Kamis, 15 April 2010 17:58 WIB
KUPANG, POS KUPANG. com -- Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Brigadir Jenderal TNI Rachmat Budiyanto menegaskan, langkah pengamanan dan penjagaan pulau-pulau terluar oleh TNI memerlukan keputusan politik dari pemerintah. "Kami hanya sebatas melaporkan, memberi kajian, baik secara lisan atau tertulis soal pulau-pulau terluar itu kepada Markas Besar TNI. Dari sinilah kemudian kami menunggu langkah dan keputusan politik pemerintah," katanya di Kupang, NTT, Rabu (14/4/2010).
KUPANG, POS KUPANG. com -- Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Brigadir Jenderal TNI Rachmat Budiyanto menegaskan, langkah pengamanan dan penjagaan pulau-pulau terluar oleh TNI memerlukan keputusan politik dari pemerintah. "Kami hanya sebatas melaporkan, memberi kajian, baik secara lisan atau tertulis soal pulau-pulau terluar itu kepada Markas Besar TNI. Dari sinilah kemudian kami menunggu langkah dan keputusan politik pemerintah," katanya di Kupang, NTT, Rabu (14/4/2010).
Budiyanto menyatakan hal itu di sela upacara serah terima jabatan Komandan Komando Resor Militer 161/Wira Sakti dari Kolonel Infantri Doddy Hargo kepada Kolonel Artileri I Dewa Ketut Siangan, di Markas Komando Resor Militer 161/Wira Sakti.
Upacara yang dipimpin Budiyanto itu sendiri merupakan penyerahan tugas, kewenangan dan tanggung jawab pucuk pimpinan tertinggi di jajaran Komando Resort Militer IX/Udayana, yang ditandai dengan penyerahan Duaja Wira Sakti dan tongkat komando dari Hargo kepada Siangan.Menurut Budiyanto, penjagaan pulau-pulau terluar oleh aparat TNI dari berbagai matra, terbukti sangat efektif untuk pengamanan. "Di pulau terluar yang sudah berpenghuni, masyarakat sangat senang menerima kehadiran kami yang membantu mengamankan pulau mereka," katanya.
Agar langkah dan operasi pengamanan itu bisa dilakukan secara baik, katanya, maka "payung hukum" harus diberikan pemerintah dalam hal dukungan pembiayaan operasi dan pemberian otoritas pelaksanaan tugas. "Katakanlah 'leading sector'-nya Kementerian Dalam Negeri," kata Panglima Budiyanto dengan menambahkan, ada wacana dari pihaknya untuk menempatkan pasukan yang disertai dukungan dan otoritas di tangan Markas Besar TNI.
Menurut dia, keberadaan pulau-pulau di perbatasan negara sangat rawan, karena selalu diintip negara tetangga. "Otoritas pemberian tugas dari komando atas yang disertai keputusan politik dari pemerintah, sangat diperlukan untuk pengamanan pulau-pulau itu," katanya. Dikatakannya, jika ada perintah dari Markas Besar TNI, maka rumusannya adalah keputusan politik dari dewan keamanan nasional yang melibatkan banyak pihak.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon Foenay, secara terpisah menyatakan kesannya soal keberadaan personel TNI di pulau-pulau terluar di wilayahnya. "Keberadaan mereka sangat efektif dalam membangun kedaulatan kita di pulau-pulau batas Nusantara itu," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon Foenay, secara terpisah menyatakan kesannya soal keberadaan personel TNI di pulau-pulau terluar di wilayahnya. "Keberadaan mereka sangat efektif dalam membangun kedaulatan kita di pulau-pulau batas Nusantara itu," katanya.
Foenay menyatakan, sejalan dengan kehadiran personel militer Indonesia di pulau-pulau terluar, kondisi keamanan langsung terdongkrak, demikian juga dengan pergerakan ekonomi setempat.
Di wilayah tanggung jawab Komando Resor Militer 161/Wira Sakti yang kini dipimpin Siangan, terdapat ratusan pulau besar dan kecil. Dari seluruh pulau itu, hanya kurang dari lima persennya yang berpenghuni dalam jumlah berarti dari sisi pemerintahan dan kehidupan perekonomiannya.
Di Pulau Timor yang berbatasan langsung dengan Timor Timur dan Australia, terdapat dua pulau terluar yang menjadi "pagar negara". Itu adalah Pulau Batek yang berbatasan dengan Distrik Oekusi, Timor Timur, dan Kabupaten Kupang, NTT.
Satu lagi adalah Pulau Dana Rote yang berbatasan dengan wilayah perairan laut Australia di sisi Australia Barat di Laut Timor. (ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar