Monday, 22 March 2010 17:22
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Achmad Basarah menyatakan, rakyat dan Pemerintah pantas mempertanyakan mengapa embargo militer AS masih berlanjut kendati era Orde Baru sudah lama berlalu.
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Achmad Basarah menyatakan, rakyat dan Pemerintah pantas mempertanyakan mengapa embargo militer AS masih berlanjut kendati era Orde Baru sudah lama berlalu.
"Embargo militer AS itu terus berlanjut ini, padahal rezim diktator Orba sudah berganti dengan era demokrasi. Ini membuktikan bahwa AS terkesan tidak konsisten dan menggunakan 'double standard' terhadap pelaksanaan demokrasi di negara-negara lain," ujarnya, di Jakarta, sore ini.Menurut dia, mestinya, AS tak perlu meragukan eksistensi RI dengan TNI-nya yang sekarang sudah menjadi tentara profesional sekaligus tentara pejuang dalam sebuah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
"Akar masalah diberlakukannya embargo militer oleh AS itu adalah soal perilaku TNI di masa lalu. Sekarang kan beda. ABRI sudah mereformasi diri menjadi TNI yang benar-benar menempatkan diri sebagai pengawal dan pengaman NKRI sebagai salah satu negara demokrasi raksasa di dunia," ujarnya.Karena itu, demikian Achmad Basarah, sudah agak tidak logis, jika kini embargo militer AS tersebut masih diberlakukan.
"Tetapi dari sisi lain, kita bisa ambil positifnya saja. Dengan begitu, kita bisa mengembangkan dan memberdayakan kemampuan kita membangun alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebagaimana kini sudah mulai banyak diproduksi oleh PT Pindad dan beberapa industri strategis milik kebanggaan RI," katanya.
Selain itu, Achmad Basarah berharap, agar pihak Kementerian Pertahanan bisa mengembangkan kerjasama-kerjasama militer dengan pihak negara lain atas dasar kesetaraan serta politik ekonomi saling menguntungkan, termasuk membuat kerangka kerjasama yang tidak boleh ada pemutusan atau embargo sepihak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar