Rabu, 25 Agustus 2010 | 22:28 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan keprihatinan purnawirawan TNI/Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri (Foko) sebagai bahan renungan.
"Ini patut kita renungkan, memang masalah-masalah mendasar di negeri ini belum mendapat arah yang jelas kerangka penyelesaiannya," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (25/8/2010).
Namun demikian, Ketua DPP PKS bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan ini menilai, pemerintahan SBY-Boediono masih mampu menunjukkan kelebihan dalam menjalani masa jabatannya.
"Jangan pula kita lupa bersyukur atas capaian demokrasi, stabilitas ekonomi dan politik, dan budaya masyarakat yang kian religius, meski masih parsial," ungkapnya.
Menurutnya, upaya terpenting saat ini adalah mengawal proses transisi reformasi dan regenerasi dengan mulus dan damai. "Jangan justru memanas-manasi situasi yang sebenarnya masih kondusif untuk perubahan yang inkonstitusional," ucap Mustafa.
"Belajar dari sejarah, jangan siklus Ken Arokisme kembali muncul. Ongkos politiknya terlalu besar, menguras energi bangsa," sambungnya.
Lebih lanjut, Mustafa mengemukakan, dibutuhkan reformasi parlemen dan keinsyafan eksekutif untuk tidak menyalahgunakan wewenang. Bukan hanya itu, diperlukan pula sikap profesionalitas sebagai pelayan publik. "Jadi bukan justru mengakali keadaan," katanya.
Mustafa mengatakan masalah yang menjadi perhatian saat ini adalah mulai bergesernya hak legislasi dan hak budget Dewan di Senayan ke tangan pemerintah. "Ada kecenderungan lebih berat ke eksekutif. Jadi tidak perlu sampai ke MPR, apalagi ke sidang istimewa," katanya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan keprihatinan purnawirawan TNI/Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri (Foko) sebagai bahan renungan.
"Ini patut kita renungkan, memang masalah-masalah mendasar di negeri ini belum mendapat arah yang jelas kerangka penyelesaiannya," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal kepada Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (25/8/2010).
Namun demikian, Ketua DPP PKS bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan Keamanan ini menilai, pemerintahan SBY-Boediono masih mampu menunjukkan kelebihan dalam menjalani masa jabatannya.
"Jangan pula kita lupa bersyukur atas capaian demokrasi, stabilitas ekonomi dan politik, dan budaya masyarakat yang kian religius, meski masih parsial," ungkapnya.
Menurutnya, upaya terpenting saat ini adalah mengawal proses transisi reformasi dan regenerasi dengan mulus dan damai. "Jangan justru memanas-manasi situasi yang sebenarnya masih kondusif untuk perubahan yang inkonstitusional," ucap Mustafa.
"Belajar dari sejarah, jangan siklus Ken Arokisme kembali muncul. Ongkos politiknya terlalu besar, menguras energi bangsa," sambungnya.
Lebih lanjut, Mustafa mengemukakan, dibutuhkan reformasi parlemen dan keinsyafan eksekutif untuk tidak menyalahgunakan wewenang. Bukan hanya itu, diperlukan pula sikap profesionalitas sebagai pelayan publik. "Jadi bukan justru mengakali keadaan," katanya.
Mustafa mengatakan masalah yang menjadi perhatian saat ini adalah mulai bergesernya hak legislasi dan hak budget Dewan di Senayan ke tangan pemerintah. "Ada kecenderungan lebih berat ke eksekutif. Jadi tidak perlu sampai ke MPR, apalagi ke sidang istimewa," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar