Senin, 23 Agustus 2010 | 18:19 WIBJAKARTA, POS KUPANG. com -- Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, pihaknya siap menjaga dan menegakkan kedaulatan negara dari berbagai bentuk ancaman.
"TNI sebagai alat pertahanan negara selalu siap sedia menegakkan kedaulatan negara," kata Panglima ketika ditemui sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/8/2010). Panglima menyatakan hal itu ketika ditanya tentang ketegangan antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini, terutama akibat insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia.
Menurut Djoko, salah satu prioritas utama TNI adalah menjaga integritas Tanah Air dan keselamatan negara. Oleh karena itu, dia menegaskan, TNI selalu siap untuk setiap tugas penyelamatan negara. Djoko menyatakan, TNI adalah alat pertahanan yang tidak bisa melepaskan dari keputusan politik. Oleh karena itu, TNI akan bertindak sesuai aturan dan sesuai keputusan politik.
"Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan TNI itu sesuai dengan keputusan otoritas politik," kata Djoko. Terkait dengan ketegangan dengan Malaysia, pemerintah Indonesia berniat segera mempercepat pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.
Untuk itu, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan menteri terkait untuk mempercepat upaya perundingan dengan Malaysia guna membahas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dalam waktu dekat, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan menerima laporan dari menteri terkait, terutama terkait dengan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, tiga petugas KKP ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia. Ketiga warga negara Indonesia itu adalah Asriadi (40), Erwan (37), dan Seivo Grevo Wewengkang (26). Mereka ditangkap ketika akan mengamankan sejumlah nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia.
Setelah melakukan perundingan, akhirnya para warga negara Indonesia itu dilepas bersamaan dengan pelepasan para nelayan Malaysia. Terhadap insiden itu, Presiden Yudhoyono pernah mengatakan agar kedua pihak mengedepankan upaya diplomasi. (ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar