Posted in Berita Utama by Redaksi on November 16th, 2010 Manado (SIB)
Sebanyak 13 Komando Resort Militer (Korem) di seluruh Indonesia akan dijadikan Komando Daerah Militer (Kodam). Keputusan tersebut dikeluarkan setelah evaluasi struktural di tubuh TNI Angkatan Darat (AD).
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman, kepada SH, Senin (15/11), mengatakan, DPR terlebih akan mengevaluasi rencana itu. Rencana Korem menjadi Kodam itu disampaikan Panglima Kodam VII Wirabuana Mayjen TNI Amril Amir di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), akhir pekan lalu. Salah satu yang akan dijadikan Kodam adalah Korem 131 Santiago. “Ada 13 Korem. Peraturan Panglima TNI sudah turun, tinggal Angkatan Darat yang melanjutkan surat perintahnya. Namun yang diprioritaskan ubah status adalah Korem 131 Santiago,” katanya.
Amir menambahkan, langkah untuk membuat Korem 131 Santiago menjadi Kodam tersebut sangat tepat. Selama ini, wilayah Korem yang dipimpin Kol Inf Robert Lumempouw itu stabilitas keamanannya selalu terjaga dan tetap kondusif.
“Contoh kecil, saat peringatan satu tahun kepemimpinan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di wilayah Kodam VII Wirabuana, banyak aksi demo. Hanya di wilayah Korem Santiago, tepatnya Sulut, tidak ada aksi demo,” ungkapnya. Ketika ditanya lebih lanjut alasan akan diubah status Korem yang membawahi wilayah Sulut dan Gorontalo itu, Toisutta enggan berkomentar lebih. “Sudah dulu, ya,” ucapnya sambil berjalan meninggalkan wartawan. Menurutnya, jika Korem nantinya berubah status menjadi Kodam, otomatis Komandan Korem (Danrem) harus dipimpin jenderal bintang satu. Dengan sendirinya, Danrem Lumempouw naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal.
Rencana kenaikan status Komando Resort Militer (Korem) 131 Santiago menjadi Kodam tersebut juga diungkapkan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta. “Wacana itu memang benar, tinggal menunggu ditandatangani Panglima TNI,” kata Toisutta seusai melantik Pengurus Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Sulut.
Sebagaimana diketahui, saat ini ada 13 kodam, 43 Korem, 289 kodim dan 3.390 koramil, serta koramil pulau terluar. Kodam tersebut adalah Kodam Iskandar Muda, Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam Jaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam VII/Wirabuana, Kodam IX/Udayana, Kodam XII/Tanjungpura, Kodam XVI/Pattimura, dan Kodam XVII/Cenderawasih.
Reformasi TNI.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman, kepada SH, Senin (15/11), mengatakan, DPR akan mendalami kembali hasil keputusan evaluasi struktural TNI-AD soal pembentukan 13 Komando Resor Militer (Korem) menjadi Ko¬mando Daerah Militer (Kodam). Bagi DPR, yang paling penting semua kebijakan mengarah pada reformasi birokrasi di tubuh TNI.
“Selama Kodam yang baru efektif mendukung reformasi birokrasi di TNI dan turut mendukung tercapainya prajurit yang profesional, tentu itu baik,” ujarnya. Hayono menuturkan, sampai saat ini dia belum mendapat informasi mengenai rencana perubahan struktur tersebut. Namun, menurutnya, pasti ada implikasi biaya yang lebih besar untuk membentuk korem baru. Padahal salah satu isu utama yang penting bagi TNI adalah perbaikan remunerasi.
“Nanti kami akan mendalami ini bersama TNI. Kami belum menolak atau menyetujui asalkan langkah ini sejalan dengan agenda reformasi,” paparnya. (SH/c)
Sebanyak 13 Komando Resort Militer (Korem) di seluruh Indonesia akan dijadikan Komando Daerah Militer (Kodam). Keputusan tersebut dikeluarkan setelah evaluasi struktural di tubuh TNI Angkatan Darat (AD).
Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman, kepada SH, Senin (15/11), mengatakan, DPR terlebih akan mengevaluasi rencana itu. Rencana Korem menjadi Kodam itu disampaikan Panglima Kodam VII Wirabuana Mayjen TNI Amril Amir di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), akhir pekan lalu. Salah satu yang akan dijadikan Kodam adalah Korem 131 Santiago. “Ada 13 Korem. Peraturan Panglima TNI sudah turun, tinggal Angkatan Darat yang melanjutkan surat perintahnya. Namun yang diprioritaskan ubah status adalah Korem 131 Santiago,” katanya.
Amir menambahkan, langkah untuk membuat Korem 131 Santiago menjadi Kodam tersebut sangat tepat. Selama ini, wilayah Korem yang dipimpin Kol Inf Robert Lumempouw itu stabilitas keamanannya selalu terjaga dan tetap kondusif.
“Contoh kecil, saat peringatan satu tahun kepemimpinan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di wilayah Kodam VII Wirabuana, banyak aksi demo. Hanya di wilayah Korem Santiago, tepatnya Sulut, tidak ada aksi demo,” ungkapnya. Ketika ditanya lebih lanjut alasan akan diubah status Korem yang membawahi wilayah Sulut dan Gorontalo itu, Toisutta enggan berkomentar lebih. “Sudah dulu, ya,” ucapnya sambil berjalan meninggalkan wartawan. Menurutnya, jika Korem nantinya berubah status menjadi Kodam, otomatis Komandan Korem (Danrem) harus dipimpin jenderal bintang satu. Dengan sendirinya, Danrem Lumempouw naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal.
Rencana kenaikan status Komando Resort Militer (Korem) 131 Santiago menjadi Kodam tersebut juga diungkapkan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta. “Wacana itu memang benar, tinggal menunggu ditandatangani Panglima TNI,” kata Toisutta seusai melantik Pengurus Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Sulut.
Sebagaimana diketahui, saat ini ada 13 kodam, 43 Korem, 289 kodim dan 3.390 koramil, serta koramil pulau terluar. Kodam tersebut adalah Kodam Iskandar Muda, Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam Jaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam VII/Wirabuana, Kodam IX/Udayana, Kodam XII/Tanjungpura, Kodam XVI/Pattimura, dan Kodam XVII/Cenderawasih.
Reformasi TNI.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman, kepada SH, Senin (15/11), mengatakan, DPR akan mendalami kembali hasil keputusan evaluasi struktural TNI-AD soal pembentukan 13 Komando Resor Militer (Korem) menjadi Ko¬mando Daerah Militer (Kodam). Bagi DPR, yang paling penting semua kebijakan mengarah pada reformasi birokrasi di tubuh TNI.
“Selama Kodam yang baru efektif mendukung reformasi birokrasi di TNI dan turut mendukung tercapainya prajurit yang profesional, tentu itu baik,” ujarnya. Hayono menuturkan, sampai saat ini dia belum mendapat informasi mengenai rencana perubahan struktur tersebut. Namun, menurutnya, pasti ada implikasi biaya yang lebih besar untuk membentuk korem baru. Padahal salah satu isu utama yang penting bagi TNI adalah perbaikan remunerasi.
“Nanti kami akan mendalami ini bersama TNI. Kami belum menolak atau menyetujui asalkan langkah ini sejalan dengan agenda reformasi,” paparnya. (SH/c)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar