Senin, 14 Juni 2010 19:35 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengaku merasa tidak terlalu perlu ambil pusing soal hubungan kerja sama militer dengan pihak Amerika Serikat (AS), termasuk soal kepastian dan kelanjutan pemulihan kerjasama latihan antar pasukan khusus dari kedua negara. Tidak hanya itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), juga menegaskan tidak mau mengiba-iba agar kerja sama (pasukan khusus) itu dibuka kembali oleh pihak AS.
"Latihan (Kopassus) itu tidak ada urgensinya. "
Penegasan itu dilontarkan pemerintah, diwakili Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, yang didampingi ketiga kepala staf angkatan TNI, Senin (14/6/2010), saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi I.
"Latihan (Kopassus) itu tidak ada urgensinya. Sebenarnya kerja sama antar militer Indonesia-AS terus berjalan sejak tahun 2001 saat embargo ke kita diangkat. Saat itu kedua negara lalu membentuk forum Indonesia-USA Security Dialogue, yang pertemuannya sampai sekarang sudah delapan kali," ujar Purnomo.Dari sana tambah Purnomo, hubungan antar kedua negara sebetulnya tidak pernah bermasalah. Lebih lanjut dia juga mengingatkan tentang perlu adanya payung aturan tepat, yang bisa menjamin berbagai kerja sama yang telah berjalan tetap terus berlanjut. Akan tetapi ikatan tersebut tidak perlu sampai membuat kesepakatan kerja sama pertahanan (DCA), yang bersifat mengikat. Cukup dalam bentuk memo kesepahaman atau kesepakatan kerangka kerja.
Indonesia, menurut Purnomo tidak ingin menandatangani DCA jika tidak diposisikan setara dengan AS. "Enggak pernah ada yang mempersoalkan kok, saya sering ketemu militer dan perwakilan pemerintah AS, mereka tidak pernah menyoalkan Kopassus. Kalau pun Kopassus tidak bisa latihan dengan pasukan khusus militer AS, kan tetap bisa latihan dengan pasukan khusus Australia, kemarin kita baru latihan bersama di Perth," ujar Purnomo.
Selain itu Purnomo juga menyanggah adanya anggapan yang mengaitkan ketidakjelasan pemulihan hubungan kerja sama militer, dalam hal ini latihan bersama Kopassus dan pihak militer AS, dengan beberapa kali batalnya Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Indonesia.
"Kalau dikatakan Obama batal datang ke Indonesia, salah satunya dikaitkan dengan Kopassus, saya kira persepsi itu tidak benar. Obama kan juga membatalkan kunjungannya ke Australia, salah satu negara sekutunya termasuk di bidang pertahanan," ujar Purnomo.
Pernyataan senada juga dilontarkan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Bahkan dia menyatakan kerja sama militer antar kedua negara semakin kerap dilakukan pasca 2008. Namun memang diakui untuk Kopassus, kerja sama latihan masih belum terealisir. Akan tetapi dari sejumlah petinggi militer dan pemerintahan AS menunjukkan keinginan mereka membuka kembali kerjasama dengan Kopassus.
"Mudah-mudahan berhasil. Memang masih ada hambatan di kongres sana. Namun kami tidak mau mengemis-ngemis," ujar Djoko.
Djoko juga menegaskan tidak benar pula jika ada anggapan militer Indonesia, terutama Kopassus, terkendala membuka hubungan kerjasama dengan pihak AS karena dikaitkan dengan sejumlah peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat kerja dengan Komisi I saat Tjahjo Kumolo dari Fraksi PDI-P mempertanyakannya. Pemerintah diminta Tjahjo berani menegaskan masalah itu ke AS, apalagi mengingat dalam beberapa kejadian hal itu selalu dikaitkan dengan beberapa kali mundurnya rencana kedatangan Presiden AS Barack Obama.
"Kemarin ini kan ada ralat dari Kedutaan Besar AS tentang kerja sama dengan TNI. Padahal di media massa sudah ramai dikabarkan ada kerja sama baru dengan Kopassus. Jangan sampai TNI, yang katanya tentara rakyat ini, mengemis kepada AS. Saya rasa TNI harus terbuka saja soal itu," ujar Tjahjo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar