Kerja Sama Militer RI-AS Perlu Kejelasan

Rabu, 17 Maret 2010 08:10 WIB 0 Komentar
JAKARTA--MI: Ketua Komisi I DPR RI, Kemas Azis Stamboel, menyatakan, beberapa isu dalam kerja sama militer Indonesia-Amerika Serikat (AS) perlu klarifikasi lebih lanjut, agar tidak merugikan salah satu pihak. Ia mengatakan itu di Jakarta, Selasa (16/3), sehubungan dengan rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dijadwalkan berlangsung 23 hingga 25 Maret mendatang. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga setuju dengan wacana, agar AS tidak dipaksa menormalisasi kerja sama militernya dengan Indonesia.

"Saya agaknya setuju dengan itu (tak perlu paksakan AS menormalisasi kerja sama militernya dengan RI), karena sebelum ke arah itu, kita perlu kaji bersama beberapa isu yang memang perlu klarifikasi," tegasnya lagi. Dalam kaitan itu, menurutnya, perlu pembahasan bersama dengan melibatkan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi obyek sekaligus subyek dari kerjasama militer tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga mantan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga, secara terpisah menilai, salah satu isu penting untuk dibicarakan ulang dalam kaitan peningkatan kerja sama militer kedua negara, ialah mengenai keikutsertaan para perwira TNI dari jajaran Kopassus, terutama dalam hal pendidikan serta latihan.

"Menurut saya, sangatlah tidak beralasan bila Amerika Serikat masih 'miring' soal Kopassus, sehingga tidak diikutkan dalam berbagai perjanjian militer dengan Republik Indonesia," katanya. Indonesia harus tegas bahwa dalam peningkatan kerja sama di bidang pertahanan, yakni berbentuk antarmiliter misalnya melalui Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET). "Jika dalam konsep ini masih tidak mengikutkan Kopassus, itu tidaklah 'fair'," tandasnya.

Dalam kaitan peningkatan kerja sama antarmiliter dengan memprioritaskan modus IMET itu, Theo Sambuaga meminta AS agar mengikutsertakan perwira-perwira TNI dari Kopassus. "Selama ini memang AS belum mau memasukkan Kopassus dengan alasan tekanan dari Kongres AS yang selalu mengkaitkan Kopassus dengan kejadian-kejadian di masa lalu, seperti masalah HAM di Timor Timur dan lain-lain," katanya. Theo Sambuaga menilai, tidak ada alasan bagi AS untuk selalu mengaitkan kerja sama militer (dengan melibatkan Kopassus) dengan kejadian-kejadian masa lalu tersebut. "Saya kira itu sudah tidak beralasan. Karena siapa pun yang melanggar hukum dan HAM itu sudah pernah melalui proses pengadilan secara terbuka, dan yang bersalah telah dihukum.

Kita perlu tegaskan, janganlah menghukum institusinya. Ini tidak benar," tegas pakar politik, militer dan hubungan internasional ini. Kalau kesalahan-kesalahan itu dikaitkan dengan institusi, demikian Theo Sambuaga, berarti memvonis intitusinya, dan itu tidak bisa dibenarkan, karena ini menyangkut personel, serta telah melewati suatu proses hukum secara terbuka.

Theo L Sambuaga mengatakan, Indonesia harus memperjuangkan agar Amerika Serikat (AS) meningkatkan kerja sama pertahanan dalam bentuk antarmiliter tersebut yang terbukti banyak manfaatnya bagi RI khususnya TNI. "Peningkatan kerja sama antarmiliter itu, terutama yang paling menonjol berupa IMET ini, peningkatan itu harus dilakukan baik dalam hal frekuensi maupun jatah pengiriman perwira menengah TNI untuk belajar di AS," ujarnya. Manfaatnya, menurut pakar politik, pertahanan dan hubungan internasional ini, sangat besar serta signifikan bagi peningkatan profesionalisme TNI. "Biayanya kan bisa diatur bersama, dan setahu saya terakhir per tahun mencapai US$900 ribu," ujarnya. Hal yang ketiga, demikian Theo Sambuaga, ialah dalam hal pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

"Dalam hal ini AS perlu membuka diri dengan memberikan kerja sama Alutsista strategis yang memang belum dapat diproduksi di dalam negeri kita, seperti misalnya radar, pesawat angkut jenis 'Hercules', pesawat tempur jenis F terbaru (termasuk F25), dan kapal-kapal patroli maupun kapal pemburu cepat," ungkapnya. Itu semua, menurutnya, harus bisa dilaksanakan dengan skema keuangan lebih ringan dibandingkan yang ditawarkan oleh negara-negara Eropa, termasuk Rusia, Polandia, China, serta Korsel. "Selama ini memang diakui, kualitas dan presisi dari Alutsista AS lebih baik, juga teknologinya. Tetapi, skema keuangan itu selalu lebih rumit dan lebih mahal dibanding katakanlah jika kita membeli radar dari Prancis, pesawat tempur dari Rusia dan Alutsista Polandia. Ini semua yang harus kita perjuangkan saat Presiden Obama datang," tegas Theo Sambuaga lagi. (Ant/OL-03)