Pangdam: Belum Ada Penambahan Pasukan di Papua

Senin, 12 April 2010 16:03 WIB
TIMIKA, KOMPAS.com — Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hotma Marbun menegaskan, sampai saat ini belum ada rencana penambahan pasukan TNI di Provinsi Papua dan Papua Barat. "Tidak ada rencana pembentukan batalyon infanteri (yonif) bahkan kodam baru di Papua," kata Hotma Marbun di Timika, Senin (12/4/2010). Soal cukup atau tidak, tergantung bagaimana kesiapan dan profesionalisme setiap rajurit.

Ia mengatakan, saat ini terdapat sekitar 10.000 prajurit TNI yang bertugas di Papua, baik dari kalangan TNI AD, TNI AL maupun TNI AU. Dengan jumlah personel TNI sebanyak itu, katanya, cukup untuk mengamankan kedaulatan NKRI dari rongrongan kelompok separatis atau sipil bersenjata.

"Soal cukup atau tidak, ya tergantung bagaimana kesiapan dan profesionalisme setiap prajurit dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan," jelas Marbun. Menurut dia, pembentukan batalyon infanteri (yonif) ataupun brigade infanteri (brigif) membutuhkan dana yang sangat besar dan hal itu sangat tergantung pada kemampuan keuangan negara.

Meski demikian, Marbun mengingatkan agar kehadiran prajurit TNI di Papua tidak perlu dipolemikkan sepanjang dapat melaksanakan tugas secara profesional dan tidak mengganggu masyarakat. Pangdam XVII/Cenderawasih mengatakan, situasi keamanan di seluruh wilayah Papua saat ini sangat aman dan kondusif.

Jika terjadi potensi gangguan kamtibmas, polisi yang bertugas mengatasi hal tersebut dengan dibantu oleh jajaran TNI. "Siapa pun yang melanggar hukum dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maka harus ditangkap dan diproses," kata Marbun.

Demikian juga dengan pengamanan obyek vital nasional PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, katanya, ditangani oleh jajaran kepolisian. "Keterlibatan TNI hanya sebatas membantu polisi," tambahnya.