01 Oktober 2010 23:14 wib Daerah
Semarang, CyberNews. Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dilibatkan dalam penanganan teroris guna mendukung Polri dalam menangani akis terorisme yang kerap terjadi belakangan ini. Payung hukum keterlibatan TNI dalam membantu Polri adalah melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang telah dibentuk beberapa waktu lalu.
Semarang, CyberNews. Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dilibatkan dalam penanganan teroris guna mendukung Polri dalam menangani akis terorisme yang kerap terjadi belakangan ini. Payung hukum keterlibatan TNI dalam membantu Polri adalah melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang telah dibentuk beberapa waktu lalu.
Menurut Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro, selama ini pihaknya telah siap membantu penanganan teroris yang dilakukan Polri. Dalam aturan TNI, ada operasi militer selain perang termasuk penanganan teroris. Namun di lapangan, pihaknya menghormati Polri sebagai institusi yang memang menanganinya.
"Dengan adanya BNPT, maka TNI bisa membantu Polri penanganan teroris. Namun sifatnya hanya membantu, eksekusi tetap ditangan polisi," terang Menhan usai membuka Kemah Kebangsaan dan Outbond Bela Negara Kodam IV Diponegoro di Lapangan Meteseh, Tembalang, Semarang, Jumat (1/10) malam.
Sebelum ada BNPT pun, lanjutnya, pemberian bantuan oleh TNI kepada Polri dalam penanganan teroris memang dimungkinkan. Namun syarat utamanya haruslah ada permintaan resmi dari Polri ke TNI. Meski dimungkinkan, namun diakui Menhan hingga kini Polri belum pernah mengajukan permintaan tersebut. Dalam upaya membantu Polri, TNI juga memiliki kekuatan pasukan khusus, seperti Detasemen Jala Mangkara (Den Jaka), Detasemen Penanggulangan Teror (Den Gultor), dan juga Detasemen Bravo.
Sementara untuk turut membantu penanganan terorisme, TNI menyambut baik sinyal yang diberikan Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang akan melibatkan TNI dalam penanganan. Untuk mendukung upaya tersebut, TNI akan menerapkan empat hal yaitu pencegahan teror, perlindungan aset penting seperti pembangkit listrik dan pabrik besar, eksekusi, dan pengikutsertaan tokoh agama dan masyarakat.
Menhan juga membantah sinyalemen beberapa pihak yang menilai banyaknya kasus terorisme dan kekerasan belakangan ini merupakan bukti mulai lemahnya kinerja intelijen. Menurutnya, upaya yang dilakukan sudah maksimal sehingga masyarakat diminta tidak perlu panik. ( Saptono Joko Sulistyo /CN14 )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar