Thursday, 18 November 2010 14:51
JAKARTA - Rencana hibah 24 unit pesawat militer F-16 milik tentara AS kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) bagi Komisi I DPR diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Anggota Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Komisi I DPR hanya akan mendukung kemauan pemerintah. "Komisi I akan dukung upaya pemerintah untuk melakukan kajian terkait hibah tersebut, apa pun keputusan pemerintah nantinya," kata Nurhayati, Kamis, siang ini.
Menurut dia, pemerintah tentu punya pertimbangan matang dalam persoalan tersebut. "Kalau dari hasil kajian, pemerintah mengatakan bantuan itu tidak pantas diterima, kita (Komisi I) juga akan terima sikap itu," ujar Nurhayati.
Nurhayati mengingatkan bahwa upaya mengkaji hibah F-16 itu jangan sampai membebani negara. "Bantuan apa pun kalau tidak kita perlukan buat apa. Hibah atau bantuan, kalau memang kita butuhkan, kita akan terima dengan senang hati. Tapi kalau ada keinginan pemerintah untuk mengkaji, tak masalah. Jangan sampai bantuan akhirnya membebani kita. Kalau kita punya anggaran, ya kita beli baru saja," terang Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR itu.
Memang diakui, adanya pemikiran yang berkembang, apakah Indonesia membutuhkan pesawat tempur atau pesawat angkut untuk misi kemanusiaan, terutama ketika menghadapi bencana. Sebelumnya, Departemen Pertahanan AS berencana akan menghibahkan 24 unit pesawat militer jenis F-16 kepada Indonesia. Namun, hibah F-16 bekas tersebut masih dikaji Departemen Pertahanan RI.
Editor:HARLES SILITONGA
JAKARTA - Rencana hibah 24 unit pesawat militer F-16 milik tentara AS kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) bagi Komisi I DPR diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Anggota Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Komisi I DPR hanya akan mendukung kemauan pemerintah. "Komisi I akan dukung upaya pemerintah untuk melakukan kajian terkait hibah tersebut, apa pun keputusan pemerintah nantinya," kata Nurhayati, Kamis, siang ini.
Menurut dia, pemerintah tentu punya pertimbangan matang dalam persoalan tersebut. "Kalau dari hasil kajian, pemerintah mengatakan bantuan itu tidak pantas diterima, kita (Komisi I) juga akan terima sikap itu," ujar Nurhayati.
Nurhayati mengingatkan bahwa upaya mengkaji hibah F-16 itu jangan sampai membebani negara. "Bantuan apa pun kalau tidak kita perlukan buat apa. Hibah atau bantuan, kalau memang kita butuhkan, kita akan terima dengan senang hati. Tapi kalau ada keinginan pemerintah untuk mengkaji, tak masalah. Jangan sampai bantuan akhirnya membebani kita. Kalau kita punya anggaran, ya kita beli baru saja," terang Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR itu.
Memang diakui, adanya pemikiran yang berkembang, apakah Indonesia membutuhkan pesawat tempur atau pesawat angkut untuk misi kemanusiaan, terutama ketika menghadapi bencana. Sebelumnya, Departemen Pertahanan AS berencana akan menghibahkan 24 unit pesawat militer jenis F-16 kepada Indonesia. Namun, hibah F-16 bekas tersebut masih dikaji Departemen Pertahanan RI.
Editor:HARLES SILITONGA