Minggu, 29 Agustus 2010 , 06:06:00
JAMBI – Setelah sekian lama diam, akhirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkat bicara. Seolah menjawab isu teraktual yang berkembang pada pekan-pekan terakhir, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pun angkat bicara. Pendek dan lugas, TNI Siap perang melawan siapa pun yang mencoba mengancam keutuhan NKRI. Pernyataan Jenderal Djoko masih normatif, Namun, sudah cukup memberikan peringatan, kepada negara manapun yang ingin mencoba-coba menjanjal kekuatan pertahanan Indonesia.
Jenderal Djoko menegaskan, keputusan untuk mendeklarasikan perang memang bukan wewenang TNI. Namun, jika hal itu terjadi, TNI sudah dalam kondisi siap. “Tugas pokok TNI adalah menjaga NKRI. Bila ada gangguan dari negara luar dan ada keputusan diplomatik atau politik, TNI siap perang,” ujarnya kepada wartawan usai melantik pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Provinsi Jambi di Gladia Room Hotel Abadi Suite, Sabtu (28/8). Pernyataan Jenderal Djoko setidaknya menjawab bahwa minimnya peralatan perang tidak menjadi penghalang untuk bersikap, bahwa arogansi negara tidak bisa dibiarkan!
Dilansir Jambi Independent (grup JPNN), lebih lanjut mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan, pada 6 September nanti pemerintah Indonesia akan melakukan perundingan dengan Malaysia guna membicarakan persoalan yang terjadi. Selama ini dalam hubungan dengan Malaysia, lanjut Djoko, Indonesia memang selalu mengedepankan diplomasi, termasuk masalah penangkapan tiga PNS Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Diraja Malaysia beberapa waktu lalu.
Di tempat terpisah, Menlu Marty Natalegawa menyatakan bahwa pihaknya telah mendesak Menlu Malaysia untuk melakukan investigasi terhadap penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di perairan Bintan, Kepulauan Riau tanggal 13 Agustus lalu. Marty mengaku telah merespons keras tindakan diluar batas kewajaran tersebut. "Saya sudah telepon langsung Pak Menlu Malaysia, saya desak mereka untuk bertanggungjawab," kata Marty.
Malaysia, menurut Marty, telah siap melakukan investigasi untuk kemudian hasilnya disampaikan pada pemerintah Indonesia. Selanjutnya kedua negara sepakat untuk melakukan perundingan terkait sengketa perbatasan itu di kota Kinabalu, Malaysia 6 September mendatang. Perundingan itu akan fokus pada dua hal. Yang terutama adalah perlindungan terhadap WNI di luar neger.
"Karena saya yakin kita semua terganggu dan terusik dengan langkah Malaysia,"ujarnya. Agenda kedua yang akan dibahas adalah terkait sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia. Segmen yang belum selesai antara lain perbatasan di sisi Selat Malaka, Selat Malaka bagian selatan, dan Laut Sulawesi. Marty mengatakan pemerintah telah memiliki strategi khusus dalam perundingan tersebut.
"Saya mencoba melaksanakan diplomasi, tidak semua bisa dibocorkan ke publik. Yang jelas, perundingan tidak akan selesai dalam satu hari. Dengan Vietnam saja baru selesai setelah 32 tahun," ujar Marty.
Persoalan RI-Malaysia ini terbukti disikapi dengan serius oleh pemerintah. Indikatornya, Marty bahkan rela membatalkan jadwal kunjungan ke Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) yang sebelumnya dijadwalkan pada 24-28 Agustus 2010. Padahal, kunjungan ke kedua negara itu bertujuan untuk membahas masalah bilateral, namun tidak tertutup kemungkinan membahas juga perkembangan yang terjadi di Semenanjung Korea. (zul/can/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar