Jakarta, 5/4/2010 (Kominfo-Newsroom) – Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL) dan Kepolisian RI akan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengawal harta karun yang telah diangkat dari bawah laut. "Sejak survei dan pengangkatan (harta karun), kami bersama TNI Al dan Bareskrim Polri akan melakukan pengawasan ketat terhadap para pekerja perusahaan yang telah menjadi rekanan pemerintah,” kata Dirjen Pengawasan dan Penindakan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso, saat jumpa pers di Kantor Kementerian KP di Jakarta, Senin (5/4).
Menurut dia, perusahaan yang sudah ditunjuk wajib memiliki izin dalam setiap kegiatan yang dilakukan yang terkait dengan pengangkatan harta karun yang ditemukan Panitia Nasional Barang Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) yang diangkat dari perairan Laut Jawa, tepatnya di pantai utara Cirebon, Jawa Barat. Kalau tidak ada izin, katanya, tidak boleh berkegiatan.
Menurutnya, kerja sama dengan Polri dan TNI AL itu untuk menjamin agar tidak ada barang-barang yang dicuri dan kemudian dijual tanpa izin dari pemerintah. Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI akan melakukan pelelangan terhadap benda berharga yang berasal dari kapal yang tenggelam. Barang-barang tersebut ditemukan setelah Panitia Nasional Barang Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) yang diangkat dari perairan Laut Jawa, tepatnya di pantai utara Cirebon, Jawa Barat.
Proses pengangkatan itu dilakukan sejak April 2004 hingga Oktober 2005 dengan melibatkan 12 perusahaan rekanan dari dalam dan luar negeri. Jenis-jenis barang yang ditemukan diduga merupakan sisa peninggalan dari Dinasti China Abad ke-5, Fatimid Dynasty dari Tunisia, dan dari Dinasti Tan. Nilai barang tersebut ditaksir mencapai 100 juta dollar AS. (Yr/ysoel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar