Gubernur Pimpin Upacara Gabungan TNI/Polri

Tue, Jul 20th 2010, 11:56

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bertindak selaku inspektur dalam upacara gabungan TNI/Polri, Kejati, Polda, dan Pemerintah Aceh di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Senin (19/7) pagi. Sebelumnya, karena kurang sehat Irwandi pernah mewakilkan tugas memimpin upacara tiga bulanan itu kepada Wagub Aceh, Muhammad Nazar. Berdasarkan amatan Serambi kemarin, Irwandi bersama Pangdam Iskandar Muda (IM), Mayjen Hambali Hanafiah dan Kapolda Aceh, Irjen Pol Fajar Prihantoro tiba di Lapangan Blangpadang sekira pukul 08.30 WIB naik mobil terpisah. Begitu tiba, Gubernur Irwandi dipersilakan naik mimbar untuk bertindak sebagai inspektur upacara (irup).

Upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih. Mantan pengatur strategi dan propaganda GAM itu memberi penghormatan kepada Bendera Merah Putih hingga selesai dikerek oleh tiga prajurit TNI Kodam IM sampai ke ujung tiang. Selanjutnya, Irwandi membacakan teks Pancasila dan memimpin hening cipta, disusul pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh seorang anggota TNI.

Sambutan gubernur
Gubernur Irwandi kemudian dipersilakan protokol menyampaikan sambutan. Dalam sambutan tertulis itu, Irwandi mengatakan semestinya upacara gabungan TNI, Pemerintah Aceh, Polda Aceh, dan Kejati Aceh dilaksanakan pada 17 Juli 2010. Namun, karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur Sabtu, maka upacara gabungan tiga bulan sekali itu digelar pada Senin (19/7) kemarin.

“Pengunduran ini semoga tidak mengganggu semangat kita untuk melakukan kegiatan ini secara bergantian sebagai bagian dari upaya membangun kebersamaan antarlembaga pemerintah di Aceh,” harap Gubernur.rwandi menyebutkan bahwa sebulan lagi masyarakat Indonesia umumnya dan warga Aceh khususnya memperingati tiga momen penting, yakni menyambut bulan suci Ramadan 1431 Hijriah pada 11 Agustus 2010, memperingati lima tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2010, dan dua hari kemudian memperingati HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

“Meski temanya berbeda, tapi ketiga momentum ini berkaitan erat terhadap penegakan demokrasi dan solidaritas antarmasyarakat Indonesia. Yang lebih penting lagi, saya berharap ketiga momentum itu mampu meningkatkan kebersamaan seluruh aparatur negara di Aceh untuk membangun bangsa ini ke arah lebih baik,” imbau Irwandi.

Lebih lanjut, Irwandi mengulas bahwa dalam sistem politik Barat ada istilah trias politica. Artinya, pemisahan kekuasaan secara mutlak. Dalam konsep trias politica, eksekutif tidak boleh mencampuri urusan legislatif, begitu juga sebaliknya. “Dalam sistem politik Indonesia, konsep trias politica hanya sebagai pedoman saja. Sebab, yang ada di negeri kita bukanlah pemisahan kekuasaan secara absolut, melainkan pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan bukan berarti eksekutif bisa mencampuri urusan legislatif atau sebaliknya, tapi ada kerja sama yang dibangun antarlembaga,” kata dosen Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah ini. Bahkan, menurutnya, ada masa tertentu antarlembaga harus menjalin kerja sama untuk melahirkan sebuah keputusan. “Saya ingin hal ini semua menjadi pijakan sehingga kekompakan antarlembaga negara harus ditegakkan bersama,” ujar Irwandi.

Selesaikan cepat
Gubernur menyadari bahwa dalam membangun Aceh masih banyak tantangan, apalagi peradamaian yang sudah berjalan lima tahun ini belum sepenuhnya sukses. Menurutnya, berbagai gangguan berpotensi menjadi ancaman serius jika tidak diselesaikan secara cepat. “Mencuatnya isu terorisme membuktikan bahwa ancaman bisa saja muncul tanpa diduga. Kita tidak tahu ancaman apalagi yang datang ke depan. Oleh karenanya, harus ada sinkronisasi tanggung jawab bersama. Sinkronisasi tidak hanya sebatas mengatasi gangguan keamanan, tapi juga meletakkan fondasi pembangunan yang lebih baik lagi,” ajak Irwandi.

Terima masukan
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa dirinya tidak alergi, apalagi menutup diri terhadap berbagai masukan dari lembaga lain, termasuk dari aparat keamanan. Sebaliknya, aparat TNI/Polri dan kejaksaan pun jangan menutup diri dari masukan lembaga eksekutif. “Negeri ini tidak dibangun atas dasar kepentingan satu golongan, tapi berbasis pada kedaulatan rakyat. Maka semua kegiatan pembangunan harus berbasis pada kepentingan rakyat dan bangsa. Oleh sebab itu, jangan ada sekat-sekat yang mempersulit hubungan antarlembaga negara,” demikian Gubernur Irwandi.

Upacara yang dimulai sekira pukul 08.30 WIB berlangsung tak sampai satu jam. Kajati Aceh, Halili Toha tidak hadir, tapi kehadirannya diwakilkan pada pejabat Kejati Aceh. Sedangkan pejabat lain yang hadir, antara lain, Sekda Aceh Husni Bahri TOB dan Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Surya Dharma. (sal)