Monday, 23 August 2010
JAKARTA (SINDO)—Pemerintah melakukan koordinasi untuk membahas perbatasan wilayah laut dengan Malaysia menyusul penahanan tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan perlunya perbaikan koordinasi agar pengamanan wilayah laut tidak berjalan sendiri-sendiri. “Koordinasi keamanan laut akan dipertajam sehingga tiap stakeholder dalam pelaksanaan operasi pengawasan di laut harus bersinergi. Harus ada koordinasi bersama, harus ada informasi yang dibagi satu sama lain,” katanya seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta,kemarin. Dia mengakui sinergi antarinstansi seperti TNI AL, polisi air, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan,Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Pengamanan Laut,serta Bea Cukai tidak optimal.
Akibatnya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran di wilayah perairan Indonesia dan tidak tertangani dengan baik yang akhirnya berbuntut pada insiden Tanjung Berikat 13 Agustus lalu di mana terjadi penangkapan tiga pegawai KKP yang sedang melaksanakan tugas. “Sinergi itu memang kita rasakan belum maksimal. Seandainya ada koordinasi satu sama lain ketika kejadian seperti itu, TNI bisa tahu lebih awal.Pasti akan ada backup,”ujarnya. Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro,Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Perhubungan Fredy Numberi, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono.
Selain itu, lanjut Djoko, hasil evaluasi juga menunjukkan fasilitas yang dimiliki kapal-kapal di wilayah perbatasan masih kurang memadai. Termasuk kapal yang dipakai tiga staf KKP.Menurut Djoko, pemerintah akan berupaya melengkapi dan meningkatkan fasilitas- fasilitas yang dimiliki kapal-kapal petugas perairan di perbatasan.“ Misalnya harus ada GPS, alat komunikasi,dan radar,”ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Menlu Marty Natalegawa menuturkan, sebelum dilepaskan, tiga staf KKP yang ditahan di Malaysia sempat disodori dokumen-dokumen untuk ditandatangani. Dokumen tersebut berisi pengakuan telah terjadi pelanggaran batas wilayah dan penyitaan kapal nelayan Malaysia.
“Kita sudah antisipasi hal tersebut dan meminta Konjen agar jangan menandatangani dokumen apa un,”ujarnya. Terkait tindakan tidak menyenangkan yang dialami ketiga petugas tersebut saat penangkapan, Marty mengatakan akan menyampaikan kepada pihak Malaysia untuk dipertanggungjawabkan. ”Kita menerima adanya informasi tentang perlakuan tindakan yang mungkin tidak baik, tidak bikin nyaman atau mungkin tindak kekerasan kepada mereka. Kita sampaikan ke Malaysia agar mereka bisa mempertanggungjawabkan,” ujarnya. Mantan Dubes RI untuk PBB itu juga menyampaikan penyelesaian perbatasan merupakan prioritas utama diplomasi politik luar negeri.
Menurut dia, sudah terdapat 16 perjanjian perbatasan yang telah disepakati dengan 10 negara tetangga. “Masih ada yang ditunda, termasuk dengan Malaysia. Awal September kita akan berunding dengan Thailand, juga mengenai perbatasan laut. Setelah itu ada juga dengan Filipina, India. Jadi memang programnya sangat intensif. Setiap bulan,setiap minggu ada perundingan,”ujarnya. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk mempercepat proses perundinganperbatasandenganMalaysia di Kepuluan Bintan. Presiden meminta agar proses perundingan tersebut dilakukan tanpa harus menunggu proses perundingan selesai.
“Saya instruksikan Menlu untuk tidak menunggu hasil Mahkamah Internasional (ICJ). Segera selesaikan perundingan di perbatasan tanpa harus menunggu ICJ.Semua yang dilakukan adalah sesuai dengan undang-undang,UU internasional, dan semangat ASEAN. Dengan demikian, bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujar Presiden SBY dalam acara silaturahmi dan buka bersama dengan kader Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor,Jawa Barat. Rencananya Komisi I DPR hari ini memanggil Menlu Marty Natalegawa untuk hadir memberikan keterangan insiden penangkapan tiga petugas KKP.
