Jakarta, 13/11/2010 (Kominfo-Newsroom) Satuan Tugas Brigade Khusus TNI Penanggulangan Bencana Merapi (Satgas BKTPB Merapi) mengerahkan prajuritnya untuk melakukan pengerukan Sungai Code guna menghindari dampak banjir bagi pemukiman di sekitar aliran sungat akibat erupsi Gunung Merapi.
“Bakti sosial pengerukan sungai code ini di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghindari bahaya banjir yang dapat terjadi sewaktu-waktu di pemukiman masyarakat sekitar,” kata Dansatgas BKTPB Merapi Brigjen TNI Syahiding, melalui rilisnya, Sabtu (13/11).
Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu tugas TNI dalam menangani dampak bencana alam yang saat ini tengah melanda masyarakat Yogyakarta, Magelang dan sekitarnya. Menurutnya, kondisi di DIY berbeda dengan Magelang dan Sleman. Di kedua daerah tersebut TNI dan Polri justru mendapat tugas langsung dari Kepala BNPB Syamsul Maarif, untuk mencegah dan melarang masyarakat melakukan penambangan pasir. Pencegahan dan pelarangan warga untuk melakukan penggalian pasir di wilayah tersebut telah ditindaklanjuti. “Kami telah memerintahkan para Komandan Kodim setempat untuk melakukan tugas tersebut. Tugas TNI untuk mencegah dan melarang masyarakat menambang pasir,” tandasnya.
Menurut Syahiding, larangan tersebut bukan bermaksud menutup mata pencaharian warga setempat, namun lebih diutamakan untuk menyelamatkan warga dari ancaman banjir bandang di tempat penambangan pasir warga akibat luncuran material merapi yang masih tertahan di puncak. (Yr/dry)
“Bakti sosial pengerukan sungai code ini di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghindari bahaya banjir yang dapat terjadi sewaktu-waktu di pemukiman masyarakat sekitar,” kata Dansatgas BKTPB Merapi Brigjen TNI Syahiding, melalui rilisnya, Sabtu (13/11).
Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu tugas TNI dalam menangani dampak bencana alam yang saat ini tengah melanda masyarakat Yogyakarta, Magelang dan sekitarnya. Menurutnya, kondisi di DIY berbeda dengan Magelang dan Sleman. Di kedua daerah tersebut TNI dan Polri justru mendapat tugas langsung dari Kepala BNPB Syamsul Maarif, untuk mencegah dan melarang masyarakat melakukan penambangan pasir. Pencegahan dan pelarangan warga untuk melakukan penggalian pasir di wilayah tersebut telah ditindaklanjuti. “Kami telah memerintahkan para Komandan Kodim setempat untuk melakukan tugas tersebut. Tugas TNI untuk mencegah dan melarang masyarakat menambang pasir,” tandasnya.
Menurut Syahiding, larangan tersebut bukan bermaksud menutup mata pencaharian warga setempat, namun lebih diutamakan untuk menyelamatkan warga dari ancaman banjir bandang di tempat penambangan pasir warga akibat luncuran material merapi yang masih tertahan di puncak. (Yr/dry)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar