Tuesday, 24 August 2010
JAKARTA(SINDO) – Kondisi kesehatan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri ternyata belum juga membaik.Bahkan dia dipastikan tidak bisa menjalankan tugasnya dalam sepekan ini.
Tim dokter Mabes Polri dan Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat menyarankan Kapolri untuk istirahat total terhitung sejak 23 hingga 29 Agustus 2010. Kepastian vakumnya mantan Kapolda Sumatera Utara itu terungkap dalam surat keterangan rekomendasi Dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo kepada Kapolri yang disampaikan kepada pimpinan DPR kemarin. “Profesor Yusuf Misbach, konsultan neurologi Rumah Sakit Abdi Waluyo,menerangkan bahwa telah diadakan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap BHD (Bambang Hendarso Danuri) dan diperlukan istirahat total,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR Jakarta kemarin.
Dia menjelaskan surat tersebut disampaikan utusan Kapolri yang diketahuinya sebagai koordinator dokter Kapolri dan koordinator asisten pribadi Kapolri.“Tadi saya tanyakan (kepada utusan Bambang) seserius apa penyakitnya, tetapi hanya bilang perlu istirahat karena kecapaian dan muntah-muntah,”ungkapnya. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Iskandar Hasan membenarkan kondisi kesehatan Kapolri.Menurutnya, setelah melakukan generalcheck up pada Sabtu dan Minggu lalu, tim dokter menyarankan agar Kapolri istirahat total selama seminggu.”Terhitung mulai hari ini,beliau sekarang berada di rumah dan tetap menjalankan ibadah puasa,”jelasnya.
Dia menuturkan, meski harus istirahat sepekan, hasil check up menunjukkan kondisi kesehatan Kapolri sebenarnya tidak masalah. Kapolri juga ingin bisa beraktivitas seperti biasa.Hanya saja, tim dokter meminta alumnus Akademi Kepolisian 1974 itu istirahat agar kondisinya lebih fit. Iskandar membantah menurunnya kondisi kesehatan karena Kapolri stres akibat tekanan.Selama ini, lanjutnya, yang bersangkutan tidak pernah mengeluh apa pun. ”Sakit itu kan manusiawi. Apalagi ini bulan puasa, beban kerja cukup besar, kecapaian bisa saja karena asupan kurang,jadi lemah.
Saya kira wajar itu,manusiawi, jadi jangan prediksi macammacam,” ujarnya. Karena kondisi kesehatannya tersebut, Kapolri terpaksa tidak bisa menghadiri sejumlah agenda penting.Kemarin, misalnya, mantan Kabareskrim itu tidak menghadiri sidang kabinet paripurna. Ketidakhadiran Kapolri memang sudah tercium saat Wakapolri Yusuf Manggabarani muncul di koridor menuju kantor presiden, tempat sidang kabinet digelar. Wakapolri datang bersama dua anggota kepolisian lainnya hanya beberapa menit sebelum sidang digelar.Namun, dia berada di Istana hanya sekitar 10 menit dan langsung buru-buru pergi hingga dia lupa topi dinasnya tertinggal di dalam Istana.
Kepada wartawan dia mengaku menyerahkan surat istirahat Kapolri dari dokter kepada Presiden. Mantan Inspektur Pengawas Umum itu juga mengungkapkan, meskipun jajaran kepolisian tidak hadir di sidang, kepolisian tetap melaporkan perkembangan situasi terakhir kepada Presiden. Vakumnya Kapolri juga memaksa rapat antara Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR dan Kapolri yang dijadwalkan berlangsung 25 Agustus 2010 batal. Semula rapat tersebut dijadwalkan untuk melakukan uji silang hasil penanganan kasus Bank Century oleh Polri,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung.