Komisi I menganggap keterangan Marty penting untuk menjawab asumsi yang menyebutkan diplomasi Pemerintah RI terhadap Malaysia.“ Mudah-mudahan besok (hari ini) Menlu bisa hadir dan menjelaskan semuanya,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Menurut dia, persoalan yang menyangkut perbatasan antara RI dan Malaysia harus cepat diselesaikan agar tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Usut Tuntas Hukuman Mati WNI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada Menlu Marty Natalegawa untuk segera melakukan pengecekan ke Malaysia mengenai ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati. “Laporkan kepada saya, berapa sebetulnya (WNI yang dikenai hukuman mati) dan langkah-langkah kita untuk melindungi saudara- saudara kita yang divonis hukum di Malaysia,” ujar Presiden SBY saat memberikan pengarahan saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta,kemarin.
Presiden mengakui, pihaknya baru mendapatkan informasi mengenai banyaknya WNI yang mendapatkan hukuman di negeri jiran itu beberapa hari lalu. Setelah adanya kabar itu, pagi kemarin Presiden langsung berkomunikasi dengan Menlu Marty Natalegawa untuk meminta penjelasan mengenai nasib WNI tersebut. Jumat (20/8), beberapa LSM seperti Migrant Care,Kontras,Infid mencatat bahwa saat ini 345 WNI, termasuk buruh migran di Malaysia, terancam hukuman mati. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan akan mengusut pihak yang menjerumuskan TKI di Malaysia.
“Saat ini saya sudah memerintahkan Satgas TKI segera bertindak untuk melakukan investigasi kasus secara mendalam guna mengetahui mana TKI dan mana yang bukan TKI? Melalui Kemlu,yang TKI akan kita bantu advokasi,”kata Muhaimin. Pria yang kerap disapa dengan panggilan Cak Imin itu menengarai ada beberapa masalah lain di samping masalah TKI, khususnya terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba. (pasti liberti /adam prawira)
JAKARTA (SINDO)—Pemerintah melakukan koordinasi untuk membahas perbatasan wilayah laut dengan Malaysia menyusul penahanan tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan perlunya perbaikan koordinasi agar pengamanan wilayah laut tidak berjalan sendiri-sendiri. “Koordinasi keamanan laut akan dipertajam sehingga tiap stakeholder dalam pelaksanaan operasi pengawasan di laut harus bersinergi. Harus ada koordinasi bersama, harus ada informasi yang dibagi satu sama lain,” katanya seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta,kemarin. Dia mengakui sinergi antarinstansi seperti TNI AL, polisi air, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan,Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Pengamanan Laut,serta Bea Cukai tidak optimal.
Akibatnya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran di wilayah perairan Indonesia dan tidak tertangani dengan baik yang akhirnya berbuntut pada insiden Tanjung Berikat 13 Agustus lalu di mana terjadi penangkapan tiga pegawai KKP yang sedang melaksanakan tugas. “Sinergi itu memang kita rasakan belum maksimal. Seandainya ada koordinasi satu sama lain ketika kejadian seperti itu, TNI bisa tahu lebih awal.Pasti akan ada backup,”ujarnya. Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro,Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Perhubungan Fredy Numberi, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono.
Selain itu, lanjut Djoko, hasil evaluasi juga menunjukkan fasilitas yang dimiliki kapal-kapal di wilayah perbatasan masih kurang memadai. Termasuk kapal yang dipakai tiga staf KKP.Menurut Djoko, pemerintah akan berupaya melengkapi dan meningkatkan fasilitas- fasilitas yang dimiliki kapal-kapal petugas perairan di perbatasan.“ Misalnya harus ada GPS, alat komunikasi,dan radar,”ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Menlu Marty Natalegawa menuturkan, sebelum dilepaskan, tiga staf KKP yang ditahan di Malaysia sempat disodori dokumen-dokumen untuk ditandatangani. Dokumen tersebut berisi pengakuan telah terjadi pelanggaran batas wilayah dan penyitaan kapal nelayan Malaysia.
