Selasa, 09 Maret 2010

Pulau Terluar Di NTT Perlu Dijangkau Transportasi

KUPANG, SABTU – (Banjarmasin post). Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri atas 432 pulau, 50 di antaranya adalah pulau terluar atau terdepan perlu dijangkau oleh transportasi laut, agar tetap terpantau. Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan itu di Kupang, Sabtu, ketika meninjau Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Ile Boleng yang baru merapat di Pelabuhan Bolok Kupang pada Jumat siang (5/3), setelah berlayar dari Surabaya pada Selasa (2/3) seusai dikerjakan di galangan kapal PT Ben Sentosa di Madura, Jawa Timur sejak tahun 2008 lalu.

Dengan penambahan satu KMP baru itu, maka sebanyak 11 KMP melayani berbagai lintasan di wilayah provinsi kepulauan itu dan Gubernur Lebu Raya berharap, bisa menjangkau wilayah terpencil, termasuk 50 pulau terluar atau terdepan yang terdapat di wilayah selatan Indonesia yang berbatasan dengan perairan negara Australia dan Timor Leste itu. Gubernur Lebu Raya bahkan mengatakan, pemerintah daerah akan berusaha untuk menambah lagi lima unit kapal penyeberangan, agar semua daerah terpencil komoditas unggulan masing-masing bisa dipasarkan, apakah langsung dibawa ke kota atau melalui para pedagang pengumpul yang mendatangi daerah-daerah sentra produksi.Beberapa pulau terpencil, bahkan pernah diklaim sebagai milik orang asing seperti Batek di perbatasan Kabupaten Kupang dengan Timor Leste yang pernah diklaim oleh Timor Leste, juga Pulau Bidadari di Manggarai Barat pernah dikuasai oleh seorang warga negara asing dan sebuah pulau di selatan Sumba yang juga "dikuasai" warga negara Australia.
Akibat klaim Timor Leste atas Pulau Batek, kini TNI Angkatan Darat telah menempatkan pasukan di pulau tidak berpenghuni di lepas Pantai Oepoli, Kabupaten Kupang itu. Sementara Pulau Ndana di selatan Rote yang berpenghuni dan Pulau Dana di selatan Sumba tidak berpenghuni, kini dijaga oleh pasukan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat.Sementara di beberapa pulau lain, pemerintah telah membangun monumen dan mengibarkan bendera Merah Putih sebagai tanda kepemilikan, serta diawasi melalui patroli secara reguler ke pulau-pulau tersebut.
KMP Ile Boleng bantuan pemerintah pusat melalui Departemen Perhubungan itu, kata Gubernur Lebu Raya, akan dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) PT Flobamor, yang sebelumnya juga telah dipercayakan mengelola sebuah fery. Dia berharap, baik pengelola maupun pengguna kapal memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan, agar kapal bisa terawat dengan baik dan bermanfaat bagi upaya memperlancar mobilisasi orang, barang dan jasa antardaerah dan antarprovinsi, karena beberapa kapal melayani lintasan dari dan ke wilayah provinsi tetangga, Nusa Tenggara Barat.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Arsip Blog