Obama dan hubungan militer RI-AS

Hubungan militer Amerika - Indonesia akan normal lagi
Setelah tertunda dua kali, kedatangan Presiden Barack Obama di Jakarta masih dianggap sebagai angin segar untuk kalangan militer Indonesia. Menteri Pertahanan Amerika Robert Gates Juli lalu secara resmi mengukuhkan normalisasi hubungan militer dua negara dengan sebuah kunjungan yang tidak diumumkan di Jakarta.

Kementrian Pertahanan Indonesia yakin kali ini Amerika tidak akan mempersoalkan catatan hak asasi manusia pasukan elit TNI, Kopassus, seperti dimasa lalu. Militer Indonesia sempat repot akibat pembekuan hubungan yang dilanjutkan embargo suku cadang senjata oleh Departemen Pertahanan AS. Meski Indonesia dipandang sebagai salah satu sekutu dekat Amerika di kawasan Asia Tenggara, Washington tetap memberlakukan embargo karena menganggap bantuan militer sejak masa Orde Baru banyak dipakai sebagai alat pelanggaran HAM oleh TNI, khususnya Kopassus.

Embargo
Sejak embargo berlaku setelah jajak pendapat berdarah di Timor Timur tahun 1999, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kampanye memulihkan nama Kopassus. antan Menteri pertahanan Juwono Sudarsono termasuk yang paling aktif melakukan hal ini. Seluruh persoalan-persoalan yang dituduhkan kepada perwira TNI Angkatan Darat, khususnya perwira Kopassus, telah ditangani oleh kita tangani sendiri berdasarkan hukum militer Indonesia," kata Juwono. Seluruh persoalan-persoalan yang dituduhkan kepada perwira TNI Angkatan Darat, khususnya perwira Kopassus, telah ditangani oleh kita tangani sendiri berdasarkan hukum militer Indonesia.

Juwono Sudarsono
Sebagai contoh dia menyebutkan empat perwira Kopassus yang dipecat, empat perwira yang terkena sanksi administratif, dan lima perwira Kopassus yang keluar setelah dinyatakan bersalah.

Sebaliknya, organisasi-organisasi HAM dan sejumlah senator AS bolak-balik mementahkan kampanye itu. Dan meskipun kemudian embargo beberapa kali disebut-sebut dilonggarkan, kampanye anti Kopassus nampaknya cukup berhasil.

Pentagon antara lain memangkas hampir habis jatah training militer (IMET) yang biasa dinikmati perwira tinggi Kopassus. Suku cadang persenjataan mematikan sempat ditutup sama sekali. Sepuluh tahun setelah itu, pegiat seperti Poengky Indarti dari Imparsial, masih berpendapat Kopassus tidak layak mendapat bantuan militer AS. "Bisa saya sebut contoh misalnya penculikan aktivis, kemudian kasus pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay," kata Poengky.Ternyata Menhan Gates tetap datang dan normalisasi sepenuhnya siap digulirkan.

Normalisasi
Menhan AS Robert Gates berkunjung ke Jakarta bulan Oktober
Sebagai kelanjutannya kata Menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro, akhir Oktober lalu sejumlah perwira tinggi Kopassus diundang ke Washington untuk merumuskan rincian normalisasi berikutnya. Ini berarti tak ada lagi halangan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan mendapat bantuan alat yang selama era Orde Baru dinikmati Kopassus, meski tidak langsung terlihat saat ini.

"Yang dimaksudkan dengan normalisasi itu bertahap," kata Purnomo.
Purnomo mengatakan pejabat pertahanan kedua negara akan bertemu akhir tahun ini untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dan langkah yang akan diambil. Selain kesulitan mencari suku cadang dan pelatihan perwira militer, tudingan pelanggaran HAM juga membuahkan sejumlah insiden tak menyenangkan. Sejumlah perwira tinggi dan mantan perwira TNI antara lain mantan komandan Kopassus Sintong Panjaitan terancam ditangkap bila mengunjungi AS karena gugatan pelanggaran HAM.