“Kita sudah antisipasi hal tersebut dan meminta Konjen agar jangan menandatangani dokumen apa un,”ujarnya. Terkait tindakan tidak menyenangkan yang dialami ketiga petugas tersebut saat penangkapan, Marty mengatakan akan menyampaikan kepada pihak Malaysia untuk dipertanggungjawabkan. ”Kita menerima adanya informasi tentang perlakuan tindakan yang mungkin tidak baik, tidak bikin nyaman atau mungkin tindak kekerasan kepada mereka. Kita sampaikan ke Malaysia agar mereka bisa mempertanggungjawabkan,” ujarnya. Mantan Dubes RI untuk PBB itu juga menyampaikan penyelesaian perbatasan merupakan prioritas utama diplomasi politik luar negeri.
Menurut dia, sudah terdapat 16 perjanjian perbatasan yang telah disepakati dengan 10 negara tetangga. “Masih ada yang ditunda, termasuk dengan Malaysia. Awal September kita akan berunding dengan Thailand, juga mengenai perbatasan laut. Setelah itu ada juga dengan Filipina, India. Jadi memang programnya sangat intensif. Setiap bulan,setiap minggu ada perundingan,”ujarnya. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk mempercepat proses perundinganperbatasandenganMalaysia di Kepuluan Bintan. Presiden meminta agar proses perundingan tersebut dilakukan tanpa harus menunggu proses perundingan selesai.
“Saya instruksikan Menlu untuk tidak menunggu hasil Mahkamah Internasional (ICJ). Segera selesaikan perundingan di perbatasan tanpa harus menunggu ICJ.Semua yang dilakukan adalah sesuai dengan undang-undang,UU internasional, dan semangat ASEAN. Dengan demikian, bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujar Presiden SBY dalam acara silaturahmi dan buka bersama dengan kader Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor,Jawa Barat. Rencananya Komisi I DPR hari ini memanggil Menlu Marty Natalegawa untuk hadir memberikan keterangan insiden penangkapan tiga petugas KKP.
Komisi I menganggap keterangan Marty penting untuk menjawab asumsi yang menyebutkan diplomasi Pemerintah RI terhadap Malaysia.“ Mudah-mudahan besok (hari ini) Menlu bisa hadir dan menjelaskan semuanya,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Menurut dia, persoalan yang menyangkut perbatasan antara RI dan Malaysia harus cepat diselesaikan agar tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Usut Tuntas Hukuman Mati WNI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada Menlu Marty Natalegawa untuk segera melakukan pengecekan ke Malaysia mengenai ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati. “Laporkan kepada saya, berapa sebetulnya (WNI yang dikenai hukuman mati) dan langkah-langkah kita untuk melindungi saudara- saudara kita yang divonis hukum di Malaysia,” ujar Presiden SBY saat memberikan pengarahan saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta,kemarin.
Presiden mengakui, pihaknya baru mendapatkan informasi mengenai banyaknya WNI yang mendapatkan hukuman di negeri jiran itu beberapa hari lalu. Setelah adanya kabar itu, pagi kemarin Presiden langsung berkomunikasi dengan Menlu Marty Natalegawa untuk meminta penjelasan mengenai nasib WNI tersebut. Jumat (20/8), beberapa LSM seperti Migrant Care,Kontras,Infid mencatat bahwa saat ini 345 WNI, termasuk buruh migran di Malaysia, terancam hukuman mati. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan akan mengusut pihak yang menjerumuskan TKI di Malaysia.
“Saat ini saya sudah memerintahkan Satgas TKI segera bertindak untuk melakukan investigasi kasus secara mendalam guna mengetahui mana TKI dan mana yang bukan TKI? Melalui Kemlu,yang TKI akan kita bantu advokasi,”kata Muhaimin. Pria yang kerap disapa dengan panggilan Cak Imin itu menengarai ada beberapa masalah lain di samping masalah TKI, khususnya terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba. (pasti liberti /adam prawira)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar