penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga TNI sekarang ini dikenal sebagai militer yang profesional," kata dia lagi. TNI, tambah Julian, berusaha konsisten menjalankan aturan dan perundang-undangan seperti sama sekali tidak berpolitik. "Memang, Presiden mengakui reformasi TNI membutuhkan waktu dan proses mengingat TNI bukan lembaga yang berdiri sendiri, akan tetapi juga terkait dengan institusi lain. Akan tetapi, dengan komitmen yang sungguh-sungguh TNI dapat mewujudkan reformasi total pada waktunya," papar Julian.
Lebih jauh, Julian mengatakan, tantangan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, Presiden menyadari adanya sebuah dilema. "Di satu sisi, berupaya mewujudkan kekuatan TNI, yang paling tidak memenuhi alat utama sistem persenjataan dengan kekuatan minimal. Akan tetapi, persoalan yang harus dihadapi adalah masalah anggaran yang masih sangat terbatas sehingga secara bertahap pemerintah berupaya memenuhinya," jelas Julian lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar