Kodam Perketat Perbatasan Koordinasi Pengaman Berjenjang dengan Polda

Selasa, 03 Agustus 2010 , 09:35:00

PERBATASAN: Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Moeldoko saat berdialog dengan Kapolda Kalbar Brigjen Pol Erwin TPL Tobing.Sutami/Pontianak Post

PONTIANAK--Pengamanan kawasan perbatasan Kalimantan Barat menjadi salah satu topik pembicaraan pertemuan Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Moeldoko dengan Kapolda Kalbar Brigjen Pol Erwin TPL Tobing, Senin (2/8) di Mapolda Kalbar. Dalam pertemuan tersebut keduanya berkoordinasi membahas pengamanan perbatasan Kalbar dengan Malaysia. Kalbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki akses darat secara langsung ke negeri tetangga Malaysia. Ada beberapa kabupaten di Kalbar yang wilayahnya menghadap langsung Malaysia. Antara lain Kabupaten Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu dan Bengkayang. Sehingga pengamanan perbatasan memiliki peran dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selain memastikan keamanan wilayah batas negara dari gangguan tindakan kejahatan. Pangdam usai pertemuan mengemukakan ancaman fisik antar negara (konfrontasi) belum ada. Namun ancaman kejahatan ilegal yang akan diperangi. Pengaman ini sebagai bentuk penjagaan keamanan negara. Dalam mengamankan perbatasan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian.

“Pertemuan kita membahas bagaimana bersama-sama menjadi NKRI aman,” kata Pangdam. Kapolda Kalbar juga mengemukakan hal serupa. Dia mengatakan antara pihak kepolisian dan TNI akan saling mendukung dalam menjaga kawasan perbatasan. Dengan menempatkan pasukan masing-masing kesatuan dilintas batas. Keberadaan pasukan yang ditempatkan akan saling menutupi. Mengingat luasnya cakupan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.

“TNI mempunyai pasukan libas ditiap batas lebih lengkap. Di perbatasan polisi memiliki Polsek tetapi belum tentu dapat mengcover pengamanan perbatasan. Sehingga pengamanan perlu saling mendukung untuk menjaga keamanan perbatasan,” kata Kapolda Kalbar. Dia menambahkan, ancaman diperbatasan Kalbar, masalah narkoba menjadi persoalan yang menjadi perhatian pihak kepolisian. Karena kasusnya cukup menonjol, dengan terungkapnya kurir pembawa sabu di lintas Border Entikong beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan lebih kurang satu jam itu, Danrem 121/ABW Kolonel Infantri Toto Rinanto S dan pejabat utama Kodam XII, ikut menyertai Pangdam. Menurut Pangdam koordinasi pengaman perbatasan akan terus dilakukan. Tidak hanya koordinasi sebatas level pimpinan, namun koordinasinya menyeluruh terutama kepada personil yang bertugas di wilayah perbatasan. “Kita terapkan koordinasi berjenjang,” katanya.

Secara terpisah, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Turiman Faturahman memandang langkah koordinasi pengamanan memang sangat diperlukan dalam mengamankan wilayah perbatasan. Sebab di era globalisasi lingkup kejahatan dapat masuk melalui berbagai akses. Perbatasan salah satunya yang patut diwaspadai. “Polisi sebagai lembaga untuk mengayomi sementara TNI lembaga yang menitikberatkan pertahanan dan keamanan negara memang harus bersinergi untuk mengamankan wilayah perbatasan. Sesuai peran dan fungsinya,” kata Turiman.

Masih terkait perbatasan, anggota Komisi II DPR RI rencanya melakukan kunjungan ke perbatasan hari ini, Selasa (3/8). Kemarin mereka tiba di Kalbar dan melakukan bertemu dengan Wakil Gurbernur Kalbar Cristiandy Sanjaya. Dalam kunjungan itu hadir Kemal Aziz Stambol sebagai ketua rombongan, Roy Suryo Notodiprojo, Yahya Sacawiria, Hari Kartana, Salim Mengga, Paula Sinjal, Achmad Dg Sere dan Lily Chodidjah. Mereka membahas beberapa titik lokasi perbatasan yang tidak aman serta rawan dan infrastruktur.Roy Suryo mengatakan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu tentang kepemilikan dua identitas yang dimiliki masyarakat perbatasan. Hal itu perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan daerah dan jelas kependudukannya.

Adanya permasalahan serta infrastruktur juga menjadi perbincangan dalam rapat kerja Wagub yang dilaksanakn di Balai Petitih sekitar pukul 15.00 tersebut. Seperti dikatakan Yahya, jalan yang ada diperbatasan merupakan salah satu target untuk pembangunan perbatasan.

Namun butuh waktu untuk permasalahan tersebut.Cristiandy Sanjaya, menjelaskan masalah perbatasan sudah menjadi perbincangan sejak lama. Beberapa program pembangunan yang sudah dikonsepkan belum terealisasi. Untuk itu ia meminta agar kontrubusi yang dicanangkan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah perbatasan segera dilaksanakan. Mengenai masalah keamanan semua lokasi sangat rawan. “Ada lima titik lokasi perbatasan, 16 titik yang bisa dilewati untuk menuju daerah tetangga. Dari semua lokasi boleh dibilang semuanya tidak aman. Bahkan untuk Entikong saja yang sudah jelas bagaimana masuknya ada imigrasi saja tidak aman,” jelasnya.(stm/tin)