1. Rumah Jenderal Pun Digusur Mabesad
2. Tidak Ada Keterlibatan Jenderal di Taman Nasional ...
3. Angkut Imigran Afganistan, 3 Sopir Kemhan Ditangka...
Minggu, 28 Februari 2010
Rumah Jenderal Pun Digusur Mabesad
Minggu, 28 Pebruari 2010 05:26 WIB Artikel Pumpunan Dibaca 21 kali
Jakarta (ANTARA News) - Warga Kompleks perumahan eks Batalion Angkutan dan Perhubungan (Angkub) TNI-AD di Kelurahan Kramatjati, Jakarta Timur merasa resah karena mereka didatangi sejumlah prajurit Direktorat Perbekalan dan Angkutan) TNI-AD yang bersenjata lengkap hanya untuk melakukan pendataan.
Jakarta (ANTARA News) - Warga Kompleks perumahan eks Batalion Angkutan dan Perhubungan (Angkub) TNI-AD di Kelurahan Kramatjati, Jakarta Timur merasa resah karena mereka didatangi sejumlah prajurit Direktorat Perbekalan dan Angkutan) TNI-AD yang bersenjata lengkap hanya untuk melakukan pendataan.
"Warga kami merasa resah dengan ini. Kami merasa diintimidasi apalagi mereka datang memakai baju dinas dan berseragam lengkap," kata Ketua RT-RW 02, Hery Hidayat di Kramatjati baru-baru ini. Hery Hidayat mengatakan para prajurit berseragam lengkap ini datang untuk mencatat identitas para penghuni, riwayat bangunan serta status bangunan.TNI terutama TNI-AD menghadapi persoalan pelik karena di satu pihak mereka kekurangan ratusan ribu rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi ratusan ribu prajuritnya, namun di lain pihak banyak perumahan atau kompleks yang masih juga ditempati para purnawirawan, istri dan keluarganya, bahkan sudah dijual kepada pihak ketiga ataupun alih fungsi sebagai tempat usaha bisnis.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro baru-baru ini mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk membangun rumah terutama rumah susun guna memenuhi kebutuhan mendesak para prajuritnya. Kebutuhan mendesak ini telah mengakibatkan TNI untuk mulai melakukan penggusuran yang tidak hanya berlangsung di Jakarta tapi juga di berbagai kota lainnya seperti Bandung dan Makassar. Akibatnya para purnawirawan serta keluarga melakukan perlawanan.Penggusuran atau pengusiran ini tidak hanya terjadi terhadap para prajurit mulai dari tamtama, bintara, hingga perwira pertama tapi juga para jenderal purnawirawan misalnya yang terjadi para penghuni Kompleks Perumahan Angkatan Darat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, yang terletak di belakang Balai Kartini. Walaupun penggusuran ini telah berlangsung tahun 2006, kejadian itu tetap membayang pada benak eks penghuni hingga saat ini.
Kompleks TNI-AD itu yang dibangun sekitar tahun 1969-1970 semula hanya memiliki sekitar 30 rumah bagi para perwira TNI-AD. Namun kemudian pembangunan terus dilakukan hingga mencapai dua kali lipat. Kemudian di sana mulai dibangun rumah jabatan para pimpinan AD seperti kasad, wakasad serta para asistennya.
Akibatnya, kemudian kompleks ini lebih dikenal sebagai perumahan pati atau perwira tinggi. Seiring dengan mulai bertambahnya usia para penghuni awal berdirinya perumahan ini serta terus bertambahnya jumlah para jenderal, maka di Markas Besar AD (Mabesad) mulai muncul gagasan untuk menyuruh pergi para purnawirawan tersebut. Tentu saja, wacana itu ditentang keras para penghuninya apalagi bangunan pada masing-masing rumah mereka pada umumnya sudah ditambah atau diperluas sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga.
Sebelum para jenderal purnawirawan itu berhasil digusur sekitar tahun 2006, telah terjadi perundingan demi perundingan yang berjalan sangat alot. Para pejabat Mabad berulang kali mengirimkan staf atau bawahan mereka agar para penghuni mau secara sukarela meninggalkan rumah yang telah puluhan tahun mereka huni.
"Cara keras"
Karena perundingan di antara kedua pihak tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan para petinggi TNI-AD maka mereka mulai mencari "cara-cara lain" walaupun tidak seperti kasus Kramatjati yang mendatangkan prajurit bersenjata lengkap. Para pedagang sayur-mayur yang biasanya setiap hari bebas berkeliaran masuk perumahan ini mulai dilarang masuk. Kemudian mereka mendatangkan alat-alat besar guna merusakkan jalan kompleks . Bahkan pada malam hari, alat-alat berat itu dihidupkan mesinnya sehingga membuat para penghuni tidak bisa tidur nyenyak.
Pada satu saat, seorang penghuni jenderal purnawirawan yang sangat terkenal di tanah air karena pernah menjadi gubernur Jawa Barat dan memimpin Pramuka dalam waktu yang cukup lama bertemu dengan seorang perwira menengah yang merupakan komandan detasemen markas (Denma) Mabad. Karena kebetulan komandan Denma ini berasal dari Jawa Barat, maka sang jenderal purnawirawan ini ingin menggunakan Bahasa Sunda. agar dialog berjalan lancar.
Namun tiba-tiba muncul jawaban yang aneh atau menakjubkan, "Saya tidak mau menggunakan Bahasa Sunda karena ini adalah pembicaraan dinas dan bukan pembicaraan pribadi". Mendengar jawaban dari yuniornya itu, mantan gubernur Jabar itu merasa sangat terpukul dan kecewa.
Akhirnya penggusuran tetap berlangsung dan kemudian muncul penghuni-penghuni baru.Ketika mengomentari rencana pengusiran atau penggusuran di masa mendatang, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa kalaupun ada jeda sementara atau penghentian sementara maka hal itu hanya akan dilakukan terhadap rumah yang masih dihuni purnawirawan, atau warakawuri (istri purnawirawan) serta anak-anak mereka.
Akan tetapi, kata Sjafrie, jika sudah diberikan kepada keluarga lain atau bahkan sudah terjadi alih fungsi seperti menjadi tempat usaha maka penggusuran akan tetap dilaksanakan. Sebuah rumah dinas pada dasarnya hanya boleh dihuni oleh prajurit TNI beserta istri dan anak-anaknya. Tapi kalau prajurit tersebut dan istrinya sudah meninggal maka anak-anaknya harus keluar karena mereka tidak berhak lagi.
Tapi yang menjadi persoalan adalah banyak rumah dinas yang tetap dihuni oleh anak-anak purnawirawan selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, sementara di lain pihak TNI sama sekali tidak berupaya mengambil alih rumah-rumah tersebut. Akibatnya, kini timbul dilemma, karena di satu pihak keluarga purnawirawan menolak dipindahkan sedangkan di lain pihak TNI membutuhkan rumah-rumah itu untuk ribuan prajurit aktifnya.
Karena itu, yang kini dibutuhkan adalah sikap bijaksana tapi tegas dari pimpinan TNI terutama TNI-AD serta pucuk pimpinan Kementerian Pertahanan agar penanganan perumahan ini tidak berlarut-larut serta jangan ada kesan TNI tidak mau memperhatikan lagi para purnawirannya dengan bersikap "habis manis, sepah dibuang".
Tidak Ada Keterlibatan Jenderal di Taman Nasional Tesso Nilo
Sabtu, 27/02/2010 22:17 WIB
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Direktur LSM Tropika, Harijal Jalil, mengklarifikasi dugaan keterlibatan oknum jenderal mengkapling lahan di Taman Nasional Tesso Nilo. Menurutnya di sana hanya ada oknum TNI yang bukan berpangkat jenderal.
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Direktur LSM Tropika, Harijal Jalil, mengklarifikasi dugaan keterlibatan oknum jenderal mengkapling lahan di Taman Nasional Tesso Nilo. Menurutnya di sana hanya ada oknum TNI yang bukan berpangkat jenderal.
“Sebenarnya tidak ada keterlibatan oknum jenderal tersebut. Yang ada hanya oknum TNI yang memiliki lahan di kawasan Taman Nasional Teso Nilo,” kata Harijal Jalil kepada detikcom, Sabtu (27/02/2010) di Pekanbaru.
Menurut Harijal Jalil, penguasaan lahan di Tesso Nilo secara ilegal memang marak sejak tahun 2005 lalu. Lahan di sana selain dimiliki oknum aparat, juga melibatkan sejumlah masyarakat. “Saya klarifikasi masalah ini, tidak ada kertilabatan oknum jenderal. Yang ada hanya oknum TNI saja,” kata Harijal Jalil.
Menurutnya, susahnya perluasan taman nasional dari 38 ribu menjadi 80 ribu akan terhambat. Ini sehubungan banyaknya penguasaan lahan secara ilegal yang dijadikan perkebunan kelapa sawit. “Banyak masyarakat di sana juga menguasai lahan untuk perkebunan sawit,” kata Jalil.
Sementera itu, Kepala Balai TNTN, Hayani, ketika dikofirmasi juga mengakui banyaknya lahan yang dikuasai masyarakat maupun oknum aparat yang mengkapling di sana. Salah satu oknum aparat TNI itu, sudah dilaporkan pihak Balai TNTN ke Denpom Pekanbaru.Oknum tersebut menguasai lahan sebanyak 180 hektar di tengah kawasan taman. Hanya saja kasus ini juga tidak terlesesaikan. “Dari pihak Denpon mengaku, kalau kebun sawit milik oknum tersebut telah bersertifikat,” kata Hayani.
Sementara itu, Kapenrem 031/ Wirabima, Kapten Inf ST Saragi, kepada detikcom, juga membantah keras tidak ada keterlibatan oknum jenderal di sana. Menurutnya, pihaknya telah diusut oknum TNI yang terlibat penguasaan lahan di sana.
“Jadi tidak benar kalau ada oknum jenderal di sana. Laporan yang kami terima hanya melibatkan salah seorang oknum TNI. Dan sekarang ini oknum tersebut sudah diusut dan telah dilaporkan kepimpinan atas. Jadi kita tetap komitmen untuk bersama mendukung dan menjaga kawasan taman nasional itu,” kata Saragi.
Angkut Imigran Afganistan, 3 Sopir Kemhan Ditangkap Polisi
Sabtu, 27/02/2010 22:32
Ramadhian Fadillah - detikNews WIB
Jakarta - Tiga sopir Kementrian Pertahanan (Kemhan) ditangkap polisi di Sukabumi, Jawa Barat, dini hari tadi. Mereka kedapatan mengangkut imigran asal Afganistan, tanpa izin resmi. Pihak Kemhan pun telah melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota TNI danseorang PNS, yang menjadi sopir tersebut.
Ramadhian Fadillah - detikNews WIB
Jakarta - Tiga sopir Kementrian Pertahanan (Kemhan) ditangkap polisi di Sukabumi, Jawa Barat, dini hari tadi. Mereka kedapatan mengangkut imigran asal Afganistan, tanpa izin resmi. Pihak Kemhan pun telah melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota TNI danseorang PNS, yang menjadi sopir tersebut.
"Dari hasil pemeriksaan sementara diperoleh keterangan, bahwa ketiga pengemudi bus dinas Kemhan diketahui tidak memiliki izin resmi menggunakan kendaraan dinas pada saat di luar jam kerja," ujar Kepala Biro Humas Kemhan, Brigjen TNI I Wayan Midhio dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (27/2/2010).
Wayan menegaskan, penggunaan kendaraan dinas antar jemput personel (AJP)tertuang dalam instruksi pimpinan Kemhan. Instruksi mengatur tata cara penggunaan kendaraan AJP tersebut untuk kepentingan antarjemput pada saat jamkerja. Sedangkan di luar jam kerja harus melalui prosedur perizinan dari pimpinan unitnya masing-masing.
Tindakan Kemhan saat ini selain melakukan investigasi pendahuluan terhadap para pelaku tersebut juga menyerahkan sepenuhnya kasus pelanggaran tersebut kepada pihak POM TNI dan BAIS TNI untuk melakukan investigasi baik untuk menemukan kemungkinan adanya pelanggaran hukum maupun motif lain dari pelaku melakukan tindakan pelanggaran instruksi tersebut."Apabila diketemukan adanya pelanggaran hukum, maka akan diberikan tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Kemhan pun mengucapkan terimakasih pada pihak kepolisian yang menangkap tiga sopir Kemhan ini."Kami dari Kementerian Pertahanan memberikan apresiasi yang sangat positif atas ditangkapnya personel pengemudi tersebut, sehingga pelaku pelanggaran tersebut dapat ditindak sesuai ketentuan hukum," pungkasnya.
Sabtu, 27 Februari 2010
TNI Pimpin Pengamanan Markas Unifil di Lebanon
Jumat, 26 Februari 2010 - 8:46 WIBLEBANON (Pos Kota) – Tugas dan tanggung jawab pengamanan secara penuh Markas Besar United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL), secara resmi telah diserahterimakan dari Satgas Italy Force Protection Company (Itali FPC) kepada 2nd Indonesian Force Protection Company dalam suatu upacara Transfer of Autority, di Lapangan Upacara Sudirman Camp Naqoura, Lebanon. Bertindak selaku Inspektur Upacara yaitu Brigadir Jenderal Vincent La Fontiane (Chief of Staff UNIFIL) didampingi Komandan Kontingen Indonesia sekaligus Dansatgas Force Headquarter Support Unit (FHQSU), Kolonel Inf Restu Widiyantoro.
Brigjen Vincent La Fontiane menyampaikan rasa terima kasih atas kinerja Italy FPC yang telah bertugas mulai November 2007 hingga saat ini, dimana telah menunjukkan sikap teladan, profesionalisme yang tinggi serta kontribusi yang sangat berharga dengan memberikan rasa aman kepada semua personel di Markas Besar UNIFIL. Sedangkan bagi 2nd Indo FPC, hari ini merupakan awal untuk melaksanakan suatu misi serta tugas dengan tekad dan komitmen yang sama seperti Italy FPC. Sementara itu, Komandan Kontingen Indonesia Kolonel Inf Restu Widiyantoro mengatakan, bahwa hari ini merupakan suatu awal dimulainya suatu tugas sekaligus kepercayaan kepada Indonesia mengenai pengamanan serta perlindungan terhadap Markas Besar UNIFIL.
Diharapkan adanya rasa tanggung jawab serta sikap disiplin dan profesionalisme yang tinggi dari Kontingen Indonesia untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan oleh UNIFIL, sehingga prajurit Indonesia dapat terus dipercaya dan diandalkan oleh dunia internasional dan masyarakat Lebanon khususnya. Lebih lanjut dikatakan, kepercayaan UNIFIL kepada Kontingen Garuda ini merupakan salah satu bukti bahwa dunia internasional telah mengakui kinerja dan profesionalitas Kontingen Indonesia selama ini. Tentunya kepercayaan ini harus kita jaga dengan lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitas kita di dalam penugasan. Pada dasarnya para prajurit TNI yang dikirim ke Lebanon merupakan prajurit-prajurit pilihan dan terlatih, diharapkan dengan meningkatkan kinerja dan keterampilannya mampu mengemban kepercayaan ini dengan maksimal.
Dalam rangka melaksanakan kepercayaan dari dunia internasional ini, maka Kontingen Indonesia mengirimkan tambahan satu kompinya yakni Kompi E yang berasal dari Satgas Konga XXIII-D Yon Mekanis untuk memperkuat pasukan pengamanan Markas Besar UNIFIL tersebut di Naqoura. Selama ini kendali pengamanan dan pertahanan Markas Besar UNIFIL di Naqoura Lebanon dipercayakan dua Kontingen Negara yakni Force Protection Company dari Italia (Italy FPC) dan Force Protection Company dari Indonesia (Indo FPC), keduanya dipimpin oleh Perwira Indonesia yakni Kolonel Inf Restu Widiyantoro.
Setelah Kompi Italia purna tugas, terpilihlah kompi kedua Kontingen Garuda (Konga) untuk mengambil alih pengamanan penuh di Markas Besar UNIFIL. Ini hasil dari profesionalisme serta kinerja yang memuaskan dari Kontingen Indonesia, tambah Kolonel Inf Restu Widiyantoro.
Mengakhiri sambutannya, Kolonel Inf Restu Widiyantoro menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Satgas Itali FPC yang selama ini telah melaksanakan tugasnya di Lebanon ini, dengan menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan kepada semua undangan serta Staff UNIFIL disampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dan berharap dukungan serta kerjasamanya terhadap Kontingen Indonesia, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengamanan Markas Besar UNIFIL di Lebanon.
Perwira Penerangan Konga XXVI-B1/Unifil, Lettu Laut (KH) Rully, S.Sos, menambahkan upacara itu sendiri ditandai dengan penyerahan bendera PBB dari Komandan Italy FPC (Italy FPC) Kapten Tricase kepada Komandan Kontingen Indonesia Kolonel Inf Restu Widiyantoro, yang selanjutnya menyerahkannya kembali kepada Komandan 2nd Indo FPC Kapten Inf Imam.
Upacara yang berlangsung dengan khidmat tersebut dihadiri oleh para undangan yakni para Pimpinan Staff UNIFIL, perwakilan dari Lebanon Armed Forces (LAF) serta Komandan Satgas FPC Konga XXVI-B2 Letkol Inf Fulad dan Komandan Satgas Indobatt Konga XXIII-D Letkol Inf Andi Perdana Kahar. (puspen/syamsir)
Puluhan Oknum TNI Rusak Rumah Warga Ambon
Jumat, 26 Februari 2010 19:46 WIB
AMBON, KOMPAS.com - Sedikitnya sebelas rumah warga Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku rusak. Warga mengatakan pengrusakan dilakukan oleh sedikitnya 50 oknum prajurit Detasemen Zeni Tempur 5 Kodam XVI Pattimura. Informasi yang dihimpun Kompas, perusakan ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, Jumat (26/2/2010). Sedikitnya 50 oknum prajurit, di antaranya mengenakan seragam tentara, dengan menggunakan truk dan sepeda motor mendatangi kampung warga. Warga melihat oknum tentara itu membawa serta senjata laras panjang dan pisau sangkur.
AMBON, KOMPAS.com - Sedikitnya sebelas rumah warga Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku rusak. Warga mengatakan pengrusakan dilakukan oleh sedikitnya 50 oknum prajurit Detasemen Zeni Tempur 5 Kodam XVI Pattimura. Informasi yang dihimpun Kompas, perusakan ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, Jumat (26/2/2010). Sedikitnya 50 oknum prajurit, di antaranya mengenakan seragam tentara, dengan menggunakan truk dan sepeda motor mendatangi kampung warga. Warga melihat oknum tentara itu membawa serta senjata laras panjang dan pisau sangkur.
Di sana, mereka langsung merusak sebelas rumah warga. Kaca-kaca rumah warga dilempar kayu dan batu, pintu rumah pun dirusak. Tidak hanya itu, sejumlah warga sempat dipukul dan terkena lemparan batu. Salah satunya Alfer Walahuru. "Punggung saya dipukul, kepala saya terkena lemparan batu. Ibu saya yang mencoba melindungi saya, ditodong dengan pisau," kata Alfer. Kaca rumah Alfer hancur berantakan. Pintu di salah satu kamar di rumah itupun dirusak.
Kepala Pemuda Desa Poka, Albert Barends, juga sempat ditodong dengan senjata laras panjang. Sebelum kemudian kaca di bagian depan rumahnya dihancurkan. Sebuah laptop milik anaknya juga rusak terkena lemparan batu. Jack Wenno, salah satu warga Desa Poka, menduga perusakan itu dipicu keributan sehari sebelumnya, Kamis (25/2/2010). Saat itu, dua tukang ojek dari Poka, Mario dan Anwar, berselisih karena berebut penumpang. Anwar yang tak terima dengan hal itu kemudian melaporkan kepada kakaknya yang bertugas di Detasemen Zeni Tempur 5 Kodam XVI Pattimura. "Tak berapa lama sejumlah oknum prajurit datang ke Poka. Saya sempat dipukul," ujar Mario.
Namun kemudian perselisihan itu tidak berlanjut setelah tokoh masyarakat Desa Poka mendamaikan Mario dan prajurit Zeni Tempur 5. "Kamis malam itu semua yang berselisih sudah salaman. Namun tidak tahu kenapa, oknum prajurit datang Jumat sore dan merusak rumah warga," kata Albert Barends. Sekitar pukul 18.00 WIT, Jumat, Wakil Komandan Detasemen Zeni Tempur 5 Kapten Adang Purnama mendatangi kediaman Albert Barends. Dalam pertemuan itu, Adang meminta maaf. "Untuk tindakan selanjutnya, biarkan proses hukum berjalan," ujarnya. Ditanyakan alasan prajuritnya merusak rumah warga, Adang mengaku belum tahu dan akan menyelidikinya. Dia juga belum tahu apakah TNI akan mengganti rugi kerusakan rumah warga atau tidak.
TNI Jangan Sibuk Urus Tanah
Jum'at, 26 Februari 2010 , 14:58:00
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo, meminta TNI fokus mengurusi masalah pertahanan dan keamanan. Dia menilai, TNI saat ini lebih sibuk mengurus sengketa tanah dengan rakyat.
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo, meminta TNI fokus mengurusi masalah pertahanan dan keamanan. Dia menilai, TNI saat ini lebih sibuk mengurus sengketa tanah dengan rakyat.
"Saya perhatikan belakangan ini TNI kita banyak bermasalah (soal) tanah dan hukum dengan rakyat, sehingga tidak fokus pada tugas utamanya," kata Tjahjo kepada JPNN, Jumat (25/2).Selain itu, berdasarkan temuan BPK pada 2007/2008, kata Tjahjo, masih banyak masalah aset tanah TNI serta penyalahgunaan rumdis. Ini harus secepatnya dituntaskan dan jadi prioritas TNI.
"Saya heran dengan kebijakan Panglima TNI. Ada masalah krusial yang mesti segera dituntaskan, malah pilih menyibukkan diri mengurus sengketa tanah dengan rakyat," ujarnya.Tjahjo pun menghimbau, untuk masalah hukum pertanahan, sebaiknya diserahkan saja kepada Badan Pertanahan Nasional. "Ada lembaga yang lebih berwenang untuk mengurus masalah tanah. TNI punya ranahnya sendiri. Kalau TNI tetap ngotot ngurus sendiri, saya khawatir rakyat malah semakin antipati pada TNI," pungkasnya.
Prajurit DituntutTingkatkan Taktik Tempur
Sabtu, 27 Februari 2010
JAKARTA (Suara Karya): meminta kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat untuk selalu meningkatkan kemampuan taktik tempur. Peningkatan kualitas tempur dapat diwujudkan melalui kontinuitas latihan yang terukur dan terarah yang berlandaskan pada disiplinitas. "Peningkatan kemampuan dan profesionalisme prajurit dituntut agar semakin berkualitas, melalui implementasi pelaksanaan taktik bertempur yang telah dilatihkan untuk diterapkan di satuan masing-masing.
"Ini agar pembinaan satuan jajaran TNI Angkatan Darat dapat terlaksana secara benar, ideal, tepat dan baik," ujar Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo pada penutupan Apel Komandan Satuan (Dansat) di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) Bandung, Jawa Barat. Wakasad menyampaikan hal itu dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Kamis (25/02). Apel Dansat 2010, berlangsung sejak 22-25 Pebruari 2010 dan diikuti para komandan satuan di jajaran TNI AD.
Johanes menyatakan, kualitas profesionalisme yang tinggi merupakan syarat utama yang harus dimiliki setiap prajurit sejati. Untuk menciptakan profesionalisme, maka prajurit sejati harus dilandasi oleh kemauan dan disiplin yang tinggi. "Semua kegiatan yang membutuhkan keterampilan dan ketangkasan prajurit harus dijalani dengan disiplin dan kemauan serta semangat juang untuk mendapatkan predikat prajurit sejati, khususnya dalam merealisasikan kebijakan pimpinan TNI AD dalam kesiapan operasional satuan," ujarnya.
Selain itu, Johanes meminta, prajurit tidak gampang menyerah dalam menyikapi situasi dan kondisi yang dihadapi di satuan. Pasalnya, sikap pasrah bukan merupakan budaya TNI AD. Menurut dia, sikap pasrah terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi adalah sama sekali bukan budaya TNI Angkatan Darat. "Sejak pembentukannya di masa perang kemerdekaan, TNI AD tak pernah menyerah kepada keadaan, keyakinan akan kebenaran tujuan organisasi, disertai tekad dan kesungguhan untuk memperjuangkannya, merupakan landasan yang kokoh bagi sikap pantang menyerah tersebut," ujar Wakasad.
Menurut dia, pembangunan kekuatan pertahanan bukan hanya karena adanya ancaman musuh, tetapi sudah merupakan suatu kewajiban negara untuk memperkuat angkatan perangnya.
JAKARTA (Suara Karya): meminta kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat untuk selalu meningkatkan kemampuan taktik tempur. Peningkatan kualitas tempur dapat diwujudkan melalui kontinuitas latihan yang terukur dan terarah yang berlandaskan pada disiplinitas. "Peningkatan kemampuan dan profesionalisme prajurit dituntut agar semakin berkualitas, melalui implementasi pelaksanaan taktik bertempur yang telah dilatihkan untuk diterapkan di satuan masing-masing.
"Ini agar pembinaan satuan jajaran TNI Angkatan Darat dapat terlaksana secara benar, ideal, tepat dan baik," ujar Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo pada penutupan Apel Komandan Satuan (Dansat) di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) Bandung, Jawa Barat. Wakasad menyampaikan hal itu dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Kamis (25/02). Apel Dansat 2010, berlangsung sejak 22-25 Pebruari 2010 dan diikuti para komandan satuan di jajaran TNI AD.
Johanes menyatakan, kualitas profesionalisme yang tinggi merupakan syarat utama yang harus dimiliki setiap prajurit sejati. Untuk menciptakan profesionalisme, maka prajurit sejati harus dilandasi oleh kemauan dan disiplin yang tinggi. "Semua kegiatan yang membutuhkan keterampilan dan ketangkasan prajurit harus dijalani dengan disiplin dan kemauan serta semangat juang untuk mendapatkan predikat prajurit sejati, khususnya dalam merealisasikan kebijakan pimpinan TNI AD dalam kesiapan operasional satuan," ujarnya.
Selain itu, Johanes meminta, prajurit tidak gampang menyerah dalam menyikapi situasi dan kondisi yang dihadapi di satuan. Pasalnya, sikap pasrah bukan merupakan budaya TNI AD. Menurut dia, sikap pasrah terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi adalah sama sekali bukan budaya TNI Angkatan Darat. "Sejak pembentukannya di masa perang kemerdekaan, TNI AD tak pernah menyerah kepada keadaan, keyakinan akan kebenaran tujuan organisasi, disertai tekad dan kesungguhan untuk memperjuangkannya, merupakan landasan yang kokoh bagi sikap pantang menyerah tersebut," ujar Wakasad.
Menurut dia, pembangunan kekuatan pertahanan bukan hanya karena adanya ancaman musuh, tetapi sudah merupakan suatu kewajiban negara untuk memperkuat angkatan perangnya.
Pindad Kebut Selesaikan Panser Contoh Pesanan Malaysia
Jumat, 26 Februari 2010 20:36 WIBPenulis : Dinny Mutiah
JAKARTA--MI: Malaysia sudah mengungkapkan ketertarikannya pada produk panser buatan PT Pindad. Namun, hal itu tak serta merta ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak atas panser yang juga akan digunakan pasukan perdamaian di Lebanon. Pasalnya, Malaysia masih harus diyakinkan dengan panser contoh.
Sayangnya, pembuatan panser contoh itu tak berjalan mulus karena produsen komponen mesin lepas tangan. "Kita harus mengembangkan mesin baru yang menggunakan teknologi canggih. Kita belum menguasai teknologinya. Dulu dibantu Prancis (Renault), sekarang mereka tak mau bantu," kata Dirut PT Pindad Adik Avianto Sudarsono kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (26/2).
Ia mengatakan bahwa teknologi yang diadopsi dari Prancis tersebut sebenarnya membutuhkan waktu setahun untuk dikuasai. Waktu normal tersebut dikompres menjadi tiga bulan saja untuk memenuhi permintaan Malaysia pada April 2010. "Mereka ingin lihat jadinya. Satu buah panser saja," tukasnya.
Kebutuhan Malaysia atas panser sudah diketahui, yakni sebanyak 28 buah panser. Tak berarti kontrak yang nantinya akan ditandatangani sejumlah itu karena Malaysia juga mencari alternatif tempat lain. Jika PT Pindad sudah siap produksi, Malaysia akan memesan sesuai jumlah yang belum dipesan di tempat lain. Pindad juga masih harus menyelesaikan pesanan TNI sejumlah 61 unit panser pada tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 473 miliar. Pemenuhan pesanan akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada Juli dan September 2010. (DM/OL-7)
Jumat, 26 Februari 2010
Danrem Ingatkan Jajarannya Netral
26 Februari 2010
Denpasar (Bali Post) –
Danrem 163/Wira Satya Kol. Inf. Yoedhi Swastanto, MBA. mengingatkan jajarannya tetap memegang teguh netralitas TNI pada ajang pilkada 4 Mei 2010 yang digelar serentak di lima kabupaten/kota di Bali. Ditegaskan, wujud netralitas TNI yang sudah menjadi komitmen bersama itu adalah tidak berpihak atau tidak membantu salah satu pihak.''Jika nantinya ada anggota yang terbukti ikut aktif atau menjadi pendukung salah satu kandidat dalam pilkada, pasti akan ditindak dan diberikan sanksi tegas sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan,'' tegas Yoedhi Swastanto usai upacara peringatan Hari Jadi ke-49 Korem 163/Wira Satya, Kamis (25/2) kemarin.
Denpasar (Bali Post) –
Danrem 163/Wira Satya Kol. Inf. Yoedhi Swastanto, MBA. mengingatkan jajarannya tetap memegang teguh netralitas TNI pada ajang pilkada 4 Mei 2010 yang digelar serentak di lima kabupaten/kota di Bali. Ditegaskan, wujud netralitas TNI yang sudah menjadi komitmen bersama itu adalah tidak berpihak atau tidak membantu salah satu pihak.''Jika nantinya ada anggota yang terbukti ikut aktif atau menjadi pendukung salah satu kandidat dalam pilkada, pasti akan ditindak dan diberikan sanksi tegas sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan,'' tegas Yoedhi Swastanto usai upacara peringatan Hari Jadi ke-49 Korem 163/Wira Satya, Kamis (25/2) kemarin.
Yoedhi Swastanto mengatakan, dalam pilkada mendatang pihaknya hanya mem-back-up aparat kepolisian jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Korem menyiagakan satu kompi pasukan atau setara 150 personel. ''Selama pilkada, kami menyiagakan personel dengan sistem pengamanan tertutup dan terbuka,'' ujarnya.
Peringatan agar seluruh anggota di jajaran Korem 163/Wira Satya tetap memegang teguh netralitas TNI juga dilontarkan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Hotmangaradja Pandjaitan dalam sambutannya yang dibacakan Yoedhi Swastanto. Dengan bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, berarti TNI jelas lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. ''Netralitas ini merupakan sikap dan tindakan yang menjadi bagian terpenting dalam membangun soliditas TNI,'' tegasnya.
Pangdam Hotmangaradja Pandjaitan juga meminta seluruh jajaran di Korem 163/Wira Satya memaknai peringatan hari jadi itu sebagai sarana introspeksi terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir. Dengan begitu, ke depannya dapat lebih meningkatkan peran pengabdiannya kepada bangsa dan negara tercinta.
Serangkaian upacara peringatan Hari Jadi ke-49 Korem 163 Wira Satya juga digelar berbagai atraksi. Di antaranya, parade drum band yang dibawakan anak-anak dari TK Kartika Candra, demontrasi Kolone Senapan oleh anggota Denpom 93 Denpasar dan Pasukan Baris-berbaris oleh anggota Kodim Klungkung. Rangkaian puncak peringatan itu ditutup dengan acara syukuran yang berlangsung di aula Makorem 163/Wira Satya.
Kodam IX/Udayana Gelar ''Festival Bintang Imut 2010''
25 Februari 2010
Denpasar (Bali Post) –
Denpasar (Bali Post) –
Letkol Caj Drs. I.B. Gaga Ardhana, M.Si.
Kodam IX/Udayana bekerja sama dengan Yayasan Cita Abadi Bangsa akan menggelar ''Lomba Cipta Lagu Anak dan Festival Bintang Imut 2010 se-Bali'' yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu (6 dan 7 Maret 2010) pukul 08.00 wita sampai selesai di Lapangan Puputan Badung, Denpasar.
Penyelenggaraan ''Lomba Cipta Lagu Anak dan Festival Bintang Imut 2010 se-Bali'' bertujuan ikut membantu mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus, menanamkan nilai-nilai kejuangan dan lebih menumbuhkan nasionalisme.Di samping itu, dengan adanya penyelenggaraan "Festival Bintang Imut" ini diharapkan dapat menghidupkan kembali dunia lagu anak-anak yang telah jarang terdengar dewasa ini.
''Saat ini anak-anak sudah terdeviasi oleh budaya barat sehingga cenderung lebih tertarik menyanyikan lagu-lagu Barat maupun orang dewasa. Kecenderungan semacam ini tidak boleh dibiarkan, sehingga anak-anak harus dikembalikan ke dunianya. Salah satu upayanya dengan cara mengadakan Lomba Cipta Lagu Anak dan Festival Bintang Imut se-Bali,'' jelas Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Letkol Caj Drs. I.B. Gaga Ardhana, M.Si. selaku ketua penyelenggara lomba tersebut.
Lomba ini diperuntukkan bagi anak-anak TK dan SD berusia 4 sampai dengan 8 tahun dan 9 sampai dengan 12 tahun serta terbuka luas bagi anak-anak TK dan SD se-Bali. Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Officer's Club Kodam IX/Udayana, Jalan Adhyaksa (samping Lapangan Tenis Kediaman Pangdam IX/Udayana) paling lambat pada Selasa, 2 Maret 2010.
PERSIT GELAR LOMBA PENYANYI CILIK "IDOLA IMUT"
Kamis, Februari 2010 14:49:51
formatnews - Denpasar, Persatuan Isteri Prajurit (Persit) Pengurus Daerah IX/Udayana bersama sejumlah pemerhati perkembangan anak akan menggelar Lomba Penyanyi Cilik "Idola Imut" dalam upaya mengembalikan anak pada dunianya. "Sekarang ini banyak lomba penyanyi cilik, tetapi menggunakan lagu-lagu orang dewasa. Dengan gaya beryanyi seperti orang dewasa pula. Kami ingin mereka berlomba menyanyikan lagu anak-anak," kata Ketua Persit Kartika Candra Kirana Pengurus Daerah IX/Udayana Ny Tuti Pandjaitan kepada ANTARA di Denpasar, Kamis.
formatnews - Denpasar, Persatuan Isteri Prajurit (Persit) Pengurus Daerah IX/Udayana bersama sejumlah pemerhati perkembangan anak akan menggelar Lomba Penyanyi Cilik "Idola Imut" dalam upaya mengembalikan anak pada dunianya. "Sekarang ini banyak lomba penyanyi cilik, tetapi menggunakan lagu-lagu orang dewasa. Dengan gaya beryanyi seperti orang dewasa pula. Kami ingin mereka berlomba menyanyikan lagu anak-anak," kata Ketua Persit Kartika Candra Kirana Pengurus Daerah IX/Udayana Ny Tuti Pandjaitan kepada ANTARA di Denpasar, Kamis.
Disebutkan bahwa jika anak-anak dipaksa berlomba menyanyikan lagu-lagu orang dewasa, dengan gaya dewasa pula, maka akan kurang sesuai dengan perkembangan dunia anak-anak. Menurut dia, anak-anak memerlukan lagu yang sesuai dengan perkembangan psikologinya, namun dengan selera masa kini. "Jadi tidak jauh dengan dunianya tetapi juga jangan ketinggalan zaman.
Makanya perlu digelar lomba `Idola Imut` sebagai alternatif," ucapnya.Lagu-lagu yang akan diperlombakan dalam "Idola Imut" dengan sasaran penyanyi cilik usia empat hingga 12 tahun di Bali, NTB, dan NTT ini, katanya, bersyair sangat sederhana dan dekat dengan dunia keseharian anak-anak. "Tidak kalah penting adalah untuk menggugah kecintaan mereka pada orang tua, lingkungan, minat belajar, dan kecintaan pada Tanah Air. Sudah jarang sekali lagu-lagu bertemakan itu diciptakan untuk anak-anak. Lomba ini juga mencari pengarang lagu anak terbaik," ujar Ny Tuti Pandjaitan.
Dalam menggelar "Idola Imut" yang formatnya mirip dengan lomba penyanyi cilik yang banyak digelar sejumlah stasiun televisi nasional, katanya, dia terlebih dahulu menyerap aspirasi anak-anak. "Mereka sudah lebih berani menyatakan pendapat. Mereka mau lagu-lagu yang ritmenya tidak ketinggalan zaman tetapi temanya jangan cinta-cintaan. Makanya, lagu-lagu yang akan dibawa ke `Idola Imut` nanti bertemakan tentang keseharian anak-anak," jelasnya.
Beberapa lagu terpilih yang akan dilombakan diberi judul sangat sederhana. Di antaranya "Semua Sendiri", "Siap!!!", "Puteri Raja", "Mau Jadi Pilot", "Buat Kalimat", "Aku Mau Belajar", dan "Belajar Membaca". Beragam ritme dan genre lagu diketengahkan dalam lagu-lagu itu. "Siap!!!" sebagai misal, berirama mars dan bertutur tentang seorang tentara yang patriotis dan selalu siap membela Ibu Pertiwi. "Semua Sendiri" lain lagi, karena irama reggae dan syairnya yang gembira berkisah tentang kemandirian anak dalam mengurus dirinya sendiri. "Lagu-lagu itu menggambarkan sejak anak-anak mulai bangun tidur, menggosok gigi, mengenakan pakaian, hingga bersiap untuk bersekolah pada pagi hari," tutur istri Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Hotmangaradja Pandjaitan itu.
Korem-BKKBN Gelar Pengobatan Gratis
POS KUPANG/THOMAS DURANDokter memeriksa pasien dalam kegiatan pelayanan pengobatan gratis di Desa Oebelo, Selasa (23/2/2010).
Rabu, 24 Februari 2010 11:19 WITA
OEBELO, POS KUPANG, Com -- Menyambut HUT ke-49, Korem 161 Wirasakti Kupang menggelar pengobatan dan pelayanan KB gratis bagi masyarakat di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Selasa (23/2/2010). Korem 161 Wirasakti Kupang menggandeng BKKBN dan Dinas Kesehatan Propinsi NTT. "Kita pilih lokasi di Desa Oebelo agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Ada juga yang datang dari Kelurahan Oesapa dan Lasiana dan juga dari Oesao, Camplong dan beberapa kecamatan lain. Penetapan lokasi ini tidak ada tendensi apapun," kata Danrem 161 Wirasakti Kupang, Dody Husodo Hargo, saat ditemui di lokasi pengobatan, Selasa (23/2/2010).
Dody Hargo yang didampingi Kepala BKKBN NTT, Suyono menjelaskan, semua dokter yang terlibat dalam pelayanan kesehatan berasal dari Kabupaten Kupang. Sedangkan untuk pelayan KB, kata Dody Hargo, bekerjasama dengan BKKBN Propinsi NTT. Pelayanan KB dimulai sejak Senin (22/2/2010) dengan pelayanan medis operasi wanita (MOW) di RS Wirasakti Kupang. "Untuk waktu pelayanan di Desa Oebelo tidak ditentukan hingga target tercapai 750 pengguna KB. Sedangkan untuk pelayanan pengobatan sendiri, ditargetkan sebanyak 1.000 orang sesuai dengan persediaan obat yang ada. Dan, jika ditemukan penyakit yang tidak mampu diatasi akan dirujuk dan menjadi tanggung jawab keluarga," katanya.
Suyono menambahkan, target pelayanan KB dalam rangka HUT ke-49 Korem yang jatuh pada tanggal 24 Februari 2010, sebanyak 750 peserta sehingga pelayanan tetap berlanjut untuk beberapa hari ke depan. "Kita tetap memberikan pelayanan KB implan dengan mobil pelayanan hingga mencapai target," tegasnya. Selain itu, kata Suyono, BKKBN tetap mengimbau kepada masyarakat usia subur untuk menggunakan kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Jika saat ini tidak berkesempatan, para pasangan usia subur bisa mendatangi puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan berbagai jenis alat kontrasepsi sesuai dengan petunjuk kesehatan. (mas)
Kontingen TNI di Kongo Dapat Acungan Jempol
Kamis, 25 Februari 2010 - 11:19 WIB
KONGO (Pos Kota)- Prajurit TNI di Kontingen Garuda XX-G/MONUC adalah salah satu kontingen yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di negara DRC (Democratic Republic of Congo) dekat perbatasan Negara Uganda dan Kenya.
KONGO (Pos Kota)- Prajurit TNI di Kontingen Garuda XX-G/MONUC adalah salah satu kontingen yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di negara DRC (Democratic Republic of Congo) dekat perbatasan Negara Uganda dan Kenya.
Kompi Zeni TNI yang mempunyai tugas membangun infrastruktur di negara yang carut marut akibat perang saudara ini sangat diperhitungkan oleh MONUC (mission de I’Organisation Des Nations Unies en Republique du Congo), karena Kompi Zeni TNI sangat disiplin dalam menjalankan tugasnya serta dapat menyelesaikan setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur yang diperintahkan oleh Force Commander MONUC seperti membangun jalan, Hellypad, pemeliharaan Run Way dan lain-lain yang ada di daerah Dungu. Selain itu, Kontingen Garuda XX-G belum tercatat dalam lembaran buku hitam PBB, seperti melakukan pelanggaran hukum bersifat kriminal maupun melakukan asusila yang dapat mencoreng nama baik PBB dan Negara Indonesia.
Dalam kesempatannya menghadiri acara Contingent Commanders Conference di Kinsasa Ibukota negara DRC (Democratic Republic of Congo) selama dua hari (23 – 24 Februari 2010), Komandan Kontingen Garuda XX-G/MONUC Letkol Czi Arnold AP Ritiauw mendapat acungan jempol dari Force Commander Letnan Jenderal Babacar Gaye di depan peserta konferensi pada acara pembukaan Contingent Commanders Conference yang dihadiri lebih dari 20 negara yang tergabung dalam misi perdamaian di Negara Kongo.
Acungan jempol ini melambangkan keberhasilan Komandan Kontingen Garuda XX-G/MONUC Letkol Czi Arnold AP Ritiauw dalam memimpin Kompi Zeni TNI di daerah misi, karena saat ini belum ada anggota Kontingen Garuda XX-G yang melakukan pelanggaran terutama yang terkait dengan SEA (Sexual Exploitation and Abuse).
Konferensi yang dihadiri oleh beberapa Jenderal pejabat Monuc seperti Brigadir Jenderal ATM Zia Ul Hasan (Komandan Brigade MONUC dari Bangladesh), Brigadir Jenderal Martin Owusu Ababio dari Ghana, Brigadir Jenderal Sharma Ajae Kumar dari India dan Brigadir Jenderal Nazam Ul Hassan dari Pakistan dan jenderal-jenderal lainnya terlibat dalam acara tersebut dan pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat penting bagi para Komandan Kontingen.
Materi yang dibahas pada konferensi tersebut adalah tentang dukungan logistik terhadap FARDC (Force Army Democratic of Congo), dukungan angkutan udara MONUC, stress manajement, SEA (Sex and Explotation Abuse) dan lain-lain. Adapun tujuan dari konferensi ini adalah agar para Komandan Kontingen dapat meningkatkan disiplin dan dedikasi prajurit serta menghindari para prajurit dari pelanggaran hukum, baik yang bersifat kriminal maupun seksual sehingga tugas pokoknya dalam menjaga perdamaian dapat berjalan dengan baik dan lancar.(binsar)
Kamis, 25 Februari 2010
DAFTAR ISI KLIPING HARI INI
1. Penjambret Gasak Tas Milik Kowad
2. Pembunuh Mahasiswi Masih Ber·SMS
3. 16 Mayat Ditemukan,27 Tertimbun
4. Anggota Kowad Dijambret
5. Kodam V Brawijaya Razia Toko Atribut TNI di Pasar ...
6. Soal Rumah Dinas TNI, Presiden Harus Angkat Bicara...
7. Batas Wilayah NKRI Tanggung Jawab Negara Bukan tan...
8. Danrem Perintahkan Agus Yogar Hadiri Sidang
9. Konga Promosikan Indonesia di Lebanon
10. RI-Malaysia Sepakat Tekan Pelanggaran Laut
11. Prajurit TNI Renovasi Posyandu Dan Poskamling
12. Peringati HUT & Makan Siang Bersama Prajurit
2. Pembunuh Mahasiswi Masih Ber·SMS
3. 16 Mayat Ditemukan,27 Tertimbun
4. Anggota Kowad Dijambret
5. Kodam V Brawijaya Razia Toko Atribut TNI di Pasar ...
6. Soal Rumah Dinas TNI, Presiden Harus Angkat Bicara...
7. Batas Wilayah NKRI Tanggung Jawab Negara Bukan tan...
8. Danrem Perintahkan Agus Yogar Hadiri Sidang
9. Konga Promosikan Indonesia di Lebanon
10. RI-Malaysia Sepakat Tekan Pelanggaran Laut
11. Prajurit TNI Renovasi Posyandu Dan Poskamling
12. Peringati HUT & Makan Siang Bersama Prajurit
Penjambret Gasak Tas Milik Kowad
DENPASAR, NusaBali
. Dalam beraksi, penjambret memang tak pandang bulu mencari mangsanya. Tak hanya warga biasa, kali ini bahkan yang bemasib apes, seorang Korps Wanita TNI Angkatan Darat (Kowad) yang berdinas di Kodam IX/Udayana. Dia adalah Nani Yunani Nosie, 51, yang tinggal di Asrama Yangbatu,. Denpasar. 'Polwannya TNI' tersebut jadi korban penjambretan pada Selasa (2312) dinihari .sekitar 04.50 Wita.
Dari informasi di kepolisian kejadian tersebut bermula dari korban yang sedang ke luar untuk suatu keperluan. Tanpa'merasa curiga sedikitpun, korban menaiki motornya seperti biasa, apalagai saat itu kondisinya sudah pagi. Namun tanpa disadarinya rupanya seorang pengendara lain mengikutinya dari belakang. Akhimya saat korban sedang berada di Jatan Untung Surapati, Denpasar Timur tepatnya di depan Kantor DPD GolkaI' Bali, pengendara itu lang-sung memepetnya. Setelah dirasa aman, tas milik korban langsung dirampas secara paksa.
Spontan korban sempat berteriak minta tolong, namun sayang pelaku berhasiI kabur dengan menggondol tas miliknya. "Karena masih panik korban tidak sempat mengingat nopol kendaraan pelaku," kata sumber kepolisian di Mapolsek Denpasar Timur pada Rabu (24/2). Akibat aksi tersebut, barang-barang berharga yang berada dalam tas ikut raib dibawa pelaku. Barang-barang tersebut adalah surat-surat kendaraan, SlM, termasuk NPWP, Kartu lkatan Bidan, SIKK, 3 unit HP, dan barang lainnya. "Dari pengakuannya jumlah kerugian keseluruhan .sekitar Rp 4 juta," imbuh sumper polisi yang engan disebutkan namanya.
Sementara itu, sebelumnya salah seorang istri perwira polisi berpangkat AKP juga jadi korban penjambretan, kini kasusnya masih dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian.
Pembunuh Mahasiswi Masih Ber·SMS
JOGJA – (Jawa Post). Polisi terus memburu Fredy, tersangka pembunuh mahasiswi Universitas Islam Negeri Jogja, Ana Junaidah. Berdasar pelacakan sinyal telepon seluler korban yang hilang -diduga dibawa pelaku-dia berada di Banyumas. " Setelah itu,sulit dilacak. Sepertinya HP itu dimatikan," ungkap petugas.
Sebagaimana diberitakan kemarin, Ana yang berusia 23 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya di Demangan, Gondokusuman, Jogja, sekitar pukul 08.00 Rabu (23/2). Dua jam sebelumnya, teman-teman kos korban melihat Fredy datang saat korban mandi.
Selama ini Fred)' disebut-sebut sebagai pacar korban dan berprofesi sebagai personel TNI. Terkait dengan profesi tersangka, polisi mulai ragu.
Hasil konfirmasi ke beberapa kesatuan TNI di Jogja, tidak ditemukan personel yangmirip dengan ciri-ciri Fredy. "Karni belum bisa memastikan apakah dia anggota TNI atau bukan. Yang jelas, saat ini kami fokus mengejar dia. karena berada di kamar korban dua jam sebelum korban ditemukan tewas," kata Wakasatreskrim Poltabes Jogja AKP Sudarsono.
Berdasar pengamatan teman-teman korban, Fredy diperkirakan berusia 40 tahun. Nia Oktavia, rekan korban,menjelaskan bahwa Ana pemah bercerita mengenai Fredy karena pemah kos di rumah orang tuanya di Kebumen.
Terkait Fredy, Nia menjelaskan bahwa lelaki itu masih sempat mengirim SMS ke rekan Ana. Sebagian besar isinya menanyakan kondisi korban. Namun, setelah berita bahwa Ana tewas menyebar, Fredy tidak lagi mengirim SMS. (ufIljpnn/ruk)
Sebagaimana diberitakan kemarin, Ana yang berusia 23 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya di Demangan, Gondokusuman, Jogja, sekitar pukul 08.00 Rabu (23/2). Dua jam sebelumnya, teman-teman kos korban melihat Fredy datang saat korban mandi.
Selama ini Fred)' disebut-sebut sebagai pacar korban dan berprofesi sebagai personel TNI. Terkait dengan profesi tersangka, polisi mulai ragu.
Hasil konfirmasi ke beberapa kesatuan TNI di Jogja, tidak ditemukan personel yangmirip dengan ciri-ciri Fredy. "Karni belum bisa memastikan apakah dia anggota TNI atau bukan. Yang jelas, saat ini kami fokus mengejar dia. karena berada di kamar korban dua jam sebelum korban ditemukan tewas," kata Wakasatreskrim Poltabes Jogja AKP Sudarsono.
Berdasar pengamatan teman-teman korban, Fredy diperkirakan berusia 40 tahun. Nia Oktavia, rekan korban,menjelaskan bahwa Ana pemah bercerita mengenai Fredy karena pemah kos di rumah orang tuanya di Kebumen.
Terkait Fredy, Nia menjelaskan bahwa lelaki itu masih sempat mengirim SMS ke rekan Ana. Sebagian besar isinya menanyakan kondisi korban. Namun, setelah berita bahwa Ana tewas menyebar, Fredy tidak lagi mengirim SMS. (ufIljpnn/ruk)
16 Mayat Ditemukan,27 Tertimbun
Evakuasi korban longsor di Perbukitan Waringin, Pasllj3mbu, Kabupaten Bandung selain terkendala sulitnya lokasi ditempuh, juga hujan deras terns mengguyur.
BANDUNG, NusaBali
Evakuasi korban tanah longsor di Perbukitan Waringin, Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terus menemukan korban yang sudah menjadi ·mayat. Hingga Rabu (24/2) kemarin, berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Beneana (BNPB),jumlah korban yang telah ditemukan datam keadaan tewas 16 orang, Sedangkan 27 orang lainnya masih tertimbun. Mayat korban ditemukan seeara terpisah di area seluas 35 hektare pada kedalaman tiga meterdari permukaan tanah setinggi 11 meter.
Tubuh mereka penuh dengan lumpur datam keadaan masih bisa diidentifikasi keluarga. Tim membawajenasah ke Musholla AI Hidayah yang menjadi ruangan identifikasi korban dan langsung dikerubuti oleh pihak keJuarga yang telah menunggu sejak Selasa
(23/2) malam..
Kemarin, Wapres Boediono menyempatkan diri meninjau ke lokasi beneana. Dalam peninjauan itu Wapres didampingi Gubemur Jawa Barnt
H Ahmad Heryawan serta pejabat dari BNPB. Untuk mencapai lokasi, rombongan Wapres menggunakan pesawat helikopter dari Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung.
Peristiwa longsor yang terjadi Selasa (23/2) sekitar pukul 08.00 WIB itu menimbun sedikitnya 50 rumah karyawan perkebunan teh Dewata milik PT Bapebe Chakra serta fasilitasPuskesmas, Kantor Administratur serta Kantor Koperasi. Saat ini masih dilakukan proses evakuasi dan pencarian korban yang tertimbun tanah. Lokasi beneana longsor PasiIjambu terletak di kawasan terpeneil dan sulit diakses sarana telekomunikasi.
Selain itu, warga yang selamat dan terhindar dari beneana tanah longsor pegunungan Waringin ini dievakuasi ke tempat pengungsian dan rumah keluarga mereka yang terdekat. Mereka diangkut menggunakan truk yang disiapkan Pemkab Bandung. Asisten IT Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab Bandung, Juhana Asmawisasta yang ditemui di lokasi kejadian mengatakan, hingga saat ini dua truk sudah dikerahkan untuk mengevakuasi periduduk yang selamat dari beneana longsor itu.
"Mereka kebanyakan warga pemetik teh yang bekerja di area perkebunan yang letaknya lebih tinggi dari pemukiman k," katanya.
Asisten IT menyatakan juga akan menginventarisasi warga lain yang rumahnya berdekatan dengan area longsor, untuk nantinya dapat diungsikan ke tempat yang jauh lebih arnan.
Sementara itu seorang warga, Dasmin mengatakan, saat kejadian banyak warga yang selamat karena masih beketja memetik teh, sedangkan warga yang tertimbun longsor tengah berada di rumahnya masing-masing. "Lokasi perkebunan teh berada di atas pemukiman yang tertimpa longsor, sehingga mereka yang' sedang memetik teh terhindar dari bencana," katanya.
"Para pemetik teh kebanyakan melakukan pekeljaannya sejak dini hari, maka pada pukul 08.00 WIB mereka telah selesai beketja dan beristirahat di rumahnya masing-masing, dan saat itulah longsor tetjadi," tutur Dasmin dilansir antara.
Berdasarkan pantauan di lokasi, warga yang selamat tinggal di tenda pengungsian yang disediakan Dinas Sosial dengan fasilitas seadanya.
BANDUNG, NusaBali
Evakuasi korban tanah longsor di Perbukitan Waringin, Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terus menemukan korban yang sudah menjadi ·mayat. Hingga Rabu (24/2) kemarin, berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Beneana (BNPB),jumlah korban yang telah ditemukan datam keadaan tewas 16 orang, Sedangkan 27 orang lainnya masih tertimbun. Mayat korban ditemukan seeara terpisah di area seluas 35 hektare pada kedalaman tiga meterdari permukaan tanah setinggi 11 meter.
Tubuh mereka penuh dengan lumpur datam keadaan masih bisa diidentifikasi keluarga. Tim membawajenasah ke Musholla AI Hidayah yang menjadi ruangan identifikasi korban dan langsung dikerubuti oleh pihak keJuarga yang telah menunggu sejak Selasa
(23/2) malam..
Kemarin, Wapres Boediono menyempatkan diri meninjau ke lokasi beneana. Dalam peninjauan itu Wapres didampingi Gubemur Jawa Barnt
H Ahmad Heryawan serta pejabat dari BNPB. Untuk mencapai lokasi, rombongan Wapres menggunakan pesawat helikopter dari Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung.
Peristiwa longsor yang terjadi Selasa (23/2) sekitar pukul 08.00 WIB itu menimbun sedikitnya 50 rumah karyawan perkebunan teh Dewata milik PT Bapebe Chakra serta fasilitasPuskesmas, Kantor Administratur serta Kantor Koperasi. Saat ini masih dilakukan proses evakuasi dan pencarian korban yang tertimbun tanah. Lokasi beneana longsor PasiIjambu terletak di kawasan terpeneil dan sulit diakses sarana telekomunikasi.
Selain itu, warga yang selamat dan terhindar dari beneana tanah longsor pegunungan Waringin ini dievakuasi ke tempat pengungsian dan rumah keluarga mereka yang terdekat. Mereka diangkut menggunakan truk yang disiapkan Pemkab Bandung. Asisten IT Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab Bandung, Juhana Asmawisasta yang ditemui di lokasi kejadian mengatakan, hingga saat ini dua truk sudah dikerahkan untuk mengevakuasi periduduk yang selamat dari beneana longsor itu.
"Mereka kebanyakan warga pemetik teh yang bekerja di area perkebunan yang letaknya lebih tinggi dari pemukiman k," katanya.
Asisten IT menyatakan juga akan menginventarisasi warga lain yang rumahnya berdekatan dengan area longsor, untuk nantinya dapat diungsikan ke tempat yang jauh lebih arnan.
Sementara itu seorang warga, Dasmin mengatakan, saat kejadian banyak warga yang selamat karena masih beketja memetik teh, sedangkan warga yang tertimbun longsor tengah berada di rumahnya masing-masing. "Lokasi perkebunan teh berada di atas pemukiman yang tertimpa longsor, sehingga mereka yang' sedang memetik teh terhindar dari bencana," katanya.
"Para pemetik teh kebanyakan melakukan pekeljaannya sejak dini hari, maka pada pukul 08.00 WIB mereka telah selesai beketja dan beristirahat di rumahnya masing-masing, dan saat itulah longsor tetjadi," tutur Dasmin dilansir antara.
Berdasarkan pantauan di lokasi, warga yang selamat tinggal di tenda pengungsian yang disediakan Dinas Sosial dengan fasilitas seadanya.
Anggota Kowad Dijambret
Kereneng. DenPost .
Kawanan penjambret terus merajalela. di Denpasar dan Badung, khususnya Kuta. Hampir setiap hari laporan kasus penjambretan yang menyasar wanita masuk ke meja polisi. Bahkan penjambret tak pandang bulu lagi. Buktinya, anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), Nani Yunani Nosie (51), yang beralamat di Asrama Yangbatu, Denpasar, jadi sasaran.
Wanita yang sehari-hari berdinas di bawah komando Kodam IX/Udayana tersebut ketiban sial saat melintas di JI. Surapati, tepatnya di depan Kantor DPD Golkar Bali, Dentim, Selasa (23/2) lalu. Saat itu dia dibuntuti oleh penJahat jalanan yang mengendarai sepeda motor.
Setibanya di Jl.Surapati, pria yang membuntuti tadi langsung memepet laju kendaraan Nani, dan merampas tasnya. Lantaran panik, Nani tak sempat melihat wajah penjambret dan nopol kendaraan yang dinaikinya.
Kasus penjambretan itu kemudian dilaporkan ke Poisek Dentim. Menurut salah polisi, Rabu (24/2) kemarin, di dalam tas korban terdapat surat-surat kendaraan, SIM, termasuk NPWP, Kartu Ikatan Bidan, SIKK, tiga HP, dan baranglainnya. Jika dikalkulasi, korban ditaksir menderita kerugian Rp 4 juta. (125)
Kawanan penjambret terus merajalela. di Denpasar dan Badung, khususnya Kuta. Hampir setiap hari laporan kasus penjambretan yang menyasar wanita masuk ke meja polisi. Bahkan penjambret tak pandang bulu lagi. Buktinya, anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), Nani Yunani Nosie (51), yang beralamat di Asrama Yangbatu, Denpasar, jadi sasaran.
Wanita yang sehari-hari berdinas di bawah komando Kodam IX/Udayana tersebut ketiban sial saat melintas di JI. Surapati, tepatnya di depan Kantor DPD Golkar Bali, Dentim, Selasa (23/2) lalu. Saat itu dia dibuntuti oleh penJahat jalanan yang mengendarai sepeda motor.
Setibanya di Jl.Surapati, pria yang membuntuti tadi langsung memepet laju kendaraan Nani, dan merampas tasnya. Lantaran panik, Nani tak sempat melihat wajah penjambret dan nopol kendaraan yang dinaikinya.
Kasus penjambretan itu kemudian dilaporkan ke Poisek Dentim. Menurut salah polisi, Rabu (24/2) kemarin, di dalam tas korban terdapat surat-surat kendaraan, SIM, termasuk NPWP, Kartu Ikatan Bidan, SIKK, tiga HP, dan baranglainnya. Jika dikalkulasi, korban ditaksir menderita kerugian Rp 4 juta. (125)
Kodam V Brawijaya Razia Toko Atribut TNI di Pasar Besar Malang
Rabu, 24 Februari 2010 18:09 WIB
Penulis : Bagus Suryo
MALANG--MI: Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/3 Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, merazia toko atribut TNI di Pasar Besar Malang, Rabu (24/2). Tujuannya antara lain untuk mencegah maraknya kejahatan yang dilakukan TNI gadungan yang dalam melancarkan aksinya mengenakan atribut TNI. Razia menerjunkan sebanyak 40 personel Satuan Provost dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Malang. Dalam razia itu petugas juga melakukan sosialisasi kepada sejumlah pedagang yang menjual seragam, atribut, atau perlengkapan TNI.
Penulis : Bagus Suryo
MALANG--MI: Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/3 Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, merazia toko atribut TNI di Pasar Besar Malang, Rabu (24/2). Tujuannya antara lain untuk mencegah maraknya kejahatan yang dilakukan TNI gadungan yang dalam melancarkan aksinya mengenakan atribut TNI. Razia menerjunkan sebanyak 40 personel Satuan Provost dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Malang. Dalam razia itu petugas juga melakukan sosialisasi kepada sejumlah pedagang yang menjual seragam, atribut, atau perlengkapan TNI.
Dalam razia petuga menutup paksa enam toko, sedangkan pedagangnya diminta mengurus izin penjualan atribut TNI kepada Komando Distrik Militer (Kodim) setempat. Enam toko penjual atribut TNI itu adalah milik Subairi, 49, dan Juhan,40, warga Kebalen, Kota Malang. "Ada sekitar 95 toko menjual atribut dan perlengkapan TNI di kawasan Pasar Besar. Sebanyak enam toko ditutup karena izinnya sudah habis," kata Kepala Seksi Bagian Penertiban dan Pemeliharaan Denpom V/3 Brawijaya Malang Kapten CPM Edi Santoso. Selain menutup paksa enam toko, petugas juga menyita dua senjata modifikasi mirip standar TNI dari Toko Kiki milik Supai, 35.
Kapten Edi menegaskan razia dilakukan sebagai tindaklanjut pengakuan seorang TNI gadungan yang ditangkap polisi di Blitar. Pelaku kejahatan itu mengaku mendapatkan seragam dengan cara membeli di Pasar Besar Malang. "Berdasarkan laporan itu kami segera bergerak melakukan razia," katanya. Ia menekankan kepada pedagang agar hanya melayani pembelian atribut kepada anggota TNI yang dibuktikan dengan kartu anggota. "Bila tidak bisa menunjukkan kartu anggota, jangan dilayani," ujarnya.
Soal Rumah Dinas TNI, Presiden Harus Angkat Bicara
Puluhan warga kompleks rumah dinas Kodam Jaya menggelar aksi jalan kaki di Jalan Otto Iskandar Dinata III, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (8/2/2010). Aksi ini sebagai reaksi atas rencana pengosongan paksa terhadap enam rumah dinas yang akan dilakukan oleh pihak TNI.Rabu, 24 Februari 2010 13:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak bisa tinggal diam dengan maraknya persoalan seputar rumah dinas TNI. Presiden diminta untuk angkat bicara mengenai sengketa ini agar tidak menjadi berlarut-larut dan terus terjadi. Keluarga TNI bisa pecah. Ini bahaya, karena TNI ini adalah pilar bangsa.
Hal itu disampaikan oleh sejumlah purnawirawan dan putra-putri purnawirawan usai digelarnya sidang putusan kasus Komplek Kostrad, Kebayoran Lama, Rabu (24/2/2010), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini akhirnya ditundak karena majelis hakim yang diketuai Jupriadi berhalangan hadir. "Kalau masalah rumah TNI ini sudah beragam komentar dari berbagai pihak. Tinggal Presiden yang belum. Saya yakin kalau dia bicara ini akan beres. Tetapi dia biarkan saja sehingga ini terus menggelinding," kata salah seorang purnawirawan yang menolak namanya disebutkan.
Dia mengatakan, Presiden sebagai pucuk pimpinan tertinggi TNI memiliki andil dan komando untuk menyelesaikan masalah rumah TNI secara menyeluruh. Presiden, sebutnya, harus memberikan penyelesaian konkret jangka panjang untuk mencegah persoalan ini berulang dari generasi ke generasi TNI. Dikhawatirkan, masalah ini akan bergulir menjadi efek domino. "Jika tidak ada solusi menyeluruh, ya terus-terusan akan begini. Dari yang masih aktif sekarang ini, ketika dia purnawirawan, ketemu lagi dengan masalah ini," tuturnya.
Dia juga mengingatkan akan adanya ancaman perpecahan besar di tubuh TNI jika isu rumah TNI ini tetap dilaksanakan dengan cara sepihak berupa perintah pengosongan. Konflik internal TNI ini bahkan bisa berujung pada disintegrasi bangsa. "Nanti bisa menjadi benturan-benturan membahayakan. Keluarga TNI bisa pecah. Ini bahaya, karena TNI ini adalah pilar bangsa," tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Didit, salah seorang warga perumahan TNI di Bulak Rantai, Condet, Jakarta Timur. Dia mengatakan, penanganan rumah dinas TNI kerap dilakukan tidak kooperatif terhadap para anak-anak purnawirawan TNI. Dia juga tidak mengelak bahwa kerap terjadi tindakan kekerasan pada saat eksekusi pengosongan. "Kami harap TNI betul-betul memerhatikan apa yang menjadi hak kami. Bukan hanya menyudutkan bahwa anak-anak purnawirawan yang tidak mau mengalah dengan TNI aktif," ujarnya.
Batas Wilayah NKRI Tanggung Jawab Negara Bukan tanggung jawab daerah
Kolonel Dody Usodo HargoRabu, 24 Februari 2010 12:05 WITA
KUPANG, POS KUPANG. com --Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang, Kolonel Dody Usodo Hargo, S. S. Ip menegaskan, penentuan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab negara, bukan pemerintah daerah. TNI diamanatkan oleh negara untuk menjaga keutuhan wilayah agar tidak diganggu oleh pihak lain.
Danrem menegaskan itu untuk mengklarifikasi berita Pos Kupang edisi Selasa (23/2/2010), berjudul, "TNI Pancang Tujuh Pilar, Rugikan Batas wilayah RI", Tanpa Koordinasi dengan Pemkab TTU. "Saya selaku Danrem 161/Wira Sakti perlu meluruskan pemberitaan tersebut, karena berita tersebut sangat diskriminatif terhadap keberadaan TNI dalam mangawal dan menjaga kedaulatan negara, khususnya satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Mereka memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap Bangsa Indonesia di daerah perbatasan dari segala macam bentuk ancaman, dan tugas-tugas lainnya, termasuk mencegah semua bentuk kegiatan ilegal di perbatasan," tegas Danrem saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/2/2010).
Menurut Danrem, bicara tentang patok perbatasan merupakan kewenangannya sebagai Komandan Pelaksana Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL. Dengan demikian, katanya, masyarakat tidak salah menafsirkannya. "Mana mungkin TNI (prajurit yang bertugas di perbatasan RI-RDTL) melepas kedaulatan NKRI kepada RDTL walau hanya sejengkal tanah saja. Pelanggaran sejengkal tanah yang dilakukan oleh UPF (Unidade Police Foreinter/Polisi Perbatasan RDTL) dalam membangun pos batasnya saya perintahkan bongkar paksa," kata Danrem.
Menurut Danrem, berita yang benar sesuai realita di lapangan adalah pemasangan pilar perbatasan telah disepakati oleh kedua negara melalui jalur diplomasi yang dilakukan oleh Menlu RI dengan Menlu RDTL pada tahun 2005 lalu. Pemasangan pilar batas dilakukan oleh kedua negara, untuk Indonesia oleh Tim Interdep yang terdiri dari Badan Koordinasi Survei Tanah dan Laut (Bakorsutanal) Dephan dan Depdagri. TNI hanya mengawal pelaksanaannya. Sedangkan permasalahan pemasangan patok batas di Desa Sunsea sudah betul dan sah dengan perincian sebagai berikut, pemasangan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 21 November 2009. Jumlah pilar yang dipasang sebanyak lima pilar (bukan 7 pilar seperti diberitakan, Red).
Danrem merinci, empat pilar batas di Bakitolas dan satu pilar batas di Sunsea. Saat pemasangan dihadiri oleh (pihak masyarakat) Ketua RT 08 Nelu, Martinus Suni, Kepala Dusun III, Andreas Koa dan Kepala Desa Sunsea Imelda Kosat. "Jadi tidak benar kalau Pemda tidak dilibatkan atau tidak tahu," kata Danrem. Dia menambahkan, saat itu Camat Naebenu, Gaspar Nono, tidak datang.
Danrem menjelaskan, pada 17 November 2009, Tim Interdep menghadap Bupati TTU, tetapi Bupati TTU, Wakil Bupati, Sekda dan para Asisten Sekda TTU tidak ada di tempat. Tim hanya diterima Kabag Tata Pemerintahan Sekda TTU. Sesuai kesepakatan Tim Interdep RI dengan Tim RDTL, maka dipasang lima pilar itu.
"Jadi saya tegaskan sekali lagi pemasangan lima pilar tersebut sudah benar dan batas wilayah NKRI ditentukan oleh negara, bukan oleh bupati atau camat. Tugas TNI menjaga, bukan memasang, tetapi apabila ada pilar atau patok batas negara yang rusak, maka TNI yang bertugas di perbatasan harus dan wajib memperbaiki di tempat yang sama. Sampai titik darah penghabisan satu jengkal kedaulatan NKRI akan tetap dijaga dan dipertahankan. Semoga kita tidak berpikiran kedaerahan secara sempit yang dapat membelokkan dan membentuk opini yang salah," kata Danrem.(gem)
Danrem Perintahkan Agus Yogar Hadiri Sidang
Kolonel Dody Usodo HargoRabu, 24 Februari 2010 11:13 WITA
KUPANG, POS KUPANG. com -- Komandan Korem (Danrem) 161/Wirasakti Kupang, Kolonel Dody Usodo Hargo,S.SIp sudah memerintahkan Agus Yogar, anggota TNI dari Kodim Flotim agar menghadiri persidangan kasus pembunuhan Yohakim Laka Loi Langodai di Pengadilan Negeri (PN) Lewoleba.
Danrem mengatakan itu saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/2/2010). Menurut Danrem, Agus Yogar diperintahkan menghadiri persidangan tanpa mengenakan pakaian dinas supaya tidak mempengaruhi persidangan. Apalagi dugaan keterlibatannya dalam kasus itu ecara pribadi, bukan atas nama TNI.
Menurut Danrem, proses sidang kasus itu sedang berjalan. Pemeriksaan awal penyidik tidak menyebut nama Agus Yogar. Nama Agus Yogar baru disebut oleh saksi pada pertengahan sidang kasus tersebut sehingga yang bersangkutan sudah diperintahkan untuk menghadiri sidang agar semuanya jelas. Menurut Danrem, pemeriksaan yang dilakukan internal Kodim Flotim, tidak ditemukan bukti keterlibatan Agus Yogar dalam kasus pembunuhan itu. Dia meminta masyarakat harus obtyektif melihat kasus tersebut. Keterangan saksi dalam persidangan yang menyebut nama Agus Yogar, katanya, merupakan urusan pribadi Agus Yogar dan tidak ada kaitannya dengan institusi TNI.
Katakan yang Jujur
Sidang lanjutan kasus tersebut di PN Lewoleba mulai memasuki tahapan-tahapan krusial. Terdakwa Lambertus Bedi Langodaoi, Mathias Bala, Theresia Abon Manuk dan Bambang Trihantara, dihadapkan pada pilihan sulit ketika mereka diberi waktu singkat supaya mengungkapkan fakta sebenarnya yang bisa menolong dirinya sendiri atau sebaliknya justru memberatkan.
"Yang bisa bantu saudara (terdakwa) adalah terdakwa sendiri. Bukan siapa-siapa. Yang bisa memberatkan terdakwa, juga terdakwa sendiri. Kalau melihat, mendengar atau terlibat langsung, katakanlah yang sejujurnya, karena hanya saudara yang bisa tolong diri terdakwa sendiri," tandas Ketua Majelis Hakim, Jhon P.L.Tobing, S.H, M.Hum, didampingi anggota majelis Wempy WJ Duka, S.H, dan Gustav Bless Kupa, S.H, dalam sidang lanjutan hari Selasa (23/2/2010).
Sidang berlangsung sejak pagi sampai malam, dengan agenda utama pemeriksaan saksi Mathias Bala Langobelen, saksi verbalisan penyidik Direskrim Polda NTT dan Polres Lembata yakni AKP Yeter Benediktus Selan, S.H (ketua tim penyidik Direskrim), AKP I Gede Putra Yase, S.H (mantan Kasat Reskrim Polres Lembata), Aiptu Buang Sine (Penyidik Direskrim) Polda NTT dan Rocky J Lomi ( penyidik Polres Lembata). Tim penyidik dihadirkan tim jaksa penuntut umum (JPU) karena terdakwa Bala mengaku mengalami tekanan fisik dan psikis selama pemeriksaan.
Namun dari pemeriksaan empat saksi verbalisan yang memeriksa Bala tak terungkap ada tekanan psikis yang nyata kepada Bala. Ungkapan bahwa Bala akan dibawa penyidik diperiksa ke Polda NTT atau foto pelaku sudah terekam satelit hanya taktik penyidik. Meski demikian majelis akan memusyawarahkannya lagi sebelum menyatakan pendapatnya, apakah Bala bisa mencabut keterangannya dalam BAP. Seperti pada pada dua sidang sebelumnya, dalam pemeriksaan saksi dan konfrontir, Bala masih tak berubah sikap. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengalami tekanan psikologis dan mencabut semua keterangannya yang diberikannya saat diperiksa penyidik polisi.
Dua saksi lainnya dihadirkan adalah Yohanes Leda Langodai atau Yohan (putra kandung terdakwa Lambertus Bedi Langodai) dan oknum anggota TNI, Agus Yogar. Agus Yogar dan Yohan menyangkal berada di TKP pada saat terjadi pembunuhan. Agus menyatakan saat kejadian ia berada di Larantuka. Dalam sidang itu, hakim meminta para terdakwa supaya berkata terus terang. Dalam sidang kemarin, Bedi tampil dengan kemeja lengan pendek warna dasar hitam garis-garis putih, dipadu celana kain warna hijau lumut. Kumis dan janggut dicukur bersih. Ia lebih sering menunduk.
Terdakwa Erni Manuk, salah satu caleg terpilih DPRD Lembata yang belum dilantik sejak pemilu legislatif tahun silam, tampil rapi dengan baju dan celana stelan. Wajahnya dipoles make up tipis dan lisptik merah. "Waktu Anda sangat singkat. Yang bisa menolong diri saudara adalah saudara sendiri. Kalau saudara mengetahui, mendengar atau mungkin terlibat, katakan sejujurnya," kata ketua majelis hakim.
Erni Manuk, dalam pemeriksaan kemarin mengungkapkan bahwa ia tak berada di Lewoleba pada saat pembunuhan Yohakim Langodai, Selasa (19/2/2009). Ia mengetahui kematian Yohakim karena dikirimi pesan siangkat oleh Bala. Ia mengatakan, Selasa pagi ia sudah berangkat ke Kupang dengan pesawat Merpati dari Lewoleba. Pada siang hari dia melanjutkan penerbangan dari Kupang ke Denpasar dengan pesawat Garuda. Dalam penerbangan ke Denpasar, tutur Erni, ia membeli dua tiket pada temannya di Vero di Kupang. Satu tiket untuk dirinya dan satu tiket untuk anaknya, Yogas. Dalam manifest, tertulis nama Theresia, diakui Erni sebagai namanya yang menempati kursi nomor 5-C.
"Dalam aturan penerbangan one ticket one seat, kenapa Anda tidak komplain kepada pramugari? Anda kan beli dua tiket, kenapa hanya satu kursi yang Anda tempati?" tanya ketua majelis. Hakim masih menanyakan apakah nama anaknya Yogas itu terdapat dalam manifest penerbangan dari Kupang ke Denpasar dan Erni tampak gelagapan menjawabnya. Sebab sebab nama putranya, saat keberangkatan itu, berusai sekitar setahun lebih tak tercatat dalam manifest. Di sebelah kursi nomor 5-C, tempat duduk Erni, terisi penumpang bernama Fitria.
Erni mengatakan bahwa tiket dari Kupang ke Denpasar telah dibuangnya. Demikian pula tiket dari Lewoleba ke Kupang tak disimpannya lagi. Bahkan saksi agen pesawat Merpati di Lewoleba, Toni Chandra, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kemarin, mengaku tidak memperhatikan apakah Erni Manuk ikut pada saat penerbangan dan ada dalam kabin atau tidak. (ius)
Konga Promosikan Indonesia di Lebanon
Kamis, 25 Februari 2010
JAKARTA (Suara Karya): Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis Kontingen Garuda (Konga) XXIIII-D/Unifil (Indobatt), tidak hanya memiliki kemampuan angkat senjata dan bertempur. Kemampuan lain lahir dari diri Indobatt adalah, proaktif mengenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat dan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas di Lebanon Selatan.
Siaran pers yang diterima Suara Karya dari Mabes TNI sesuai laporan Komandan Satgas Konga XXIII-D/Unifil, Letkol TNI Andi Perdana Kahar di Lebanon, Rabu (24/2) menyebutkan, sikap proaktif dari parjurit TNI untuk mengenalkan budaya nusantara muncul dari rasa kepedulian dan kebanggan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Budaya yang diperkenalkan itu adalah olahraga tarik tambang yang diiringi dengan tarian Kuda Lumping dan Rampak Gendang.
"Indobatt punya tekad untuk berbuat yang terbaik demi terpeliharanya perdamaian di wilayah Lebanon Selatan, baik di kalangan pihak-pihak yang sedang bertikai maupun antarpasukan perdamaian (peacekeeper) sendiri. Selain itu, kami berupaya memberikan dukungan dan dorongan bagi pemain Tarik Tambang melalui kebudayaan asli Indonesia," ujarnya. Tekad tersebut, ia mengatakan, Indobatt selalu berupaya untuk berimprovisasi melalui penggalian budaya Indonesia yang pada akhirnya akan menjadi inovasi pasukan perdamaian di Lebanon.
Misalnya, menampilkan tarian Kuda Lumping saat mengikuti pertandingan tarik tambang tingkat Unifil di Markas Batalyon Italia 1, Matteo Vanzan Base, UN POSN 2-1, Yanuh.
Kompetisi Peacekeeper
Andi menyakini, improvisasi yang dilakukan Indobatt dalam pertandingan tarik tambang sambil diiringi tarian kuda lumping, akan selalu melahirkan suasana kompetisi yang bersahabat diantara para peserta, tanpa mengurangi atmosfir persaingan untuk meraih kemenangan.
"Keunggulan untuk meraih kemenangan dengan cara menjunjung tinggi sportifitas pertandingan merupakan langkah terhormat yang harus dilakukan oleh Indobatt," ujarnya.
Usaha Indobatt untuk mewujudakan suasana pertandingan yang lebih kekeluargaan dan damai, cukup berhasil. Ini terlihat dari antusiasme para peacekeeper Unifil yang menyaksikan secara langsung atraksi Kuda Lumping tersebut.
Seluruh peacekeeper, baik pemain maupun suporter dari negara lain, dan bahkan masyarakat sipil menunjukkan penerimaan positif terhadap kehadiran Kuda Lumping Indobatt. Bahkan, di sela-sela acara pertandingan, beberapa peacekeeper dari negara lain tidak segan-segan untuk mencoba bermain tarian Kuda Lumping bersama peacekeeper Indobatt.
"Suasana kompetitif dan persaingan yang sebelumnya menegangkan para pemain, berubah dan tergantikan oleh suasana pertandingan yang lebih kekeluargaan dan damai. Dengan perubahan suasana menjadi lebih harmonis, maka tercipta hubungan baik di antara peserta pertandingan," ujar Andi. (Feber Sianturi)
JAKARTA (Suara Karya): Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis Kontingen Garuda (Konga) XXIIII-D/Unifil (Indobatt), tidak hanya memiliki kemampuan angkat senjata dan bertempur. Kemampuan lain lahir dari diri Indobatt adalah, proaktif mengenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat dan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas di Lebanon Selatan.
Siaran pers yang diterima Suara Karya dari Mabes TNI sesuai laporan Komandan Satgas Konga XXIII-D/Unifil, Letkol TNI Andi Perdana Kahar di Lebanon, Rabu (24/2) menyebutkan, sikap proaktif dari parjurit TNI untuk mengenalkan budaya nusantara muncul dari rasa kepedulian dan kebanggan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Budaya yang diperkenalkan itu adalah olahraga tarik tambang yang diiringi dengan tarian Kuda Lumping dan Rampak Gendang.
"Indobatt punya tekad untuk berbuat yang terbaik demi terpeliharanya perdamaian di wilayah Lebanon Selatan, baik di kalangan pihak-pihak yang sedang bertikai maupun antarpasukan perdamaian (peacekeeper) sendiri. Selain itu, kami berupaya memberikan dukungan dan dorongan bagi pemain Tarik Tambang melalui kebudayaan asli Indonesia," ujarnya. Tekad tersebut, ia mengatakan, Indobatt selalu berupaya untuk berimprovisasi melalui penggalian budaya Indonesia yang pada akhirnya akan menjadi inovasi pasukan perdamaian di Lebanon.
Misalnya, menampilkan tarian Kuda Lumping saat mengikuti pertandingan tarik tambang tingkat Unifil di Markas Batalyon Italia 1, Matteo Vanzan Base, UN POSN 2-1, Yanuh.
Kompetisi Peacekeeper
Andi menyakini, improvisasi yang dilakukan Indobatt dalam pertandingan tarik tambang sambil diiringi tarian kuda lumping, akan selalu melahirkan suasana kompetisi yang bersahabat diantara para peserta, tanpa mengurangi atmosfir persaingan untuk meraih kemenangan.
"Keunggulan untuk meraih kemenangan dengan cara menjunjung tinggi sportifitas pertandingan merupakan langkah terhormat yang harus dilakukan oleh Indobatt," ujarnya.
Usaha Indobatt untuk mewujudakan suasana pertandingan yang lebih kekeluargaan dan damai, cukup berhasil. Ini terlihat dari antusiasme para peacekeeper Unifil yang menyaksikan secara langsung atraksi Kuda Lumping tersebut.
Seluruh peacekeeper, baik pemain maupun suporter dari negara lain, dan bahkan masyarakat sipil menunjukkan penerimaan positif terhadap kehadiran Kuda Lumping Indobatt. Bahkan, di sela-sela acara pertandingan, beberapa peacekeeper dari negara lain tidak segan-segan untuk mencoba bermain tarian Kuda Lumping bersama peacekeeper Indobatt.
"Suasana kompetitif dan persaingan yang sebelumnya menegangkan para pemain, berubah dan tergantikan oleh suasana pertandingan yang lebih kekeluargaan dan damai. Dengan perubahan suasana menjadi lebih harmonis, maka tercipta hubungan baik di antara peserta pertandingan," ujar Andi. (Feber Sianturi)
RI-Malaysia Sepakat Tekan Pelanggaran Laut
Kamis, 25 Februari 2010
JAKARTA (Suara Karya): TNI Angkatan Laut dan Tentara Laut Diraja Malaysia, sepakat untuk menekan aksi pelanggaran wilayah perbatasan laut kedua negara, terutama di laut Sulawesi. "Kita sepakati dan pahami aturan yang telah dibuat kedua pihak dalam hal prosedur tetap patroli di wilayah perbatasan laut kedua negara," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Agus Suhartono, di Jakarta, kemarin.
Hasil kunjungan kehormatannya pada Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia Laksamana Abdul Aziz Jafar, Agus mengatakan, Angkatan Laut kedua negara sepakat melakukan patroli di wilayah masing-masing di perbatasan laut kedua negara. "Jadi, jika ada sengketa perbatasan laut termasuk di Laut Sulawesi itu kita serahkan pada pemerintah untuk selesaikan. Nah, kita angkatan laut kedua negara akan menjaga dan berpatroli di wilayah masing-masing, sesuai protap yang disepakati," katanya.
Hingga kini KBRI telah memfasilitasi 13 putaran perundingan delimitasi batas maritim RI-Malaysia sejak 2005 guna mendelimitasi empat segmen batas maritim yaitu Laut Sulawesi, Selat Malaka, Laut China Selatan dan Selat Singapura. Di Selat Malaka, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki kerjasama patroli terkoordinasi Malaysia-Singapura-Indonesia (Malsindo) dan patroli udara gabungan Eye in The Sky. Namun, Indonesia dan Malaysia belum sepakat tentang Garis Batas ZEE di Selat Malaka sebelah utara dan di Laut Cina Selatan.
Inspeksi Laut
Sementara itu, siaran pers yang diterima Suara Karya dari Dinas Penerangan Armatim di Jakarta, Rabu (24/2) menyebutkan, sebanyak 2.500 prajurit TNI AL menggelar inspeksi laut menjelang pergantian Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim). Dalam inspeksi laut di kawasan Selat Madura, Rabu, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto didampingi calon penggantinya, Laksamana Muda TNI Among Margono menumpang Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Weling-882.
Di atas kapal yang dikomandani Kapten Laut (P) Nurozi S terdapat beberapa pejabat teras Koarmatim. Sementara di belakang KRI Weling-882 tampak ada kawalan dari dua unit kendaraan tempur air Sea Rider dari Satuan Pasukan Katak Koarmatim. Kepala Dinas Penerangan Koarmatim, Letkol TNI Toni Syaiful mengatakan, inspeksi laut sudah menjadi tradisi di lingkungan TNI-AL untuk memeriksa kesiapan unsur-unsur Koarmatim untuk yang terakhir kalinya sebelum tongkat estafet kepemimpinan diserahterimakan. "Kegiatan ini selain sebagai ajang perpisahan dengan para prajuritnya, juga menjadi kesempatan memperkenalkan panglima yang baru," katanya.
Inspeksi laut diawali pelayaran KRI Weling-882 dari Dermaga A Koarmatim. Kemudian bergerak menuju arah selatan dengan memeriksa jajaran KRI dari berbagai jenis yang sedang bersandar. Kegiatan itu berlanjut menuju Dermaga Penjelajah sebelum meneruskan pelayaran menuju Dermaga Semampir dan merapat di Dermaga Koarmatim di Pulau Madura. (Feber Sianturi/Ant)
JAKARTA (Suara Karya): TNI Angkatan Laut dan Tentara Laut Diraja Malaysia, sepakat untuk menekan aksi pelanggaran wilayah perbatasan laut kedua negara, terutama di laut Sulawesi. "Kita sepakati dan pahami aturan yang telah dibuat kedua pihak dalam hal prosedur tetap patroli di wilayah perbatasan laut kedua negara," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Agus Suhartono, di Jakarta, kemarin.
Hasil kunjungan kehormatannya pada Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia Laksamana Abdul Aziz Jafar, Agus mengatakan, Angkatan Laut kedua negara sepakat melakukan patroli di wilayah masing-masing di perbatasan laut kedua negara. "Jadi, jika ada sengketa perbatasan laut termasuk di Laut Sulawesi itu kita serahkan pada pemerintah untuk selesaikan. Nah, kita angkatan laut kedua negara akan menjaga dan berpatroli di wilayah masing-masing, sesuai protap yang disepakati," katanya.
Hingga kini KBRI telah memfasilitasi 13 putaran perundingan delimitasi batas maritim RI-Malaysia sejak 2005 guna mendelimitasi empat segmen batas maritim yaitu Laut Sulawesi, Selat Malaka, Laut China Selatan dan Selat Singapura. Di Selat Malaka, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki kerjasama patroli terkoordinasi Malaysia-Singapura-Indonesia (Malsindo) dan patroli udara gabungan Eye in The Sky. Namun, Indonesia dan Malaysia belum sepakat tentang Garis Batas ZEE di Selat Malaka sebelah utara dan di Laut Cina Selatan.
Inspeksi Laut
Sementara itu, siaran pers yang diterima Suara Karya dari Dinas Penerangan Armatim di Jakarta, Rabu (24/2) menyebutkan, sebanyak 2.500 prajurit TNI AL menggelar inspeksi laut menjelang pergantian Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim). Dalam inspeksi laut di kawasan Selat Madura, Rabu, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto didampingi calon penggantinya, Laksamana Muda TNI Among Margono menumpang Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Weling-882.
Di atas kapal yang dikomandani Kapten Laut (P) Nurozi S terdapat beberapa pejabat teras Koarmatim. Sementara di belakang KRI Weling-882 tampak ada kawalan dari dua unit kendaraan tempur air Sea Rider dari Satuan Pasukan Katak Koarmatim. Kepala Dinas Penerangan Koarmatim, Letkol TNI Toni Syaiful mengatakan, inspeksi laut sudah menjadi tradisi di lingkungan TNI-AL untuk memeriksa kesiapan unsur-unsur Koarmatim untuk yang terakhir kalinya sebelum tongkat estafet kepemimpinan diserahterimakan. "Kegiatan ini selain sebagai ajang perpisahan dengan para prajuritnya, juga menjadi kesempatan memperkenalkan panglima yang baru," katanya.
Inspeksi laut diawali pelayaran KRI Weling-882 dari Dermaga A Koarmatim. Kemudian bergerak menuju arah selatan dengan memeriksa jajaran KRI dari berbagai jenis yang sedang bersandar. Kegiatan itu berlanjut menuju Dermaga Penjelajah sebelum meneruskan pelayaran menuju Dermaga Semampir dan merapat di Dermaga Koarmatim di Pulau Madura. (Feber Sianturi/Ant)
Prajurit TNI Renovasi Posyandu Dan Poskamling
Rabu, 24 Februari 2010, 11:14 WIB
JAKARTA --Prajurit TNI Kodam Jaya merenovasi Poskamling dan Posyandu Rt 02/Rw 09 Jl Mayjen Sutoyo Cawang Jakarta Timur. Renovasi meliputi pengecetan dan pemasangan keramik kedua bangunan itu.
JAKARTA --Prajurit TNI Kodam Jaya merenovasi Poskamling dan Posyandu Rt 02/Rw 09 Jl Mayjen Sutoyo Cawang Jakarta Timur. Renovasi meliputi pengecetan dan pemasangan keramik kedua bangunan itu.
Sampai Rabu (24/2) biaya yang dikeluarkan Tni mencapai 3,5 juta rupiah. “Biaya itu tidak cukup, karena Kodam Jaya hanya memberikan dua juta rupiah,” jelas pemimpin regu pembangunan, Pelda Sukirno. Akan tetapi, jelasnya, masyarakat ikut menalangi kekurangan biaya. Dia mengungkapkan peran Tni membantu dan merangsang kepedulian masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum.Sukirno menjelaskan proses pembangunan sudah mencapai 80 persen. “Ditargetkan pada 26 Februari nanti sudah selesai,” ungkapnya.
Sukirno dibantu lima empat prajurit Tni yaitu Serka Suharto, Serka Suprianto. Serda Nyoman, Serda Kusuhiko. Mereka tergabung dalam prajurit pelopor pembangunan. “Ini adalah aplikasi dari salah satu poin kewajiban Tni, yaitu: prajurit Tni harus mempelopori usaha-usaha mengatasi kesulitan rakyat," ujarnya.Ketua Rw 09, Supriatna, berharap semoga pos kamling dan posyandu dapat lebih dimanfaatkan setelah direnovasi Tni. Dia mengatakan selama ini kedua bangunan itu terlihat kumuh.
Peringati HUT & Makan Siang Bersama Prajurit
Rabu, 24 Februari 2010 - 16:17 WIB
JAKARTA (Pos Kota) – Panglima Kodam Jaya, Mayor Jenderal TNI Darpito Pudyastungkoro S.Ip MM, memimpin acara silaturahmi dan peringatan Hari Ulang Tahun Personil Kodam Jaya pada Februari, serta makan siang bersama di lapangan rumput Kodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No 5, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (24/02)
Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Kodam Jaya, Brigadir Jenderal TNI Waris, Irdam Jaya, para Perwira Staf Ahli Pangdam Jaya, Perwira LO AL dan AU, Asrendam Jaya, Asisten Kasdam Jaya, para Kabalak jajaran Kodam Jaya, para Dansat jajaran Kodam Jaya, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Jaya Ny. Tinuk Darpito, Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana PD Jaya.
JAKARTA (Pos Kota) – Panglima Kodam Jaya, Mayor Jenderal TNI Darpito Pudyastungkoro S.Ip MM, memimpin acara silaturahmi dan peringatan Hari Ulang Tahun Personil Kodam Jaya pada Februari, serta makan siang bersama di lapangan rumput Kodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No 5, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (24/02)
Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Kodam Jaya, Brigadir Jenderal TNI Waris, Irdam Jaya, para Perwira Staf Ahli Pangdam Jaya, Perwira LO AL dan AU, Asrendam Jaya, Asisten Kasdam Jaya, para Kabalak jajaran Kodam Jaya, para Dansat jajaran Kodam Jaya, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Jaya Ny. Tinuk Darpito, Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana PD Jaya.
Personil Kodam Jaya yang berulang tahun pada bulan ini terdiri dari kelompok perwira menengah atas nama Irdam Jaya Kolonel Inf AS Kembaren dan 20 pamen lainnya, kelompok perwira pertama atas nama Kapten Inf Karnadin dan 13 Pama lainnya, kelompok Bintara atas nama Peltu Bambang dan 90 Bintara lainnya, kelompok Tamtama atas nama Kopka Durahman dan 56 tamtama lainnya dan kelompok PNS atas nama Nuraeni dan 98 PNS lainnya.
Pangdam juga mengingatkan,globalisasi tekhnologi yang melanda kehidupan kita saat ini harus diakui membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia baik di desa maupun di kota. Yang paling akhir kita ketahui adalah dampak negatif dari pemanfaatan fasilitas jejaring social yang sangat popular saat ini yakni Facebook dan sejenisnya seperti Twitter dan lain lain.
Meskipun situs jejaring sosial ini telah diterima secara massif sebagai produk kecanggihan tekhnologi informasi yang bermanfaat, disana tersembunyi pula sisi gelap dan dampak negatif yang mulai dirasakan masyarakat. Banyak kasus yang merugikan masyarakat khususnya para remaja pada level usia pancaroba yang masih euphoria kecanggihan tekhnologi informasi ini.
Pangdam Jaya mengingat kian meluasnya pengguna jaring sosial ini, dan saya yakin juga dirasakan oleh putra putri kita saat ini selayaknya patut dicurigai karena saya yakin masih banyak lagi kasus yang termuat dalam situs jaring sosial yang belum terungkap. Seharusnya kita menyadari betapa dibalik kekuatan situs jejaring sosial ini, tersembunyi pula bahaya yang sama dahsyatnya.
Maka pilihannya sangat terang benderang, yaitu membuat anak-anak kita lebih cerdas, cermat, dan berhati hati dalam mengakses internet yang saat ini betapa mudahnya untuk dilakukan. Untuk itu sebagai orang tua diharapkan kita dapat melek internet. Anjuran yang baik untuk dilaksanakan agar orangtua lebih mengerti dunia anak anak mereka.
Pangdam Jaya juga mengharapkan dengan anjuran Presiden SBY beberapa waktu yang lalu, yakni gerakan gemar menabung. Menabung adalah sikap hidup yang perlu dibiasakan dan dibudayakan sejak dini. Sebab dengan membiasakan menabung sejak usia dini akan memberikan dampak yang positif bagi anak anak kita di masa yang akan datang.Karena dengan menabung terkandung pembelajaran hidup berhemat dan selektif dalam penggunaan uang dan diyakini dapat menjauhkan diri dari perilaku konsumtif, korupsi dan keserakahan serta mencintai materi secara berlebihan. (pendam/syamsir)
Rabu, 24 Februari 2010
DAFTAR ISI KLIPING HARI INI
1. Mahasiswi dibunuh Pacar yang Mengaku Anggota TNI
2. Konflik Perbatasan RI-Timor Leste Kembali Mencuat
3. Pemasangan Patok Perbatasan Harus Libatkan Tokoh M...
4. TNI Pancang Tujuh Pilar, Rugikan Batas Wilayah RI
5. Konflik Perbatasan Dengan Timor Leste Kembali Menc...
6. Patok Perbatasan Sumber Konflik Bilateral
7. Kemampuan Inteligen TNI Harus Ditingkatkan
8. Indobatt-Unifil QRF Gelar Latihan Bersama
9. TNI AL-AL Singapura Tingkatkan Kerja Sama
10. Menhan Sepakati Moratorium Penertiban Rumah Dinas ...
11. “Penggusuran Rumah Dinas Hanya Berhenti Sementara”...
2. Konflik Perbatasan RI-Timor Leste Kembali Mencuat
3. Pemasangan Patok Perbatasan Harus Libatkan Tokoh M...
4. TNI Pancang Tujuh Pilar, Rugikan Batas Wilayah RI
5. Konflik Perbatasan Dengan Timor Leste Kembali Menc...
6. Patok Perbatasan Sumber Konflik Bilateral
7. Kemampuan Inteligen TNI Harus Ditingkatkan
8. Indobatt-Unifil QRF Gelar Latihan Bersama
9. TNI AL-AL Singapura Tingkatkan Kerja Sama
10. Menhan Sepakati Moratorium Penertiban Rumah Dinas ...
11. “Penggusuran Rumah Dinas Hanya Berhenti Sementara”...
Mahasiswi dibunuh Pacar yang Mengaku Anggota TNI
Jawa Post
Jogja – Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Jogja Ana Junaida ditemukan tewas di kamar kosnya, Demangan Gondokusuman, Jogja, pagi kemarin (23/2). Perempuan 23 tahun tersebut diduga tewas setelah dibunuh pacarnya.
Mayat mahasiswi asal Kebumen tersebut ditemukan dalam kondisi tengkurap. Keduanya tangannya terikat ke belakang. Mulutnya penuh dengan kain yang diduga sengaja dijejalkan pelaku agar tidak bisa teriak. Korban hanya mengenakan baju tanpa pakaian dalam.
Tewasnya korban diketahui setelah beberapa rekannya menerima SMS dari nomor tidak dikenal. Isi SMS itu, korban sedang sakit di kamar kosnya. Teman-teman kosnya pun masuk untuk memeriksanya. “Pengirim pesan minta kami membawa Ana ke rumah sakit,” jelas Oktavia Kurniawati, teman kos korban. Beberapa teman kosnya menjelaskan, terakhir korban terlihat menerima tamu laklaki yang dikenal sebagai pacarnya. Yang mereka tahu, lelaki itu bernama Fredy. Dia sebut-sebut sebagai anggota TNI.
Fredy datang sekitar pukul 06.00, saat Ana masih mandi, Erna, teman lain korban, menjelaskan bahwa ketika itu Fredy langsung masuk ke kamar kos Ana. ”Hanya itu yang kami tahu. Kami tidak tahu kapan dia pergi,” jelas Erna. Sekitar dua jam kemudian, mereka mendapat SMS dengan pesan tersebut. ”Saat kami masuk, Ana tidak sakit, namun sudah tidak bernyawa,” tambah Erna. (ufi/jpun/ruk)
Jogja – Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Jogja Ana Junaida ditemukan tewas di kamar kosnya, Demangan Gondokusuman, Jogja, pagi kemarin (23/2). Perempuan 23 tahun tersebut diduga tewas setelah dibunuh pacarnya.
Mayat mahasiswi asal Kebumen tersebut ditemukan dalam kondisi tengkurap. Keduanya tangannya terikat ke belakang. Mulutnya penuh dengan kain yang diduga sengaja dijejalkan pelaku agar tidak bisa teriak. Korban hanya mengenakan baju tanpa pakaian dalam.
Tewasnya korban diketahui setelah beberapa rekannya menerima SMS dari nomor tidak dikenal. Isi SMS itu, korban sedang sakit di kamar kosnya. Teman-teman kosnya pun masuk untuk memeriksanya. “Pengirim pesan minta kami membawa Ana ke rumah sakit,” jelas Oktavia Kurniawati, teman kos korban. Beberapa teman kosnya menjelaskan, terakhir korban terlihat menerima tamu laklaki yang dikenal sebagai pacarnya. Yang mereka tahu, lelaki itu bernama Fredy. Dia sebut-sebut sebagai anggota TNI.
Fredy datang sekitar pukul 06.00, saat Ana masih mandi, Erna, teman lain korban, menjelaskan bahwa ketika itu Fredy langsung masuk ke kamar kos Ana. ”Hanya itu yang kami tahu. Kami tidak tahu kapan dia pergi,” jelas Erna. Sekitar dua jam kemudian, mereka mendapat SMS dengan pesan tersebut. ”Saat kami masuk, Ana tidak sakit, namun sudah tidak bernyawa,” tambah Erna. (ufi/jpun/ruk)
Konflik Perbatasan RI-Timor Leste Kembali Mencuat
Rabu, 24 Februari 2010 03:23 WIB
KUPANG--MI: Konflik di kawasan perbatasan kembali mencuat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, dengan Distrik Ambenu, Timor Leste. Konflik itu terjadi menyusul klaim dari warga Ambenu atas areal pertanian seluas enam hektare sebagai milik mereka. Anggota DPD RI Sarah Lery Mboeik yang tengah melakukan kunjungan ke perbatasan dengan Timor Leste ketika dikontak melalui telepon seluler di Kefamenanu, Selasa, mengatakan, perebutan lahan di garis perbatasan antara Timor Tengah Utara dan Distrik Ambenu harus segera diatasi, guna menghindari kemungkinan terjadinya perang tanding antarwarga perbatasan.
"Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus mengantisipasi konflik sebelum terjadi pertumpahan darah," katanya. Dia mengatakan, wilayah yang diklaim itu terletak di Desa Obe, Kecamatan Bikomi Nululat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahan itu diklaim oleh warga dari Distrik Ambenu, Timor Leste, sebagai milik mereka, sehingga mendapat protes keras dari warga Bikomi Nunulat. Sarah bersama sejumlah anggota Komite I DPD yang membidangi masalah pertanahan, tata ruang, perbatasan dan hutan, melakukan kunjugan kerja ke perbatasan Timor Leste dua hari terakhir.
"Pemerintah pusat perlu melihat kembali Traktat 1904, dengan melihatkan pemangku adat yang punya wilayah adat di perbatasan kedua negara, agar persoalan yang terkait dengan eksistensi adat dan hak-hak tradisional bisa diatasi," katanya. Traktat 1904 tersebut, kata dia, berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan antara penjajah Belanda yang menguasai Timor bagian barat dan penjajah Portugis yang menguasai wilayah Timor bagian timur yang kini dikenal sebagai negara Timor Leste. Menurut Sarah, sehari sebelumnya, Camat Bikomi Nilulat Agustinus Solokana, melaporkan klaim warga Timor Leste itu dalam pertemuan dengan anggota DPD bersama para camat dan muspida Timor Tengah Utara.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa Camat Naibenu Gaspar Nono juga melaporkan bahwa wilayahnya juga diklaim. Bahkan pada 2005 nyaris meletus perang tanding antara warga di kecamatan tersebut dengan warga Timor Leste. "Ada pilar yang dipasang Belanda pada tahun 1915 di perbatasan dengan Timor Leste, tetapi pilar itu dipindahkan orang tidak dikenal sejak 2009," kata Lery Mboeik mengutip camat Solokana dan menambahkan, DPD akan segera menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pusat, untuk mengambil langkah penyelesaian secepat mungkin, sebelum konflik antarwarga di perbatasan pecah.
Pemasangan Patok Perbatasan Harus Libatkan Tokoh Masyarakat
Rabu, 24 Pebruari 2010 05:29 WIB Peristiwa Politik/Hankam Dibaca 61 kali
Kupang (ANTARA News) - Pemasangan patok batas wilayah negara antara Indonesia dan Timor Leste oleh lembaga mana pun harus melibatkan tokoh masyarakat adat di Timor bagian barat. "Mereka mengetahui sejarah pembagian wilayah antara Belanda dan Portugis ketika menguasai Pulau Timor di zaman penjajahan." kata pengamat masalah perbatasan, John Bernando Seran, ketika dihubungi dari Kupang, Selasa malam.
Dia mengatakan, pengabaian terhadap peran tokoh masyarakat bisa menimbulkan kesalahan seperti yang terjadi di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, Timor Leste. Di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu Timor Leste, dilakukan pemancangan tiang oleh TNI, namun patok batas negara itu justru merugikan Indonesia, karena tiang pancang itu menjorok masuk sekitar 500 meter ke wilayah Indonesia, tepat di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu. Menurut Bernando, kekeliruan pemancangan tiang terjadi karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat. Sebenarnya, kata dia, banyak tokoh masyarakat yang mengetahui dengan benar batas yang dipatok oleh penjajah Belanda dan Portugis yang masing-masing menguasai wilayah Timor bagian barat dan Timor bagian timur yang kini telah menjadi negara Timor Leste.
Kupang (ANTARA News) - Pemasangan patok batas wilayah negara antara Indonesia dan Timor Leste oleh lembaga mana pun harus melibatkan tokoh masyarakat adat di Timor bagian barat. "Mereka mengetahui sejarah pembagian wilayah antara Belanda dan Portugis ketika menguasai Pulau Timor di zaman penjajahan." kata pengamat masalah perbatasan, John Bernando Seran, ketika dihubungi dari Kupang, Selasa malam.
Dia mengatakan, pengabaian terhadap peran tokoh masyarakat bisa menimbulkan kesalahan seperti yang terjadi di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, Timor Leste. Di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu Timor Leste, dilakukan pemancangan tiang oleh TNI, namun patok batas negara itu justru merugikan Indonesia, karena tiang pancang itu menjorok masuk sekitar 500 meter ke wilayah Indonesia, tepat di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu. Menurut Bernando, kekeliruan pemancangan tiang terjadi karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat. Sebenarnya, kata dia, banyak tokoh masyarakat yang mengetahui dengan benar batas yang dipatok oleh penjajah Belanda dan Portugis yang masing-masing menguasai wilayah Timor bagian barat dan Timor bagian timur yang kini telah menjadi negara Timor Leste.
Keluhan senada juga disampaikan oleh anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur Sarah Lery Mboeik yang tengah melakukan kunjungan ke perbatasan Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu. Ketika dikontak pada Selasa petang, Mboeik mengatakan, dia akan membawa persoalan di perbatasan tersebut ke pemerintah pusat, untuk segera mencarikan jalan keluar. Selain kasus patok batas negara, katanya, juga klaim atas areal pertanian sekitar enam hektare oleh warga Distrik Ambenu dan memicu konflik dengan masyarakat di Desa Obe, Kecamatan Bikomi Nunulat.
Menurut dia, jika pemerintah tidak segera campur tangan, konflik antarwarga di perbatasan kedua negara bisa pecah sewaktu-waktu. Baik Bernando maupun Mboeik sepakat, pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste sebaiknya melanjutkan pembicaraan mengenai titik perbatasan yang masih bermasalah dengan berpatokan pada Traktat 1904, di mana penjajah Belanda dan Portugis mengukuhkan perjanjian pembagian wilayah Timor bagian barat dan Timor bagian timur.
Menurut Bernando dan Mboeik, banyak "usif" atau keturunan raja-raja lokal di Pulau Timor mengetahui sejarah pembagian wilayah oleh Belanda dan Portugal, sehingga mereka patut dilibatkan dalam pemancangan patok batas negara.Potensi konflik lainnya adalah di perbatasan antara Kabupaten Kupang dengan Distrik Ambenu, warga seberang juga mengklaim wilayah sampai radius tertentu sebagai milik mereka dan memicu protes dari masyarakat adat di perbatasan kedua negara dalam dua tahun terakhir ini. (K006/K004)
TNI Pancang Tujuh Pilar, Rugikan Batas Wilayah RI
Selasa, 23 Februari 2010 11:51 WITA
KEFAMENANU, POS KUPANG. com -- Secara diam-diam dan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU), aparat TNI melakukan pemancangan tujuh patok pilar di perbatasan RI - Republic Demokratic Timor Leste (RDTL), tepatnya di perbatasan Desa Sunsea dan Distric Oecusse, pada tanggal 17 Januari 2009 lalu. Akibatnya, sekitar 500 meter wilayah RI `dihadiahkan kepada pihak RDTL secara gratis.
KEFAMENANU, POS KUPANG. com -- Secara diam-diam dan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU), aparat TNI melakukan pemancangan tujuh patok pilar di perbatasan RI - Republic Demokratic Timor Leste (RDTL), tepatnya di perbatasan Desa Sunsea dan Distric Oecusse, pada tanggal 17 Januari 2009 lalu. Akibatnya, sekitar 500 meter wilayah RI `dihadiahkan kepada pihak RDTL secara gratis.
Kasus ini baru diungkapkan oleh Camat Naibenu, Gaspar Nono, kepada Komite I DPD RI yang datang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten TTU, Senin (22/2/2010) siang. Komite I DPD membidangi masalah pertanahan, tata ruang, perbatasan dan hutan. Komite I DPD dipimpin oleh Dani Anwar dan didampingi Sarah Lerry Mboeik dan 5 anggota DPD RI lainnya."Saya tidak tahu anggota TNI ini dari satuan mana saja. Tanpa koordinasi dengan Pemkab TTU maupun dengan saya sebagai camat, mereka diam-diam melakukan pemancangan pilar di perbatasan Oecusse (RDTL) dengan Desa Sunsea (TTU/RI)," jelas Camat Naibenu, ketika bertemu Komite I DPD RI di Lantai 2 Kantor Bupati TTU, Senin siang. Hadir saat itu, Wabup TTU, Raymundus S. Fernandes, S.Pt, Wakil Ketua DPRD TTU, Gildus Bone dan beberapa anggota Komisi A DPRD TTU serta Dandim 1618/TTU, Letkol Inf. Taufiq Hanafi.
Camat Naibenu menyebut ada tujuh pilar yang dipancang oleh anggota TNI. Kata dia, tujuh pilar baru ini tidak dipatok mengikuti pilar yang ditanam pemerintah Belanda sejak tahun 1915 lalu, tapi ditanam jauh ke dalam wilayah RI. "Tujuh pilar itu ditanam menjorok masuk ke wilayah RI sekitar 400 meter dari pilar batas sebenarnya, yang ditanam oleh pemerintah Belanda tahun 1915 lalu. Bahkan areal atau lahan pekuburan umum warga Desa Sunsea kini `dihadiahkan secara gratis kepada negara Timor Leste," ungkapnya.Camat Naibenu, Gaspar Nono, juga mengungkapkan pilar batas yang dipancang pemerintah Belanda pada tahun 1915 lalu, juga sudah `dicuri dan dipindahkan oleh oknum tertentu. "Pilar Belanda ini hilang tahun 2008 lalu. Setelah dicari, ditemukan kembali dan dipancang pada tempatnya. Namun bulan Desember 2009 lalu, hilang lagi hingga sekarang. Namun bekas pilar masih ada, kami sudah beri tanda," jelas Nono kesal. Ia menambahkan pada tahun 2005 lalu sempat terjadi perang tanding antara warga Desa Sunsea melawan warga Oecusse di tapal batas yang kini bermasalah.
Camat Bikomi Nilulat, Agustinus Solokana, S.Ip mengungkapkan kepada Komite I DPD RI, ada lahan seluas 6 hektar di jalur Subina - Obe hingga kawasan Nefotuke, kini jadi rebutan warga enam desa setempat melawan warga Distric Pasabe/RDTL. "Jika tidak segera ditangani, akan menjadi konflik berdarah di kemudian hari," jelas Solokana.Camat Insana Utara, Sanan Agustinus, kepada Komite I DPD RI mengungkapkan di Pantai Utara Wini sering terjadi pencurian hasil laut oleh nelayan Timor Leste. "Aparat kepolisian dan TNI di Pantai Utara tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya speed boat untuk mengejar nelayan nakal dari Timor Leste itu," keluh Sanan.
Camat Bikomi Nilulat, Agustinus Solokana, S.Ip mengungkapkan kepada Komite I DPD RI, ada lahan seluas 6 hektar di jalur Subina - Obe hingga kawasan Nefotuke, kini jadi rebutan warga enam desa setempat melawan warga Distric Pasabe/RDTL. "Jika tidak segera ditangani, akan menjadi konflik berdarah di kemudian hari," jelas Solokana.Camat Insana Utara, Sanan Agustinus, kepada Komite I DPD RI mengungkapkan di Pantai Utara Wini sering terjadi pencurian hasil laut oleh nelayan Timor Leste. "Aparat kepolisian dan TNI di Pantai Utara tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya speed boat untuk mengejar nelayan nakal dari Timor Leste itu," keluh Sanan.
Menanggapi pengaduan ini, Ketua Tim Komite I DPD RI, Dani Anwar, mengatakan akan membawa persoalan perbatasan RI - RDTL ini dalam rapat bersama Menlu RI, Mendagri dan Presiden RI di Jakarta. "Kami sudah rekam semua pengaduan ini dan setelah kembali ke Jakarta, masalah ini akan kami bahas secara serius," tandas Anwar dibenarkan Sarah Lerry Mboeik. Dandim 1818/TTU, Letkol Inf. Taufiq Hanafi, yang dikonfirmasi terpisah mengaku belum tahu benar duduk persoalan kasus pemancangan pilar di batas oleh anggota TNI. "Saya pelajari dulu kasus itu. Nanti baru saya bahas," kata Hanafi melalui pesan singkatnya, ketika dihubungi Senin siang. Hanafi mengaku belum paham situasi di perbatasan karena baru 2 minggu bertugas di TTU. (ade)
Konflik Perbatasan Dengan Timor Leste Kembali Mencuat
Selasa, 23 Februari 2010 19:04 WITA
KUPANG, POS KUPANG.Com =- Konflik di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste kembali mencuat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, menyusul klaim dari warga Ambenu terhadap areal pertanian seluas enam hektar.
KUPANG, POS KUPANG.Com =- Konflik di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste kembali mencuat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, menyusul klaim dari warga Ambenu terhadap areal pertanian seluas enam hektar.
Anggota DPD Sarah Lery Mboeik yang tengah melakukan kunjungan ke perbatasan dengan Timor Leste ketika dikontak melalui telepon seluler di Kefamenanu, Selasa mengatakan, perebutan lahan di garis perbatasan antara Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu agar segera diatasi pemerintah."Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, pemerintah harus mengantisipasi konflik sebelum terjadi pertumpahan darah,"katanya. Dia mengatakan, wilayah yang diklaim itu terletak di Desa Obe, Kecamatan Bikomi Nululat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Lahan itu diklaim oleh warga dari Distrik Ambenu, Timor Leste, sebagai milik mereka dan mendapat protes keras dari warga Bikomi Nunulat. Sarah bersama sejumlah anggota Komite I DPD yang membidangi masalah pertanahan, tata ruang, perbatasan dan hutan, melakukan kunjugan kerja ke perbatasan Timor Leste dua hari terakhir."Pemerintah pusat perlu melihat kembali Traktat 1904, dengan melihatkan pemangku adat yang punya wilayah adat di perbatasan kedua negara, agar persoaan yang terkait dengan eksistensi adat dan hak-haK tradisional bisa diatasi," katanya.Traktat 1904 tersebut, kata dia, berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan antara penjajah Belanda yang menguasai Timor bagian barat dan penjajah Portugis yang menguasai wilayah Timor bagian timur yang kini dikenal sebagai negara Timor Leste.(antara)
Patok Perbatasan Sumber Konflik Bilateral
Rabu, 24 Februari 2010
KUPANG (Suara Karya): Masalah patok perbatasan selalu menjadi sumber konflik bilateral. Karena itu, perlu solusi komprehensif. Dengan demikian, pemasangan patok batas wilayah negara antara Indonesia dan Timor Leste oleh lembaga mana pun harus melibatkan tokoh masyarakat adat di Timor bagian barat. "Mereka mengetahui sejarah pembagian wilayah antara Belanda dan Portugis ketika menguasai Pulau Timor di zaman penjajahan." kata pengamat masalah perbatasan, John Bernando Seran, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, kemarin.
Dia mengatakan, pengabaian terhadap peran tokoh masyarakat bisa menimbulkan kesalahan seperti yang terjadi di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, Timor Leste. Di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu Timor Leste, dilakukan pemancangan tiang oleh TNI, namun patok batas negara itu justru merugikan Indonesia. Karena, tiang pancang itu menjorok masuk sekitar 500 meter ke wilayah Indonesia, tepat di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu.
KUPANG (Suara Karya): Masalah patok perbatasan selalu menjadi sumber konflik bilateral. Karena itu, perlu solusi komprehensif. Dengan demikian, pemasangan patok batas wilayah negara antara Indonesia dan Timor Leste oleh lembaga mana pun harus melibatkan tokoh masyarakat adat di Timor bagian barat. "Mereka mengetahui sejarah pembagian wilayah antara Belanda dan Portugis ketika menguasai Pulau Timor di zaman penjajahan." kata pengamat masalah perbatasan, John Bernando Seran, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, kemarin.
Dia mengatakan, pengabaian terhadap peran tokoh masyarakat bisa menimbulkan kesalahan seperti yang terjadi di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, Timor Leste. Di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu Timor Leste, dilakukan pemancangan tiang oleh TNI, namun patok batas negara itu justru merugikan Indonesia. Karena, tiang pancang itu menjorok masuk sekitar 500 meter ke wilayah Indonesia, tepat di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu.
Menurut Bernando, kekeliruan pemancangan tiang terjadi karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat. Sebenarnya, tutur dia, banyak tokoh masyarakat yang mengetahui dengan benar batas yang dipatok oleh penjajah Belanda dan Portugis yang masing-masing menguasai wilayah Timor bagian barat dan Timor bagian timur yang kini telah menjadi negara Timor Leste. Keluhan senada juga disampaikan oleh anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur Sarah Lery Mboeik yang tengah melakukan kunjungan ke perbatasan Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu.
Traktat 1904
Ketika dikontak pada Selasa petang, Mboeik mengatakan, dia akan membawa persoalan di perbatasan tersebut ke pemerintah pusat, untuk segera mencarikan jalan keluar. Selain kasus patok batas negara, ucap dia, juga klaim atas areal pertanian sekitar enam hektare oleh warga Distrik Ambenu dan memicu konflik dengan masyarakat di Desa Obe, Kecamatan Bikomi Nunulat. Menurut dia, jika pemerintah tidak segera campur tangan, konflik antarwarga di perbatasan kedua negara bisa pecah sewaktu-waktu. Baik Bernando maupun Mboeik sepakat, pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste sebaiknya melanjutkan pembicaraan mengenai titik perbatasan yang masih bermasalah dengan berpatokan pada Traktat 1904, di mana penjajah Belanda dan Portugis mengukuhkan perjanjian pembagian wilayah Timor bagian barat dan Timor bagian timur.
Traktat 1904
Ketika dikontak pada Selasa petang, Mboeik mengatakan, dia akan membawa persoalan di perbatasan tersebut ke pemerintah pusat, untuk segera mencarikan jalan keluar. Selain kasus patok batas negara, ucap dia, juga klaim atas areal pertanian sekitar enam hektare oleh warga Distrik Ambenu dan memicu konflik dengan masyarakat di Desa Obe, Kecamatan Bikomi Nunulat. Menurut dia, jika pemerintah tidak segera campur tangan, konflik antarwarga di perbatasan kedua negara bisa pecah sewaktu-waktu. Baik Bernando maupun Mboeik sepakat, pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste sebaiknya melanjutkan pembicaraan mengenai titik perbatasan yang masih bermasalah dengan berpatokan pada Traktat 1904, di mana penjajah Belanda dan Portugis mengukuhkan perjanjian pembagian wilayah Timor bagian barat dan Timor bagian timur.
Menurut Bernando dan Mboeik, banyak "usif" atau keturunan raja-raja lokal di Pulau Timor mengetahui sejarah pembagian wilayah oleh Belanda dan Portugal, sehingga mereka patut dilibatkan dalam pemancangan patok batas negara. Potensi konflik lainnya adalah di perbatasan antara Kabupaten Kupang dengan Distrik Ambenu, warga seberang juga mengklaim wilayah sampai radius tertentu sebagai milik mereka dan memicu protes dari masyarakat adat di perbatasan kedua negara dalam dua tahun terakhir ini. (Feber S/Ant/Yudhiarma)
Kemampuan Inteligen TNI Harus Ditingkatkan
Selasa, 23 Februari 2010 , 14:53:00
JAKARTA- (JPNN.Com). Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo meminta kepada Menhan dan Panglima TNI untuk meningkatkan kemampuan inteligen TNI. Peningkatan kemampuan itu sangat penting untuk antisipasi dan dalam mencermati gelagat perkembangan penanggulangan ancaman terorisme, separatisme, pengamanan wilayah perbatasan, kontra spionase, subersif asing, dan propaganda lainnya.
JAKARTA- (JPNN.Com). Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo meminta kepada Menhan dan Panglima TNI untuk meningkatkan kemampuan inteligen TNI. Peningkatan kemampuan itu sangat penting untuk antisipasi dan dalam mencermati gelagat perkembangan penanggulangan ancaman terorisme, separatisme, pengamanan wilayah perbatasan, kontra spionase, subersif asing, dan propaganda lainnya.
"Menhan dan Panglima TNI jangan hanya memikirkan urusan yang kecil-kecil saja. Urus itu inteligen, kemampuannya jangan hanya standar," kritik Tjahjo kepada JPNN, Selasa (23/2).Menhan dan Panglima TNI, lanjutnya, harus memikirkan bagaimana pemenuhan personal inteligent TNI dan bagaimana pemenuhan pemutakhiran materiil khusus inteligen. "Endingnya pada peningkatan kualitas SDM inteligen," cetus kader PDIP ini.Soal terbatasnya anggaran, kata Tjahjo, jangan dijadikan alasan dalam melaksanakan latihan para inteligen. Program latihan justru harus terstruktur dan terencana.
"Jangan ada istilah terhambat anggaran dan ini tanggung jawab Kemenhan," tegasnya.Lebih lanjut dikatakan, keragaman ancaman nasional kotemporer dan sifat dari penangkalan serta serangan yang asimetris merupakan faktor utama kebutuhan akan kerangka pengamanan yang komprehensif. Ada 5 ranah keamanan yaitu militery security, political security, economic security, sosial security, dan evironmental security."Untuk menjaga keamanan ini dibutuhkan para inteligen TNI yang memiliki kemampuan di atas rata-rata," pungkasnya.(esy/jpnn)
Indobatt-Unifil QRF Gelar Latihan Bersama
Rabu, 24 Februari 2010
JAKARTA (Suara Karya): Prajurit TNI tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIIII-D/Unifil (Indobatt) dengan Baterai Artileri Medan United Nations Interim Forces In Lebanon Quick Reaction Force (Unifil QRF), menggelar latihan tempur bersama di Adshit Al Qusayr, Markaba dan El Aadeisse, Lebanon Selatan.
Latihan bersama itu dilakukan, guna memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional penjaga perdamaian (peace keeper) di wilayah setempat. Siaran pers yang diterima Suara Karya dari Mabes TNI sesuai laporan Perwira Penerangan Satgas Konga XXIII-D/Unifil, Kapten TNI Michiko Moningkey di Al Qusayr Lebanon Selatan, Selasa (23/2) menjelaskan, program latihan bersama telah menjadi program periodik Unifil.
Latihan yang berlangsung sejak 20 - 22 Febuari 2010, dikonsentrasikan di daerah operasi Batalyon Indonesia, meliputi wilayah Adshit Al Qusayr, Markaba dan El Aadeisse. Materi latihan teknis, dikatakan Michiko, tentang prosedur permintaan tembakan bantuan Artileri Medan (Armed) dari Indobatt sebagai satuan taktis di lapangan kepada Unifil QRF.
"Unifil QRF adalah satu-satunya satuan di jajaran Unifil yang memiliki kemampuan pemukul reaksi cepat dengan wilayah operasi mencakup seluruh wilayah Lebanon Selatan dan dilengkapi dengan persenjataan lengkap, baik untuk kemampuan Infanteri Mekanis, Kavaleri, Artileri Medan, Artileri Pertahanan Udara dan Radar," ujarnya.
Ia menambahkan, latihan bersama tersebut sekaligus melatih kemampuan serta ketrampilan berkomunikasi dan bekerja sama antarpersonel Indobatt dan Unifil QRF berdasarkan permintaan, pemberian dan koreksi bantuan tembakan Armed.
Hal ini sangat penting bagi kedua satuan mengingat kemampuan dasar satuan yang berbeda, dimana Indobatt berkemampuan sebagai satuan Infanteri Mekanis dan unit dari Unifil QRF berkemampuan Artileri Medan. (Feber Sianturi)
JAKARTA (Suara Karya): Prajurit TNI tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIIII-D/Unifil (Indobatt) dengan Baterai Artileri Medan United Nations Interim Forces In Lebanon Quick Reaction Force (Unifil QRF), menggelar latihan tempur bersama di Adshit Al Qusayr, Markaba dan El Aadeisse, Lebanon Selatan.
Latihan bersama itu dilakukan, guna memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional penjaga perdamaian (peace keeper) di wilayah setempat. Siaran pers yang diterima Suara Karya dari Mabes TNI sesuai laporan Perwira Penerangan Satgas Konga XXIII-D/Unifil, Kapten TNI Michiko Moningkey di Al Qusayr Lebanon Selatan, Selasa (23/2) menjelaskan, program latihan bersama telah menjadi program periodik Unifil.
Latihan yang berlangsung sejak 20 - 22 Febuari 2010, dikonsentrasikan di daerah operasi Batalyon Indonesia, meliputi wilayah Adshit Al Qusayr, Markaba dan El Aadeisse. Materi latihan teknis, dikatakan Michiko, tentang prosedur permintaan tembakan bantuan Artileri Medan (Armed) dari Indobatt sebagai satuan taktis di lapangan kepada Unifil QRF.
"Unifil QRF adalah satu-satunya satuan di jajaran Unifil yang memiliki kemampuan pemukul reaksi cepat dengan wilayah operasi mencakup seluruh wilayah Lebanon Selatan dan dilengkapi dengan persenjataan lengkap, baik untuk kemampuan Infanteri Mekanis, Kavaleri, Artileri Medan, Artileri Pertahanan Udara dan Radar," ujarnya.
Ia menambahkan, latihan bersama tersebut sekaligus melatih kemampuan serta ketrampilan berkomunikasi dan bekerja sama antarpersonel Indobatt dan Unifil QRF berdasarkan permintaan, pemberian dan koreksi bantuan tembakan Armed.
Hal ini sangat penting bagi kedua satuan mengingat kemampuan dasar satuan yang berbeda, dimana Indobatt berkemampuan sebagai satuan Infanteri Mekanis dan unit dari Unifil QRF berkemampuan Artileri Medan. (Feber Sianturi)
TNI AL-AL Singapura Tingkatkan Kerja Sama
Rabu, 24 Februari 2010
JAKARTA (Suara Karya): TNI Angkatan Laut (AL) dan AL Singapura (Republic Singapore Navy/RSN) meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Selain melaksanakan patroli bersama di laut, angkatan laut kedua negara juga punya komitmen melaksanakan kegiatan di darat dengan wujud bakti sosial. "Bakti sosial tersebut dilatarbelakangi oleh patroli terkoordinasi antara TNI AL dengan RSN yang terselenggara selama ini, berhasil membina hubungan yang erat antara TNI AL dan RSN," ujar Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Pertama TNI Ade Supandi dalam siaran pers Mabes TNI AL di Jakarta, Selasa (23/2).
Bentuk kerja sama dalam bentuk bakti sosial dilaksanakan TNI AL dan RSN di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pelaksanaan bakti sosial selama empat hari dengan mengambil tema Indonesia Singapura Bakti Sosial (ISBS) XVIII/10 di Wilayah. Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatkan taraf hidup dan kepedulian terhadap kesehatan, kebersihan dan lingkungan hidup melalui kegiatan penyuluhan kesehatan, pengobatan secara gratis. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya generasi muda tentang kemaritiman, keamanan laut dan angkatan laut melalui kegiatan sosialisasi.
Ade mengatakan, jalinan kerja sama TNI AL dan RSN bersama-sama dengan masyarakat pesisir sekitar pantai dapat membantu peningkatan pengawasan di perairan Tanjung Balai, Karimun. "Pada sisi lain terjalinnya kerja sama antarpeserta Patkor Indosin dengan aparat terkait dan masyarakat pesisir pantai di Kabupaten Karimun serta dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga stabilitas perairan, khususnya di wilayah perbatasan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. TNI AL dan RSN, tutur Ade, berupaya mengembangkan kerja sama militer maupun kerja sama untuk penyelesaian Activitas Socio Civic demi kepentingan masyarakat, khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ISBS yang digelar pada tahun 2010 merupakan yang ke-18 kalinya, sedangkan daerah sasarannya kali ini mengambil tempat di Pulau Kundur tepatnya di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.
ISBS yang ke-18, TNI AL melibatkan 65 personel yang terdiri dari tenaga dokter 4 orang, personel pendukung 60 orang. Sedangkan dari RSN mengirimkan tenaga dokter 4 orang, dan personel pendukung 9 orang. Pemda Karimun mengirimkan 11 dokter dan empat orang pendukung. Setelah upacara pembukaan ISBS dilanjutkan dengan penanaman pohon penghijauan trembesi 3.000 pohon dan pohon buah 2.000 batang serta peninjauan ke beberapa lokasi sasaran ISBS.
JAKARTA (Suara Karya): TNI Angkatan Laut (AL) dan AL Singapura (Republic Singapore Navy/RSN) meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Selain melaksanakan patroli bersama di laut, angkatan laut kedua negara juga punya komitmen melaksanakan kegiatan di darat dengan wujud bakti sosial. "Bakti sosial tersebut dilatarbelakangi oleh patroli terkoordinasi antara TNI AL dengan RSN yang terselenggara selama ini, berhasil membina hubungan yang erat antara TNI AL dan RSN," ujar Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Pertama TNI Ade Supandi dalam siaran pers Mabes TNI AL di Jakarta, Selasa (23/2).
Bentuk kerja sama dalam bentuk bakti sosial dilaksanakan TNI AL dan RSN di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pelaksanaan bakti sosial selama empat hari dengan mengambil tema Indonesia Singapura Bakti Sosial (ISBS) XVIII/10 di Wilayah. Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatkan taraf hidup dan kepedulian terhadap kesehatan, kebersihan dan lingkungan hidup melalui kegiatan penyuluhan kesehatan, pengobatan secara gratis. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya generasi muda tentang kemaritiman, keamanan laut dan angkatan laut melalui kegiatan sosialisasi.
Ade mengatakan, jalinan kerja sama TNI AL dan RSN bersama-sama dengan masyarakat pesisir sekitar pantai dapat membantu peningkatan pengawasan di perairan Tanjung Balai, Karimun. "Pada sisi lain terjalinnya kerja sama antarpeserta Patkor Indosin dengan aparat terkait dan masyarakat pesisir pantai di Kabupaten Karimun serta dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga stabilitas perairan, khususnya di wilayah perbatasan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. TNI AL dan RSN, tutur Ade, berupaya mengembangkan kerja sama militer maupun kerja sama untuk penyelesaian Activitas Socio Civic demi kepentingan masyarakat, khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ISBS yang digelar pada tahun 2010 merupakan yang ke-18 kalinya, sedangkan daerah sasarannya kali ini mengambil tempat di Pulau Kundur tepatnya di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.
ISBS yang ke-18, TNI AL melibatkan 65 personel yang terdiri dari tenaga dokter 4 orang, personel pendukung 60 orang. Sedangkan dari RSN mengirimkan tenaga dokter 4 orang, dan personel pendukung 9 orang. Pemda Karimun mengirimkan 11 dokter dan empat orang pendukung. Setelah upacara pembukaan ISBS dilanjutkan dengan penanaman pohon penghijauan trembesi 3.000 pohon dan pohon buah 2.000 batang serta peninjauan ke beberapa lokasi sasaran ISBS.
Menhan Sepakati Moratorium Penertiban Rumah Dinas TNI
Senin, 22 Februari 2010 20:49 WIB
Penulis : Akhmad Mustain
JAKARTA--MI: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan akan mengikuti desakan Komisi I DPR untuk melakukan moratorium penertiban rumah dinas prajurit TNI. Selama masa tersebut, Kemenhan akan melakukan pembenahan dalam operasional rumah dinas. "Aturan kebijakannya tetap, tetapi dilapangan ada instruksi moratorium sambil kita benahi nanti operasionalisasinya," kata Purnomo seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (22/2). Sampai kapan moratorium tersebut akan dilakukan, Purnomo menyatakan bahwa saat ini juga ada Panitia Kerja dari DPR terkait permasalahan ini. Nanti, proses evaluasi di Kementrian pertahanan dan TNI akan melakukan koordinasi untuk menindaklanjutinya. Nanti kan ada panja DPR, panja operasionasilasi di bodang pertahanan dan mabes TNI akan melakukan koordinasi untuk ditindaklanjuti. "Ini kan Panja baru saja dibentuk oleh DPR, nanti sajalah. Yang jelas aturannya tetap, tetapi penertibannya dilapangan yang moratorium," ungkapnya.
Penulis : Akhmad Mustain
JAKARTA--MI: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan akan mengikuti desakan Komisi I DPR untuk melakukan moratorium penertiban rumah dinas prajurit TNI. Selama masa tersebut, Kemenhan akan melakukan pembenahan dalam operasional rumah dinas. "Aturan kebijakannya tetap, tetapi dilapangan ada instruksi moratorium sambil kita benahi nanti operasionalisasinya," kata Purnomo seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (22/2). Sampai kapan moratorium tersebut akan dilakukan, Purnomo menyatakan bahwa saat ini juga ada Panitia Kerja dari DPR terkait permasalahan ini. Nanti, proses evaluasi di Kementrian pertahanan dan TNI akan melakukan koordinasi untuk menindaklanjutinya. Nanti kan ada panja DPR, panja operasionasilasi di bodang pertahanan dan mabes TNI akan melakukan koordinasi untuk ditindaklanjuti. "Ini kan Panja baru saja dibentuk oleh DPR, nanti sajalah. Yang jelas aturannya tetap, tetapi penertibannya dilapangan yang moratorium," ungkapnya.
Dikatakannya, harus ada pembedaan antara aturan dan moratorium di lapangan. Yang dimaksud, misalkan aturan rumah-rumah dinas prajurit memang golongan 1 dan 2 merupakan rumah negara, tetapi jika ada rumah kategori tersebut saat ini sudah ditempati yang tidak berhak, saat ini masih moratorium untuk menertibkannya. Purnomo juga menyatakan bahwa anggaran untuk pengadaan rumah dinas TNI terbatas. Untuk itu, Kemenhan menjajaki kerjasama dengan Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk membangun Rumaj Susun Tanah Sewa (Rusunawa).
"Yang jelas Menpera bersedia menyediakan 20 tower, sekitar 1300 rusunawa. Kita persiapkan untuk perumahan prajurit," kata Purnomo. Sementara itu Panglima TNI Djoko Santoso menyatakan bahwa penertiban hanya dilakukan pada rumah dinas yang diperlukan untuk operasional TNI dan juga yang ditempati oleh yang bukan punya haknya. "Itulah posisi saya," kata Djoko. Djoko menyontohkan rumah Butanil Arifin yang diperlukan untuk keperluan satuan intelijen. "Kan tidak mungkin prajurit intelijen yang harus standby 24 jam, kediamannya jauh dari komplek," ungkapnya.
Pernyataan Djoko tersebut langsung disanggah oleh Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman. "Saya lihat di Komplek Pak Bustanil, sudah ada tujuh KK (kepala Keluarga) yang dikosongkan, tetapi tidak dioptimalkan, malah digunakan sebagai toko tanaman hias," ungkap Hayono. (ST/OL-03)
Langganan:
Postingan (Atom)