Surabaya, Nusa Bali - Ketua Umum Partai hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap lebih tegas lagi terhadap pemerintah Malaysia.
Ia menganggap perlakuan Malaysia terhadap Indonesia akhir-akhir ini sudah tidak mencerminkan hubungan yang baik antar kedua negara bertetangga itu.
"Kita harus menunjukkan diri kalau masih memiliki kehormatan karena ini adalah persoalan harga diri sebuah bangsa," kata mantan Cawapres 2009 itu.
Menurut dia, kebenaran hukum harus tetap ditegakkan untuk menenangkan hati masyarakat. Oleh sebab itu, kata dia, perlu tindakan yang lebih kongkret dan maksimal untuk menjawab keraguan rakyat tentang nasionalisme.
"Tidak ada salahnya kalau memberi warning pada negara tetangga. jangan main-main dengan hakl asasi manusia yang dicederai," kata Menko Polkam di era pemerintahan abdurrahman Wahid itu.
"Kalua tidak segera diselesaikan, amuk massa di tingkatan bawah semakin kencang. Semua itu terjadi akibat efek domino atas lambannya sikap pemerintah Indonesia terhadap malaysia," katanya.
Ia juga meminta pemerintah tidak melarang aksi unjuk rasa anti-Malaysia. "Pemerintah juga tidak boleh melarang aksi protes yang dilakukan warga, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Pemerintah diminta menunjukkan kekuatannya, agar tidak mudah disepelekan bangsa lain. "Jangan sampai terjadi lagi, aksi penangkapan seperti kemarin. Pemerintah perlu menunjukkan kekuatannya," kata Pangdam Jaya periode 1994-1996.
Namun soal peralatan persenjataan, mantan Panglima Kostrad itu tidak berani menjamin karena selama ini anggaran untuk TNI relatif kecil.
Bahkan, untuk biaya pemeliharaan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan, TNI masih sering mengalami kekurangan.
Menurut Wiranti, TNI tidak boleh memiliki nyali yang ciut dengan kondisi persenjataan seperti itu. Seorang prajurit harus siap ditugaskan di medan perang.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan pejabat tinggi militer di Indonesia untuk selalu memiliki kesiapan."Jangan jadi panglima, kalau tidak berani berperang," kata Menhankam/Pangab pada kabinet Pembangunan VII/1998 dan Kabinet Reformasi Pembangunan 1998 - 1999 itu.
Ia juga tidak setuju adanya razia yang dilakukan terhadap warga Malaysia di Indonesia itu boleh saja, asalkan tetap perhatikan aturan. Dan jangan melanggar hukum, seperti katanya.
Ia menganggap perlakuan Malaysia terhadap Indonesia akhir-akhir ini sudah tidak mencerminkan hubungan yang baik antar kedua negara bertetangga itu.
"Kita harus menunjukkan diri kalau masih memiliki kehormatan karena ini adalah persoalan harga diri sebuah bangsa," kata mantan Cawapres 2009 itu.
Menurut dia, kebenaran hukum harus tetap ditegakkan untuk menenangkan hati masyarakat. Oleh sebab itu, kata dia, perlu tindakan yang lebih kongkret dan maksimal untuk menjawab keraguan rakyat tentang nasionalisme.
"Tidak ada salahnya kalau memberi warning pada negara tetangga. jangan main-main dengan hakl asasi manusia yang dicederai," kata Menko Polkam di era pemerintahan abdurrahman Wahid itu.
"Kalua tidak segera diselesaikan, amuk massa di tingkatan bawah semakin kencang. Semua itu terjadi akibat efek domino atas lambannya sikap pemerintah Indonesia terhadap malaysia," katanya.
Ia juga meminta pemerintah tidak melarang aksi unjuk rasa anti-Malaysia. "Pemerintah juga tidak boleh melarang aksi protes yang dilakukan warga, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Pemerintah diminta menunjukkan kekuatannya, agar tidak mudah disepelekan bangsa lain. "Jangan sampai terjadi lagi, aksi penangkapan seperti kemarin. Pemerintah perlu menunjukkan kekuatannya," kata Pangdam Jaya periode 1994-1996.
Namun soal peralatan persenjataan, mantan Panglima Kostrad itu tidak berani menjamin karena selama ini anggaran untuk TNI relatif kecil.
Bahkan, untuk biaya pemeliharaan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan, TNI masih sering mengalami kekurangan.
Menurut Wiranti, TNI tidak boleh memiliki nyali yang ciut dengan kondisi persenjataan seperti itu. Seorang prajurit harus siap ditugaskan di medan perang.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan pejabat tinggi militer di Indonesia untuk selalu memiliki kesiapan."Jangan jadi panglima, kalau tidak berani berperang," kata Menhankam/Pangab pada kabinet Pembangunan VII/1998 dan Kabinet Reformasi Pembangunan 1998 - 1999 itu.
Ia juga tidak setuju adanya razia yang dilakukan terhadap warga Malaysia di Indonesia itu boleh saja, asalkan tetap perhatikan aturan. Dan jangan melanggar hukum, seperti katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar