Selasa, 7 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Agus Suhartono sebagai calon panglima TNI yang baru kepada DPR. "Presiden mengajukan satu nama saja, yakni Laksamana TNI Agus Suhartono kepada DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakannya," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senin (6/9). Pengajuan nama calon Panglima TNI ini tertera dalam surat ke pimpinan DPR tanggal 3 September 2010.
Menurut Priyo, surat pengajuan nama panglima TNI ini akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada 21 September mendatang. Setelah dibacakan di Rapat Paripurna DPR, Komisi I DPR akan membahas calon tunggal panglima TNI ini. "Mudah-mudahan tidak ada voting, tetapi musyawarah untuk mufakat," ujar Priyo. Di tempat terpisah, Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan telah mengajukan tiga nama calon panglima TNI kepada Presiden untuk diserahkan kepada DPR guna menggantikan dirinya.
Menurut Panglima TNI, tiga nama tersebut berasal dari masing-masing angkatan yang dicalonkan untuk menggantikan dirinya. Namun, Djoko pun tidak mau menyebutkan alasan pemilihan tiga nama tersebut. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai, dipilihnya nama KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai calon tunggal panglima TNI sudah tepat. Menurut Yorrys, dengan usulan dan penetapan KSAL nantinya menjadi panglima TNI, maka akan semakin memperkuat maritim Indonesia yang selama ini terabaikan. "Selama ini orientasi kita pada darat, sementara maritim kita terabaikan. Dengan KSAL menjadi panglima TNI, maka orientasi tersebut diharapkan berubah dan maritim kita semakin kuat," kata Yorrys.
Yorrys menilai, Agus Suhartono adalah sosok yang pantas menjadi panglima TNI walaupun dua kepala staf lainnya memiliki kemampuan yang sama. "Bayangkan, Agus (lulusan Akmil) Angkatan 78, tapi sudah bisa meraih bintang empat dan itu prestasi yang luar biasa," katanya. Terkait rencana uji kepatutan dan kelayakan, Fraksi Partai Golkar akan segera membahas di rapat fraksi. "Kita akan rapat internal fraksi untuk memberikan dukungan kepada Agus," kata Yorrys. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Tjahjo Kumolo setuju dan mendukung dengan usulan Presiden SBY mengajukan nama KSAL Laksamana Agus Suhartono menjadi panglima TNI. "Semua kepala staf bagus, semua punya hak, tidak ada perbedaan. Tapi, saya kira KSAL lebih pantas," kata Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, Fraksi PDIP tidak setuju bila uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI dipilih dengan cara pemungutan suara (voting). "Fraksi PDIP tidak setuju kalau pemilihan dilakukan dengan voting. Fraksi PDIP akan mengupayakan musyawarah mufakat untuk memilih calon panglima TNI," kata Tjahjo. Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Yahya Sacawirya mengatakan, siapa pun yang diajukan oleh Presiden SBY soal nama calon panglima TNI, Fraksi Partai Demokrat mendukung dan siap mengamankan calon tersebut.
"Fraksi Partai Demokrat akan mendukung dan siap mengamankan Agus Suhartono untuk menjadi panglima TNI menggantikan Jenderal Djoko Santoso," kata Yahya. Sementara itu, pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai, sebaiknya Presiden SBY mengajukan satu nama untuk calon kepala Kepolisian RI (kapolri) ke DPR. Menurut dia, bila Presiden mengajukan lebih dari satu nama, selain dikhawatirkan terjadinya "dagang sapi", juga dikhawatirkan akan muncul konflik berkepanjangan pascapemilihan.
"Satu nama itu supaya tidak ada 'dagang sapi', dan tidak ada adu domba akibat tarik-menarik kepentingan politik," kata dia di Jakarta, Senin (6/9). Meski demikian, Neta mensyaratkan pencalonan satu nama itu haruslah mencerminkan adanya soliditas internal Polri dalam menghadapi tantangan ke depan. "Soliditas Polri itu bisa dilihat dari calon yang diajukan ke DPR," ujar dia.
Dia mengemukakan, bila Komjen Nanan Soekarna atau Irjen Oegroseno yang diajukan, Polri relatif solid, karena keduanya telah memiliki pengalaman memadai untuk menjadi kapolri. "Kalau Nanan atau Oegroseno tidak ada masalah, Nanan bintang tiga, pernah jadi Irwasum, Oegroseno pernah jadi Kapolda tipe A dan Kadiv Propam. Mereka berdua tidak resisten," kata dia. (Hanif S/Tri Handayani)
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Agus Suhartono sebagai calon panglima TNI yang baru kepada DPR. "Presiden mengajukan satu nama saja, yakni Laksamana TNI Agus Suhartono kepada DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakannya," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senin (6/9). Pengajuan nama calon Panglima TNI ini tertera dalam surat ke pimpinan DPR tanggal 3 September 2010.
Menurut Priyo, surat pengajuan nama panglima TNI ini akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada 21 September mendatang. Setelah dibacakan di Rapat Paripurna DPR, Komisi I DPR akan membahas calon tunggal panglima TNI ini. "Mudah-mudahan tidak ada voting, tetapi musyawarah untuk mufakat," ujar Priyo. Di tempat terpisah, Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan telah mengajukan tiga nama calon panglima TNI kepada Presiden untuk diserahkan kepada DPR guna menggantikan dirinya.
Menurut Panglima TNI, tiga nama tersebut berasal dari masing-masing angkatan yang dicalonkan untuk menggantikan dirinya. Namun, Djoko pun tidak mau menyebutkan alasan pemilihan tiga nama tersebut. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai, dipilihnya nama KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai calon tunggal panglima TNI sudah tepat. Menurut Yorrys, dengan usulan dan penetapan KSAL nantinya menjadi panglima TNI, maka akan semakin memperkuat maritim Indonesia yang selama ini terabaikan. "Selama ini orientasi kita pada darat, sementara maritim kita terabaikan. Dengan KSAL menjadi panglima TNI, maka orientasi tersebut diharapkan berubah dan maritim kita semakin kuat," kata Yorrys.
Yorrys menilai, Agus Suhartono adalah sosok yang pantas menjadi panglima TNI walaupun dua kepala staf lainnya memiliki kemampuan yang sama. "Bayangkan, Agus (lulusan Akmil) Angkatan 78, tapi sudah bisa meraih bintang empat dan itu prestasi yang luar biasa," katanya. Terkait rencana uji kepatutan dan kelayakan, Fraksi Partai Golkar akan segera membahas di rapat fraksi. "Kita akan rapat internal fraksi untuk memberikan dukungan kepada Agus," kata Yorrys. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Tjahjo Kumolo setuju dan mendukung dengan usulan Presiden SBY mengajukan nama KSAL Laksamana Agus Suhartono menjadi panglima TNI. "Semua kepala staf bagus, semua punya hak, tidak ada perbedaan. Tapi, saya kira KSAL lebih pantas," kata Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, Fraksi PDIP tidak setuju bila uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI dipilih dengan cara pemungutan suara (voting). "Fraksi PDIP tidak setuju kalau pemilihan dilakukan dengan voting. Fraksi PDIP akan mengupayakan musyawarah mufakat untuk memilih calon panglima TNI," kata Tjahjo. Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Yahya Sacawirya mengatakan, siapa pun yang diajukan oleh Presiden SBY soal nama calon panglima TNI, Fraksi Partai Demokrat mendukung dan siap mengamankan calon tersebut.
"Fraksi Partai Demokrat akan mendukung dan siap mengamankan Agus Suhartono untuk menjadi panglima TNI menggantikan Jenderal Djoko Santoso," kata Yahya. Sementara itu, pengamat kepolisian dari Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai, sebaiknya Presiden SBY mengajukan satu nama untuk calon kepala Kepolisian RI (kapolri) ke DPR. Menurut dia, bila Presiden mengajukan lebih dari satu nama, selain dikhawatirkan terjadinya "dagang sapi", juga dikhawatirkan akan muncul konflik berkepanjangan pascapemilihan.
"Satu nama itu supaya tidak ada 'dagang sapi', dan tidak ada adu domba akibat tarik-menarik kepentingan politik," kata dia di Jakarta, Senin (6/9). Meski demikian, Neta mensyaratkan pencalonan satu nama itu haruslah mencerminkan adanya soliditas internal Polri dalam menghadapi tantangan ke depan. "Soliditas Polri itu bisa dilihat dari calon yang diajukan ke DPR," ujar dia.
Dia mengemukakan, bila Komjen Nanan Soekarna atau Irjen Oegroseno yang diajukan, Polri relatif solid, karena keduanya telah memiliki pengalaman memadai untuk menjadi kapolri. "Kalau Nanan atau Oegroseno tidak ada masalah, Nanan bintang tiga, pernah jadi Irwasum, Oegroseno pernah jadi Kapolda tipe A dan Kadiv Propam. Mereka berdua tidak resisten," kata dia. (Hanif S/Tri Handayani)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar