Bali Post – Kawasan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga nyaris tak terurus. Sistem pengamanan yang kuat dan terpadu tak terwujud. Akibatnya, kawasan perbatasan menjadi lintasan surga bagi sindikat kejahatan tingkat tinggi yang merugikan Indonesia sendiri.
Kondisi itu amat memprihatinkan, mengingat kawasan perbatasan merupakan manifestasi kongkret kedaulatan wilayah suatu negara. Dukungan infrastruktur dan fasilitas komunikasi sangat minim. Padahal, perbatasan merupakan cermin wajah dan wibawa bangsa. Saat ini 14 provinsi di Indonesia dan 40 kabupaten berbatasan langsung, baik darat maupun laut, dengan 10 negara tetangga. Negara itu adalah Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. Bahkan perbatasan laut RI dengan Republik Palau di Morotai, Pasifik Barat Daya, sangat minim pengamanan.
Minimnya pengamanan wilayah tersebut telah menyebabkan perkara kriminal lintas negara kerap ditemui, keterbatasan pengamanan membuat aparat pemda tak berdaya, sehingga perbatasan menjadi lintasan surga bagi aktivitas kejahatan tingkat tinggi. Jebnis kejahatan itu di antaranya terorisme; perdagangan manusia; narkoba; penyelundupan bahan bakar minyak, bahan pokok, senjata api, berbagai barang konsumsi, hingga manusia; pembalakan liar; perambahan hasil laut ilegal; pengerukan pasir ilegal; hingga perompakan di laut. Ironisnya, semua kejahatan tersebut bernilai ekonomi sangat tinggi, yang akhirnya juga membawa dampak sosial signifikan.
Selain aktivitas kejahatan lintas negara, pulau-pulau terluar ”tercaplok” negara lain. Namun kini masyarakat yang bermukim di sepanjang perbatasan boleh berlega hati, karena tahun 2010 pemerintah melalui keputusan presiden akan menerbitkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) guna memaksimalkan pengelolaan wilayah perbatasan RI, baik perbatasan darat maupun laut. Untuk itu kami berharap agar aparat TNI segera diterjunkan di kawasan tersebut, baik yang di darat maupun di laut, agar kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini tidak menjadi daerah rawan yang setiap saat dapat mengganggu stabilitas di kawasan ini.
Drs Ryan Trikora
Jln. Kutilang Raya 119 Depok
Kondisi itu amat memprihatinkan, mengingat kawasan perbatasan merupakan manifestasi kongkret kedaulatan wilayah suatu negara. Dukungan infrastruktur dan fasilitas komunikasi sangat minim. Padahal, perbatasan merupakan cermin wajah dan wibawa bangsa. Saat ini 14 provinsi di Indonesia dan 40 kabupaten berbatasan langsung, baik darat maupun laut, dengan 10 negara tetangga. Negara itu adalah Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. Bahkan perbatasan laut RI dengan Republik Palau di Morotai, Pasifik Barat Daya, sangat minim pengamanan.
Minimnya pengamanan wilayah tersebut telah menyebabkan perkara kriminal lintas negara kerap ditemui, keterbatasan pengamanan membuat aparat pemda tak berdaya, sehingga perbatasan menjadi lintasan surga bagi aktivitas kejahatan tingkat tinggi. Jebnis kejahatan itu di antaranya terorisme; perdagangan manusia; narkoba; penyelundupan bahan bakar minyak, bahan pokok, senjata api, berbagai barang konsumsi, hingga manusia; pembalakan liar; perambahan hasil laut ilegal; pengerukan pasir ilegal; hingga perompakan di laut. Ironisnya, semua kejahatan tersebut bernilai ekonomi sangat tinggi, yang akhirnya juga membawa dampak sosial signifikan.
Selain aktivitas kejahatan lintas negara, pulau-pulau terluar ”tercaplok” negara lain. Namun kini masyarakat yang bermukim di sepanjang perbatasan boleh berlega hati, karena tahun 2010 pemerintah melalui keputusan presiden akan menerbitkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) guna memaksimalkan pengelolaan wilayah perbatasan RI, baik perbatasan darat maupun laut. Untuk itu kami berharap agar aparat TNI segera diterjunkan di kawasan tersebut, baik yang di darat maupun di laut, agar kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini tidak menjadi daerah rawan yang setiap saat dapat mengganggu stabilitas di kawasan ini.
Drs Ryan Trikora
Jln. Kutilang Raya 119 Depok
Tidak ada komentar:
Posting Komentar