Priyo Budi Santoso mengungkapkan kemungkinan rapat tersebut akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain itu,lanjutnya,KPK juga telah meminta izin DPR tidak dapat hadir dalam rapat kerja dengan Tim Pengawas. KPK menyatakan telah memiliki agenda kerja sebelumnya. Komisi III sebenarnya juga berencana mengundang Kapolri pekan ini untuk mengklarifikasi soal polemik rekaman Ade Raharja dan Ari Muladi yang hingga kini simpang siur. Agenda kunjungan ke daerah juga harus dibatalkan. Kapolri dijadwalkan akan mengunjungi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng) selama dua hari pada Rabu dan Kamis,25-26 Agustus 2010.
Rencananya akan melakukan serangkaian kegiatan terkait safari Ramadan seperti acara buka puasa bersama jajaran unsur forum pimpinan daerah. Kondisi kesehatan Kapolri mulai diketahui publik saat penundaan serah terima jabatan (sertijab) tujuh pejabat utama Mabes Polri pada Jumat (13/8). Saat itu, ketidakhadirannya sempat memicu saling-silang informasi. Ada yang menyebutkan Kapolri sedang ada tugas keluar, dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau dapat informasi yang menyebut bahwa yang bersangkutan jatuh sakit. Sertijab para perwira tinggi Polri tersebut akhirnya baru bisa dilakukan pada Senin (16/8) setelah kondisi kesehatannya membaik.
Pergantian
Sementara itu, wacana siapa pengganti Bambang Hendarso Danuri yang akan pensiun sebagai Kapolri pada Oktober mendatang semakin santer diperbincangkan. Isu lain yang muncul terkait pergantian Panglima TNI Djoko Santoso dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Untuk calon Kapolri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya akan mulai membahas calon Kapolri baru pada pekan depan.
“Minggu ini atau minggu depan baru kami bahas,” katanya seusai memimpin rapat koordinasi kementerian bidang politik, hukum, dan keamanan di Jakarta,Senin. Sebelumnya Djoko mengatakan, Kompolnas segera mengevaluasi riwayat hidup dari nama-nama calon Kapolri yang layak dan menyerahkan rekomendasi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Bambang Hendarso Danuri pensiun pada Oktober 2010.Ia menyebutkan, syarat-syarat normatif yang harus dimiliki oleh calon Kapolri adalah integritas, kapabilitas, dan kemampuan.
“Selain itu, pengalaman, rekam jejak sepanjang perjalanan karier, dan kepangkatan,”katanya. Djoko menambahkan, Kapolri baru harus mewujudkan reformasi di tubuh Polri dalam beberapa bidang seperti pelayanan publik, perlindungan terhadap masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Sementara itu,Komisioner Kompolnas Adnan Raja Pandu mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi calon kapolri pada September 2010.“Kita kemungkinan melaksanakan verifikasi untuk calon Kapolri dan saat ini Ketua Kompolnas sudah ada surat resmi dari Kapolri yang di dalamnya ada delapan nama calon Kapolri,”ujarnya.
Mengenai siapa saja delapan nama calon Kapolri yang sudah masuk di Kompolnas, Adnan mengatakan dirinya tidak mengetahui karena bersifat rahasia dan pada bulan Oktober nama calon Kapolri sudah muncul. “Nantinya kami akan memproses hal-hal terkait, misalnya track record (rekam jejak) dan setelah nama-nama disebutkan,kita akan melihat kira-kira apa harapan publik mengenai kriteria calon Kapolri,”katanya.
Adnan menambahkan, Ketua Kompolnas dalam melakukan verifikasi calon Kapolri akan melibatkan beberapa komisi terkait agar pimpinan Polri mendatang tidak bersinggungan dengan persoalanpersoalan seperti Hak Asasi Manusia (HAM),korupsi, dan pajak.Komisi- komisi yang rencananya akan dilibatkan untuk verifikasi adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Suding, berharap sosok Kapolri mendatang memiliki kemampuan melakukan reformasi kultural kepolisian.“Kapolri ke depan harus dapat lebih mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat,”katanya. Dia sendiri mengaku belum dapat memprediksi nama-nama calon Kapolri yang akan diusulkan Presiden ke DPR.Namun ditanya tentang masuknya nama Irwasum Komjen Pol Nanan Soekarna sebagai salah satu calon kapolri, Suding menilai cukup pantas dan dipercaya dapat membawa institusi Polri menjadi lebih baik.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Edi Ramli Sitanggang menyerahkan sosok calon Kapolri mendatang kepada Presiden.Dia hanya berharap kandidat yang diajukan Presiden ke DPR hanya satu nama, karena kalau lebih dari satu nama, dia khawatir akan ada permainan politik. Adapun anggota Komisi I (pertahanan) DPR Helmy Fauzi mengaku telah mendengar kabar bahwa Panglima TNI Djoko Santoso akan diganti.Hanya saja,sampai saat ini, belum ada usulan nama ke DPR oleh Presiden. Dia sendiri berharap, sosok Panglima TNI ke depan harus tegas dan berani membela kepentingan-kepentingan nasional terhadap ancaman, intimidasi, dan pelecehan yang dilakukan oleh negara-negara lain.
”Apalagi sekarang harga diri kita kan dimainkan oleh Ma-laysia,”tandasnya. Berdasar informasi yang beredar, KSAD Letjen TNI George Toisutta dikabarkan diplot menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso. Helmy berharap Presiden hanya mengajukan satu nama untuk calon panglima. Pengajuan satu nama ini agar DPR memberikan dukungan penuh terhadap calon yang diajukan. “Saat sekarang ini, kita perlu dukungan penuh kepada Panglima TNI. Saya yakin, sikap PDIP akan berusaha panglima dipilih secara mufakat bulat. Itu lebih baik,”tuturnya.
Adapun mengenai pergantian Jaksa Agung Hendarman Supandji, Syarifudin Suding mengaku belum mendengar. Namun dia menilai nasib Hendarman bergantung hasil persidangan uji materi jabatan Jaksa Agung di Mahkamah Konstitusi.“Tapi siapa pun jaksa agung mendatang, haruslah sosok yang memiliki integritas untuk memberantas korupsi,”tuturnya. (adam prawira/sucipto/ maesaroh/helmi firdaus/ant)
JAKARTA(SINDO) – Kondisi kesehatan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri ternyata belum juga membaik.Bahkan dia dipastikan tidak bisa menjalankan tugasnya dalam sepekan ini.
Tim dokter Mabes Polri dan Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat menyarankan Kapolri untuk istirahat total terhitung sejak 23 hingga 29 Agustus 2010. Kepastian vakumnya mantan Kapolda Sumatera Utara itu terungkap dalam surat keterangan rekomendasi Dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo kepada Kapolri yang disampaikan kepada pimpinan DPR kemarin. “Profesor Yusuf Misbach, konsultan neurologi Rumah Sakit Abdi Waluyo,menerangkan bahwa telah diadakan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap BHD (Bambang Hendarso Danuri) dan diperlukan istirahat total,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR Jakarta kemarin.
Dia menjelaskan surat tersebut disampaikan utusan Kapolri yang diketahuinya sebagai koordinator dokter Kapolri dan koordinator asisten pribadi Kapolri.“Tadi saya tanyakan (kepada utusan Bambang) seserius apa penyakitnya, tetapi hanya bilang perlu istirahat karena kecapaian dan muntah-muntah,”ungkapnya. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Iskandar Hasan membenarkan kondisi kesehatan Kapolri.Menurutnya, setelah melakukan generalcheck up pada Sabtu dan Minggu lalu, tim dokter menyarankan agar Kapolri istirahat total selama seminggu.”Terhitung mulai hari ini,beliau sekarang berada di rumah dan tetap menjalankan ibadah puasa,”jelasnya.
Dia menuturkan, meski harus istirahat sepekan, hasil check up menunjukkan kondisi kesehatan Kapolri sebenarnya tidak masalah. Kapolri juga ingin bisa beraktivitas seperti biasa.Hanya saja, tim dokter meminta alumnus Akademi Kepolisian 1974 itu istirahat agar kondisinya lebih fit. Iskandar membantah menurunnya kondisi kesehatan karena Kapolri stres akibat tekanan.Selama ini, lanjutnya, yang bersangkutan tidak pernah mengeluh apa pun. ”Sakit itu kan manusiawi. Apalagi ini bulan puasa, beban kerja cukup besar, kecapaian bisa saja karena asupan kurang,jadi lemah.
Saya kira wajar itu,manusiawi, jadi jangan prediksi macammacam,” ujarnya. Karena kondisi kesehatannya tersebut, Kapolri terpaksa tidak bisa menghadiri sejumlah agenda penting.Kemarin, misalnya, mantan Kabareskrim itu tidak menghadiri sidang kabinet paripurna. Ketidakhadiran Kapolri memang sudah tercium saat Wakapolri Yusuf Manggabarani muncul di koridor menuju kantor presiden, tempat sidang kabinet digelar. Wakapolri datang bersama dua anggota kepolisian lainnya hanya beberapa menit sebelum sidang digelar.Namun, dia berada di Istana hanya sekitar 10 menit dan langsung buru-buru pergi hingga dia lupa topi dinasnya tertinggal di dalam Istana.
Kepada wartawan dia mengaku menyerahkan surat istirahat Kapolri dari dokter kepada Presiden. Mantan Inspektur Pengawas Umum itu juga mengungkapkan, meskipun jajaran kepolisian tidak hadir di sidang, kepolisian tetap melaporkan perkembangan situasi terakhir kepada Presiden. Vakumnya Kapolri juga memaksa rapat antara Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR dan Kapolri yang dijadwalkan berlangsung 25 Agustus 2010 batal. Semula rapat tersebut dijadwalkan untuk melakukan uji silang hasil penanganan kasus Bank Century oleh Polri,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung.
Priyo Budi Santoso mengungkapkan kemungkinan rapat tersebut akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain itu,lanjutnya,KPK juga telah meminta izin DPR tidak dapat hadir dalam rapat kerja dengan Tim Pengawas. KPK menyatakan telah memiliki agenda kerja sebelumnya. Komisi III sebenarnya juga berencana mengundang Kapolri pekan ini untuk mengklarifikasi soal polemik rekaman Ade Raharja dan Ari Muladi yang hingga kini simpang siur. Agenda kunjungan ke daerah juga harus dibatalkan. Kapolri dijadwalkan akan mengunjungi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng) selama dua hari pada Rabu dan Kamis,25-26 Agustus 2010.
Rencananya akan melakukan serangkaian kegiatan terkait safari Ramadan seperti acara buka puasa bersama jajaran unsur forum pimpinan daerah. Kondisi kesehatan Kapolri mulai diketahui publik saat penundaan serah terima jabatan (sertijab) tujuh pejabat utama Mabes Polri pada Jumat (13/8). Saat itu, ketidakhadirannya sempat memicu saling-silang informasi. Ada yang menyebutkan Kapolri sedang ada tugas keluar, dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau dapat informasi yang menyebut bahwa yang bersangkutan jatuh sakit. Sertijab para perwira tinggi Polri tersebut akhirnya baru bisa dilakukan pada Senin (16/8) setelah kondisi kesehatannya membaik.
Pergantian
Sementara itu, wacana siapa pengganti Bambang Hendarso Danuri yang akan pensiun sebagai Kapolri pada Oktober mendatang semakin santer diperbincangkan. Isu lain yang muncul terkait pergantian Panglima TNI Djoko Santoso dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Untuk calon Kapolri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya akan mulai membahas calon Kapolri baru pada pekan depan.
“Minggu ini atau minggu depan baru kami bahas,” katanya seusai memimpin rapat koordinasi kementerian bidang politik, hukum, dan keamanan di Jakarta,Senin. Sebelumnya Djoko mengatakan, Kompolnas segera mengevaluasi riwayat hidup dari nama-nama calon Kapolri yang layak dan menyerahkan rekomendasi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Bambang Hendarso Danuri pensiun pada Oktober 2010.Ia menyebutkan, syarat-syarat normatif yang harus dimiliki oleh calon Kapolri adalah integritas, kapabilitas, dan kemampuan.
“Selain itu, pengalaman, rekam jejak sepanjang perjalanan karier, dan kepangkatan,”katanya. Djoko menambahkan, Kapolri baru harus mewujudkan reformasi di tubuh Polri dalam beberapa bidang seperti pelayanan publik, perlindungan terhadap masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Sementara itu,Komisioner Kompolnas Adnan Raja Pandu mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi calon kapolri pada September 2010.“Kita kemungkinan melaksanakan verifikasi untuk calon Kapolri dan saat ini Ketua Kompolnas sudah ada surat resmi dari Kapolri yang di dalamnya ada delapan nama calon Kapolri,”ujarnya.
Mengenai siapa saja delapan nama calon Kapolri yang sudah masuk di Kompolnas, Adnan mengatakan dirinya tidak mengetahui karena bersifat rahasia dan pada bulan Oktober nama calon Kapolri sudah muncul. “Nantinya kami akan memproses hal-hal terkait, misalnya track record (rekam jejak) dan setelah nama-nama disebutkan,kita akan melihat kira-kira apa harapan publik mengenai kriteria calon Kapolri,”katanya.
Adnan menambahkan, Ketua Kompolnas dalam melakukan verifikasi calon Kapolri akan melibatkan beberapa komisi terkait agar pimpinan Polri mendatang tidak bersinggungan dengan persoalanpersoalan seperti Hak Asasi Manusia (HAM),korupsi, dan pajak.Komisi- komisi yang rencananya akan dilibatkan untuk verifikasi adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Suding, berharap sosok Kapolri mendatang memiliki kemampuan melakukan reformasi kultural kepolisian.“Kapolri ke depan harus dapat lebih mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat,”katanya. Dia sendiri mengaku belum dapat memprediksi nama-nama calon Kapolri yang akan diusulkan Presiden ke DPR.Namun ditanya tentang masuknya nama Irwasum Komjen Pol Nanan Soekarna sebagai salah satu calon kapolri, Suding menilai cukup pantas dan dipercaya dapat membawa institusi Polri menjadi lebih baik.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Edi Ramli Sitanggang menyerahkan sosok calon Kapolri mendatang kepada Presiden.Dia hanya berharap kandidat yang diajukan Presiden ke DPR hanya satu nama, karena kalau lebih dari satu nama, dia khawatir akan ada permainan politik. Adapun anggota Komisi I (pertahanan) DPR Helmy Fauzi mengaku telah mendengar kabar bahwa Panglima TNI Djoko Santoso akan diganti.Hanya saja,sampai saat ini, belum ada usulan nama ke DPR oleh Presiden. Dia sendiri berharap, sosok Panglima TNI ke depan harus tegas dan berani membela kepentingan-kepentingan nasional terhadap ancaman, intimidasi, dan pelecehan yang dilakukan oleh negara-negara lain.
”Apalagi sekarang harga diri kita kan dimainkan oleh Ma-laysia,”tandasnya. Berdasar informasi yang beredar, KSAD Letjen TNI George Toisutta dikabarkan diplot menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso. Helmy berharap Presiden hanya mengajukan satu nama untuk calon panglima. Pengajuan satu nama ini agar DPR memberikan dukungan penuh terhadap calon yang diajukan. “Saat sekarang ini, kita perlu dukungan penuh kepada Panglima TNI. Saya yakin, sikap PDIP akan berusaha panglima dipilih secara mufakat bulat. Itu lebih baik,”tuturnya.
Adapun mengenai pergantian Jaksa Agung Hendarman Supandji, Syarifudin Suding mengaku belum mendengar. Namun dia menilai nasib Hendarman bergantung hasil persidangan uji materi jabatan Jaksa Agung di Mahkamah Konstitusi.“Tapi siapa pun jaksa agung mendatang, haruslah sosok yang memiliki integritas untuk memberantas korupsi,”tuturnya. (adam prawira/sucipto/ maesaroh/helmi firdaus/ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar