Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw Senin, 23 Agustus 2010 | 16:46 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan, TNI siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI, menanggapi sengketa isu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
"TNI sebagai alat pertahanan negara tentunya siap sedia untuk mengamankan, menegakkan Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada sidang kabinet, menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk melakukan sinergi dan penataan pengamanan laut. Saat ini, ada beberapa pemangku kepentingan pengamanan laut, seperti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), TNI AL, Kepolisian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Ke dalam, kita perlu melakukan sinkronisasi dan koordinasi. Dengan demikian, harapan saya, segeera setelah ini, di bawah koordinator Menko Polhukam, ditata, dipastikan bahwa semua sinergis, terkoordinasi, dan sinkron satu sama lain," kata Presiden.
Dikatakannya, secara logika, Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih banyak berperan pada aspek kesejahteraan dan ekonomi. Sementara itu, terkait unsur keamanan, Kepolisian dan TNI AL lebih dapat berperan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan, TNI siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI, menanggapi sengketa isu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
"TNI sebagai alat pertahanan negara tentunya siap sedia untuk mengamankan, menegakkan Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada sidang kabinet, menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk melakukan sinergi dan penataan pengamanan laut. Saat ini, ada beberapa pemangku kepentingan pengamanan laut, seperti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), TNI AL, Kepolisian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Ke dalam, kita perlu melakukan sinkronisasi dan koordinasi. Dengan demikian, harapan saya, segeera setelah ini, di bawah koordinator Menko Polhukam, ditata, dipastikan bahwa semua sinergis, terkoordinasi, dan sinkron satu sama lain," kata Presiden.
Dikatakannya, secara logika, Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih banyak berperan pada aspek kesejahteraan dan ekonomi. Sementara itu, terkait unsur keamanan, Kepolisian dan TNI AL lebih dapat berperan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar